Sumiatun minta DPRD Lobar yang Baru Lanjutkan Kiprah Positif DPRD Periode Sebelumnya

Giri Menang, Senin 16 September 2019 – Efektivitas DPRD Lombok Barat periode sebelumnya dalam menjalankan fungsi legislasinya telah menempatkan DPRD Lombok Barat saat itu sebagai DPRD terproduktif di level Provinsi NTB. Tidak kurang sebanyak 64 Peraturan Daerah telah menjadi produk perundang-undangan di Kabupaten Lombok Barat. Dari jumlah keseluruhan, ada sekitar 25 Perda yang bersumber dari Inisiatif DPRD.

Hal itu dikatakan Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Sumiatun saat membuka kegiatan Orientasi Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat Periode 2019-2024 di Hotel Jayakarta Senggigi, Senin (16/9).

“Kita lihat banyak kiprah positif di DPRD Kabupaten Lombok Barat periode sebelumnya yang harus diteruskan oleh periode saat ini,” pesannya.

Sumiatun mengatakan dalam tugas budgeting, bersama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat selaku eksekutif, DPRD telah mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Secara tidak langsung hal tersebut tercermin pada besaran jumlah APBD yang mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Tahun 2014, total APBD Lombok Barat masih berkisar sekitar Rp. 1,2 Trilyunan. Kini total APBD Lombok Barat dapat mencapai Rp. 1,9 Triliyun.

“Dengan mendorong eksekutif dalam hal meningkatkan pos pendapatan, APBD itu secara simultan pun meningkat setiap tahun rata-rata Rp. 140 milyar. Artinya, selama lima tahun sebelumnya, kenaikan APBD kita signifikan menembus angka Rp. 700 milyar,” terang mantan Ketua DPRD Lombok Barat itu.

“Seluruh orientasi pekerjaan, tugas, dan fungsi kita, baik di eksekutif maupun di legislatif harus berpijak pada RPJMD. Kita bisa mendiskusikan secara intensif tentang berbagai indikator yang ingin dicapai, sasaran, dan tujuan, untuk kemudian menjadi fokus orientasi pembangunan yang kita rencanakan dan tetapkan di setiap tahun anggaran,” lanjutnya.

Dalam kesempatan itu, Sumiatun memberikan apresiasi tinggi kepada Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat Periode 2019-2024 yang hadir dalam kegiatan orientasi itu. Ia berharap, kegiatan ini mampu menjadi landasan pijak konseptual dalam rangka menjalankan tugas mulia untuk lima tahun mendatang.

Penghargaan juga disampaikan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi NTB, Tri Budiprayitno. Ia menuturkan, selain meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas secara profesional, kegiatan ini juga untuk menciptakan para anggota DPRD yang mampu berperan sebagai Unsur Pemerintahan Daerah, Pembaharu dan Perekat Persatuan dan Kesatuan.

“Meningkatkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan masyarakat. Di lain pihak anggota DPRD mewakili rakyat yang diberikan amanah tapi harus sejalan juga dengan Bupati maupun Gubernur dalam membangun,” ujarnya.

Hamzan Khalid Buka Seminar Nasional dan Colloquium Himpunan Ahli Hukum Tata Negara dengan Pukul Gendang Beleq

Giri Menang, Senin 16 September 2019 – Pelaksaan Kegiatan Seminar Nasional dan Colloquium Himpunan Ahli Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi yang digelar Himpunan Ahli Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi dinilai tepat oleh Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid. Bupati beralasan, karena saat ini Lombok Barat tengah menyusun Peraturan Bupati tentang Bale Mediasi. Peraturan Bupati tentang Bale Mediasi tersebut dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan atau konflik yang terjadi di masyarakat dengan cara musyawarah sehingga persoalan tidak dibawa keranah hukum.

“Kami saat ini lagi menyusun Peraturan Bupati tentang Bale Mediasi dan ini moment tepati bagi kami. Mohon masukannya, apakah ini masuk dalam hukum etik atau hukum murni,” kata bupati saat memberikan ucapan selamat datang kepada peserta seminar yang digelar di Hotel Aruna Senggigi, Senin (16/9).

Bupati yakin, seminar nasional dengan tema “Sinergi Sistem Rule Of Law and Rule Of Ethics” ini akan berkontribusi dalam hukum tata negara dan administrasi bagi Provinsi NTB dan Lombok Barat.

Pembukaan seminar ditandai dengan pemukulan Gendang Beleq oleh Wakil Gubernur NTB Hj. Sitti Rohmi Djalilah didampingi Bupati Lombok Barat H. Fauzan, dan Ketua Umum Himpunan Ahli Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, serta Ketua Panitia Dr. Asmuni.

Dalam kesempatan itu, Wakil Gubernur mengatakan norma hukum, norma agama dan norma etika harus bersinergi, dan berjalan bersama. Menurutnya, jika mengedepankan satu norma saja maka akan terjadi ketidak seimbangan.

Seminar Nasional di NTB ini menjadi seminar ke-6 yang digelar. Sebelumnya kegiatan serupa dilaksanakan di Surabaya, Ambon, Pontianak, Palembang, dan Banjarmasin. Tujuannya, untuk memberikan masukan kepada pemerintah sebagai wujud kepedulian.

