Petani Berprestasi Asal Sekotong

Sulap Lahan Kering dan Tadah Hujan Menjadi Produktif
Wilayah Sekotong dikenal sebagai daerah yang kering, banyak lahan tadah hujan yang sulit digarap. Petani setempat kerap kali dilanda masalah yang disebabkan oleh minimnya air. Namun ditengah keterbatasan itu, petani setempat tak kehabisan upaya. Dimotori oleh Ihsan (35) petani asal Dusun Berambang, Desa Sekotong Tengah, para petani setempat akhirnya mampu menggarap lahan yang tadinya kurang produktif menjadi lahan produktif.
Berangkat dari persoalan yang dialami petani setempat, Ihsan mencoba mengembangkan teknologi sederhana. Berkali-kali gagal, namun ia mencoba terus menerus sehingga mampu menghasilkan produksi 9 ton padi per Hektar, itupun dilahan non irigasi (lahan kering). “Sejak 2013 lalu kami bersama-sama petani disini mencari solusi bagaimana menggarap lahan tidur (lahan kering) menjadi lahan produktif,”katanya saat ditemui Selasa (27/9). foto ihsan petani berprestasi tingkat nasional asal      Sekotong
Ia mengaku, awal mula mengembangkan pertanian di wilayah setempat pada tahun 2013 lalu. Saat itu minim infrastruktur penunjang seperti irigasi dan bantuan benih. Ia pun mencoba mengembangkan benih dengan pola demplot padi melalui program SLPTT. Lalu bibit hasil demplot itu ditanam di sawah, hasil panennya kurang memuaskan karena hanya 4 ton dalam satu Hektar sawah. Ia bersama petani lain pun mencoba mencari apa masalahnya sehingga produktivitas rendah. Ia mencari apa yang kurang lalu digali dan dicarikan solusinya. Saat itu, barulah diketahui bahwa petani belum menerapkan pemupukan berimbang. Ia pun berupaya berbagi informasi dengan petani lain, terkait langkah apa saja yang dilakukan untuk menanam padi. Ia turun ke petani untuk memberitahukan bagaimana cara menanam untuk menghasilkan produksi padi yang tinggi.
Atas pembinaan itu, musim tanam tahun berikutnya ia memperbaiki dengan menerapkan pemupukan berimbang. Sehingga diperoleh hasil yang terus meningkat, hingga saat ini diperoleh produktivitas padi menembus 9 ton per Hektar. Untuk memenuhi kebutuhan air, ia dengan petani lain saling pinjam mesin pompa air untuk menyedot air dari sungai dan embung yang masih memiliki air. Sebelum mendapatkan bantuan dari Dinas Pertanian, ia dengan beberapa petani membuat sumur. Sumur hasil swadaya ini sedikit membantu petani untuk mengairi sawahnya. Dalam kondisi sulit air, petani setempat terpaksa harus menginap di areal sawah miliknya. foto petani binaan Ihsan tengah bercocok tanam
Saat ini jelasnya petani setempat sudah menerapkan pemupukan berimbang, jajar logowo, handtraktor, tanpa olahan tanah, dan pengolahan pasca panen. Dengan penerapan sistem jajar legowo, petani mampu menghemat benih dan biaya. ”Kami juga sudah membuat alat panen sederhana buatan kami,” ujarnya. Dalam hal pemasaran, ia bersama petani setempat tidak mau tergiur menjual padinya dengan harga murah, atas bantuan pemerintah dibangunkan gudang penampungan gabah. Sebelum dijual, gabah diolah dan dikeringkan, & dilepas ke pasaran ketika harga bagus. Selain itu, petani juga diarahkan untuk mengolah gabahnya menjadi beras barulah setelah itu dijual dalam bentuk beras. “Nanti para ibu rumah tangga yang menjual beras itu,” ujarnya.
Selain padi, ia juga mengembangkan sejumlah komoditi lain seperti sayuran dan cabe. Tanaman ini dikembangkan secara swadaya dengan menerapkan teknologi sederhana. Ia menggarap lahan seluas 7 Hektar, yangmana dari total luas tersebut, 3 Hektar adalah milik pribadi sedangkan sisanya adalah lahan tidur milik orang lain. Ia membagi lahan itu untuk menanam padi, jagung dan tanaman hortikultura. Perjuangan Ihsan mengembangkan lahan pertanian di wilayah setempat ternyata dinilai oleh Tim Pusat. Ia pun berhasil mewakili NTB menjadi petani berprestasi tingkat nasional.

Kendala yang dialami petani di wilayah Sekotong masih seputar ketersediaan air dan akses permodalan. Terkait kebutuhan air, meskipun sudah dibangun embung Tibu Kuning di daerah itu namun daya tampungnya terbatas. Embung itu hanya mampu mengairi 250 Hektar saja dari ribuan Hektar lahan yang ada. Menyangkut modal, menurutnya banyak petani terpaksa mengijonkan padinya karena kesulitan mengakses modal. Petani menjual murah padinya, karena tidak ada modal untuk membeli kebutuhan pertanian. Ia mengaku hampir semua petani di wilayahnya mengijonkan padi untuk membeli kebutuhan pertanian. ‎

Pengirim : Zubaidi- Sekotong

Komunikasi Yang Efektif Untuk Mempengaruhi Orang

H.Prasetya Utama, M.Kes.

(Widyaiswara BKD Kab.Lombok Barat)

 

comKomunikasi efektif, berasal dari kata komunikasi dan efektif. Secara etimologis, kata efektif seringkali diartikan sebagai mencapai sasaran yang diinginkan (producing desired result), berdampak menyenangkan (having a pleasing effect), bersifat actual dan nyata (actual and real). Dengan demikian Komunikasi Efektif dapat diartikan sebagai penerimaan pesan oleh komunikan atau receiver sesuai dengan pesan yang disampaikan oleh sender atau komunikator, kemudian komunikan atau receiver memberikan respon positif sesuai dengan yang diharapkan.

