Gabungan Organisasi Wanita (GOW) diharapkan mampu membantu dan memfasilitasi Perangkat Daerah dalam menjalankan program-programnya.  Demikian dikemukakan Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid pada  Pelantikan Ketua Umum dan Pengurus GOW Kabupaten Lombok Barat di Aula Utama Kantor Bupati Lombok Barat, Senin (1/7/2019).

“GOW sebagai induk organisasi juga diharapkan bisa memfasilitasi dan membantu program-program SKPD, sehingga bisa berjalan dengan baik agar hasil yang diharapkan bisa maksimal. Saya percaya Hj. Sumiatun sebagai Ketua Umum yang baru bisa membawa GOW lebih maju, baik dan lebih aktif lagi, kemudian secara maksimal bisa membantu program-program pemerintah,” katanya berharap.

Sebelumnya ketua umum GOW dijabat oleh Hj. Khairatun Fauzan Khalid selaku isteri bupati, dan pada musyawarah GOW beberapa hari lalu telah diputuskan untuk Ketua Umum dijabat oleh Hj. Sumiatun, Ketua I Hj. Sukerniati Moh. Taufiq, Ketua II Baiq Canggih Permatasari Imam, Ketua III Helmawati Maturidi, Ketua IV Donna Heri Wahyudi, Ketua V Baiq Muliana Asmareni Daeng.

Hadir dalam kesempatan tersebut Bupati Lombok Barat, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Ketua PKK, semua OPD, Pengurus GOW Lombok Barat dan undangan lainnya.  Humas  dan Kominfo/rasidibragi  

Giri Menang, Jum’at 28 Juni 2019 – Permasalahan Penerangan Jalan Umum (PJU) di hampir semua ruas jalan di Kabupaten Lombok Barat, terutama di kawasan Pariwisata Senggigi selalu menjadi sorotan semua pihak. Banyaknya PJU yang mati serta kondisi nyala lampu yang kurang terang dianggap sebagai bagian dari daya dukung yang lemah terhadap pariwisata, terutama menyangkut keamanan dan estetika di kawasan Senggigi.

Di beberapa tempat dan kesempatan, Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid menunjukkan komitmen perencanaannya untuk tahun 2019 ini, bahkan untuk perencanaan lima tahun ke depan, akan segera merevitalisasi kawasan tersebut, terutama untuk penanganan masalah PJU tersebut.

“Kita sudah menyiapkan anggaran dan meng-cluster kawasan Senggigi untuk segera kita tangani. Tahap awal ini meliputi masalah drainase yang sering menimbulkan persoalan genangan air mulai dari Meninting sampai ke Senggigi. PJU termasuk yang akan ditangani tahun ini,” ujar Fauzan beberapa waktu lalu.

Akan tetapi, tambah Fauzan, masalah PJU bukan hanya di Senggigi, namun di semua wilayah yang ada di Lombok Barat. Untuk itu, pihaknya sedang mengkaji kemungkinan penanganan PJU secara komprehensif untuk seluruh kecamatan di Kabupaten Lombok Barat.

Dari kajian Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Lombok Barat, melalui Kepala Dinasnya H. Lalu Winengan saat disambangi ke kantornya di Gerung, Jum’at (28/6) mengaku bahwa luas wilayah, ruas jalan, dan ketersediaan PJU saat ini, baik yang menggunakan jaringan maupun jaringan tidak sebanding dengan kondisi dan kemampuan fiskal pihaknya untuk menangani.

“Di Lombok Barat baru tersedia PJU dengan jumlah sekitar 4000 lebih yang non LED, sedangkan yang LED berjumlah 2024 buah. Ada yang nyala, ada yang mati. Ada yang bahkan cuma tiangnya saja. Anggaran di kami sangat terbatas. Untuk pemeliharaan, rata-rata tiga tahun lalu hanya Rp. 425 juta per tahun, bahkan tahun 2019 ini hanya Rp. 165 juta untuk lampu PJU di sepuluh Kecamatan. Itu tidak bisa untuk pasang titik lampu yang baru,” keluh mantan Sekretaris PWNU NTB itu.

Sedangkan kebutuhan mendesak, terang Winengan, mestinya Lombok Barat memiliki lebih dari sepuluh ribu PJU dengan kondisi seluruhnya baik dan menyala. Saat ini tambahnya, baru dipetakan kebutuhan titik lampu sebanyak 9.629 titik dengan berbagai kondisi. Hal tersebut, terang Winengan diperparah lagi dengan kewajiban pembayaran yang dianggapnya mengalami salah perhitungan.

“Rata-rata kewajiban kita membayar ke PLN (Perusahaan Listrik Negara, red) antara 19 sampai 21 milyar rupiah per tahun. Ini memberatkan buat anggaran kita. Kami sudah memverifikasi dan mevalidasi, kemungkinan ada salah perhitungan. Masak kita harus membayar lampu yang mati?,” tanya Winengan.