Sekda Taufiq. Resiko Jadi Juara Ada Bahagia dan Ada Juga Beban

Giri Menang, Kamis 12 September 2019 – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lombok Barat, H. Moh. Taufiq mengemukakan, pemerintahannya sedang dihujani predikat juara. Namun di balik predikat juara itu, Taufiq mensinyalir penuh dengan resiko, ada beban dan ada pula bahagia.

“Resiko jadi juara ada semacam kebahagiaan, tapi ada juga semacam beban,” kata Taufiq dalam kata penerimaan kunjungan silaturahmi Direktur Evaluasi Perkembangan Desa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Kantor Desa Suranadi, Kamis (12/9/2019).

Taufiq menyebut, Desa Suranadi merupakan satu dari 119 desa di Lombok Barat. Desa ini beberapa waktu lalu, berhasil sebagi juara pertama Lomba Desa tingkat regional IV (NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara dan Papua).
Resiko sebagai juara menurut Taufiq, kalau ada yang melakukan studi banding, pasti akan tertuju ke Suranadi. Seperti pengalaman di Desa Lingsar yang tahun sebelumnya juga meraih juara pertama. Begitu merih juara, tamu yang datang bukan hanya emat atau lima orang. Tapi sekali berkunjung, mereka datang 40-50 orang.

“Ini resiko, tapi merupakan kebanggaan bagi kita. Tapi kebanggaan ini menurut hemat kami menjadi sebuah beban, dalam artian, apakah setelah juara ini ada semacam intervensi dari pemerintah pusat, provinsi, termasuk dari pemerintah Lombok Barat,” tegasnya di hadapan rombongan Dirjen, Kepala DPMD NTB, Asisten I Pemkab Lombok Barat, Kepala DPMD Lombok Barat, Camat Narmada, Kades se kecamatan Narmada, Toga Toma, tokoh pemuda se-Desa Suranadi.

Ditambahkan Taufiq, begitu mendapat juara, di benak orang bisa dipastikan bertanya, apa yang hebat di Desa Suranadi ini. Pertanyaan ini ternyata memang benar datang dari Provinsi Banten. Begitu mereka mendapat kabar, bahwa Desa Suranadi menjadi juara, mereka langsung memilih desa ini sebagai tempat Diklatpim. Rombongan Diklatpim ini jumlanya 17 orang.

“Namun harus diakui, kita mesti berkaca pada visi Lombok Barat Mantap, (Amanah, Sejahtera dan Berprestasi,” Taufiq memperkenalkan visi pemerintahan 2019-2024.

Selain itu, diperkenalkan juga, Desa Sesaot yang sukses sebagai juara pembangunan berbasis pariwisata berkelanjutan. Dengan viralnya predikat juara ini, bisa dihitung, hampir tiap pecan tak pernah sepi dari tamu yang datang.

“Besok giliran kabupaten Sleman mau datang dan ini akan terus berdatangan dari daerah lain,” papar Taufiq.

Di tempat yang sama, Direktur Evaluasi Perkembangan Desa, Kemendagri, DR. Eko Prasetyanto menimpali, kehadiran 13 orang timnya dalam rangka monitor dan evaluasi (monev) pasca lomba desa. Kendati dinilai non formal, namun kehadiran tim lebih kepada kunjungan silaturahmi.

Apa yang disamapikan sekda Taufiq sebelumnya, pasca menjadi juara, pada kesempatan itu langsung direspon oleh Prasetyanto. Kata dia, semua harus dikeroyok, karena ini tugas, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah Kabupaten Lombok Barat, pemerintah kecamatan Narmada dan pemerintah Desa Suranadi itu sendiri.

“Mari kita bekerja sama dan bekerja keras, inilah desa Suranadi sang juara itu. Desa ini yang akan menjadi contoh bagi 20 Desa di Narmada, 117 desa di Lombok Barat serta 995 desa di NTB, bahkan 13.435 desa yang ada di wilayah regional IV,” sebut Prasetyanto.

Lagi-lagi Dirjen membenarkan apa yang dikemukakan sekda Taufiq. Memang penuh resiko tapi membanggakan, karena sudah jadi juara, harus banyak dikunjungi. Tidak sekedar dikunjungi, tapi akan dicontoh.

Mengutip nawacita Jokowi, Prasetyanto awalnya harus mengembangkan sumberdaya manusia. Dalam rangka program ini, pihak Dirjen akan mengundang Kepala Desa Suranadi sebagai desa percontohan. Rencananya pertemuan akan berlangsung di Jogja atau di Bali. Program ini sedang dibahas dan finishnya pada awal Oktober mendatang.

“Gunanya adalah untuk bersama-sama memikirkan ke depan, pasca lomba desa ini sebagai desa model dan percontohan,” janji Prasetyanto.

Dalam pertemuan ini, rencananya dihajatkan untuk mempercept akselerasi pembangunan, penyelengaraan pemerintahan di Lombok Barat, NTB, regional IV, bahkan untuk nasional.

“Karena Lombok Barat ini sudah dua kali jadi juara, sepantasnya kita memberikan apresiasi kepada bupati Fauzan Khlid, Sekda Lombok Barat beserta jajarannya,” puji Prasetyanto.