Jadi komunikasi efektif itu terjadi apabila terdapat aliran informasi dua arah antara komunikator dengan komunikan. Dan informasi tersebut sama-sama direspon sesuai dengan harapan kedua pelaku komunikasi tersebut (komunikator dan komunikan).

 

Aspek-aspek Komunikasi yang Efektif

Sedikitnya ada lima aspek yang harus dipahami dalam membangun komunikasi yang efektif:

  1. Kejelasan (Clarity) : bahasa maupun informasi yang disampaikan harus jelas. Dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita mendengar ucapan-ucapan seperti ini : ”Masalahnya ininya belum dianu” Apa yang di maksudkan dengan ini dan anu? Akan lebih mudah dipahami maknanya bila, misalnya, kata ini diganti dengan buku dan kata anu diganti dengan beri. Jadi kalimatnya akan berbunyi: ”Masalahnya bukunya belum diberika.”
  2. 2. Ketepatan (accuracy) : bahasa dan informasi yang disampaikan harus betul-betul akurat atau tepat. Bahasa yang digunakan harus sesuai dengan informasi yang disampaikan harus benar. Benar disini artinya bahwa sesuai dengan apa yang sesungguhnya ingin disampaikan. Bisa saja informasi yang disampaikan belum pasti kebenarannya, tetapi apa yang kita sampaikan adalah benar-benar apa yang kita ketahui. Itulah yang dimaksud dengan akurasi disini.
  3. Konteks (contex) : bahasa dan informasi yang disampaikan harus sesuai dengan keadaan danlingkungan dimana komunikasi itu terjadi. Bisa saja kita menggunakan bahasa dan akurasi yang tepat tetapi karena konteksnya tidak tepat, reaksi yang kita dapatkan tidak sesuai dengan yang di harapkan. Contohnya, sepulang dari kantor seorang suami berkata pada istrinya: ”Dindaku, tolong kanda diberikan segelas air nan jernih, kanda haus sekali.” Dari segi kejelasan dan keakuratan bahasa dan informasi tidak ada masalah. Tetapi konteksnya tidak tepat, sehingga reaksinya sang istri mungkin tidak segera mengambilkan air melainkan bertanya tentang keadaan suami.
  4. Alur (Flow) : keruntutan alur bahasa dan informasi akan sangat berarti dalam menjalin komunikasi yang efektif. Sewaktu kita meminjam uang, misalnya, kita cenderung mengemukakan kesulitan-kesulitan kita terlebih dahulu sebelum kita menyampaikan maksud kita untuk meminjam uang. Mungkin begitu juga pada saat kita pertama kali menyampaikan perasaan jatuh cinta pada seseorang.
  5. Budaya (culture) : aspek ini tidak hanya menyangkut bahasa dan informasi, tetapi juga tata karama atau etika. Bersalaman dengan satu tangan bagi orang Sunda mungkin terkesan kurang sopan, tetapi bagi etnis lain mungkin suatu hal yang biasa.

         Strategi Membangun Komunikasi yang Efektif

      Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan  dalam menciptakan sebuah

komunikasi yang efektif:

  1. Ketahui mitra bicara (audience). Kita harus sangat mengenal dan memahami dengan siapa kita berbicara. Apakah dengan orang tua, anak-anak, laki-laki atau perempuan, status sosialnya seperti apa, pangkat, jabatan dan semacamnya. Dengan mengetahui audinece kita harus cerdik di dalam memilih kata-kata yang digunakan dalam menyampaikan informasi atau buah fikiran kita. Artinya, bahasa yang dipakai harus sesuai dengan bahasa yang mudah dipahami oleh audience kita. Berbicara dengan orang dewasa tentunya akan sangat berbeda dibandingkan kita berbicara dengan anak-anak. Begitu pula berbicara dengan atasan tentunya akan sangat berbeda ketika kita berbicara dengan bawahan atau teman sejawat. Pengetahuan mitra bicara kita pun harus diperhatikan. Informasi yang disampaikan mungkin saja bukan hal baru bagi mitra kita, tetapi kalau penyampaiannya dengan menggunakan jargon jargon atau istilah-istilah khusus yang tidak dipahami oleh mitra, informasi atau gagasan yang kita sampaikan bisa saja tidak bisa dipahami. Jadi, dengan memperhatikan mitra bicara kita, kita akan dapat menyesuaikan diri dalam bekomunikasi dengannya.
  2. Ketahui tujuan . Tujuan kita berkomunikasi akan sangat menentukan cara kita menyampaikan informasi. Bila kita bermaksud sekedar menyampaikan informasi, tentu komunikasi bersifat pengumuman. Tetapi bila kita bermaksud membeli atau menjual barang komunikasi kita akan bersifat negosiasi. Kalau tujuan kita untuk menghibur akan pula bahasa yang kita gunakan.
  3. Perhatikan konteks. Konteks disini berarti keadaan atau lingkungan pada saat berkomunikasi. Pada saat berkomunikasi, konteks sangat berperan dalam memperjelas informasi yang disampaikan. Dalam hal pemakaian kata, misalnya. Kata ’hemat’ dalam kalimat : ”Kita harus menghemat uang, waktu dan tenaga kita”, sangat berbeda artinya dalam kata hemat pada kalimat berikut ini: ” Menurut hemat saya, kita harus lebih jujur dan terbuka dalam berkomunikasi dengan semua rekan sekerja.”  Tidak hanya kata dalam konteks kalimat, akan tetapi  cara mengucapkan dan kepada siapa kata itu diucapkan akan membuat makna yang disampaikan akan berbeda pula. ”Ah….dasar gila.” Kalimat ini bisa bermakna cacian atau bisa juga bermakna kekaguman, tergantung bagaimana kita mengucapkannya. Bila diucapkan dengan nada tinggi berarti cacian, tetapi bila diucapkan dengan nada datar apalagi dibarengi dengan gelengan kepala , kalimat ini bisa berarti kekaguman. Ungkapan ”Gila Lu!” kepada teman dekat , pasti dipahami sebagai ungkapan biasa yang tidak bermakna negatif. Tetapi apabila kita sampaikan kepada orang yang belum atau  baru saja kita kenal ungkapan ini tentu dipahami sebagai ungkapan yang memiliki makna negatif. Formalitas dalam konteks tertentu juga dapat mempengaruhi cara berkomunikasi seseorang. Coba perhatikan gaya berkomunikasi anatar atasan dan bawahan di lingkungan dunia kerja, bahkan komunikasi antar sesama atasan maupun sesama bawahan pasti berbeda. Apabila orang-orang ini bertemu di mall atau di undangan (tempat resepsi) gaya komunikasi dantara mereka akan sangat lain dengan gaya pada saat mereka berada di kantor.Mengirim bunga pada orang yang berulang tahun atau kepada orang yang kita kasihi akan memiliki makna yang berbeda apabila kita mengirimkan bunga kepada orang yang sedang berduka. Bahkan jenis bunga yang dikirimkan pun akan membawa pesan atau kesan tersendiri. Dengan ilustrasi singkat di atas, maka jelaslah bahwa konteks sangat mempengaruhi makan apapun yang disampaikan.
  1. Pelajari Kultur. Kultur atau budaya, habit atau kebiasaan orang atau masyarakat juga perlu diperhatikan dalam berkomunikasi. Orang Jawa atau Sunda pada umunya dikenal kelembutannya dalam bertutur kata. Kelembutan bertutur kata akan sangat baik bila diimbangi dengan cara serupa. Akan tetapi tentu tidak berarti mutlak. Atau orang Batak yang dikenal bernada tinggi dalam bertutur kata. Apakah ketika orang Jawa dan orang Sunda bertemu dalam satu bentuk komunikasi, lantas mereka harus saling merubah budaya, bahasa dan kebiasaan? Tentu saja tidak demikian. Yang penting adalah pelaku komunikasi harus memahami kultur mitra berbicaranya sehingga timbul saling pengertian dan penyesuaian gaya komunikasi dapat terjadi. ”When in Rome, do as the Romans do.”
  2. Pahami Bahasa. Bahasa menunjukkan bangsa, artinya bahasa dapat menjadi ciri atau identitas suatu bangsa. Berbicara identitas berarti berbicara harga diri atau kebanggaan. Dengan memahami bahasa orang lain berarti berusaha menghargai orang lain. Tetapi memahami bahasa`di sini tidak berarti harus memahami semua bahasa yang diapakai oleh mitra bicara kita. Dalam hal ini kita harus memahami gaya masing-masing audience dalam berbahasa. Anak muda dengan gayanya sendiri, orang kantoran, pedagang dan atau seniman. Masing-masing kelompok dan jenis pekerjaan atau usia orang tersebut memiliki gaya dalam berbahasa.

Efektifitas Komunikasi Verbal

Kualitas sebuah komunikasi verbal sangat ditentukan oleh tonalitas suara atau tinggi rendah dan lemah lembutnya suara, keras tidak suara dan perubahan nada suara. Akan tetapi tonalitas  suara saja tidak cukup, karena tonalitas suara bisa saja membuat komunikasi verbal kurang hidup. Oleh karena itu tonalitas suara sebaiknya dibarengi dengan ekspresi atau raut muka yang sesuai.

Sebuah hasil riset menyatakan bahwa dalam komunikasi verbal, khususnya pada saat presentasi, keberhasilan penyampaian informasi 55% tergantung pada bahasa tubuh (body language), postur, isyarat dan eye contact. 38% ditetntukan pleh nada suara dan 7% saja yang ditetntukan oleh kata-kata. Mechribian dan Ferris dalam O’connor dan Seymour).  Riset lain juga menunjukkan bahwa komunikasi akan lebih efektif apabila disampaikan secara berbarengan antara bahasa lisan dengan bahasa tulisan.

         Masyarakat senang dengan komunikasi lisan pada saat media tulisan memberitakanhal-hal yang tidak jelas, dan msayarakat akan senang menggunakan media tulisan apabila media lisan tidak jelas.

Pada perkembangan jaman saat ini, komunikasi pada organisasi modern atau organisasi yang maju menggunakan media yang tersedia yaitu video display terminal, E-mail, net camera, Voice mail, dan bahkan SMS.

Efektifitas Komunikasi Non Verbal

Ada beberapa hal yang dapat kita kembangkan dalam meningkatkan efektifitas komunikasi non verbal, yaitu: Cara berpakaian, Waktu dan Tempat.

