Rekon Rumah Pasca Gempa Berakhir Desember 2019

Giri Menang, Senin 23 September 2019 – Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kabupaten Lombok Barat, Lalu Winengan memaparkan, rehabilitasi dan rekonstruksi (Rekons) rumah pasca gempa sudah selesai sekitar 60 persen. Dari prosentase ini, hanya kabupaten Lombok Barat yang dinilai baik secara fisik maupun administrasi. Sementara kabupaten Lombok Utara (KLU), Lotim, Kodya Mataram dan Loteng, masih kurang dari 50 persen.

Kendati demikian kata Winengan, pemerintah pusat sudah memberi deadline (batas waktu) penyelesaian rekonstruksi sampai 31 Desember 2019. Hal tersebut dilaporkan Winengan pada acara pertemuan Pengarahan Dandim 1606 Lombok Barat bersama Bupati Lombok Barat terkait percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa di Gedung Taman Budaya, Narmada, Senin (23/9/2019).

“Dari sisa sekitar 40 persen, kita optimis rekons rumah pasca gempa bisa selesai total hingga batas waktu yang telah di tentukan,” kata Winengan.

Menurut mantan Komandan Sat Pol PP Lombok Barat ini, sisa rekons yang belum terealisasi, hingga sisa waktu sekitar tiga bulan lagi, semua komponen pemerintah bersama fasilitator, aplikator dan pokmas diminta bekerja sama dengan baik dan ada hasil. Sisa rekons yang 40 persen atau sekitar 30 ribuan unit ini, Winengan berharap, jika fasilitator, aplikator dan pokmas dalam melaksankan tugas tidak ada yang nakal, Winengan optimis realisasi rekons hingga batas waktu 31 Desember 2019 bisa diselesaikan.

“Yang penting selama mereka tidak ada yang nakal, Insya Allah bisa selesai,” katanya.

Sementara itu, Dandim 1606 Lombok Barat, Kolonel Czi Efrijon Kroll mengemukakan, sisa pekerjaan rekon tidak menjadi permasalahan yang cukup signifikan. Cuma kata dia, yang dikuatirkan adalah terjadinya kelangkaan dan mahalnya material semen. Jika ini terjadi, pihaknya akan menggelar operasi pasar bersama Polda NTB. Hal ini dilakukan agar pihak suplier semen tidak memainkan harga di atas harga standar pemerintah yang sah.

“Jika ada suplier yang terbukti menaikkan harga di luar kewajaran, kita akan proses,” kata Efrijon dihadapan Bupati Lombok Barat, perwakilan Kapolres Lombok Barat, Kalat BNPB Lombok Barat, Kadis Perkim, Perwakilan BRI serta ratusan peserta yang tergabung sebagai pasilitator, aplikator dan pokmas.

Sementara itu, Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid menyatakan apresiasi yang tinggi kepada Dandim 1606 Lombok Barat. Karena telah mengajak semua komponen yang terlibat langsung dalam rekons rumah pasca gempa.

Bupati mengajak semua harus yakin, dengan bekerja sama dan silaturahim, apa yang dikerjakan diharapkan akan bisa cepat selesai. Semua kesulitan akan bisa diatasi, karena dengan kerja sama dan silaturahmi, pekerjaan akan cepat selesai dan mendapat keberkahan.

“Beberapa waktu lalu, saya sudah menandatangani SK terbaru terkait tambahan rumah yang rusak ringan, sedang dan berat, termasuk memperbaiki data anomali sebelumnya,” tegas bupati.

SK ini lanjut bupati, sudah dilanjutkan ke BNPB pusat dan selanjutnyaakan direalisasi dalam bentuk pencairan dana. (Humas Lobar)

http://humas.lombokbaratkab.go.id/portal/node/berita/rekon-rumah-pasca-gempa-berakhir-desember-2019

PESONA SENGGIGI FESTIVAL 2019, GUBERNUR : RUSA, HARIMAU, DAN GEMPA BUMI

Giri Menang, Jum’at 20 September 2019 – Event tahunan Festival Senggigi tahun ini cukup berbeda. Event yang kini bernama Pesona Senggigi Festival
2019 mengambil tema singkat namun unik : Coffee and Art. Bertempat di Pantai Senggigi (19/9), Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. Zulkiflimansyah dalam sambutannya menyambut hangat para wisatawan dengan menggunakan Bahasa Inggris yang fasih. Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menceritakan tentang kisah seekor rusa dan harimau (deer and tiger) di Asia. Setiap hari tuturnya, seekor rusa bangun dan sadar bahwa dia harus berlari lebih cepat dari harimau atau dia akan terbunuh. Pada saat yang sama,lanjutnya, sang harimau bangun dan sadar bahwa dia harus mampu berlari lebih kencang dari seekor rusa paling lambat atau dia akan kelaparan.

“Tidak masalah apakah Anda harimau atau rusa, saat matahari muncul, kita lebih baik berlari”, ujarnya menggambarkan ajakan untuk hidup yang bersemangat apapun masalah yang menimpa.

Kisah rusa dan harimau tersebut merupakan pembuka cerita gubernur tentang masyarakat NTB yang bangkit setelah gempa melanda setahun yang lalu, 2018. Gubernur lalu mengutip satu kata bijak bahwa mereka yang benar-benar kuat adalah mereka yang meskipun terjatuh tujuh kali namun mampu bangkit delapan kali.
“Kami di Lombok, dihantam gempa tidak hanya tujuh atau delapan kali, tapi dua ribu bahkan tiga ribu kali, tapi kami mampu menghadapinya dengan lebih kuat,” ujar Gubernur berbahasa Inggris.