Usai memberikan arahan, dilanjutkan dengan sesi dialog dan diakhiri dengan penyerahan cenderamata serta bantuan dana pembanguan di Desa Suranadi dari Direktur Evaluasi Perkembangan Desa Kemendagri.

Prakarsa Keamanan Pangan dan Gizi Asia Selatan Kunjungi Lombok Barat

Giri Menang, Kamis 12 September 2019 – Setelah kedatangan delegasi Timor Leste dan Kamboja beberapa waktu lalu, kini giliran delegasi dari empat negara di Kawasan Asia Selatan (South Asian Region atau SAR), yakni Buthan, India, Nepal dan Srilanka yang didukung oleh The South Asia Food and Nutrition Security Initiative (SAFANSI) atau Prakarsa Keamanan Pangan dan Gizi Asia Selatan berkunjung ke Kabupaten Lombok Barat (Lobar). Kunjungan delegasi yang terdiri atas pejabat Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Bappenas serta Kantor Sekretariat Kepresidenan dari keempat negara ini akan melihat lebih dekat upaya penurunan kasus stunting di Lobar.

Kasus Anak kerdil (Stunting) adalah kondisi gagal tumbuh pada anak yang disebabkan kekurangan asupan gizi dan terbuangnya gizi anak akibat infeksi yang berulang. Oleh karenanya, pencegahan anak kerdil tidak cukup hanya dengan memberikan akses makan bergizi atau layanan sektor kesehatan lainnya, melainkan juga akses air bersih, jamban layak dan bersih serta penyediaan dan pengolahan makanan secara benar.

Lombok Barat sendiri merupakan satu dari 100 kabupaten/kota prioritas percepatan pencegahan kasus stunting, yang berhasil menurunkan prevalensi anak kerdil. Berdasarkan data RISKESDAS 2018, tren kasus anak kerdil di kabupaten ini terus mengalami penurunan dari 49,8% di tahun 2007, 46,9% di tahun 2013 dan 33,6% di tahun 2017. Data Dinas Kesehatan Lobar terbaru juga menunjukkan adanya penurunan kasus anak kerdil dari 28,9% di tahun 2018 menjadi 25,2% pada bulan Februari 2019.

Usai diterima oleh Bupati Lobar H. Fauzan Khalid di Kantor Bupati, rombongan delegasi kemudian menuju Kecamatan Kuripan, Lingsar, dan Gunungsari untuk melihat peran Pemkab Lobar dalam mengkoordinasikan upaya penanggulangan stunting, serta keterlibatan Kader Pembangunan Manusia (KPM) dalam percepatan penanganan stunting di desanya. Termasuk koordinasi dengan puskesmas dan posyandu sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat. Delegasi juga menyaksikan langsung Program Keluarga Harapan (PKH) dan penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas). Program-program multi-sektor tersebut terbukti memberikan dampak positif terhadap kualitas gizi pada balita.

“Bagaimana peran puskesmas terhadap program posyandu, kader ? Lalu bagaimana caranya mendeteksi kasus stunting di Lombok Barat ?” tanya salah seorang delegasi asal Srilangka, Sidiq melalui penerjemah saat sesi diskusi di Puskesmas Lingsar, Rabu (11/9).

Menanggapi pertanyaan tersebut, Kepala Puskesmas Lingsar H. Billia Milkan menjelaskan, puskesmas memiliki peran penting dalam program posyandu. Pemilihan kader sendiri dilakukan puskesmas dan dipilih dari warga desa setempat yang mempunyai kepedulian dan bersedia mendedikasikan diri untuk ikut berperan dalam pembangunan manusia di desanya. Tugas KPM utamanya termasuk pemantauan dan fasilitasi kovergensi penanganan anak kerdil (stunting) di desanya.

“Di setiap satu desa itu ada satu kader. Peran puskesmas di sini adalah meningkatkan kapasitas kader,” jelas H. Billia Milkan.

“Cara mendeteksi sedini mungkin kasus stunting, di Lombok Barat semua puskesmas melakukan pecan penimbangan setiap enam bulan sekali untuk evaluasi berapa jumlah stunting kita. Di setiap kegiatan posyandu setiap bulannya, kalua ditemukan tinggi dan berat anak langsung ditangani tim kesehatan dan tim desa yakni tim penanggulangan gizi. Desa ikut terlibat juga, misalnya warganya itu tidak ada biaya atau miskin, maka untuk jaminan kesehatan ditangani pihak desa,” terangnya.

Diskusi yang berjalan hampir dua jam itu kemudian dilanjutkan dengan kunjungan ke Desa Batu Mekar. Di sana para delegasi berinteraksi dengan para kader dan petugas kesehatan.

Belajar Penanganan Stunting Sejumlah Delegasi World Bank Kembali Kunjungi Lombok Barat

Giri Menang, Kamis 12 September 2019 – Sejumlah delegasi World Bank (Bank Dunia) dari berbagai negara kembali mengunjungi Kabupaten Lombok Barat (Lobar). Delegasi dari Bhutan, India, Nepal, dan Sri Langka untuk mempelajari proses penanganan stunting di Lobar. Alasannya mereka menganggap capaian Lombok Barat menurunkan kasus stunting di Lobar sangat memuaskan.