  1. Cara Berpakaian Cara berpakaian telah mengkomunikasi siapa dan apa status seseorang, baik dalam pekerjaan sehari-hari maupundalam waktu-waktu tertentu seperti; pesta, rapat-rapat, kunjungan resmi dan sebagainya. Masyarakat cenderung memiliki percayaan diri yang tinggi kalau ia berpakaian danberpenampilan secara sempurna. Demikian juga deangan adanya perbedaan cara berpakaian. Bahkan cara berpakaian ini pun telah mengelompokkan jenis pekerjaan seseorang. Kita mengenal adanya istilah ”white collar” dan ”blue collar” yang bisa menceritakan status dan kedudukan seseorang di dalam sebuah perusahaan. Kenyataan menunjukkan bahwa pada saat seseorang wawancara untuk melamar  sebuah pekerjaan, mereka yang berpakaian tidak tepat  (misalnya hanya memakai jeans dan T-Shirt) dibandingkan dengan mereka yang berpakaian tepat (full dress, berdasi dan rapi). Yang berpakaian tepat akan memiliki rasa percaya diri yang lebih tinggi dan memiliki kesempatan yang lebih banyak untuk mendapatkan posisi pekerjaan yang dicarinya. Jadi pakailah pakaian yang tepat untuk suasana yang tepat pula.
  1. Waktu Bagi sebagian orang, waktu adalah sesuatu yang sangat berarti. ”Time is money” adalah prinsip yang dipegang oleh para pengusaha bahkan oleh orang-orang yangmemanfaatkan hidupnya untuk suatu produktifitas yang bermanfaat.  Dokter, akuntan, dosen, bahkan sebagian guru seringkali dibayar berdasarkan jam kerja. Dalam konteks organisasi, dimana masing-masing bagian memiliki tugas yang harus diselesaikan, maka komuikasi secara tepat sangatlah diperlukan. Artinya, dalam berkomunikasi hendaklah memanfaatkan waktu sebaik mungkin.
  1. Tempat Sama seperti waktu, tempatpun sangat menentukan efektifitas sebuah komunikasi. Kantor adalah tempat bekerja, restoran adalah tempat makan, lapangan golf adalah tempat olah raga dan sebagainya. Meskipun demikian seringkali urusan rumit di kantor bisa terselesaikan dengan baik di meja makan, atau lapangan olahraga.

Di samping itu ada beberapa fungsi yang dapat menunjukkan komunikasi non verbal, yaitu:

  • Repetition (pengulangan). Pengulangan pesan dari individu dilakukan dengan verbal.
  • Contradiction (pertentangan/penyangkalan). Penyangkalan pesan yang dilakukan terhadap seseorang. Misalnya; mengangkat bahu, menggelengkan kepala, melambaikan tangan.
  • Subtitution (pengganti pesan). Misalnya seseorang berkomunikasi dengan Fire in his eyes (mendelik), mengepalkan tangan.
  • Complementing (melengkapi pesan verbal). Mengatakan bagus sambil menunjukkan ibu jari, mengatakan orang tidak waras sambil menyilangkan telunjuk di kening.
  • Accenting (penekanan). Penekanan disini artinya menggari bawahi pesan verbal. Misalnya berbicara dengan sangat pelan.

Penutup dan Kesimpulan

Berkomunikasi dengan tepat adalah dengan menggunakan hati nurani saat berkomunikasi. Ada beberapa alasan mengapa hati perlu dihidupkan dalam berkomunikasi dengan orang lain, yaitu setiap orang tidak hanya memiliki akal rasionalitas tetapi juga hati yang berfungsi untuk merasakan dan meninmabng sesuatu, sehingga setiap kata atau sikap tidak hanya ditangkap oleh akal namun juga akan diolah oleh rasa.

Kata-kata adalah cerminan isi hati seseorang. Setiap orang berpeluang untuk menginterpretasi setiap pesan yang kita produksi dan kita komunikasikan. Untuk itu sesungguhnya kata-kata atau sikap adalah informasi tentang diri kita, tentang siapa kita dan bagaimana karakter kita. Sebuah pesan akan membangun citra diri kita.

Beberapa hal yang dapat kita lakukan  untuk berkomunikasi dengan hati  adalah dengan membangun kepekaan atau sensitifitas diri kita terhadap sikap-sikap orang lain. Dengan mencermati bahasa tubuh orang lain saat mereka berinteraksi dengan kita.

Sikap-sikap bahasa tubuh tersebut menjelaskan tentang apa yang sedang terjadi dalam pikiran mereka saat berkomunikasi dengan kita. Karena bahasa tubuh adalah sebagai penjelas dan peneguh atas pesan-pesan verbal yang diproduksi oleh seseorang.

Kemudian perlihatkan kepedulian kita terhadap orang lain pada hal-hal sekecil apapun yang dilakukannya. Misalkan pada saat  dia sedang butuh sesuatu, maka tanyakan dan penuhilah kebutuhannya tanpa  harus dia memintanya. Karena dengan hal seperti ini kita dapat mempengaruhi orang lain berdasarkan kebutuhan mereka.

Selain itu perlu dioptimalkan indera kita dengan mengamati sikap dan tidakan komunikasi orang lain. Dengarkan dengan penuh antusias setiap perkataan mereka, menjadi pendengar yang baik. Mendengar secara aktif dan penuh perhatian. Artinya kita melihat dan mencermati dengan teliti sikap dan bahasa tubuh mereka tentang apa yang sebenarnya ingin mereka sampaikan.

Merasakan perasaan mereka dengan penuh empati, membantu kebutuhan mereka tanpa harus terlebih dahulu mereka mengungkapkannya. Dan mulailah dari kita untuk memulainya dan siap melaksanakan dari hal-hal yang kecil.

Wujud komunikasi yang baik :

  1. Bersedia mendengarkan
  2. Melatih kemampuan mendengar
  3. Memberi kesempatan orang lain untuk mendengar
  4. Bersikap antusias dengan lawan bicara
  5. Tampilkan wajah bersahabat
  6. Jadikan diri kita aman dan nyaman bagi orang lain
  7. Pilih dan rasakan setiap kata yang diucapkan
  8. Bicara yang penting dan bermanfaat
  9. Tulus dalam setiap ucapan dan tidak berpura-pura.

Harus Ada Kesamaan Persepsi APIP dan Penegak Hukum Terjemahkan UU Adpem

JAKARTA – Penyamaan cara pandang dalam mendefinisikan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dianggap perlu sebagai bagian dari percepatan implementasi reformasi birokrasi. Oleh karena itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menginisiasi kegiatan “Focus Group Discussion (FGD) tentang Kontradiksi Pengertian Penyalahgunaan Wewenang antara Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah dengan Hukum Pidana” untuk meminimalisir singgungan antara administrasi pemerintah dengan hokum pidana, di Jakarta, Jumat (27/05). KemenPAN&BPK

Menteri PANRB, Yuddy Chrisnandi, dalam sambutannya mengatakan bahwa badan pengawas administrasi pemerintah dan aparat penegak hukum harus memiliki pandangan yang sama dalam melakukan pengawasan terhadap penyalahgunaan wewenang.

Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) sebagai pengawas juga harus mengidentifikasi secara jelas permasalahan administratif agar penyelesaian permasalahan administratif tidak masuk ke ranah hukum. “Substansi dari UU Administrasi Pemerintah adalah ketika seorang pejabat mengambil keputusan yang betul-betul emergency dan tidak dimaksudkan untuk menyalahgunakan wewenang, maka itu sifatnya administratif. Jadi tidak berujung pada polisi, kejaksaan, bahkan penjara,” ujar Menteri Yuddy.

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB, M. Yusuf Ateh, mengatakan dalam menghadapi perkembangan masyarakat yang menuntut birokrasi lebih progresif dan inovatif telah menimbulkan perdebatan tentang diskresi yang dilakukan pejabat pemerintah.

Oleh karena itu Ateh menuturkan dibutuhkan APIP yang independen, profesional, dan mandiri.APIP juga dituntut untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan baik dari segi organisasi dan personelnya sehingga mampu menjawab tuntutan yang di amanatkan didalam UU Administrasi Pemerintahan. “Tugas strategis itu bukanlah tugas yang mudah,” tegas Ateh.

Kepala BPKP, Ardan Adiperdana, dalam kesempatannya sebagai pembicara, menyampaikan bahwa peran strategis APIP sudah diatur dalam UU Administrasi Pemerintahan yang salah satunya adalah sebagai pengawas tindak penyalahgunaan wewenang.

Namun menurutnya tugas terberat dari APIP adalah mengidentifikasi pelanggaran yang terjadi, apakah termasuk pelanggaran administratif atau hukum pidana. Selama ini, pelanggaran dalam betuk administratif yang identik dengan tindak pidana korupsi, cenderung langsung diasumsikan masuk ke dalam hukum pidana. Padahal seharusnya harus dilakukan identifikasi terleih dahulu sebelum melakukan justifikasi.

Oleh karena itu, Ardan menganggap perlu adanya persamaan perspektif dalam penanganan diskresi tersebut. “Kami menganggap perlu ada kesepakan bersama, yaitu prosedur lintas instansi yang terkait dengan penyalahgunaan wewenang yang berimplikasi atau tidak pada kerugian negara. Ini satu hal yang penting untuk menyatukan cara pandang,” tegas Ardan.

Senada dengan Ardan, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Arminsyah juga menegaskan pentingnya untuk melakukan penyamaan cara pandang antara APIP dengan pelaksana pemerintahan terkait dengan pelanggaran administratif dan hukum pidana. Hal ini dikarenakan aparat hukum terlalu mudah untuk memformulasikan suatu pelanggaran ke dalam tindak pidana hukum. “Setiap unsur pendekatan pidana harus ada kesengajaan. Aparat hukum terlalu mudah memformulasikan kesengajaan itu. Memang perlu ada kesepakatan antara penegak hukum dan pelaksana pengawasan, khususnya APIP,” ujarnya.

Sedikit berbeda dengan pembicara lain, Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Eddy Mulyadi Supardi, lebih menekankan pada tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh petinggi instansi pemerintah memang sudah seharusnya masuk dalam hukum pidana. “Korupsi di Republik ini dilakukan dengan sadar, sudah direncanakan, sudah diniatkan. Jadi korupsi itu dilakukan dimulai dari perencanaan,” kata Eddy.

Oleh sebab itu, Eddy mengatakan bahwa Kementerian PANRB bisa membenahi hal tersebut di sektor hulu, sementara APIP melakukan pembenahan di hilirnya. Namun demikian, terlalu banyaknya aturan yang saling berbenturan menjadi salah satu penyebab belum adanya persamaan persepsi antara APIP dengan pembuat kebijakan.

Sementara Ketua Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional (TIRBN), Eko Prasodjo, yang juga Guru Besar FISIP Universitas Indonesia, mengungkapkan bahwa UU Administrasi Pemerintahan memang lebih banyak bicara mengenai pencegahan atas tindak pidana korupsi. “Oleh karena itu yang diatur adalah tata cara bagaimana mengambil kebijakan,” ujarnya.

Menurut Eko, dalam masyarakat Indonesia yang cenderung berkarakter low trust society, segala sesuatu harus diatur, tetapi karena banyaknya aturan tersebut membuat orang-orang cenderung untuk mengakali. Tujuan dari UU tersebut yang sebenarnya jelas tertuang, yaitu menciptakan tertib administrasi pemerintah dan mencegah penyalahgunaan wewenang.Secara tidak langsung, konsep wewenang di Indonesia sudah dibawa ke ranah hukum pidana yang semestinya adalah ‘milik’ administrasi negara.

Dalam penyusunannya, Eko menuturkan bahwa UU tersebut memang yang paling lama dalam pembahasannya. “Paling lama itu di pemerintah, itu karena pemerintah tidak mau kaki dan tangannya terikat,” ungkap Eko. Selain itu, Eko juga menegaskan bahwa UU tersebut jangan dilihat sebagai landasan hukum yang berdiri sendiri, melainkan pemerintah juga sedang menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan sebagai bagian dari agenda perubahan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. (ris/HUMAS MENPANRRB)

Mendagri Perintahkan Daerah Perkuat Perda Miras

CKJAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo telah memerintahkan pemerintah daerah (pemda) untuk memperkuat aturan soal pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol/keras (miras). Sebab, tak ada pencabutan peraturan daerah (Perda) terkait miras.