Hal itu terjadi, lanjut gubernur, karena berperannya modal sosial berupa kebersamaan, persatuan, dan perasaan senasib sepenanggungan. Gubernur berharap, kedatangan para wisatawan akan membawa kegembiraan bagi masyarakat.

“Semoga kami bisa menjadi tuan rumah yang baik dalam menyambut Anda semua di Lombok dan di Nusa Tenggara Barat,” harap Gubernur.

Pada bagian lain sambutannya, Gubernur Dr. Zul merasa bersyukur dengan menggeliatnya wisata Senggigi. Dari data yang dipegangnya, sejak dibukanya direct flight Perth, Australia ke Lombok tanggal 9 Juni yang lalu, jumlah turis Australia melonjak lebih 400 persen yang datang ke Lombok. Bisa dibayangkan,lanjutnya, kalau ada direct flight Sydney-Lombok, Melbourne-Lombok, maka Senggigi dan Lombok Barat akan makin banyak dikunjungi.

“Kami bergembira dengan menggeliatnya banyak tamu yg hadir di tempat kita. Mudah-mudahan kita memastikan tempat kita menjadi tempat yg aman ramah menyenangkan penuh kekeluargaan hingga semua orang bakalan mencintai untuk mengunjungi tempat yg kita cintai ini,” harapnya.

Sementara itu, Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Fauzan Khalid dalam sambutannya menyambut baik kegiatan Pesona Senggigi Festival 2019 ini, terlebih dengan kehadiran gubernur.

“Event ini berlangsung tepat setelah satu tahun Bapak (Gubernur) dilantik menjadi gubernur. Selamat Pak Gubernur, semoga terus bisa memberikan yg terbaik bagi Nusa Tenggara Barat,lebih-lebih bagi Lombok Barat,” ujar mantan Ketua Komisi Pemilihan (KPU) NTB 2008-2013 ini.

Selain Festival Senggigi, bupati menyebut beberapa event wisata yang akan berlangsung di Lobar. Yaitu Senggigi Sunset Jazz tanggal 3 November dan Perang Topat pada 6 Desember. Dalam event Senggigi Sunset Jazz, bupati menyebut akan ada kejutan siapa saja yang akan hadir, tanpa menyebutkan siapa.
“Event penutup pariwisata adalah Perang Topat di Pura Lingsar. Ini merupakan potret kebhinekaan yg ada di Lombok Barat, Lombok, dan Nusa Tenggara Barat. Bisa menjadi contoh bagi daerah lain bahwa pluralisme itu adalah sunnatullah,hukum alam yang harus kita jaga bahkan kembangkan” ujarnya.

Bupati juga menyebut salah satu event yang akan berlangsung di Sekotong tahun 2020 yaitu International Sekotong Marathon. Pada kesempatan itu, bupati mengharapkan gubernur mengadakan event lari dari Pantai Senggigi ke Pantai Nipah, Kabupaten Lombok Utara.

“Pemandangannya luar biasa, saya yakin akan menarik banyak wisatawan,kita sebut saja misalnya Senggigi-Nipah Run”, usul bupati.

Tema Pesona Festival Senggigi “Coffee and Art” mengandung makna bahwa hampir semua orang suka kopi, demikian juga kesenian. Hal ini terlihat dari serangkaian acara yang berlangsung dari tanggal 19 hingga 22 September melibatkan kopi dan seni. Beberapa di antaranya : latte art competition, melage Pembayun Sasak, Gendang Beleq, Tari Oncer Manok Belage, Tari Nandak Betawi, talkshow tentang coffee and lifestyle bersama Gilang Ramadhana dan Prawoto Indarto, peresean, dan lain-lain.

Kepala Dinas Pariwisata Lobar, H. Ispan Junaidi, dalam laporannya menyebutkan kata Pesona di depan Festival Senggigi kali ini merupakan singkatan dari pesan, eksibisi, olahraga, dan atraksi yang merepresentasikan berbagai kegiatan yang dilakukan.

“Kopi adalah teman saat sendiri atau ramai-ramai. Kopi tidak punya perasaan, karena kalau punya dia punya perasaan, akan memilih orang yg meminumnya,” ujar Ispan mengutip seorang penulis.

Pembukaan Pesona Senggigi Festival 2019 secara resmi dibuka ditandai dengan pemukulan Gendang Beleq oleh Gubernur NTB Zulkieflimansyah, Bupati Lobar H. Fauzan Khalid, Wakil Bupati Lobar Hj. Sumiatun, Ketua DRPD Lobar Hj. Nurhidayah, dan Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani. (Humas Lobar)

http://humas.lombokbaratkab.go.id/portal/node/berita/pesona-senggigi-festival-2019-gubernur-rusa-harimau-dan-gempa-bumi

RAIH PRESTASI TPID TERBAIK NASIONAL, LOMBOK BARAT KEBANJIRAN TAMU

Giri Menang, Jum’at 20 September 2019 – Keberhasilan Lombok Barat meraih prestasi di tingkat Nasional sebagai Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terbaik Nasional beberapa waktu lalu menarik minat daerah lain untuk berkunjung. Kemarin (19/9), tiga daerah yakni Sumatra Barat, Sulawesi Tenggara dan Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur datang berkunjung ke Lombok Barat. Para pejabat dari ketiga daerah tersebut mengunjungi Desa Langko Kecamatan Lingsar.

