Giri Menang, Kominfo- Gubernur NTB, Zulkiflimansyah, berkenan meresmikan pembangunan Bendungan Meninting, Kecamatan Gunungsari – Lombok Barat. Peresmian ditandai dengan penekanan tombol sirene oleh Gubernur bersama Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Hari Suprayogi, Danrem 162/WB, dan para pejabat terkait di Desa Bukit Tinggi Kecamatan Gunungsari, Kamis (19/9/2019).
Bendungan yang menjadi salah satu proyek strategis nasional ini menelan dana lebih dari Rp 1,5 Triliun. Mega proyek strategis ini, diperkirakan mampu menjadi sumber irigasi yang akan mengairi ribuan hektar lahan pertanian di Lombok Barat dan sebagian Lombok Tengah. Selain itu juga akan menjadi sumber air baku untuk konsumsi air bersih dan air minum rumah tangga.
“Provinsi NTB mempunyai daerah yang berbeda-beda. Ada yang mempunyai dataran tinggi dan dataran rendah, sehingga ada mempunyai aliran air yang banyak dan daerah yang kurangnya sumber air,” papar Ditjen Sumberdaya Air Kemen PUPR, Hari Suprayogi. Kata dia, kondisi seperti ini harus mempunyai tampungan ai. Gunanya untuk mengantisipasi derah-daerah yang kekurangan air dengan cara membuat bendungan.
Lebih lanjut dipapakan Hari, bendungan Meninting ini dapat bermanfaat untuk irigasi, untuk air baku dan yang lebih bermanfaat adalah listrik. Selain itu bendungan ini, juga dapat sebagai tempat pariwisata yang dapat mengangkat derajat daerah tersebut.
Di tempat yang sama, Gubernur NTB, Zulkieflimansyah mengaku, sangat banga dan gembira dengan groundbreaking Bendungan Meninting ini. Dia berharap, Bendungan Meninting ini, dapat berguna untuk menampung air dimusim hujan dan dimanfaatkan pada musim kemarau serta dapat memberi solusi mengantisipasi kekeringan khususnya di Lombok Barat.
Gubernur mengaku sangat gembira, karena mimpi telah menjadi kenyataan. Bendungan Meninting ke depan bisa menyelesaikan masalah perairan di NTB. Dan pada hari ini groundbreaking pembangunannya sidah bisa dimulai.
“Dengan adanya bendungan ini, mudah-mudahan perairan di Lombok bisa teratasi serta dapat bermanfaat untuk masyarakat dan mengangkat perekonomian mereka,” harapnya.
Di tempat terpisah, juru bicara pemkab Lombok Barat melalui Kabag Humas dan Protokol, H. Saeful Akhkam menyatakan, peran serta seluruh elemen pemerintah dan masyarakat, bisa bekerja sama dalam rangka memberikan dukungan kepada keberlangsungan proyek ini.
Akhkam meminta, masyarakat yang lahannya terdampak langsung dalam area pembangunan proyek ini, suoaya bisa memberikan dukungan dengan partisipasinya, pengamanan atas seluruh proses pembangunan.
“Saya yakin, tuntutan para pemilik lahan untuk harga, telah disesuaikan dengan penilaian dan pengujian nilai oleh appraisal yang kredibel dan bertanggung jawab. Selebihnya adalah soal pembayaran, tentu hanya masalah waktu, karena sesungguhnya, proyek ini direncanakan secara lengkap. Tidak hanya secara teknis, namun pasti juga dengan aspek pembiayaan.
Atas nama Pemkab Kabupaten Lombok Barat, Akhkam berharap, masyarakat memberikan dukungannya secara penuh, baik saat persiapan, maupun saat pelaksanaan
“Terakhir kepada masyarakat. Mari kita manfaatkan keberadaan proyek pembangunan Bendungan Meninting ini untuk sesuatu yang lebih produktif secara ekonomis,” tegas Akhkam. Dia meminta, harus mulai menyiapkan masyarakat untuk menerima multipliers effect dari bendungan ini, baik untuk sektor perikanan air tawar, pertanian, bahkan pengembangan pariwisata ke depannya (LPA)

Gunungsari, Kominfo- Kado setahun tahun era kepemimpinan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, M.Sc dan Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd, ditandai dengan dilakukannya Groundbreaking pembangunan Bendungan Meninting, yang berada di Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, Kamis (19/9).