“Kami justru mendorong daerah konsisten membentuk perda miras. Kami sudah bikin instruksi untuk mengatur pengamanan, peredaran dan pencegahan miras. Terkait juga bagaimana home industri ini. Harus tegas,” kata Mendagri Tjahjo di Istana Negara, Selasa (24/5).

Dalam hal ini, bukan hanya miras impor atau produk dalam negeri yang telah memiliki izin, namun juga miras oplosan yang berasal dari produksi rumahan. Menurut dia, harus ada ketegasan dari daerah, bagaimana mengatur peredaran minuman tersebut, sampai pengadaannya.

Misal, peredaran miras hanya boleh di hotel berbintang, dan penjualannya hanya boleh kepada turis asing, tidak sembarang orang bisa mendapatkan miras. Apalagi untuk miras jenis oplosan yang selama ini dianggap sebagai sumber kriminalitas, bahkan sampai mengakibatkan korban tewas.

“Seperti di Papua, saya sangat mendorong perdanya agar konsisten mengendalikan miras. Jangan juga sampai ada barang gelap bisa masuk,” ujar dia.

Sumber

Kawal Keterbukaan Informasi di Desa, Kemendes Gandeng KIP

KemendesaJAKARTA – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Marwan Jafar berkomitmen untuk mengawal keterbukaan informasi di desa. Menurutnya, keterbukaan informasi di desa adalah upaya terbaik untuk meningkatkan kemampuan,kemauan, inisiatif serta partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan desa.
“Desa menghadapi banyak tantangan, sebanyak 45 persen desa di Indonesia dalam kategori tertinggal. Keterbukaan informasi sangat penting untuk dapat mengentaskan ini,” ujarnya, saat menjadi Keynote Speech Peringatan 8 Tahun Lahirnya UU KIP, di Wisma Antara, Jakarta, Senin (16/5/2016).
Guna memaksimalkan upaya tersebut, Kemendes PDTT melakukan kerjasama dengan Komisi Informasi Pusat (KIP) terkait keterbukaan informasi desa. Ia juga meminta kepada KIP, untuk dapat memberikan pelayanan dan informasi yang  benar kepada desa. Mengingat, mayoritas aparat desa masih berpendidikan rendah.
“Rata-rata aparat desa masih berpendidikan SMP (Sekolah Menengah Pertama). Agar bisa mengelola pemerintahan dengan baik, tentu harus diberikan informasi yang benar. Mereka tidak boleh didiskriminasi, karena dengan informasi mereka bisa.belajar,” ujarnya.
Dikatakan Menteri Marwan, untuk memberikan informasi dan pengetahuan ke desa bukanlah hal yang mudah. Pasalnya, masih banyak pemerintah daerah maupun aparat desa, yang masih bersikap tertutup soal desa.
“Bahkan ketika turun ke desa-desa, kami membawa fotokopi berkas SKB3 Menteri dan kami bagikan ke desa. Karena masyarakat banyak yang tidak tahu informasi-informasi soal desa,” ujarnya.
Oleh sebab itu, Menteri Marwan menyambut terbuka kolaborasi dan kerjasama antara Kemendes dan KIP dalam mengawal keterbukaan informasi desa. Ia meyakini, kolaborasi tersebut akan sangat mempengaruhi peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, terutama pemerintahan di desa.
“Cara terbaik untuk membangun desa sebagaimana amanat undang-undang desa, adalah dengan memberikan kewenangan sebesar-besarnya kepada desa. Di sinilah kemudian pentingnya keterbukaan informasi di desa,” ujarnya.
Menurutnya, keterbukaan informasi yang diterapkan di desa dimulai dengan mewajibkan aparat desa menyampaikan realisasi dana desa melalui berbagai forum desa maupun papan informasi desa. Di sisi lain, Kemendes PDTT juga telah membentuk sistem informasi berbasis desa.
“Tahun 2016, akan ada sebanyak 30 ribu sistem informasi berbasis desa. Kita juga membangun.sistem informasi desa terpadu yang terdiri dari portal desa online, sistem informasi manajemen BUMDes, transparansi keuangan desa, layanan desa, dan monitoring desa. Kita juga unit pengaduan melalui call center,” terangnya.
Di sisi lain, Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP), Abdulhamid Dipopramono mengatakan, MoU antara Kemendes PDTT dan KIP adalah bukti keterkaitan erat antara UU Desa dan UU KIP. Selanjutnya, hal tersebut juga merupakan aspirasi dari komisioner Komisi Informasi Daerah yang memerlukan payung hukum untuk ditindaklanjuti di daerah.
“Sesuai dengan kewenangannya, desa adalah tanggungjawab KOmisi Informasi di daerah. Kami.harap, MoU ini tidak hanya coretan di atas kertas, tapi bisa diterapkan di daerah,” ujarnya.
Abdulhamid mengatakan, dalam mendukung undang-undang desa, KIP telah melakukan upaya untuk mengawasi implementasi uu desa, terutama dana desa. Menurutnya, hal tersebut adalah bukti bahwa KIP telah merespon UU Desa secara implementatif.
“Sejak dilahirkan Undang-Undang Desa pada 12 Desember 2014, kami sudah melakukan banyak upaya, salah satunya dengan melakukan diskusi tentang pengawasan dana desa,” ujarnya.

Jam Kerja ASN Selama Ramadhan 2016

Jam_Kerja_Ramadhan_2016_webJAKARTA – Ramadhan hanya tinggal beberapa minggu lagi, dan diperkirakan mulai Senin, tanggal 6 Juni 2016. Meskipun puasa, tetapi aparatur sipil negara tidak boleh kendor dalam memebrikan pelayanan kepada masyarakat. Di pihak lain, juga diperlukan peningkatan kualitas pelaksanaan Ibadah Puasa, khususnya bagi ASN, TNI dan Polri yang beragama Islam.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, menjelang puasa Ramadhan pemerintah melakukan penyesuaian jam kerja selama bulan Ramadhan. Untuk itu, Pemerintah menerbitkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 03 Tahun 2016 tentang Penetapan Kerja ASN, TNI dan Polri pada bulan Ramadhan.