Ketiga daerah ini bermaksud untuk belajar bagaimana cara menekan inflasi di daerah Kabupaten Lombok Barat termasuk ingin mengetahui kiat-kiat keberhasilan Lombok Barat menyabet tiga penghargaan Nasional sekaligus, baik prestasi TPID maupun prestasi Inovasi yang dikembangkan.

Suharman Thabrani selaku Ketua Rombongan Wakil Ketua Bank Indonesia Sulawesi Tenggara mengaku ia dan rombongan ingin menggali potensi Lombok Barat untuk diaplikasikan di daerahnya. Begitu juga Gunawan Wicaksono, Deputi Kepala Perwakilan BI Sumatra Barat yang mengatakan tujuannya berkunjung ke Lombok Barat untuk mencari ilmu cara Lombok Barat meraih prestasi sebagai Kabupaten Terbaik Nasional bidang TPID dan Inovasi.

Desa Langko sendiri menjadi salah satu desa yang memberikan kontribusi sehingga Kabupaten Lombok Barat mendapat penghargaan nasional. Kemandirian warga dalam memenuhi bahan pokok turut memberikan andil yang luar biasa dalam menekan angka inflasi di Lombok Barat. Di sini, warga memanfaatkan lahan pekarangan rumah dengan menanam sayur-mayur dan berbagai kebutuhan pokok sehari-sehari. Sehingga saat kondisi harga melambung, warga tidak terpengaruh.

“Di Desa Langko, desa yang bapak ibu kunjungi ini adalah salah satu desa yang kami andalkan dalam hal produk unggulan daerah. Selain kondisi geografis berupa persawahan, perkebunan, dan hutan rakyat, Desa Langko ini menjadi salah satu pusat produksi buah-buahan yang disebut Ragamadu, yaitu Rambutan, Mangga, Manggis, dan Durian. Setiap musimnya, desa ini menjadi salah satu stock penyuplai buah-buahan untuk kebutuhan regional di NTB,” terang Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Sumiatun saat menerima rombongan.

“Kalau terjadi over produksi, masyarakat Desa Langko melakukan pengolahan pasca produksi menjadi manisan, dodol, dan produk lainnya,” lanjutnya.

Ditambahkannya, desa ini juga sudah berhasil melakukan pengolahan untuk produk hutan. Air Nira atau Enau yang biasanya bisa dikonsumsi secara langsung, diolah lagi menjadi gula merah atau gula jawa. Saat ini pengembangan produksinya tidak berhenti sampai di situ. Sudah ada pengembangan menjadi gula coklat atau gula semut.

“Jenis gula ini sangat sedikit mengandung glukosa sehingga relatif menjadi pilihan dari pada gula putih atau gula pasir. Bahkan air nira atau enau itu, sebutnya sudah mulai dikembangkan lagi menjadi produk lain seperti es krim yang cita rasanya cukup unik,” jelasnya.

Sumiatun menyebut Kelompok Wanita Tani (KWT) menjadi salah satu organ penting yang menggerakkan perkonomian di Lombok Barat melalui sektor pertanian. Tidak hanya berperan untuk menunjukkan aspek keberadayaan para ibu-ibu, namun juga berkonstribusi terhadap ketahanan ekonomi masyarakat.

Saat ini jumlah KWT di Lombok Barat mencapai 147 KWT. Mereka tidak hanya membantu para petani dalam masa produksi, namun juga saat pasca panen dengan memberikan kreativitas pengolahan hasil panen.

“Alhamdulillah hal tersebut telah berkontribusi positif pada pertumbuhan ekonomi di Lombok Barat yang mencapai 6,58 persen untuk tahun 2018 lalu,” katanya.

Pertumbuhan tersebut dikatakan Sumiatun telah ikut menekan jarak antara kaya-miskin yang tergambar dari hasil rekaman BPS, bahwa Indeks Gini Rasio di Lombok Barat sudah mengecil menjadi 0,285. Artinya, pembangunan infrastruktur dan stimulan program lainnya telah berhasil meningkatkankan sektor perekonomian masyarakat Lombok Barat.

Begitu juga Inflasi di Kabupaten Lombok Barat berada di angka 0,44 persen di bulan Januari. Lebih rendah dari rata-rata inflasi Provinsi NTB yang mencapai 0,51 persen. Sejak bulan Juli hingga Agustus lalu, Lombok Barat malah mencapai deflasi, yaitu kisaran antara 0,33 sampai 0,35 persen.

Mantan Ketua DPRD Lombok Barat itu juga secara umum menyebutkan inflasi dapat dikendalikan berdasarkan indikator berupa keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan koordinasi dan komunikasi.

“TPID Lombok Barat telah menggulirkan berbagai model adaptasi yang inovatif untuk mengendalikan inflasi. dinamakan Detektif Pasar, Tancabkan Gas, Rojali, Silak Niki, Inflasi dan Dakwah,” pungkasnya. (Humas Lombok Barat)

http://humas.lombokbaratkab.go.id/portal/node/berita/raih-prestasi-tpid-terbaik-nasional-lombok-barat-kebanjiran-tamu

TPID NGAWI APRESIASI PRESTASI TPID LOMBOK BARAT

Giri Menang, Kamis 19 September 2019 –
Masih segar diingatan Agustus lalu Kabupaten Lombok Barat meraih penghargaan TPID Berprestasi pada ajang Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2019. Hal itu tentunya menorehkan apresiasi serta mengundang beberapa daerah lain di Indonesia untuk berkunjung ke Lombok Barat untuk melihat dan mengkaji proses, strategi maupun inovasi yang dilakukan TPID Lombok Barat sehingga bisa meraih prestasi prestisius tesebut.