Kedatangan ke 24 orang delegasi disambut Bupati Lobar H. Fauzan Khalid didampingi Ketua TP-PKK Lobar Hj. Khairatun serta Kepala Dinas Kesehatan Lobar H. Rachman Sahnan Putra di Aula Kantor Bupati Lombok Barat, Rabu (11/9).

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, kami ucapan selamat datang kepada para delegasi World Bank yang memilih Kabupaten Lombok Barat sebagai tempat belajar penanganan stunting,” kata Fauzan.

Dikatakan Fauzan, dari data Riset Kesehatan Dasar 2007, angka stunting balita di Lombok Barat mencapai 49,8%. Setahun kemudian angka itu turun menjadi 33,6%. Untuk saat ini berdasarkan sensus bayi dan anthropometri yang menjadi metode untuk mengukur kondisi terkini, dari 60-an ribu balita, proporsi stunting mampu diturunkan menjadi 25,4%. Capaian tersebut dirasa Fauzan belum optimal. Saat ini Pemkab Lobar terus berjuang menurunkan kasus stunting seperti proporsi yang distandarisasikan oleh WHO.

Fauzan mengaku, sangat menyadari betul bahwa pembangunan di bidang kesehatan masih harus dioptimalkan lagi. Saat ini indikator makro kesehatan di Lobar pada Angka Usia Harapan Hidup mencapai 65,78 tahun. Meningkat sedikit dari capaian tahun lalu yang mencapai 65,44 tahun.

Lombok Barat secara infrastruktur sudah memiliki 2 unit RSUD, 19 unit Puskesmas, dan 58 Puskesmas Pembantu. Hampir seluruh desa dan kelurahan yang jumlahnya 119 desa dan 3 kelurahan memiliki posyandu di setiap dusun dan lingkungan. Paling sedikit jumlahnya 800 posyandu dengan total kader hampir lima ribu kader kesehatan.

“Semua itu, baik infrastruktur maupun kelembagaannya, kita jadikan bagian dari instrumen utama pembangunan kesehatan. Saat ini kita berusaha mewujudkan Lombok Barat Sehat dalam visi lima tahun ke depan. Indikatornya adalah meningkatnya Usia Harapan Hidup, menurunnya Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Balita, tidak adanya gizi buruk, tertanganinya aneka penyakit endemis,” jelasnya.

Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Lobar H. Rachman Sahnan Putra dalam kesempatan itu menjabarkan upaya Pemkab Lobar dalam menekan kasus stunting. Mulai dari Rembug Daerah, Gerakan Masyarakat Sadar Gizi (Gemadazi), Gerakan Masyarakat 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), penguatan sistem melalui e-Puskesmas, e-Pustu, e-Poskesdes, e-Posyandu, dan Deklarasi Bebas Stunting 2024. Bersama UNICEF, Dinas Kesehatan melaksanakan program suplementasi Tablet Tambah Darah (TTD), edukasi dan advokasi gizi. Tujuannya untuk mempersiapkan para calon ibu sejak usia remaja agar menghasilkan kualitas bayi yang baik.

“Pemerintah Kabupaten Lombok Barat telah mengeluarkan edaran agar hal itu berlaku untuk semua sekolah dan madrasah. Mungkin suplementasi TTD masih terbatas. Tapi untuk edukasi gizi dan sarapan bersama, surat edaran itu menegaskan agar berlaku untuk seluruh sekolah dan madrasah yang jumlahnya bisa ribuan,” katanya.

Selanjutnya dikatakan Rachman, Rembug Daerah tentang Penanganan Stunting juga telah menghasilkan banyak rumusan. Tidak hanya kesadaran agar Pemerintah Desa juga terlibat aktif namun keterlibatannya bisa diaplikasikan dalam bentuk program kegiatan. Saat ini, melalui pendamping desa, pemerintah desa didorong untuk memanfaatkan sebagian APBDes dari ADD dan DD untuk ikut membiayai program pemberantasan stunting.

“Insya Allah hal tersebut kita akan pastikan melalui Peraturan Bupati untuk tahun 2020, walaupun praktiknya sudah kita mulai dari tahun 2019 ini,” pungkasnya.

Ditempat yang sama Ketua Rombongan Delegasi World Bank, Ajay Tandon menyampaikan apresiasinya atas penerimaan Pemkab Lobar. Ia mengucapkan terima kasih sudah menerima rombongan untuk belajar bagaimana program stunting diimplementasikan di Kabupaten Lombok Barat.

Dikatakannya, Indonesia khususnya Kabupaten Lombok Barat sangat maju dalam proses penanganan stunting dibandingkan negara lain. Terutama bagaimana mengintegrasikan kegiatan yang berkaitan dengan stunting dari berbagai macam sektor.

“Kita dari Bhutan, India, Nepal dan Sri Langka juga dalam rangka belajar apa yang dilakukan indonesia dalam menerapkan untuk menurunkan stunting dan bagaimana program stunting di negara kami kedepan bisa mencontoh Indonesia,” terang dia.