Penekanan tombol Sirine dan penandatanganan Prasasti oleh Gubernur NTB H Zulkieflimansyah didampingi Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Dr. Ir. Hari Suparyogi, M.Eng , Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi NTB Dr Ir H Iswandi, M.Si,  Danrem/162 Wira Bhakti, Kol Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han, , Sekretaris Daerah Lombok Barat HM Taufik, M.SC dan Kepala Dinas PUPR Provinsi NTB.

Gubernur H Zulkieflimansyah menyatakan, impian masyarakat NTB, untuk bisa menghadirkan sebuah Bendungan yang dapat menyelesaikan persoalan pengairan dan ketersediaan air bersih di NTB, khususnya di Lombok Bagian selatan, akan segera terwujud.

“Ini bukan persoalan sederhana, tapi tidak ada yang tidak bisa diselesaikan, jika ada kemauan yang kuat. Hari ini kita menjadi saksi, Bendungan Meninting akan kita lakukan groundbreaking. Mudah-mudahan dengan adanya Bendungan Meninting yang sangat istimewa ini, persoalan perairan dan air bersih bisa kita atasi bahkan sampai Lombok Selatan,” kata Gubernur.

Gubernur  juga menyatakan, agar kehadiran bendungan Meninting ini mampu menghasilkan pembangunan yang berkesinambungan, standar hidup yang lebih baik bagi masyarakat NTB.

Dirjen Sumber Daya Air, Kementerian PUPR, Dr. Ir. Hari Suprayogi, M.Eng, mengucap selamat atas satu tahun kepemimpinan Gubernur NTB. Dirjen tidak menampik jika Provinsi NTB merupakan daerah yang memiliki Bendungan paling banyak di Indonesia.

Pihaknya mencatata sebanyak 73 Bendungan kecil dan bendungan besar ada di NTB.  NTB menempati peringkat pertama di Indonesia.

Dikatakan, hasil kajian yang dilakukannya selama ini, Bendungan Meninting mampu menampung debit air dengan kapasitas 8 juta kubik. Yang nantinya akan dimanfaatkan sebagai air irigasi dan air baku. Selain itu, keberadaan dari Bendungan ini juga akan dikembangkan menjadi salah satu destinasi pariwista, yang akan menjadi nilai tambah dalam mengangkat ekonomi maayarakat di sekitatnya.

“Bendungan Meninting, memiliki tampungan lebih dari 8 juta yang manfaatnya adalah untuk irigasi dan jangan lupa untuk air baku. Selain itu juga sebagai pengembangan pariwisata dan untuk mengangkat ekonomi masyarakat di wilayah bendungan,” ungkap Hari Suprayogi.

Dirjen berharap, dengan Bendungan ini pada tahun 2022 nanti, akan menghijaukan wilayah hulu di Pulau Lombok. Untuk itu, masyarakat Lombok harus kompak membangun Bendungan tersebut, sebagai salah satu bentuk dukungan terhadap program Gubernur dalam membangun NTB.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Prov. NTB, Ir. Azhar MM, menjelaskan, Bendungan Meninting merupakan salah satu infrastruktur yang disiapkan untuk menampung air pada musim hujan. Sehingga bisa dimanfaatkan nanti pada musim kemarau.

Ia menjelaskan, Bendungan Meninting berada cukup tinggi dari permukaan air laut. Dengan tinggi Spillway 74 Meter. Bendungan Meninting merupakan bendungan yang memiliki genangan yang cukup dalam, sehingga bisa mengalirkan air hingga ke Lombok Selatan.

Dikatakan, Bendungan Meninting juga akan dapat mengairi daerah irigasi Desa Penimbung seluas 454 hektar, daerah irigasi Ketapang Orong 40 hektar dan sistem irigasi Jangkuk 1.065 hektar.

Selain fungsi irigasi, bendungan ini juga akan menjadi sumber air baku SPAM regional, yang direncanakan kurang lebih 150 liter/detik dan tersedia energi listrik 2 x 0,4 Mega Watt.