Tak terkecuali TPID Kabupaten Ngawi (Jawa Timur). Apresiasi disampaikan langsung oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Ngawi, Mas’ud, selaku perwakilan TPID Ngawi saat berkunjung ke Lombok Barat, Kamis (19/9/2019).

“Kami sangat apresiasi Lombok Barat merupakan TPID berprestasi. Untuk itu kami ingin melihat secara dekat, bagaimana inovasi yg dilakukan sehingga tidak disangka Lombok Barat bisa berprestasi di tingkat nasional dalam hal TPID,” ungkap Mas’ud di hadapan staff Ahli I Nyoman Sembah beserta jajaran perwakilan OPD yang tergabung dalam Tim Pengendali Inflasi Derah (TPID) Lombok Barat di Kantor Bupati Lombok Barat.

Mas’ud mengatakan, beberapa strategi pemecahan permasalahan dalam hal inflasi daerah yang ingin dikaji TPID Ngawi selain inovasi juga adalah bagaimana kecepatan sistem kerja saat menangani masalah yang terdeteksi, serta bagaimana pemkab menyediakan kuota barang saat tejadi inflasi.

Sementara itu, Staff Ahli Bupati Lombok Barat, Nyoman Sembah selaku perwakilan dari Pemkab Lombok barat mengaku dirinya pu tidak menyangka TPID Lombok Barat akan meraih prestasi ini.

“Kami dan tim sebenarnya tidak menyangka kalau TPID kami akan meraih prestasi ini. Tapi tentunya berkat kerja keras, komitmen, sinergi, dan inovasi dari semua anggota tim, semua hal bisa berjalan lancar,” terangnya.

“Pembagian tugas yang efektif pun sangat menunjang kinerja tim. Seperti misalnya, Disperindag bersama anggota TPID bertanggungjawab atas stabilitas harga pangan strategi, kemudian Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan bertanggung jawab atas peningkatan ketahanan masyarakat, serta Dinas Perhubungan dan Dinas PU bertanggung jawab atas kelancaran distribusi,” lanjutnya menambahkan.

Nyoman juga memaparkan beberapa inovasi-inovasi kegiatan dari setiap OPD seperti adanya Detektif Pasar yang bertugas memantau kegiatan pasar secara tertutup. Adanya kegiatan diversifikasi ketahanan pangan melalui pemanfaatan lahan pekarangan masyarakat yaitu tanaman tanaman cabe dan ikan terintegrasi unggas yang disingkat TanCabKan-gas serta program jaga inflasi-lindungi petani (Rojali) dan beberapa program lainnya.

Nyoman juga menekankan visi “Amanah” sebagai landasan keberhasilan TPID Lombok Barat sampai saaat ini.

“Sesuai dengan visi Lombok Barat yaitu Lombok Barat MANTAP, yakni Amanah, Sejahtera dan Berprestasi. Jadi jika kita bekerja berdasarkan amanah pasti bisa berprestasi,” pungkas Nyoman. (Humas Lombok Barat)

http://humas.lombokbaratkab.go.id/portal/node/berita/tpid-ngawi-apresiasi-prestasi-tpid-lombok-barat

Apel Paripurna Jadi Ajang Refleksi Evaluasi Kinerja

Giri Menang, Selasa, 17 September 2019 – Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid menegaskan, apel paripurna yang digelar tiap tanggal 17 setiap bulan, dijadikan sebagai ajang reflekasi evaluasi perjalanan kinerja Aparat Sipil Negara (ASN). Hal tersebut dikemukakan Fauzan saat memberikan arahan pada Apel Paripurna Kabupaten Lombok Barat, Selasa (17/9/2019). Menurut Fauzan, apel paripurna, tidak saja sebagai refleksi kinerja ASN, tapi juga kinerja organisasi. Mereka diharapkan berusaha meningkatkan kualitas dan efektifits dalam berinovasi.

“Saya tekankan untuk meningkatkan kinerja dengan hal-hal praktis. Saling dukung antar person, antar bidang, bahkan antar satu perangkat dengan perangkat daerah lainnya,” tegas Fauzan.

Ditegaskan pula, banyak agenda kegiatan yang harus melibatkan banyak pihak, tapi tidak banyak diikuti oleh jajaran ASN terutama oleh kalangan eselon III dan IV. Pada apel pripurna yang digelar di Lapangan Komplek Kantor Bupati ini, ia mengingatkan agar ASN mulai selalu berempati dengan tugas rekan kerja, dengan tugas dan fungsi bidang lainnya serta berempati dengan tugas instansi lain.

“Empati dan simpati dengan orang lain, akan menumbuhkan solidaritas. Solidaritas yang terwujud dalam kerja bersama, akan berakibat pada soliditas. Soliditas yang kuat akan memudahkan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan,” tegas mantan Ketua KPU NTB ini.

Memang tidak ada acara seremoni lain dalam apel ini. Namun disinggung, secara internal, banyak event dan kegiatan berskala regional dan nasional yang harus sukses. Belum lama lagi, Pesona Senggigi Festival akan menjadi ujian awal. Berikutnya, ajang MTQ tingkat Provinsi NTB, Lombok Barat didampuk menjadi tuan rumah. Usai MTQ, akan ada lagi event sebagai ujian citra daerah di bidang pariwisata yang harus semua terlibat secara maksimal.