Usai acara penerimaan, rombongan kemudian turun langsung ke lapangan. Rombongan terbagi menjadi dua tim, masing-masing tim menuju Puskesmas Lingsar dan Puskesmas Kuripan. Selanjutnya dilanjutkan dengan diskusi dengan para kader posyandu, bidan, tenaga kesehatan di Desa Batu Mekar, Penimbung, Mambalan, dan Desa Jagaraga.

Bupati Lobar Harapkan KNPI Terapkan Budaya Literasi

Batulayar – Diskominfo – Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid mengharapkan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) menerapkan budaya literasi. Karena dengan membaca dapat berpkir sistimatis dan bisa memilah informasi yang benar kebasahnnya. Demikian dikatakannya pada acara Musyawarah Daerah (Musda) ke – XIV Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Lombok Barat di Aula Hotel Montana Senggigi Batulayar, Minggu (14/9/2019).
Fauzan mensinyalir pemuda sekarang kurang membaca buku. Pemuda sekarang kebanyakan membaca pesan di media social yang sumber keabsahannya benar atau tidak. Mahasiswa sekarang jarang membeli buku, cukup dengan handphon. Inilah menurutnya yang membuat pemuda sekarang pola pikirnya tidak sistimatis, bahkan setiap informasi yang diterima dan yang ingin disampaikan kembali masih kurang seperseratusnya dia mengambil kesimpulan.
“Ini penting dengan membaca kita bisa berfikir sistematis, karena dengan membaca itu kita bisa menyaring informasi. Informasi yang masuk ke kita itu benar atau tidak. Maka dari itu sekarang mahasiswa jarang membeli buku, cukup dari WA atau HP. Ini kemudian yang membuat cara atau pola berfikirnya tidak sitematis,” ungkapnya
Fauzan Khalid juga mengharapkan agar berfikir sistimatis, karena berfikir sistimatis itu adalah salah satu perintah agama. Menurutnya perintah agama itu kebenaran adalah mutlak. Itulah diperintahkan membaca, membaca, dan membaca. Dia mencontohkan dirinya, ketika menjadi mahasiswa selalu menyisihkan uang jajan untuk membeli buku dan untuk dibaca. Setiap kiriman uang dari orang tua wajib hukumnya untuk membeli buku, bukan hanya sekedar beli tapi wajib untuk dibaca.
“tapi kalau sekarang mahasiswa menyisikan uang jajannya untuk membeli paket data,” candanya.
Fauzan juga membandingkan dengan warga negara asing. Setiap ada waktu luang selalu membaca, ntah dalam keadaan naik kereta, angkutan umum, dan terlebih ketika berjemur di pantai. Mereka menyempatkan diri untuk membaca walaupun itu membaca novel.
Dalam sambutannya Fauzan Khalid juga mengharapkan agar peserta Musda KNPI Lombok Barat rajin rajin membaca karya sastra. Karena dengan karya sastra bisa memperhalus budi pekerti.
Menurut Fauzan, organisasi apapun namanya tidak ada yang tidak mengatas namakan politik. Fauzan mengutip ungkapan Presiden Amerika John F. Kennedy. Jika kedua tangan ini kotor dengan politik saya menyucinya, membersihkannya dengan hal-hal yang berkaitan dengan karya sastra. Kenapa politik itu kotor, karena mau menang sendiri dan merasa sendiri benar. Menilai orang lain menurut ukuran dirinya, menurut perilakunya sendiri. Orang demikian tidak pernah membaca karya sastra. Fauzan juga meminta melihat pioner atau tokoh politik luar negeri saja. Tokoh politik tanah air sepeti sikap kepemimpinan Sukarno, Mohammad Roem, dan Habibie, mereka tidak pernah lupa membaca, kecerdasannya luar biasa, etika-etika politiknya luar biasa.
“untuk itu kepada rekan-rekan KNPI membacalah untuk melengkapi nilai-nilai keperibadian, agar tidak tertinggal dan kedepan bisa bersaing,” harapnya diakhir sambutan.
Sementara itu Ketua KNPI Lombok Barat dalam laporannya mengatakan, Musda KNPI Lombok Barat akan berlangsung dari tanggal 14 hingga 15 September 2019. Akan membahas dan memutuskan program kerja dan memilih pengurus untuk periode selanjutnya.
Hadir dalam acara tersebut Asisten Satu H.Ilham, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Maad Adnan, Ketua DPD KNPI Provinsi Nusa Tenggara Barat L. Wire Kencana, Ketua DPD KNPI Lombok Barat Zaen Darmat, beserta seluruh ketua ranting KNPI se Lombok barat, dan sejumlah organisasi pemuda lainnya di Lombok Barat. Diskominfotik Lobar/yani/rasidibragi

Kolonel CZI Efrijol Kroll Siap Bantu Lombok Barat

Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid menyampaikan rasa terima kasihnya kepada mantan Komandan Distrik Militer (Dandim) 1606 Lombok Barat (Lobar) Letkol. Czi. Djoko Rahmanto yang telah membantu kegiatan-kegiatan pembangunan, ketertiban, keamanan, dan stabilitas sosial politik di Lobar, Kabupaten Lombok Utara (KLU) dan Kota mataram, terlebih saat terjadi musibah gempa yang butuh penanganan cepat dan langsung.