“Anggran pembangunan Bendungan ini  diperkirakan akan menelan anggaran sebesar Rp 1,4 Triliun. Dengan waktu pengerjaan selama  4 tahun, dimana tahapannya sudah dimulai pada tahun 2018,” ujar Azhar. (her/yani)

 INSIDELOBAR.COM  HET NEWS, LOMBOK BARAT

Lombok Barat (Insidelobar.com) – Pemda Lombok Barat dibawah kepemimpinan Bupati H. Fauzan Khalid dan Wakil Bupati Hj Sumiatun dinilai mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lobar. Salah satu indikator keberhasilannya selama dua tahun terakhir (2018-2019), berdasarkan data BPS Pemda mampu menurunkan angka gini rasio atau pemerataan pendapatan masyarakat dari sebelumnya 0,324 menjadi 0,285. Capaian ini jauh lebih rendah dibandingkan gini rasio provinsi sebesar 0,372 bahkan pusat. Dengan menurunkannya gini rasio ini membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi Lobar iklusif artinya berpihak kepada masyarakat kecil. Sehingga pemerataan penghasilan masyarakat Lobar pun meningkat.

Capaian ini tak lepas dari berbagai kebijakan Bupati pada periode I dan berlanjut periode II bersama Hj. Sumiatun, yang tak dilakukan oleh kepala daerah yang lain. Kebijakan ini menyentuh langsung pada kebutuhan masyarakat dan system perekonomian warga yang diterapkan melalui pembangunan infrastruktur yang merata, kebijakan produk lokal dan mengutamakan bantuan-bantuan kepada pengelolaan pascapanen. Dampak dari meningkatnya kesejahteraan ini juga mampu mengentaskan daerah ini dari status tertinggal.

“Salah satu indikator keberhasilan Pemda selama dua tahun terakhir yang rilis BPS tahun 2019 ini, yakni menurunkan angka gini rasio atau pemerataan pendapatan menurun, artinya pembangunan dibawah pak Bupati Fauzan dan ibu Wabup Sumiatun ini sudah nampak inklusif. Artinya berpihak kepada masyarakat kecil sehingga kesejahteraan masyarakat Lobar semakin meningkat,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lobar, Dr. H Baehaqi kemarin.

Kenapa pertumbuhan ekonomi Lobar inklusif? Menurut dia Bupati dan Wabup menerapkan suatu kebijakan yang inovatif, yakni bagaimana mendorong buruh tani keluar dari sektor pertanian dan menyiapkan sektor riil. Tak sampai disitu, Bupati dan Wabup menerapkan sebuah aturan Perbup pemberdayaan produk lokal sehingga mereka yang keluar dari buruh tani masuk ke sektor rill tersebut dan produk mereka bisa diakomodir oleh pasar. Terutama oleh ASN di Lobar wajib menggunakan produk lokal. Sehingga produk masyarakat ini bisa terserap. Seperti produk garam, gula aren dan produk lain, misalnya untuk makan minum, Bupati mengharuskan OPD membeli produk warga Lobar.

“Kebijakan inilah yang terukur oleh satu ukuran yang disebut gini rasio. Ini bukan ukuran Lobar, namun nasional bahkan internasional yang digunakan oleh UNDP  untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu daerah.”jelas dia.

Kenapa gini rasio menurun? Menurut dosen Pasca Sarjana Unram ini tak lepas dari kebijakan Bupati bersama Wabup yang mengutamakan infrastruktur untuk pemerataan akses. Karena dengan pemerataan akses ini masyarakat bisa bekerja, akses kesehatan, pendidikan dan perekonomian lebih mudah. Dampak dengan akses merata dan mudah ini, kesempatan berusaha masyatakat semakin bagus. Sehingga berdampak terhadap penurunan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian yang dulunya 38 persen menjadi 32 persen. Artinya jumlah tenaga kerja di sektor pertanian berkurang, sehingga  pendapatan warga naik. Tenaga kerja juga terserap di sektor lain, terutama di sektor riil dan sektor jasa juga meningkat.

“Ini juga meningkatkan pedapatan masyarakat pada sekor-sektor yang lain,”imbuh dia.

Ditambah lagi kata dia, perhatian Bupati dalam hal pembangunan kuliner dan infrastruktur perdagangan sehingga mampu mendorong penurunan gini rasio. Jika dilihat grafik lanjut dia, 40 persen masyarakat Lobar berpendapatan rendah pengeluarannya sudah meningkat. Artinya kesejahteraan masyarakat semakin bagus atau meningkat. Meningkatnya kesehateraan masyarakat juga jelas dia bisa dibuktikan dengan menurunnya angka kemiskinan dari 15,4 persen menjadi 15,2 persen (data BPS tahun 2018). Selain itu, angka pengangguran bisa ditekan 3,24 persen. Artinya kata dia, kondisi ketersediaan tenaga kerja dengan lapangan kerja masih seimbang. Salah satu impact dari meningkatnya kesejahteraan ini juga tambah dia, Lobar bisa keluar dari status daerah tertinggal.