“Even dan kegiatan ini harus jadi milik kita semua, karena baik buruknya hasil, akan berdampak bukan bagi Dinas Pariwisata atau LPTQ, tapi bermanfaat buat kita semua,” tegs bupati.

Kata bupati, proses dan hasil yang buruk akan mencoreng wajah pemerintah daerah. Karena itu, bupati mengajak semua untuk mensukseskan agenda daerah. Caranya, dengan dedikasi diri melalui kontribusi nyata, baik personal maupun instansional di OPD masing-masing.

Pesan utama lain yang disampaikan bupati adalah masalah disiplin. Menurut bupati, saat ini sedang disiapkan sistem absensi kehadiran yang terintegrasi. Sistem ini sebagai kesejahteraan award, dan sistem pemberian sangsi sebagai punishment.

“Saya meminta kehadiran dengan sidik jari (finger print) dan tetap diikuti oleh absensi manual. Gunanya sebagai media monitoring kinerja secara berjenjang di semua Perangkat Daerah,” pinta bupati dihadapan Sekda Lombok Barat, Asisten, Staf ahli, Kepala OPD, Camat Gerung dan seluruh peserta apel.

Sistem ini harus terintegrasi dalam aplikasi. Terkoneksi dengan sistem pembayaran Kesra, karena bisa diperhitungkan secara langsung, berapa Kesra yang dibayarkan. Diminta, sistem bisa dipraktikkan di tahun anggaran 2020. Namun segala yang terkait dengan sistema, mulai sekarang dikordinasikan, merumuskan serta mendesainnya.

Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Kampanyekan Gemarikan di Lobar

Giri Menang, Rabu 18 September 2019 – Tingkat konsumsi ikan masyarakat Indonesia secara rata-rata dinilai masih rendah. Untuk itu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) selama tahun 2019 ini terus gencar melakukan kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan). Program ini dilaksanakan juga untuk mendukung program nasional penanganan stunting dan mendukung program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) di Indonesia.

“Penurunan angka stunting bisa diturunkan dengan gemar makan ikan,” kata Mahmud,
Dirjen Pemasaran Pengolahan Produk KKP RI dalam kegiatan kampanye Gemarikan di Desa Penimbung, Lombok Barat, Selasa (17/9).

Dalam kesempatan itu, Mahmud mengajak masyarakat Lombok Barat dan NTB memperbanyak konsumsi ikan. Karena ikanlah sebagai sumber protein hewani terbaik untuk pemenuhan gizi keluarga serta bagus untuk kesehatan dan pertumbuhan anak.

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sendiri terus bergerak menekan angka kasus stunting. Salah satunya dengan mensosialisasikan gemar makan ikan di setiap kesempatan. Dengan keterlibatan seluruh sektor termasuk peran TP-PKK, Kabupaten Lombok Barat mampu menurunkan angka kasus stunting secara signifikan. Lombok Barat bahkan terpilih menjadi salah satu daerah percontohan penurunan stunting di Indonesia.

Pada 2016, Lombok Barat mampu menurunkan angka stuntung sebanyak 16 poin yakni dari 49 persen menjadi 32 persen. Data Februari 2019, angka kasus stunting berhasi ditekan menjadi 25 persen.

“Ini karena kerja keras semua pihak untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten Lombok Barat. Angka stunting di Lombok Barat terus menurun signifikan dilihat dari 10 desa yang menjadi locus. Contohnya di Desa Mambalan dan Desa Penimbung. Dari tahun 2018 angka stanting di dua desa ini cukup tinggi 41,02 persen dan 30,20 persen. Untuk tahun 2019 ini turun menjadi 8,99 persen dan 15, 72 persen. Dan untuk tahun 2019 Pemerintah Lombok Barat kembali memperluas locus prioritas stunting menjadi 20 Desa,” terang Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Sumiatun.

Tingkat konsumsi ikan di NTB sendiri masih 25 kg/kapita/tahun. Masih berada di bawah rata-rata nasional yaknj 50 kg/kapita/tahun. Untuk itu masyarakat salah satunya melalui peran TP-PKK harus giat menyampaikan dan menggiatkan kembali kampaye makan ikan ini. Hal itu dikatakan Ketua Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Provinsi Nusa Tenggara Barat (Forikan NTB) Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah usai kegiatan.

Menurutnya, masyarakat harus terus diingatkan kembali melalui edukasi dan kampanye. Karena kalau tidak begitu, masyarakat terkadang lupa.

“Ayo kita makan ikan setiap hari, karena ikan ptoteinnya sangat penting untuk kita semua, mudah, murah serta lengkap gizinya. Kalau kita makan ikan insyaallah kita jadi cerdas, kuat, dan sehat untuk menuju kegiatan yang lebih baik lagi dan anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang lebih baik, lebih cerdas dan lebih sehat,” pungkasnya.