Hal ini dimaksudkan untuk menjaga dan menciptakan efisiensi dan produktivitas waktu yang digunakan selama bulan Ramadhan. Dalam hal ini, para pegawai ASN, TNI, dan Polri diharapkan dapat memanfaatkan dan membagi waktu dengan sebaik-baiknya. Waktu kerja di kantor tetap optimal, di pihak lain ada waktu bersama keluarga ketika menjelang berbuka puasa.

Berikut adalah jam kerja ASN, TNI, dan POLRI selama bulan Ramadhan 1437 (tahun 2016) :

1. Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakukan lima hari kerja.

a) Hari Senin sampai dengan Kamis Pukul: 08.00-15.00

Waktu Istirahat Pukul: 12.00-12.30

b) Hari Jumat Pukul: 08.00-15.30

Waktu Istirahat Pukul: 11.30-12.30

2. Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakukan enam hari kerja.

a) Hari Senin sampai dengan Kamis, dan Sabtu Pukul: 08.00-14.00

Waktu Istirahat Pukul: 12.00-12.30

b) Hari Jumat Pukul: 08.00-14.30

Waktu Istirahat Pukul: 11.30-12.30

3. Jumlah jam kerja bagi Instasi pemerintah pusat dan daerah yang melaksanakan 5 hari atau 6 hari kerja selama bulan Ramadhan adalah 32 jam 30 menit per minggu.

4. Ketentuan  pelaksanaan lebih lanjut mengenai jam kerja pada bulan Ramadhan tersebut diatur oleh pimpinan instansi dan pemerintah daerah masing-masing dengan menyesuaikan situasi dan kondisi setempat. (twi/HUMAS MENPANRB)

Tidak Perlu Surat RT-RW, Kini Mengurus e-KTP dan Akta Kelahiran Cukup Fotokopi Kartu Keluarga

Rekam-e-KTP-300x156Mempertimbangkan bahwa cakupan perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik (e-KTP) sampai saat ini baru mencapai 86%, dan cakupan kepemilikan Akta Kelahiran baru mencapai 61,6%, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo telah memerintahkan para Gubernur, dan Bupati/Wali kota di seluruh Indonesia untuk segera melakukan percepatan layanan perekaman e-KTP serta penerbitan akta kelahiran.

Permintaan itu tertuang dalam surat bernomor 471/1768/SJ yang dikirimkan Mendagri Tjahjo Kumolo kepada para Gubernur, Bupati/Wal ikota di seluruh Indonesia pada 12 Mei 2016 lalu.

Dalam surat tersebut Mendagri menegaskan, seiring dengan semakin tertatanya database kependudukan di seluruh Indonesia, maka dalam pelayanan perekaman, penerbitan, dan penggantiap e-KTP yang rusak dan tidak merubah elemen data kependudukan, perlu penyederhaan prosedur. “Cukup dengan menunjukkan fotokopi Kartu Keluarga tanpa surat pengantar dari RT. RW dan Kelurahan/Kecamatan,” tegas Mendagri.

Mendagri meminta para Gubernur, Bupati/Wali kota di seluruh Indonesia agar membuka loket khusus untuk pelayanan bagi penduduk yang belum mendapatkan E-KTP pada saat perekaman massal, dan memberikan pelayanan rekam cetak di luar domisili sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016.

Selain itu para Gubernur, Bupati/Wali kota perlu melakukan jemput bola dengan pelayanan keliling untuk perekaman di sekolah, kampus, mall, perusahaan-perusahaan, panti jompo, lembaga pemasyarakatan, dan desa/kelurahan.

“Bagi penduduk yang pada tanggal 1 Mei 2016 sudah berusia lebih dari 17 tahun atau sudah menikah dan tidak sedang menetap di luar negeri, wajib melakukan perekaman paling lambat tanggal 30 September 2016,” bunyi salah satu poin dari surat Mendagri itu.

Adapun penarikan e-KTP yang pindah, menurut Mendagri, dilakukan di daerah tujuan setelah diterbitkan e-KTP yang baru.

Mendagri juga meminta para Gubernur, Bupati/Wali kota agar secara bertahap semua unit layanan yang berada di wilayahnya menggunakan alat baca e-KTP/card reader, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Akta Kelahiran

Untuk penerbitan akta kelahiran, Mendagri meminta para Gubernur, Bupati/Wali kota agar mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016, dan tidak perlu surat pengantar RT, RW dan Kelurahan/Desa.

Mendagri juga meminta para Gubernur, Bupati/Wali kota agar memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota untuk bekerjasama dengan Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit di daerah, untuk melakukan jempur bola pengurusan akta kelahiran, antara lain melalui sekolah TK, SD, SMP, SMU/SMK dan rumah sakit/puskesman, serta rumah persalinan.

“Pemerintah Daerah dilarang memberikan syarat tambahan dalam pelayanan perekaman e-KTP dan penerbitan akta kelahiran, misalnya dengan lunas pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), dan lain-lain,” tegas Mendagri dalam surat tersebut.

Mendagri juga meminta para Gubernur, Bupati/Walikota agar memerintah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Kerja yang membidangi Administrasi Kependudukan di Provinsi untuk membuat SMS/Whatsapp Gateway dan menyebarluaskan nomor handphone kepada masyarakat luas untuk memudahkan sarana komunikasi dengan pemohon layanan/masyarakat.

Tembusan surat edaran tersebut disampaikan ke sejumlah pihak, di antara Presiden RI, Menko Polhukam, Ketua Komisi II DPR-RI, Ketua Komite I DPD-RI, dan Pimpinan DPRD Provinsi di seluruh Indonesia. (ES)

Sofyan Djalil: Penerapan e-planning dan e-budgeting Mulai 2018

sofyan_djalil_1JAKARTA – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sofyan Djalil berharap “e-planning” dan “e-budgeting” dapat mulai diterapkan di Indonesia pada tahun 2018.

“Proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 kita perbaiki dari sebelumnya, ini adalah langkah awal melakukan e-budgeting dan e-planning,” kata Sofyan Djalil dalam acara penutupan Musrenbangnas 2016 di Istana Negara Jakarta, Rabu.

Mantan Menko Perekonomian itu menyatakan Musrenbangnas 2016 merupakan perbaikan dari sistem yang selama ini dilaksanakan, yang dianggap masih belum optimal.

“Kita masih terus mencari format supaya acara Musrenbangnas tahun-tahun mendatang lebih efektif dan dapat menangkap semua aspirasi dari daerah,” katanya.

Ia menyebutkan, untuk 2018, Bappenas merencanakan Musrenbangnas menjadi proses terakhir sebagai komitmen para kepala daerah dan menteri .

“Sedangkan diskusi akan dilakukan sepanjang tahun dan akan dicicil provinsi per provinsi dan kementerian/lembaga sehingga rumusan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) 2018 akan lebih optimal dibanding saat ini,” katanya.

Sofyan juga menyebutkan ada perubahan sistem perencanaan dari money follow function menjadi money follow program.

Menurut dia, akibat money follow function banyak sekali duplikasi program. Dengan sistem yang baru, diharapkan perulangan program akan berkurang.

“RKP 2017 ini berupaya mengimplementasikan money follow program ini,” katanya.

Dalam kesempatan itu Sofyan juga menjelaskan konsep dana alokasi khusus (DAK) yang merupakan dana penugasan untuk pembangunan infrastruktur di daerah.

“Penyaluran dana ini ke depan akan menggunakan pola Inpres di provinsi tertentu,” katanya.

Menurut dia, dana itu akan difokuskan pada pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, pengembangan industri pariwisata dan kedaulatan pangan. Sebagian besar dana itu akan dialokasikan ke sektor-sektor itu.

Menurut Sofyan, RKP 2017 juga memasukkan revolusi mental, penegakan hukum dan disiplin sehingga pembangunan fisik juga diikuti dengan nonfisik.

Kemenaker Semakin Serius Tingkatkan Kompetensi Tenaga Kerja

Kemenaker_1JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) semakin serius melakukan peningkatan kompetensi bagi seluruh tenaga kerja yang bekerja di berbagai bidang. Kemenaker mulai menjalin kerjasama dengan Kamar Dagang Indonesia (Kadin) dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia (SDM) ini.

Menteri Tenaga Kerja (Menaker), Hanif Dzakiri menjelaskan,‎ kerjasama ini guna mempercepat pelatihan kerja atau pelatihan vokasional yang terintegrasi. Skema yang dilakukan berupa pelatihan kerja, pemagangan dan sertifikasi.

‎Untuk meningkatkan kompetensi ini, Hanif akan mempersiapkan program agar ada minimal 200 ribu pekerja di seluruh Indonesia yang mendapatkan peningkatan mutu tenaga kerja. Baik melalui pelatihan maupun pemagangan di sebuah perusahaan.

“Misalnya satu perusahaan itu 100 orang melayani pemagangan yang sistematis. Dengan pemagangan yang terstruktur, kalau ada 2.000 perusahaan maka bisa mencapai 200 ribu tenaga kerja tiap tahun untuk peningkatan ini,” ujar Hanif, Selasa (26/4).

Dengan jumlah ini, sudah pasti akan membantu investasi tenaga kerja dari skema pemagangan. Sementara untuk pelatihan, pemerintah akan mendorong perusahaan-perusahaan untuk membangun training centre‎ guna percepatan kompetensi. Tenaga kerja juga harus didorong untuk mengikuti sertifikasi sehinga mereka memliki sertifikat yang bisa menjadi bukti bahwa tenaga kerja Indonesia memang berkualitas.

“Ini juga untuk menjembatani angkatan kerja yang 68 persen masih didominasi oleh lulusan SD dan SMP. Sehingga percepatan peningkatan kompetensi melalui vokasi merupakan hal yang penting,” kata Hanif.

Sumber : http://www.kemendagri.go.id/news/2016/04/26/kemenaker-semakin-serius-tingkatkan-kompetensi-tenaga-kerja

Wapres Resmikan Institut Otda

Wapres_iOTDAJakarta – Wakil Presiden Jusuf Kalla meluncurkan Institut Otonomi Daerah (i-Otda) di Jakarta dalam rangkaian Hari Otonomi Daerah, Selasa (26/4).

“Tadinya i-Otda itu saya pikir singkatan dari internet karena di sini ada seminar tentang smart city juga, tapi ternyata institut,” ujar Kalla mengawali sambutannya.

Ia berharap i-Otda bisa memberikan manfaat dalam pemikiran-pemikiran mengenai otonomi daerah.

“Selamat kepada i-otda. Saya hanya mengingatkan bahwa yang permanen adalah perubahan. Teknologi berubah, maka sistem pemerintahan harus berubah,” ujarnya.

Sementara itu, Presiden i-Otda Djohermansyah Djohan menjelaskan bahwa lembaganya didirikan oleh sejumlah praktisi dan pakar di bidang pemerintahan, hukum pemerintahan daerah, politik lokal, dan otonomi daerah.

“Organisasi ini bersifat nirlaba dan diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memajukan desentralisasi dan otonomi daerah kita, baik dalam perumusan kebijakan maupun implementasinya,” ujarnya.

Peluncuran itu ditandai dengan penekanan tombol video berisi tentang program otonomi di berbagai daerah.

Sumber : http://www.kemendagri.go.id/news/2016/04/26/wapres-resmikan-institut-otda

1 2 3 15