“Sebagai salah satu impact-nya juga Lobar terbukti keluar dari daerah tertinggal,” imbuh dia. (IkhW@N)

Mampu Tekan Gini Rasio, Fauzan-Sumiatun Dinilai Mampu Naikkan Kesejahteraakan Mayarakat Lobar

Giri Menang, Senin 16 September 2019 – Pelaksaan Kegiatan Seminar Nasional dan Colloquium Himpunan Ahli Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi yang digelar Himpunan Ahli Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi dinilai tepat oleh Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid. Bupati beralasan, karena saat ini Lombok Barat tengah menyusun Peraturan Bupati tentang Bale Mediasi. Peraturan Bupati tentang Bale Mediasi tersebut dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan atau konflik yang terjadi di masyarakat dengan cara musyawarah sehingga persoalan tidak dibawa keranah hukum.

Giri Menang, Kamis 12 September 2019 – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lombok Barat, H. Moh. Taufiq mengemukakan, pemerintahannya sedang dihujani predikat juara. Namun di balik predikat juara itu, Taufiq mensinyalir penuh dengan resiko, ada beban dan ada pula bahagia.

“Resiko jadi juara ada semacam kebahagiaan, tapi ada juga semacam beban,” kata Taufiq dalam kata penerimaan kunjungan silaturahmi Direktur Evaluasi Perkembangan Desa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Kantor Desa Suranadi, Kamis (12/9/2019).

Taufiq menyebut, Desa Suranadi merupakan satu dari 119 desa di Lombok Barat. Desa ini beberapa waktu lalu, berhasil sebagi juara pertama Lomba Desa tingkat regional IV (NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara dan Papua).
Resiko sebagai juara menurut Taufiq, kalau ada yang melakukan studi banding, pasti akan tertuju ke Suranadi. Seperti pengalaman di Desa Lingsar yang tahun sebelumnya juga meraih juara pertama. Begitu merih juara, tamu yang datang bukan hanya emat atau lima orang. Tapi sekali berkunjung, mereka datang 40-50 orang.

“Ini resiko, tapi merupakan kebanggaan bagi kita. Tapi kebanggaan ini menurut hemat kami menjadi sebuah beban, dalam artian, apakah setelah juara ini ada semacam intervensi dari pemerintah pusat, provinsi, termasuk dari pemerintah Lombok Barat,” tegasnya di hadapan rombongan Dirjen, Kepala DPMD NTB, Asisten I Pemkab Lombok Barat, Kepala DPMD Lombok Barat, Camat Narmada, Kades se kecamatan Narmada, Toga Toma, tokoh pemuda se-Desa Suranadi.

Ditambahkan Taufiq, begitu mendapat juara, di benak orang bisa dipastikan bertanya, apa yang hebat di Desa Suranadi ini. Pertanyaan ini ternyata memang benar datang dari Provinsi Banten. Begitu mereka mendapat kabar, bahwa Desa Suranadi menjadi juara, mereka langsung memilih desa ini sebagai tempat Diklatpim. Rombongan Diklatpim ini jumlanya 17 orang.

“Namun harus diakui, kita mesti berkaca pada visi Lombok Barat Mantap, (Amanah, Sejahtera dan Berprestasi,” Taufiq memperkenalkan visi pemerintahan 2019-2024.

Selain itu, diperkenalkan juga, Desa Sesaot yang sukses sebagai juara pembangunan berbasis pariwisata berkelanjutan. Dengan viralnya predikat juara ini, bisa dihitung, hampir tiap pecan tak pernah sepi dari tamu yang datang.

“Besok giliran kabupaten Sleman mau datang dan ini akan terus berdatangan dari daerah lain,” papar Taufiq.

Di tempat yang sama, Direktur Evaluasi Perkembangan Desa, Kemendagri, DR. Eko Prasetyanto menimpali, kehadiran 13 orang timnya dalam rangka monitor dan evaluasi (monev) pasca lomba desa. Kendati dinilai non formal, namun kehadiran tim lebih kepada kunjungan silaturahmi.