Bendungan Meninting Resmi Mulai Dibangun

Giri Menang, Kominfo- Gubernur NTB, Zulkiflimansyah, berkenan meresmikan pembangunan Bendungan Meninting, Kecamatan Gunungsari – Lombok Barat. Peresmian ditandai dengan penekanan tombol sirene oleh Gubernur bersama Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Hari Suprayogi, Danrem 162/WB, dan para pejabat terkait di Desa Bukit Tinggi Kecamatan Gunungsari, Kamis (19/9/2019).
Bendungan yang menjadi salah satu proyek strategis nasional ini menelan dana lebih dari Rp 1,5 Triliun. Mega proyek strategis ini, diperkirakan mampu menjadi sumber irigasi yang akan mengairi ribuan hektar lahan pertanian di Lombok Barat dan sebagian Lombok Tengah. Selain itu juga akan menjadi sumber air baku untuk konsumsi air bersih dan air minum rumah tangga.
“Provinsi NTB mempunyai daerah yang berbeda-beda. Ada yang mempunyai dataran tinggi dan dataran rendah, sehingga ada mempunyai aliran air yang banyak dan daerah yang kurangnya sumber air,” papar Ditjen Sumberdaya Air Kemen PUPR, Hari Suprayogi. Kata dia, kondisi seperti ini harus mempunyai tampungan ai. Gunanya untuk mengantisipasi derah-daerah yang kekurangan air dengan cara membuat bendungan.
Lebih lanjut dipapakan Hari, bendungan Meninting ini dapat bermanfaat untuk irigasi, untuk air baku dan yang lebih bermanfaat adalah listrik. Selain itu bendungan ini, juga dapat sebagai tempat pariwisata yang dapat mengangkat derajat daerah tersebut.
Di tempat yang sama, Gubernur NTB, Zulkieflimansyah mengaku, sangat banga dan gembira dengan groundbreaking Bendungan Meninting ini. Dia berharap, Bendungan Meninting ini, dapat berguna untuk menampung air dimusim hujan dan dimanfaatkan pada musim kemarau serta dapat memberi solusi mengantisipasi kekeringan khususnya di Lombok Barat.
Gubernur mengaku sangat gembira, karena mimpi telah menjadi kenyataan. Bendungan Meninting ke depan bisa menyelesaikan masalah perairan di NTB. Dan pada hari ini groundbreaking pembangunannya sidah bisa dimulai.
“Dengan adanya bendungan ini, mudah-mudahan perairan di Lombok bisa teratasi serta dapat bermanfaat untuk masyarakat dan mengangkat perekonomian mereka,” harapnya.
Di tempat terpisah, juru bicara pemkab Lombok Barat melalui Kabag Humas dan Protokol, H. Saeful Akhkam menyatakan, peran serta seluruh elemen pemerintah dan masyarakat, bisa bekerja sama dalam rangka memberikan dukungan kepada keberlangsungan proyek ini.
Akhkam meminta, masyarakat yang lahannya terdampak langsung dalam area pembangunan proyek ini, suoaya bisa memberikan dukungan dengan partisipasinya, pengamanan atas seluruh proses pembangunan.
“Saya yakin, tuntutan para pemilik lahan untuk harga, telah disesuaikan dengan penilaian dan pengujian nilai oleh appraisal yang kredibel dan bertanggung jawab. Selebihnya adalah soal pembayaran, tentu hanya masalah waktu, karena sesungguhnya, proyek ini direncanakan secara lengkap. Tidak hanya secara teknis, namun pasti juga dengan aspek pembiayaan.
Atas nama Pemkab Kabupaten Lombok Barat, Akhkam berharap, masyarakat memberikan dukungannya secara penuh, baik saat persiapan, maupun saat pelaksanaan
“Terakhir kepada masyarakat. Mari kita manfaatkan keberadaan proyek pembangunan Bendungan Meninting ini untuk sesuatu yang lebih produktif secara ekonomis,” tegas Akhkam. Dia meminta, harus mulai menyiapkan masyarakat untuk menerima multipliers effect dari bendungan ini, baik untuk sektor perikanan air tawar, pertanian, bahkan pengembangan pariwisata ke depannya (LPA)

Ground Breaking Bendungan Meninting dan Suplay Air Bersih Lombok Selatan

Gunungsari, Kominfo- Kado setahun tahun era kepemimpinan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, M.Sc dan Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd, ditandai dengan dilakukannya Groundbreaking pembangunan Bendungan Meninting, yang berada di Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, Kamis (19/9).

Penekanan tombol Sirine dan penandatanganan Prasasti oleh Gubernur NTB H Zulkieflimansyah didampingi Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Dr. Ir. Hari Suparyogi, M.Eng , Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi NTB Dr Ir H Iswandi, M.Si,  Danrem/162 Wira Bhakti, Kol Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han, , Sekretaris Daerah Lombok Barat HM Taufik, M.SC dan Kepala Dinas PUPR Provinsi NTB.

Gubernur H Zulkieflimansyah menyatakan, impian masyarakat NTB, untuk bisa menghadirkan sebuah Bendungan yang dapat menyelesaikan persoalan pengairan dan ketersediaan air bersih di NTB, khususnya di Lombok Bagian selatan, akan segera terwujud.

“Ini bukan persoalan sederhana, tapi tidak ada yang tidak bisa diselesaikan, jika ada kemauan yang kuat. Hari ini kita menjadi saksi, Bendungan Meninting akan kita lakukan groundbreaking. Mudah-mudahan dengan adanya Bendungan Meninting yang sangat istimewa ini, persoalan perairan dan air bersih bisa kita atasi bahkan sampai Lombok Selatan,” kata Gubernur.

Gubernur  juga menyatakan, agar kehadiran bendungan Meninting ini mampu menghasilkan pembangunan yang berkesinambungan, standar hidup yang lebih baik bagi masyarakat NTB.

Dirjen Sumber Daya Air, Kementerian PUPR, Dr. Ir. Hari Suprayogi, M.Eng, mengucap selamat atas satu tahun kepemimpinan Gubernur NTB. Dirjen tidak menampik jika Provinsi NTB merupakan daerah yang memiliki Bendungan paling banyak di Indonesia.