“Kita tidak bisa bayangan, jika TNI tidak ada dalam penanganan musibah gempa, mungkin kita tidak bisa selesaikan sampai saat sekarang, bahkan, Ketua Penanganan Bencana langsung Pak Danrem, dan ketua penanganan bencana Kota langsung Pak Dandim dibantu Danlanut, Danlanal dan Kepolisian” ujar bupati saat menyampaikan kata perpisahan pada acara Pisah Sambut Dandim 1606 Lobar di Bencingah Kantor Bupati Lobar, Selasa (10/9).

Meski acara bertemakan pisah sambut, namun bupati menegaskan agar tali silaturahmi antar mantan Dandim 1606 itu dengan dirinya tetap berlangsung, meski telah bertugas di tempat lain, akan etap silaturrahmi melalui pesan teks handphone.

Pada kesempatan itu, Bupati juga menyampaikan selamat datang kepada Kolonel.Czi. Efrijol Kroll sebagai Dandim 1606 Lobar yang baru. Kehadirannya di Lobar, kata bupati, bisa memberi motivasi, semangat dan membantu keamanan, ketertiban dan sebagainya.

Acara yang juga menghadirkan Wali kota Mataram TGH. Akhyar Abduh, Danrem 162/WB, Wakil Bupati Lobar, perwakilan dari KLU, Kapolres Mataram, Wakapolres Lobat, Ketua DPR Lobar dan Ketua DPR Kota Mataram serta Porkopimda NTB dan Porkopimda Lobar dianggap sebagai ajang membangun konsolidasi antar seluruh penyelenggara negara dalam mensejahterakan dan memberi rasa aman kepada masyarakat.

Kolonel Czi. Efrijol Kroll Lulusan 1995 ini mengaku tidak asing dengan Lobar, sebab ia pernah melakukan rangkain tugas di sini seperti kegiatan Latsitarda di Senggigi dan pernah Karyabhakti di Kecamatan Gerung. Ia menegaskan dirinya dan jajaranya siap bersedia membantu kapan saja dibutuhkan oleh Lobar, KLU dan Kota mataram.

“Bapak Bupati dan jajaran, baik itu Kabupaten Lombok Utara, Kota Mataram, kami siap pak kapan saja dibutuhkan, baik pagi, siang dan malam kami siap,” katanya.

Letkol. Czi. Djoko Rahmanto diketahui bertugas di Lombok Barat dari Bulan Oktober 2017. Lulusan Akademi Militer tahun 1998 itu pun sekarang ini ditugaskan sebagai Wakil Asisten Perencanaan Kodam IX/ Udayana di Bali.

Penutupan Illegal Mining di Sekotong Masih Butuh Pendataan

Giri Menang, Rabu 11 September 2019 – Maraknya kegiatan penambangan liar (illegal mining) di wilayah Sekotong membuat pemerintah daerah setempat sibuk. Mulai dari pemerintah desa, kecamatan hingga pemerintah kabupaten sedang membuat regulasi dan kebijakan penutupan. Namun, regulasi dan kebijakan itu dirasa tidak maksimal untuk membuat para penambang sadar akan bahaya yang ditimbulkan. Terutama penambang yang menggunakan bahan sianida dan merkuri yang justru menambah jumlah penambang dan unit mesin gelondong kian banyak.

Untuk membahas rencana penutupan kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) serta Galian golongan C, Rabu (11/9) digelar pertemuan yang melibatkan tim Satuan Tugas (Satgas) Penertiban. Bertindak selaku komando dari satgas ini adalah Dinas Lingkungan Hidup (DLH), sementara satgas operasional dan penindakan belum menggelar pertemuan.

Dalam melakukan operasional penertiban, Tim Satgas diharapkan lebih berhati-hati dengan mengutamakan pendekatan edukasi kepada masyarakat penambang. Semua yang dilakukan memang memiliki resiko, apalagi semua penambang orientasinya adalah menyangkut hajat hidup sehari-hari.

“Awalnya kita lakukan sosialisasi. Caranya tidak saja melalui door to door atau turun langsung ke tempat aktivitas penambangan mereka. Tapi juga bisa dilakukan melalui spanduk, banner, selebaran dan media,” papar Bupati melalui Asisten II Setda Lombok Barat, Hj. Lale Prayatni di Ruang Rapat Umar Madi Kantor Bupati Lombok Barat di Giri Menang-Gerung.

Menurut Lale, kehati-hatian itu perlu, namun karena ini telah menjadi komitmen bersama dengan pemerintah provinsi, termasuk Kejati dan Kapolda. Bahkan kata Lale, Kapolda sudah memerintahkan kepada seluruh Kapolres. Dari enam kabupaten/kota di NTB yang marak illegal mining, Kapolda sudah mewarning tiap Kapolres siap dipecat.

“Kapolda sudah mewarning Kapolresnya siap dipecat jika illegal mining ini tidak tuntas penyelesaiannya. Ya itulah yang terjadi saat ada pertemuan di provinsi,” sebut Mantan Kepala Bapenda Lombok Barat ini.

Dalam melakukan penertiban, Lale berharap, tim terlebih dahulu melakukan pendataan. Data mulai dari siapa, dimana, dari mana dan berapa. Termasuk pendataan terhadap adanya bahan mercury dan sianida.