Apa yang disamapikan sekda Taufiq sebelumnya, pasca menjadi juara, pada kesempatan itu langsung direspon oleh Prasetyanto. Kata dia, semua harus dikeroyok, karena ini tugas, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah Kabupaten Lombok Barat, pemerintah kecamatan Narmada dan pemerintah Desa Suranadi itu sendiri.

“Mari kita bekerja sama dan bekerja keras, inilah desa Suranadi sang juara itu. Desa ini yang akan menjadi contoh bagi 20 Desa di Narmada, 117 desa di Lombok Barat serta 995 desa di NTB, bahkan 13.435 desa yang ada di wilayah regional IV,” sebut Prasetyanto.

Lagi-lagi Dirjen membenarkan apa yang dikemukakan sekda Taufiq. Memang penuh resiko tapi membanggakan, karena sudah jadi juara, harus banyak dikunjungi. Tidak sekedar dikunjungi, tapi akan dicontoh.

Mengutip nawacita Jokowi, Prasetyanto awalnya harus mengembangkan sumberdaya manusia. Dalam rangka program ini, pihak Dirjen akan mengundang Kepala Desa Suranadi sebagai desa percontohan. Rencananya pertemuan akan berlangsung di Jogja atau di Bali. Program ini sedang dibahas dan finishnya pada awal Oktober mendatang.

“Gunanya adalah untuk bersama-sama memikirkan ke depan, pasca lomba desa ini sebagai desa model dan percontohan,” janji Prasetyanto.

Dalam pertemuan ini, rencananya dihajatkan untuk mempercept akselerasi pembangunan, penyelengaraan pemerintahan di Lombok Barat, NTB, regional IV, bahkan untuk nasional.

“Karena Lombok Barat ini sudah dua kali jadi juara, sepantasnya kita memberikan apresiasi kepada bupati Fauzan Khlid, Sekda Lombok Barat beserta jajarannya,” puji Prasetyanto.

Usai memberikan arahan, dilanjutkan dengan sesi dialog dan diakhiri dengan penyerahan cenderamata serta bantuan dana pembanguan di Desa Suranadi dari Direktur Evaluasi Perkembangan Desa Kemendagri.

Giri Menang, Kamis 12 September 2019 – Setelah kedatangan delegasi Timor Leste dan Kamboja beberapa waktu lalu, kini giliran delegasi dari empat negara di Kawasan Asia Selatan (South Asian Region atau SAR), yakni Buthan, India, Nepal dan Srilanka yang didukung oleh The South Asia Food and Nutrition Security Initiative (SAFANSI) atau Prakarsa Keamanan Pangan dan Gizi Asia Selatan berkunjung ke Kabupaten Lombok Barat (Lobar). Kunjungan delegasi yang terdiri atas pejabat Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Bappenas serta Kantor Sekretariat Kepresidenan dari keempat negara ini akan melihat lebih dekat upaya penurunan kasus stunting di Lobar.

Kasus Anak kerdil (Stunting) adalah kondisi gagal tumbuh pada anak yang disebabkan kekurangan asupan gizi dan terbuangnya gizi anak akibat infeksi yang berulang. Oleh karenanya, pencegahan anak kerdil tidak cukup hanya dengan memberikan akses makan bergizi atau layanan sektor kesehatan lainnya, melainkan juga akses air bersih, jamban layak dan bersih serta penyediaan dan pengolahan makanan secara benar.

Lombok Barat sendiri merupakan satu dari 100 kabupaten/kota prioritas percepatan pencegahan kasus stunting, yang berhasil menurunkan prevalensi anak kerdil. Berdasarkan data RISKESDAS 2018, tren kasus anak kerdil di kabupaten ini terus mengalami penurunan dari 49,8% di tahun 2007, 46,9% di tahun 2013 dan 33,6% di tahun 2017. Data Dinas Kesehatan Lobar terbaru juga menunjukkan adanya penurunan kasus anak kerdil dari 28,9% di tahun 2018 menjadi 25,2% pada bulan Februari 2019.

Usai diterima oleh Bupati Lobar H. Fauzan Khalid di Kantor Bupati, rombongan delegasi kemudian menuju Kecamatan Kuripan, Lingsar, dan Gunungsari untuk melihat peran Pemkab Lobar dalam mengkoordinasikan upaya penanggulangan stunting, serta keterlibatan Kader Pembangunan Manusia (KPM) dalam percepatan penanganan stunting di desanya. Termasuk koordinasi dengan puskesmas dan posyandu sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat. Delegasi juga menyaksikan langsung Program Keluarga Harapan (PKH) dan penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas). Program-program multi-sektor tersebut terbukti memberikan dampak positif terhadap kualitas gizi pada balita.

