Gerung, Diskominfotik – Penandatanganan Nota Kesepakatan Antara Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Barat (Lobar),  Perjanjian Kerjasama Antara Pemda Kabupaten Lobar Dengan BNI (Persero) dan BPJS Ketenagakerjaan yang bertempat di Aula Kantor Bupati Lobar, Kecamatan Gerung, Senin (28/6/2021).

Penandatanganan nota kesepakatan ini dihadiri oleh Kepala BP2MI Beni Ramdani, Bupati Lobar H. Fauzan Khalid, Asisten I Nusa Tenggara Barat (NTB) Hj. Baiq Eva Nucahya Ningsih, Dandim 1606/Mataram Kolonel Arm Gunawan, Kejari Mataram M. Yusuf, Ketua Pengadilan Negeri Mataram Sri Sulastri, dan kepala OPD terkait.

Dalam sambutannya Kepala BP2MI Beni Ramdani mengatakan, “Lobar merupakan kepingan surga yang Sangat indah yang berada di salah satu wilayah Indonesia, dalam pemerintahan Pak Presiden RI Jokowi sekarang  ini, pembangunan khususnya pariwisata tak hanya wilayah barat saja namun merata, di setiap daerah seluruhnya ada pembangunan,” cetusnya.

“Warga NTB  terbesar nomor lima dalam penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI), masyarakat NTB sangat banyak mendukung pemerintah dalam pemasukan devisa PMI di wilayah negara tetangga seperti  yang bekerja di Malaysia, Hongkong, Brunai dan lainnya,” Tuturnya.

“Negara tidak hanya melindungi yang resmi saja negara juga melindungi PMI kita yang sering di tindas dan penempatannya secara ilegal sehingga tempat mereka bekerja juga ilegal, secara oknum banyak yang mempekerjakan PMI kita secara ilegal, dan pesan dari pak Presiden agar seluruh PMI harus kita lindungi dari ujung rambut sampai ujung kaki, karena PMI merupakan pahlawan Devisa dan merupakan penyumbang terbesar untuk negara Indonesia,” Tegasnya.

Fasilitas-fasilitas yang di siapkan oleh negara, yang kita gunakan saat ini merupakan hasil dari pajak migran Indonesia, banyak kita melihat PMI mendapatkan perlakuan yang tidak sesuai dan sering mendapatkan tipuan dari masyarakat, yang ada di bandara, pelabuhan maupun mereka di tempat tinggal mereka. Ada aspek pelindung yang kita lakukan yakni membuat tempat-tempat pelatihan buat PMI, untuk siap memberikan ilmu pengetahuan dari segi rumah tangga, bangunan dan bahasa. Baru Kabupaten Lobar satu-satunya kabupaten/kota di Indonesia yang langsung membuat Penandatanganan Nota Kesepakatan antara pemerintah dengan BP2MI.

“Adanya perdagangan orang ini yang harus kita cegah, ini merupakan era kolaborasi, sinergitas dan perlu adanya hubungan kerja sama dengan Pemda,” tambahnya.

Dalam Kesempatan yang sama Bupati Lobar H.Fauzan Khalid menyampaikan, “ini merupakan kekaguman saya yang kedua kepada kepala BP2MI, yang memotivasi saya sehingga terjadi kerja sama, Pekerja migran penyumbang devisa kedua setelah hasil alam kita, saya kira kewajiban kita semua agar melindungi PMI yang berada di luar negeri,” ujarnya.

“Nanti kami akan mengundang seluruh kepala desa untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait masih ditemukannya PMI yang melalui jalur ilegal, yang merugikan diri sendiri. Masih banyak kita temukan calo-calo yang ada di desa, dan nantinya kepala desa juga ikut bertanggung jawab akan hal ini,” Tegasnya. (Diskominfotik/Angge/Fyan/YL).

Batulayar, KIM Diskominfotik – Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Kabupaten Lombok Barat (Lobar), di antaranya Bupati Lobar, Kapolres Lobar, Dandim 1606WB/Lobar, Asisten I dan II Sekretariat Daerah Lobar, serta Dinas Perhubungan Lobar, dan Pol PP meninjau langsung pelaksanaan pengamanan Operasi Ketupat Rinjani 2021.

Dalam kegiatan ini menyasar di Pos Pengamanan (Pospam) Narmada, Pospam Giri Menang Square (GMS) dan Pospam Senggigi, Senin (10/5/2021).