Pihaknya, papar Winengan, telah menemukan kondisi di mana salah hitung itu banyak disebabkan oleh data yang tidak valid. Di samping titik lampu yang mati namun harus dibayarkan, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat juga harus membayar titik tiang yang tidak ada lampunya, atau double pembayaran untuk satu titik lampu, bahkan harus membayar tanggungan PJU daerah lain (Kabupaten Lombok Utara, red).

Untuk mengatasi persoalan itu, Winengan mengaku Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sedang melakukan kajian kemungkinan menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam penanganan masalah PJU tersebut.

Hal tersebut menurut Winengan dijamin oleh peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Presiden Nomor 38/2015 tentang KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur, Permenkeu Nomor 190/2015 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur, Permendagri Nomor 96/2016 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur di Daerah, dan beberapa peraturan lainnya.

“Kita juga sudah melakukan konsultasi ke Bappenas dan mengkaji daerah pembanding yang telah mempraktikkan KPBU di bidang PJU. Kita ke Solo beberapa waktu lalu,” aku Winengan.

Winengan menentang pihak lain yang menganggap KPBU di bidang PJU itu sebagai tindakan lepas tangan dari pihaknya dalam menangani. Seperti dilansir oleh media hari-hari kemarin, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat Sulhan Mukhlis Ibrahim mengkritik Dinas Perumahan dan Pemukiman sebagai pihak yang tidak mau susah bekerja.

“Kenapa juga tidak pakai Dinas Perkim, buat unit kerja Perkim misalnya untuk kelola PJU. Itu saja suruh kelola, pakai konsultan. Apa kerjaan dinas kalau diserahkan ke pihak ketiga?. Kalau semua diserahkan ke orang lain, PJU diserahkan ke orang lain, lalu sampah diserahkan ke orang lain, lalu apa kerjaan dinas ini?,” kata Sulhan saat diwawancarai di ruang kerjanya, Kamis (27/6).

KPBU di bidang PJU ini menurut Winengan akan sangat membantu Pemerintah Daerah dalam menangani persoalan jalan yang kurang terang di Lombok Barat. Di samping memudahkan daerah dari aspek penyediaan layanan PJU dan pembayarannya, KPBU untuk infrastruktur PJU juga akan menjamin semua wilayah bisa terang benderang.

“Kita bisa menyiapkan titik lampu di semua jalan kabupaten atau jalan poros kecamatan. Jumlah itu akan bertambah jika digabung dengan jalan desa/dusun. Kita atur jaraknya sesuai dengan standar PLN, yaitu 50 meter per titik lampu, kecuali untuk untuk Senggigi dan Gili Gede bisa 35 meter,” papar Winengan.

Dari aspek pembiayaan, melalui KPBU ini akan meringankan beban APBD yang harus diprioritaskan sesuai tahapan tahun anggaran untuk kebutuhan penting lainnya.

“Kerjasama itu dirasa penting lantaran untuk menerangi jalan di Lombok Barat setidaknya 89 milyar dibutuhkan. Itu kita tidak punya uang,” tegas Winengan.

Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid melalui pesan whatsapp, Jum’at (28/6) juga menegaskan bahwa Pemerintah Pusat sangat mendukung terobosan yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam mengatasi persoalan keterbatasn fiscal di daerah.

“Dalam Musrenbangnas di hadapan Presiden, yang paling dominan disampaikan oleh Kepala Bappenas adalah dorongan terhadap daerah untuk mensiasati keterbatasan fiscal dengan terobosan jalur KPBU,” pungkas Fauzan.

Untuk itu, Winengan mengaku serius menjajaki KPBU untuk PJU tersebut. Winengan menggambarkan, pihak ketiga yang akan membangun dan membuat PJU menyala terang di semua titik sesuai kebutuhan.

Seluruh anggaran pembangunan dan pembayaran tagihan dengan pihak PLN akan dibayarkan oleh pihak ketiga tersebut, sedangkan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat akan mengangsur ke pihak ketiga tersebut sesuai kesepakatan, baik itu mengenai besaran biayanya maupun lama durasi kerja samanya.

“Dan seluruhnya harus mendapat persetujuan DPRD. Untuk itu, saya berharap DPRD bisa membantu Pemerintah Daerah dalam menangani persoalan ini dengan duduk bersama melakukan kajian serta memberikan persetujuan,” pungkas Winengan. https://www.facebook.com/humaslobar/photos/pcb.2110856545703348/2110856432370026/?type=3&theater

Giri Menang, Jumat 28 Juni 2019 – Dalam rangka peningkatan mutu Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) membutuhkan tenaga aplikasi LPSE yang handal. Untuk memenuhi SDM tersebut, Bagian PBJ menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Aplikasi LPSE dengan sistem e-Pengadaan, e-Pencatatan dan e-Swakelola. Sebanyak 30 orang peserta dari masing-masing OPD ini akan menerima materi diantaranya materi pengadaan langsung, pencatatan dan swakelola.

Giri Menang, Jum’at 28 Juni 2019 – Kapolda Nusa Tenggara Barat, Irjen Pol Nana Sujana mengunjungi Kantor Bupati Lombok Barat. Kedatangan Kapolda bersama jajaran disambut langsung oleh Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid didampingi Ketua DPRD Imam Kafali, dan jajaran pejabat Pemkab Lombok Barat.