“Bagaimana peran puskesmas terhadap program posyandu, kader ? Lalu bagaimana caranya mendeteksi kasus stunting di Lombok Barat ?” tanya salah seorang delegasi asal Srilangka, Sidiq melalui penerjemah saat sesi diskusi di Puskesmas Lingsar, Rabu (11/9).

Menanggapi pertanyaan tersebut, Kepala Puskesmas Lingsar H. Billia Milkan menjelaskan, puskesmas memiliki peran penting dalam program posyandu. Pemilihan kader sendiri dilakukan puskesmas dan dipilih dari warga desa setempat yang mempunyai kepedulian dan bersedia mendedikasikan diri untuk ikut berperan dalam pembangunan manusia di desanya. Tugas KPM utamanya termasuk pemantauan dan fasilitasi kovergensi penanganan anak kerdil (stunting) di desanya.

“Di setiap satu desa itu ada satu kader. Peran puskesmas di sini adalah meningkatkan kapasitas kader,” jelas H. Billia Milkan.

“Cara mendeteksi sedini mungkin kasus stunting, di Lombok Barat semua puskesmas melakukan pecan penimbangan setiap enam bulan sekali untuk evaluasi berapa jumlah stunting kita. Di setiap kegiatan posyandu setiap bulannya, kalua ditemukan tinggi dan berat anak langsung ditangani tim kesehatan dan tim desa yakni tim penanggulangan gizi. Desa ikut terlibat juga, misalnya warganya itu tidak ada biaya atau miskin, maka untuk jaminan kesehatan ditangani pihak desa,” terangnya.

Diskusi yang berjalan hampir dua jam itu kemudian dilanjutkan dengan kunjungan ke Desa Batu Mekar. Di sana para delegasi berinteraksi dengan para kader dan petugas kesehatan.

Giri Menang, Kamis 12 September 2019 – Sejumlah delegasi World Bank (Bank Dunia) dari berbagai negara kembali mengunjungi Kabupaten Lombok Barat (Lobar). Delegasi dari Bhutan, India, Nepal, dan Sri Langka untuk mempelajari proses penanganan stunting di Lobar. Alasannya mereka menganggap capaian Lombok Barat menurunkan kasus stunting di Lobar sangat memuaskan.

Kedatangan ke 24 orang delegasi disambut Bupati Lobar H. Fauzan Khalid didampingi Ketua TP-PKK Lobar Hj. Khairatun serta Kepala Dinas Kesehatan Lobar H. Rachman Sahnan Putra di Aula Kantor Bupati Lombok Barat, Rabu (11/9).

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, kami ucapan selamat datang kepada para delegasi World Bank yang memilih Kabupaten Lombok Barat sebagai tempat belajar penanganan stunting,” kata Fauzan.

Dikatakan Fauzan, dari data Riset Kesehatan Dasar 2007, angka stunting balita di Lombok Barat mencapai 49,8%. Setahun kemudian angka itu turun menjadi 33,6%. Untuk saat ini berdasarkan sensus bayi dan anthropometri yang menjadi metode untuk mengukur kondisi terkini, dari 60-an ribu balita, proporsi stunting mampu diturunkan menjadi 25,4%. Capaian tersebut dirasa Fauzan belum optimal. Saat ini Pemkab Lobar terus berjuang menurunkan kasus stunting seperti proporsi yang distandarisasikan oleh WHO.

Fauzan mengaku, sangat menyadari betul bahwa pembangunan di bidang kesehatan masih harus dioptimalkan lagi. Saat ini indikator makro kesehatan di Lobar pada Angka Usia Harapan Hidup mencapai 65,78 tahun. Meningkat sedikit dari capaian tahun lalu yang mencapai 65,44 tahun.

Lombok Barat secara infrastruktur sudah memiliki 2 unit RSUD, 19 unit Puskesmas, dan 58 Puskesmas Pembantu. Hampir seluruh desa dan kelurahan yang jumlahnya 119 desa dan 3 kelurahan memiliki posyandu di setiap dusun dan lingkungan. Paling sedikit jumlahnya 800 posyandu dengan total kader hampir lima ribu kader kesehatan.