Bupati Lobar H.Fauzan Khalid, S.Ag, M.Si menilai, secara umum pelaksanaan Pengamanan sudah berjalan baik, yang dilaksanakan dari unsur TNI-Polri, Perhubungan, Pol-PP, bahkan melibatkan Kesehatan.

“Jadi setiap Posko di Lobar itu ada juga Posko Kesehatannya, bahkan lebih jauh dari itu, pemadam kebakaran juga disiapkan,” ungkapnya.

Terkait Pelaksanaan Shalat Idhul Fitri (Id), Bupati menegaskan bahwa sesuai dengan himbauan yang telah disampaikan, agar dilaksanakan Masjid Masing-masing, bila perlu dilaksanakan di rumah.

“Bila perlu di rumah, jangan melakukan shalat Id seperti di lapangan atau Masjid tetangga, dan juga tentunya harus taat dengan Prokes Covid-19,” tegasnya.

Sedangkan untuk malam-malam takbiran di Lobar, tidak diperbolehkan melakukan takbiran keliling, sesuai dengan instruksi keputusan Forkompinda.

“Baik takbiran keliling dari ditingkat Dusun, apalagi di atas tingkat dusun, itu tidak boleh ada, jika di Masjid diperbolehkan, namun dengan catatan tetap taat Prokes,” tegasnya.

Untuk tempat Wisata akan terjadi penutupan sementara, selama Idhul Fitri dan Pasca Idhul Fitri, sampai dengan tanggal 17 Mei 2021.

“Kita ingin melakukan tindakan secara preventif, tidak ingin ada penyebaran Covid-19,” pungkasnya.

Fauzan mengingatkan bahwa, walaupun perkembangan covid-19 di Lobar cenderung landai, bahkan mengalami penurunan, tetapi tidak boleh lalai akan hal ini.

“Dari informasi yang kita dapat, di Beberapa Daerah sudah ada varian baru covid-19, menurut para ahli, varian baru ini bisa saja sudah ada masuk di Pulau Lombok,” katanya.

Diminta kepada Masyarakat, untuk memahami akan hal ini, sebagai bentuk tindakan preventif mencegah penyebaran covid-19 sejak dini.

“Langkah yang dilakukan yaitu dengan menutup tempat wisata untuk sementara, menurutnya tempat wisata ini sangat berpotensi terjadinya kerumunan, terutama setelah Ramadhan,” tandasnya.

Sementara itu, untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah Lobar, Kapolres Lobar AKBP Bagus S. Wibowo, SIK menegaskan akan melakukan penyekatan pada tempat-tempat wisata, untuk memastikan tidak ada kerumunan.

“Untuk kesiapan kita, khusus di Wilayah Senggigi telah menyiapkan dua area penyekatan, untuk memastikan bahwa di Tempat-tempat wisata tidak ada kerumunan,” ungkapnya.

Menurutnya, aktivitas masyarakat dapat berjalan seperti biasa, namun dengan menerapkan protokol Kesehatan yang ketat, dan penyekatan ini dilakukan untuk memastikan tidak ada kerumunan.

Menyikapi pelaksanaan Malam takbiran dan Sholat Id, Kapolres menegaskan sebagaimana Surat Edaran Bupati, tetap merujuk kebijakan Pemerintah pusat.

“Bila Desa tersebut masuk di Dalam Zona Hijau, di ijinkan untuk melaksanakan Shalat Id, namun dengan menerapkan prokes-prokes yang sudah ada,” pungkasnya.

Hal senada juga di sampaikan oleh Dandim 1606WB/Lobar Kolonel Arm Gunawan S.Sos M.T., mengatakan, bahwa pada intinya fokus pada kegiatan pada hari H Idul Fitri pelaksanaan Shalat Id.

“Sudah diatur sedemikian rupa, untuk membatasi kerumunan, sehingga untuk tidak melaksanakan Shalat Id bersama-sama atau terpusat,” ungkapnya.

Dandim juga menghimbau untuk menghindari kerumunan di Tempat-tempat wisata, di mana bila diberikan kelonggaran, Masyarakat sulit untuk membatasi diri.

“Jadi memang kondisinya seperti itu, sehingga diharapkan pengertian masyarakat, untuk bersabar dimasa pandemik covid-19 ini, dan kerumunan tentunya berpeluang terjadinya penyebaran covid-19,” pungkasnya. (KIM Dikominfotik/Ag/YL).