“Bahan mercury dan sianida ini sudah dilarang. Jika ditemukan ada penambang menggunakan bahan ini supaya didata, terutama dari mana asalnya, pasti ada. Siapa dalangnya supaya masuk dalam data,” pinta Lale dihadapan perwakilan Kesbangpol Lombok Barat, Sekretaris DLH, Disnakertrans, Sat Pol PP, Camat Sekotong, Kepala Desa Sekotong Tengah, Kedaro, Buwun Mas, Pelangan, Sekotong Barat dan Taman Baru.

Kepala Desa Sekotong Tengah, Lalu Syarafudin mengaku, pihaknya merasa tidak tahu menahu dengan adanya kegiatan rencana penutupan ini. Hal itu diketahui ketika ada seorang warganya yang melapor tentang aktivitas gelondongnya yang disegel petugas.

“Apapun alasnnya, atau paling tidak ada laporan kepada saya, sehingga jika ada komplain warga bisa saya tanggapi. Saya hanya khawatir saja, jangan-jangan karena disegel, warga bisa saja anarkis. Ini yang perlu kita jaga bersama,” harap Syarafudin.

Pada kesematan itu, Syarafudin mengantongi data yang terfile dalam Handphonenya. Saat ini, di Desa Sekotomg Tengah terdapat 692 buah alat gelondong serta 175 KK yang menggeluti aktivitas penambangan. Ke 175 KK ini, mereka melakukan aktivitas tambang di bukit Lendek Bare, Serero dan Loang Batu. Bahkan ada sebagian yang datang dari luar daerah seperti Kalimantan dan Sulawesi.

Dalam prtemuan ini, ada sejumlah informasi yang bisa ditangani kemudian. Seperti adanya tambang galian C di wilayah Lembar. Aktivitas ini sudah berjalan hampir 10 tahun silam, namun belum ada penertiban dan penanganan maksimal. Hal ini dilaporkan oleh Sat Pol PP yang sudah melakukan penertiban terhadap alat berat di lokasi. Namun pihak Pol PP tidak memiliki kewenangan untuk mencabut, tapi hanya menertibkan saja.

Khusus untuk aktivitas galian C di wilayah Lembar ini, Sekretaris Kesbangpol Lombok Barat, H. L. Supratman memberi tanggapan.

Menurut Saswadi, pasca kepemimpinan Bupati Zaini sampai Bupati Fauzan Khalid, aktivitas ini seolah ada kesan pembiaran. Belum tersentuh siapa dalang dari aktivitas ini.

“Jika semua tim sepakat melakukan penindakan hingga penutupan, saya kira mata rantai dari aktivitas galian C di manapun juga di wilayah Lombok Barat bisa kita bongkar,” kata mantan Camat Labuapi ini.

Demikian pula Kades Buwun Mas, Rochidi mengatakan, pihaknya beberapa waktu lalu mendapatkan ada alat berat yang masuk ke salah satu dusunnya. Setelah diinterograsi, didapati informasi bahwa, kegiatan alat berat ini untuk pembersihan lingkungan. Lantas Rochidi membiakannya dan berfikir kegiatan ini positif. Namun belakangan info beredar bahwa alat berat tersebut datang dari Bukit Prabu, Lombok Tengah.

Dari pertemuan ini, ada beberapa kesimpulan, diantaranya adalah pendataan dibatasi hingga tanggal 27 September mendatang. Tim akan turun secara bersama-sama, kumpul di Kantor Camat Sekotong, kemudian memuat sub tim untuk membagi wialyah sasaran pendataan. Data yang dibutuhkan adalah identitas penambang warga lokal dan luar daerah, berapa banyak, berapa lama, berapa unit gelondong serta menyasar kepada adanya pengunaan mercury, sianida dan sejenisnya.

“Data-data ini sangat kita butuhkan untuk bahan pertemuan di tingkat provinsi. Meskipun masalah tambang ini kewenangan provinsi, tapi kita ingin menjauhi anggapan provinsi bahwa, Lombok Barat yang belum ada gebrakan,” pesan Lale menutupi pertemuan.

Pemkab Lobar Hibahkan Tiga Hektar Tanahnya untuk Kemenang

Giri Menang, Selasa 10 September 2019 – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Pemkab Lobar) menghibahkan lahan seluas tiga hektar untuk pembangunan Kantor dan Sekolah melalui Kementerian Agama (Kemenag) Lombok Barat. Adapun tanah tiga hektar yang disertifikatkan yakni Kantor Kemenag Lobar, Madrasah Tsnawiah Negeri 3, Madrasah Aliyah Negeri 1 Gerung, Kantor Urusan Agama Lingsar, dan Kantor Urusan Agama Kuripan.

Penyerahan dilakukan langsung oleh Bupati Lobar H. Fauzan Khalid kepada Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi NTB H. Nasarudin didampingi Kepala Kemenag Lobar H. Jaelani, dan disaksikan Sekretaris Daerah Lobar H. Moh. Taufiq dan Wakil Ketua Sementara DPRD Lobar Hj. Nurul Adha di Aula Utama Kantor Kementrian Agama Lombok Barat di Gerung, Selasa (10/9).