“Semua itu, baik infrastruktur maupun kelembagaannya, kita jadikan bagian dari instrumen utama pembangunan kesehatan. Saat ini kita berusaha mewujudkan Lombok Barat Sehat dalam visi lima tahun ke depan. Indikatornya adalah meningkatnya Usia Harapan Hidup, menurunnya Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Balita, tidak adanya gizi buruk, tertanganinya aneka penyakit endemis,” jelasnya.

Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Lobar H. Rachman Sahnan Putra dalam kesempatan itu menjabarkan upaya Pemkab Lobar dalam menekan kasus stunting. Mulai dari Rembug Daerah, Gerakan Masyarakat Sadar Gizi (Gemadazi), Gerakan Masyarakat 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), penguatan sistem melalui e-Puskesmas, e-Pustu, e-Poskesdes, e-Posyandu, dan Deklarasi Bebas Stunting 2024. Bersama UNICEF, Dinas Kesehatan melaksanakan program suplementasi Tablet Tambah Darah (TTD), edukasi dan advokasi gizi. Tujuannya untuk mempersiapkan para calon ibu sejak usia remaja agar menghasilkan kualitas bayi yang baik.

“Pemerintah Kabupaten Lombok Barat telah mengeluarkan edaran agar hal itu berlaku untuk semua sekolah dan madrasah. Mungkin suplementasi TTD masih terbatas. Tapi untuk edukasi gizi dan sarapan bersama, surat edaran itu menegaskan agar berlaku untuk seluruh sekolah dan madrasah yang jumlahnya bisa ribuan,” katanya.

Selanjutnya dikatakan Rachman, Rembug Daerah tentang Penanganan Stunting juga telah menghasilkan banyak rumusan. Tidak hanya kesadaran agar Pemerintah Desa juga terlibat aktif namun keterlibatannya bisa diaplikasikan dalam bentuk program kegiatan. Saat ini, melalui pendamping desa, pemerintah desa didorong untuk memanfaatkan sebagian APBDes dari ADD dan DD untuk ikut membiayai program pemberantasan stunting.

“Insya Allah hal tersebut kita akan pastikan melalui Peraturan Bupati untuk tahun 2020, walaupun praktiknya sudah kita mulai dari tahun 2019 ini,” pungkasnya.

Ditempat yang sama Ketua Rombongan Delegasi World Bank, Ajay Tandon menyampaikan apresiasinya atas penerimaan Pemkab Lobar. Ia mengucapkan terima kasih sudah menerima rombongan untuk belajar bagaimana program stunting diimplementasikan di Kabupaten Lombok Barat.

Dikatakannya, Indonesia khususnya Kabupaten Lombok Barat sangat maju dalam proses penanganan stunting dibandingkan negara lain. Terutama bagaimana mengintegrasikan kegiatan yang berkaitan dengan stunting dari berbagai macam sektor.

“Kita dari Bhutan, India, Nepal dan Sri Langka juga dalam rangka belajar apa yang dilakukan indonesia dalam menerapkan untuk menurunkan stunting dan bagaimana program stunting di negara kami kedepan bisa mencontoh Indonesia,” terang dia.

Usai acara penerimaan, rombongan kemudian turun langsung ke lapangan. Rombongan terbagi menjadi dua tim, masing-masing tim menuju Puskesmas Lingsar dan Puskesmas Kuripan. Selanjutnya dilanjutkan dengan diskusi dengan para kader posyandu, bidan, tenaga kesehatan di Desa Batu Mekar, Penimbung, Mambalan, dan Desa Jagaraga.