Pihaknya mencatata sebanyak 73 Bendungan kecil dan bendungan besar ada di NTB.  NTB menempati peringkat pertama di Indonesia.

Dikatakan, hasil kajian yang dilakukannya selama ini, Bendungan Meninting mampu menampung debit air dengan kapasitas 8 juta kubik. Yang nantinya akan dimanfaatkan sebagai air irigasi dan air baku. Selain itu, keberadaan dari Bendungan ini juga akan dikembangkan menjadi salah satu destinasi pariwista, yang akan menjadi nilai tambah dalam mengangkat ekonomi maayarakat di sekitatnya.

“Bendungan Meninting, memiliki tampungan lebih dari 8 juta yang manfaatnya adalah untuk irigasi dan jangan lupa untuk air baku. Selain itu juga sebagai pengembangan pariwisata dan untuk mengangkat ekonomi masyarakat di wilayah bendungan,” ungkap Hari Suprayogi.

Dirjen berharap, dengan Bendungan ini pada tahun 2022 nanti, akan menghijaukan wilayah hulu di Pulau Lombok. Untuk itu, masyarakat Lombok harus kompak membangun Bendungan tersebut, sebagai salah satu bentuk dukungan terhadap program Gubernur dalam membangun NTB.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Prov. NTB, Ir. Azhar MM, menjelaskan, Bendungan Meninting merupakan salah satu infrastruktur yang disiapkan untuk menampung air pada musim hujan. Sehingga bisa dimanfaatkan nanti pada musim kemarau.

Ia menjelaskan, Bendungan Meninting berada cukup tinggi dari permukaan air laut. Dengan tinggi Spillway 74 Meter. Bendungan Meninting merupakan bendungan yang memiliki genangan yang cukup dalam, sehingga bisa mengalirkan air hingga ke Lombok Selatan.

Dikatakan, Bendungan Meninting juga akan dapat mengairi daerah irigasi Desa Penimbung seluas 454 hektar, daerah irigasi Ketapang Orong 40 hektar dan sistem irigasi Jangkuk 1.065 hektar.

Selain fungsi irigasi, bendungan ini juga akan menjadi sumber air baku SPAM regional, yang direncanakan kurang lebih 150 liter/detik dan tersedia energi listrik 2 x 0,4 Mega Watt.

“Anggran pembangunan Bendungan ini  diperkirakan akan menelan anggaran sebesar Rp 1,4 Triliun. Dengan waktu pengerjaan selama  4 tahun, dimana tahapannya sudah dimulai pada tahun 2018,” ujar Azhar. (her/yani)

Mampu Tekan Gini Rasio, Fauzan-Sumiatun Dinilai Mampu Naikkan Kesejahteraakan Mayarakat Lobar

 INSIDELOBAR.COM  HET NEWSLOMBOK BARAT

Lombok Barat (Insidelobar.com) – Pemda Lombok Barat dibawah kepemimpinan Bupati H. Fauzan Khalid dan Wakil Bupati Hj Sumiatun dinilai mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lobar. Salah satu indikator keberhasilannya selama dua tahun terakhir (2018-2019), berdasarkan data BPS Pemda mampu menurunkan angka gini rasio atau pemerataan pendapatan masyarakat dari sebelumnya 0,324 menjadi 0,285. Capaian ini jauh lebih rendah dibandingkan gini rasio provinsi sebesar 0,372 bahkan pusat. Dengan menurunkannya gini rasio ini membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi Lobar iklusif artinya berpihak kepada masyarakat kecil. Sehingga pemerataan penghasilan masyarakat Lobar pun meningkat.

Capaian ini tak lepas dari berbagai kebijakan Bupati pada periode I dan berlanjut periode II bersama Hj. Sumiatun, yang tak dilakukan oleh kepala daerah yang lain. Kebijakan ini menyentuh langsung pada kebutuhan masyarakat dan system perekonomian warga yang diterapkan melalui pembangunan infrastruktur yang merata, kebijakan produk lokal dan mengutamakan bantuan-bantuan kepada pengelolaan pascapanen. Dampak dari meningkatnya kesejahteraan ini juga mampu mengentaskan daerah ini dari status tertinggal.

“Salah satu indikator keberhasilan Pemda selama dua tahun terakhir yang rilis BPS tahun 2019 ini, yakni menurunkan angka gini rasio atau pemerataan pendapatan menurun, artinya pembangunan dibawah pak Bupati Fauzan dan ibu Wabup Sumiatun ini sudah nampak inklusif. Artinya berpihak kepada masyarakat kecil sehingga kesejahteraan masyarakat Lobar semakin meningkat,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lobar, Dr. H Baehaqi kemarin.

Kenapa pertumbuhan ekonomi Lobar inklusif? Menurut dia Bupati dan Wabup menerapkan suatu kebijakan yang inovatif, yakni bagaimana mendorong buruh tani keluar dari sektor pertanian dan menyiapkan sektor riil. Tak sampai disitu, Bupati dan Wabup menerapkan sebuah aturan Perbup pemberdayaan produk lokal sehingga mereka yang keluar dari buruh tani masuk ke sektor rill tersebut dan produk mereka bisa diakomodir oleh pasar. Terutama oleh ASN di Lobar wajib menggunakan produk lokal. Sehingga produk masyarakat ini bisa terserap. Seperti produk garam, gula aren dan produk lain, misalnya untuk makan minum, Bupati mengharuskan OPD membeli produk warga Lobar.