Terbitnya serifikat tersebut menjadi syarat mutlak yang harus dimililki oleh Kemenag untuk mendapat bantuan renovasi kantor dan sekolah melalui Dana SBSN. Hal itu disampaikan Kepala Kemenag Lobar H. Jaelani salam sambutannya.

“Bertahun-tahun tanah Kemenag Lobar diurus untuk disertifikatkan. Sekarang sudah bersertifikat lengkap berkat bantuan dan kerjasama Pemkab Lombok Barat. Rencananya yang sudah mendapatkan sertifikat, tahun depan diusulkan untuk mendapat bantuan pemerintah pusat. Tidak hanya itu KUA Lembar dan Gunungsari juga menjadi perhatian Kemenag kedepan karena pasca gempa tahun lalu belum diperbaiki,” kata H. Jaelani.

Apresiasi juga disampaikan Kepala Kemenag NTB Nasarudin kepada Pemkab Lobar lantaran telah menghibahkan beberapa tanah untuk pembangunan dan kepentingan NTB. Nasrudin berjanji akan mengoptimalkan dan memanfaatkan sebaik-baiknya.

“Terimakasih Pemkab Lobar atas hibah yang diberikan semoga Kementrian Agama semakin eksis dalam pembangunan infrastruktur. Baik kantor dan pendidikannya,” ungkapnya.

Hiziban Akbar, Bupati Lobar Ajak Teladani Maulana Syeikh

Giri Menang, Senin 9 September 2019 – Memperingati tahun baru Islam 1441 H, organisasi Islam Nahdlatul Wathan (NW) Lombok Barat (Lobar) mengadakan hiziban akbar yang dihadiri Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid, Minggu (8/9). Dalam sambutannya, bupati yang juga alumni Pondok Pesantren NW ini, mengajak untuk mengingat teladan yang diberikan oleh pendiri NW, TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid atau Maulanasyeikh. Maulanasyeikh, kata Fauzan, menggabungkan dua syarat keberhasilan yaitu usaha dan doa.

Diceritakannya, Hizib NW diciptakan tahun 1943 di mana pada masa itu penjajah Jepang ingin menutup sekolah-sekolah termasuk Nahdlatul Wathan dan Nahdlatul Banaat. Maulanasyeikh berinisiatif membuat hizib NW atas keyakinan melawan Jepang tidak cukup dengan usaha. Maka pada masa itu, tuturnya, hizib intens dibaca oleh para santri.

“Dan terbukti Nahdlatul Wathan sampe sekarang masih eksis dan berkembang,” ujar Fauzan.

Dalam acara yang diselenggarakan di Masjid Jami’ Nashrul Falah, Selat, Kecamatan Narmada tersebut, Fauzan juga memberikan satu contoh hewan bagaimana ia berjuang untuk berhasil, yaitu kupu-kupu. Diceritakannya, sebelum menjadi kupu-kupu, terlebih dahulu disebut kepompong. Namun, untuk berubah dari kepompong menjadi kupu-kupu harus berjuang keras. Dan itu harus dilakukan sendiri.

“Ini menunjukkan bahwa tidak ada keberhasilan tanpa usaha,” ujarnya.

Sekretaris Pengurus Wilayah NW Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Irzani, dalam sambutannya memuji hiziban akbar yang dilaksanakan. Menurutnya, bukan sekali saja bupati mengajak untuk mengadakan hiziban yang akhirnya baru bisa terlaksana. Hizib, sambungnya, adalah untuk menjaga kita, sekaligus memperbanyak perjumpaan, yang bukan hanya melalui media sosial.

Sementara itu, TGH Hasanain Djunaini selaku Sekretaris Jenderal Pengurus Besar NW yang juga hadir, senada dengan bupati, mengajak untuk meneladani Maulanasyeikh. Pemimpin Pondok Pesantren Nurul Haramain, Narmada ini menceritakan salah satu keteladanan yang patut ditiru dari Maulanasyeikh adalah selalu berterima kasih dan ingat jasa orang maupun kampung halaman. Maka, menurutnya kebanggaan kepada asal (Lombok) dan Sasak harus tetap dijaga. Diceritakan TGH Hasanain, Wakil Presiden Yusuf Kalla dalam pengakuan kepahlawanan Maulana Syeikh menyebut paling tidak ada empat penyebab inti keberhasilan perjuangan Maulanasyeikh. Keempatnya yaitu sangat sabar berjuang, teguh dalam bersikap, yakin dalam berikhtiar, dan sederhana dalam hidup. Dia mencontohkan, bukti keteguhan sikap Maulanasyeikh yaitu sikap tegasnya agar Indonesia Timur termasuk Lombok tetap bergabung dengan Indonesia. Kalau tidak, barangkali Indonesia yang seperti sekarang tidak akan terwujud.

Selain ribuan santri dan jamaah Selat, acara ini juga dihadiri sejumlah tokoh NW di antaranya Dr Said Gazali, Suhaimi, dan sejumlah tuan guru. Camat Narmada, Baiq Yeni S Ekawati dan Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) juga tampak hadir. Direnacanakan kegiatan hiziban akbar dilaksanakan tiap bulan di sepuluh kecamatan yang ada di Lobar, dan setelah itu satu kali di Pendopo Bupati Lobar.

1 2 3 27