Batulayar – Diskominfo – Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid mengharapkan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) menerapkan budaya literasi. Karena dengan membaca dapat berpkir sistimatis dan bisa memilah informasi yang benar kebasahnnya. Demikian dikatakannya pada acara Musyawarah Daerah (Musda) ke – XIV Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Lombok Barat di Aula Hotel Montana Senggigi Batulayar, Minggu (14/9/2019).
Fauzan mensinyalir pemuda sekarang kurang membaca buku. Pemuda sekarang kebanyakan membaca pesan di media social yang sumber keabsahannya benar atau tidak. Mahasiswa sekarang jarang membeli buku, cukup dengan handphon. Inilah menurutnya yang membuat pemuda sekarang pola pikirnya tidak sistimatis, bahkan setiap informasi yang diterima dan yang ingin disampaikan kembali masih kurang seperseratusnya dia mengambil kesimpulan.
“Ini penting dengan membaca kita bisa berfikir sistematis, karena dengan membaca itu kita bisa menyaring informasi. Informasi yang masuk ke kita itu benar atau tidak. Maka dari itu sekarang mahasiswa jarang membeli buku, cukup dari WA atau HP. Ini kemudian yang membuat cara atau pola berfikirnya tidak sitematis,” ungkapnya
Fauzan Khalid juga mengharapkan agar berfikir sistimatis, karena berfikir sistimatis itu adalah salah satu perintah agama. Menurutnya perintah agama itu kebenaran adalah mutlak. Itulah diperintahkan membaca, membaca, dan membaca. Dia mencontohkan dirinya, ketika menjadi mahasiswa selalu menyisihkan uang jajan untuk membeli buku dan untuk dibaca. Setiap kiriman uang dari orang tua wajib hukumnya untuk membeli buku, bukan hanya sekedar beli tapi wajib untuk dibaca.
“tapi kalau sekarang mahasiswa menyisikan uang jajannya untuk membeli paket data,” candanya.
Fauzan juga membandingkan dengan warga negara asing. Setiap ada waktu luang selalu membaca, ntah dalam keadaan naik kereta, angkutan umum, dan terlebih ketika berjemur di pantai. Mereka menyempatkan diri untuk membaca walaupun itu membaca novel.
Dalam sambutannya Fauzan Khalid juga mengharapkan agar peserta Musda KNPI Lombok Barat rajin rajin membaca karya sastra. Karena dengan karya sastra bisa memperhalus budi pekerti.
Menurut Fauzan, organisasi apapun namanya tidak ada yang tidak mengatas namakan politik. Fauzan mengutip ungkapan Presiden Amerika John F. Kennedy. Jika kedua tangan ini kotor dengan politik saya menyucinya, membersihkannya dengan hal-hal yang berkaitan dengan karya sastra. Kenapa politik itu kotor, karena mau menang sendiri dan merasa sendiri benar. Menilai orang lain menurut ukuran dirinya, menurut perilakunya sendiri. Orang demikian tidak pernah membaca karya sastra. Fauzan juga meminta melihat pioner atau tokoh politik luar negeri saja. Tokoh politik tanah air sepeti sikap kepemimpinan Sukarno, Mohammad Roem, dan Habibie, mereka tidak pernah lupa membaca, kecerdasannya luar biasa, etika-etika politiknya luar biasa.
“untuk itu kepada rekan-rekan KNPI membacalah untuk melengkapi nilai-nilai keperibadian, agar tidak tertinggal dan kedepan bisa bersaing,” harapnya diakhir sambutan.
Sementara itu Ketua KNPI Lombok Barat dalam laporannya mengatakan, Musda KNPI Lombok Barat akan berlangsung dari tanggal 14 hingga 15 September 2019. Akan membahas dan memutuskan program kerja dan memilih pengurus untuk periode selanjutnya.
Hadir dalam acara tersebut Asisten Satu H.Ilham, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Maad Adnan, Ketua DPD KNPI Provinsi Nusa Tenggara Barat L. Wire Kencana, Ketua DPD KNPI Lombok Barat Zaen Darmat, beserta seluruh ketua ranting KNPI se Lombok barat, dan sejumlah organisasi pemuda lainnya di Lombok Barat. Diskominfotik Lobar/yani/rasidibragi

Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid menyampaikan rasa terima kasihnya kepada mantan Komandan Distrik Militer (Dandim) 1606 Lombok Barat (Lobar) Letkol. Czi. Djoko Rahmanto yang telah membantu kegiatan-kegiatan pembangunan, ketertiban, keamanan, dan stabilitas sosial politik di Lobar, Kabupaten Lombok Utara (KLU) dan Kota mataram, terlebih saat terjadi musibah gempa yang butuh penanganan cepat dan langsung.

“Kita tidak bisa bayangan, jika TNI tidak ada dalam penanganan musibah gempa, mungkin kita tidak bisa selesaikan sampai saat sekarang, bahkan, Ketua Penanganan Bencana langsung Pak Danrem, dan ketua penanganan bencana Kota langsung Pak Dandim dibantu Danlanut, Danlanal dan Kepolisian” ujar bupati saat menyampaikan kata perpisahan pada acara Pisah Sambut Dandim 1606 Lobar di Bencingah Kantor Bupati Lobar, Selasa (10/9).