“Kebijakan inilah yang terukur oleh satu ukuran yang disebut gini rasio. Ini bukan ukuran Lobar, namun nasional bahkan internasional yang digunakan oleh UNDP  untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu daerah.”jelas dia.

Kenapa gini rasio menurun? Menurut dosen Pasca Sarjana Unram ini tak lepas dari kebijakan Bupati bersama Wabup yang mengutamakan infrastruktur untuk pemerataan akses. Karena dengan pemerataan akses ini masyarakat bisa bekerja, akses kesehatan, pendidikan dan perekonomian lebih mudah. Dampak dengan akses merata dan mudah ini, kesempatan berusaha masyatakat semakin bagus. Sehingga berdampak terhadap penurunan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian yang dulunya 38 persen menjadi 32 persen. Artinya jumlah tenaga kerja di sektor pertanian berkurang, sehingga  pendapatan warga naik. Tenaga kerja juga terserap di sektor lain, terutama di sektor riil dan sektor jasa juga meningkat.

“Ini juga meningkatkan pedapatan masyarakat pada sekor-sektor yang lain,”imbuh dia.

Ditambah lagi kata dia, perhatian Bupati dalam hal pembangunan kuliner dan infrastruktur perdagangan sehingga mampu mendorong penurunan gini rasio. Jika dilihat grafik lanjut dia, 40 persen masyarakat Lobar berpendapatan rendah pengeluarannya sudah meningkat. Artinya kesejahteraan masyarakat semakin bagus atau meningkat. Meningkatnya kesehateraan masyarakat juga jelas dia bisa dibuktikan dengan menurunnya angka kemiskinan dari 15,4 persen menjadi 15,2 persen (data BPS tahun 2018). Selain itu, angka pengangguran bisa ditekan 3,24 persen. Artinya kata dia, kondisi ketersediaan tenaga kerja dengan lapangan kerja masih seimbang. Salah satu impact dari meningkatnya kesejahteraan ini juga tambah dia, Lobar bisa keluar dari status daerah tertinggal.

“Sebagai salah satu impact-nya juga Lobar terbukti keluar dari daerah tertinggal,” imbuh dia. (IkhW@N)


Mampu Tekan Gini Rasio, Fauzan-Sumiatun Dinilai Mampu Naikkan Kesejahteraakan Mayarakat Lobar

 

Sumiatun minta DPRD Lobar yang Baru Lanjutkan Kiprah Positif DPRD Periode Sebelumnya

Giri Menang, Senin 16 September 2019 – Efektivitas DPRD Lombok Barat periode sebelumnya dalam menjalankan fungsi legislasinya telah menempatkan DPRD Lombok Barat saat itu sebagai DPRD terproduktif di level Provinsi NTB. Tidak kurang sebanyak 64 Peraturan Daerah telah menjadi produk perundang-undangan di Kabupaten Lombok Barat. Dari jumlah keseluruhan, ada sekitar 25 Perda yang bersumber dari Inisiatif DPRD.

Hal itu dikatakan Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Sumiatun saat membuka kegiatan Orientasi Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat Periode 2019-2024 di Hotel Jayakarta Senggigi, Senin (16/9).

“Kita lihat banyak kiprah positif di DPRD Kabupaten Lombok Barat periode sebelumnya yang harus diteruskan oleh periode saat ini,” pesannya.

Sumiatun mengatakan dalam tugas budgeting, bersama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat selaku eksekutif, DPRD telah mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Secara tidak langsung hal tersebut tercermin pada besaran jumlah APBD yang mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Tahun 2014, total APBD Lombok Barat masih berkisar sekitar Rp. 1,2 Trilyunan. Kini total APBD Lombok Barat dapat mencapai Rp. 1,9 Triliyun.

“Dengan mendorong eksekutif dalam hal meningkatkan pos pendapatan, APBD itu secara simultan pun meningkat setiap tahun rata-rata Rp. 140 milyar. Artinya, selama lima tahun sebelumnya, kenaikan APBD kita signifikan menembus angka Rp. 700 milyar,” terang mantan Ketua DPRD Lombok Barat itu.

“Seluruh orientasi pekerjaan, tugas, dan fungsi kita, baik di eksekutif maupun di legislatif harus berpijak pada RPJMD. Kita bisa mendiskusikan secara intensif tentang berbagai indikator yang ingin dicapai, sasaran, dan tujuan, untuk kemudian menjadi fokus orientasi pembangunan yang kita rencanakan dan tetapkan di setiap tahun anggaran,” lanjutnya.

Dalam kesempatan itu, Sumiatun memberikan apresiasi tinggi kepada Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat Periode 2019-2024 yang hadir dalam kegiatan orientasi itu. Ia berharap, kegiatan ini mampu menjadi landasan pijak konseptual dalam rangka menjalankan tugas mulia untuk lima tahun mendatang.

Penghargaan juga disampaikan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi NTB, Tri Budiprayitno. Ia menuturkan, selain meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas secara profesional, kegiatan ini juga untuk menciptakan para anggota DPRD yang mampu berperan sebagai Unsur Pemerintahan Daerah, Pembaharu dan Perekat Persatuan dan Kesatuan.

“Meningkatkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan masyarakat. Di lain pihak anggota DPRD mewakili rakyat yang diberikan amanah tapi harus sejalan juga dengan Bupati maupun Gubernur dalam membangun,” ujarnya.

1 183 184 185 186 187 394