“Kami atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat Kabupaten Lombok Barat mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kunjungan silaturrahminya,” kata Fauzan saat menyambut Kapolda NTB di Aula Kantor Bupati Lombok Barat, Kamis (27/6).

Guna kembali mensosialisasikan dan memasyarakatkan gemar memakan ikan di Kabupaten Lombok Barat, Dinas Kelautan dan Perikanan Lombok Barat bersama TP-PKK Lombok Barat menggelar kegiatan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan atau GEMARIKAN. GEMARIKAN ini dilakukan dengan pemberian makanan tambahan untuk anak sekolah (PMT-AS) kepada 201 orang siswa/siswi SDN 1 Selat di Kecamatan Narmada, Lombok Barat.

Giri Menang, Rabu 26 Juni 2019 – Sebanyak 39 siswa PAUD Bina Islami resmi diwisuda. Acara ini disambut baik para orang tua siswa. Melalui kegiatan ini diharapkan mampu menguatkan mental anak didik lembaga pendidikan yang berada di Desa Kediri, Lombok Barat ini.

“Sebenarnya wisudanya ini tidak boleh tetapi kami melaksanakan pelepasan ini di rangkai dengan kegiatan-kegiatan apa yang telah mereka dapatkan di paud dari mulai kogniti, bahasa, dan seninya. Itulah yang kami tampilkan supaya wali murid tau bagaimana perkembangan anak didik,” ujar Baiq Kartika Niasih, Rabu (26/6).

Gerung, Kominfo. Wagub NTB Hj Rohmi Djalilah menyatakan, bahaya narkoba ini sudah sangat mengkhawatirkan sungguh sangat mengkhawatirkan saat ini. Narkoba tidak  tidak bisa mengharapkan pada satu pihak saja tetapi harus bersama-sama harus dari bawah.

“Pencegahan narkoba dimulai dari diri sendiri dan keluarga. Pemerintah Provinsi NTB sepakat dengan Bupati Walikota se NTB untuk bagaimana mencegah narkoba ini dari paling bawah melalui revitalisasi Posyandu dan kita yakin akan bisa berjalan dengan baik,” ujar Rohmi Djalilah pada puncak peringatan Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) provinsi NTB di Giri Menang, Gerung, Rabu (26/6/2019).

Wagub menambahkan, revitalisasi Posyandu yang tengah digencarkan di NTB saat ini tidak hanya sebatas penimbangan, pemeriksaan anak dan ibu hamil semata, namun juga bisa diselipkan dengan penyuluhan lainnya seperti penyuluhan yang mencakup juga narkoba.

“Kadar-kader kita nantinya itu akan kita sertifikasi sertifikasi adalah dari dinas kesehatan provinsi bekerjasama dengan kabupaten kota sehingga kader kader yang sudah terlatih itu tidak diganti, meskipun nanti ada pergantian Kepala Desa, mengingatbkader-kader itunsudah terlatih,” kata Wagub.

Wagub juga menambahkan, para kader Posyandu tidak saja focus pada persoalan-persoalan kesehatan batita, balita ataupun ibu hamil, namun juga bias menyampaikan informasi lain tidak saja tentang narkoba tetapi juga tentang isu-isu yang terjadi di Nusa Tenggara Barat, termasuk pernikahan usia dini, TKI illegal, illegal loging ataupun isu lingkungan lainnya.

“Insya Alloh atas upaya dan kerjasama semua pihak dalam memberantas narkoba, NTB ke depannya diharapkan bebas narkoba. Dengan demikian “Milenial Sehat Tanpa Narkoba Menuju Indonesia Emas akan bias terwujud,” tandas Ummi Rohmi panggilan akrabnya.

Wagub NTB pada kesempatan tersebut tertarik dengan penampilan pelajar SMPN 1 Gerung yang memperagakan Perang Topat sebagai kekhasan budaya Lombok Barat. Orang nomor dua di NTB ini justru tertarik untuk mengikutsertakannya pada pestival budaya September 2019 mendatang di Kota Paris, Prancis.

“Inilah bentuk nyata para milenial kita melakukan hal-hal produktif dalam mengisi waktu senggang untuk melestarikan budaya. Jadi diisi dengan kegiatan positif tidak lalu terjerumus ke hal-hal yang negative seperti narkoba,” ujar Wagub bangga.(her).

Giri Menang, Rabu 26 Juni 2019 – Persoalan yang kerap muncul tentang sering matinya penerangan jalan umum (PJU), membuat Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melakukan kajian ke Kota Surakarta.

Dengan dipimpin oleh Wakil Bupati Hj. Sumiatun, tim yang terdiri atas Sekretaris Daerah H. Moh. Taufiq, Asisten II bidang Perekonomian dan Pembangunan Hj. Lale Prayatni, Kepala Bappeda H. Baehaqi, Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman H. Lalu Winengan dengan didampingi langsung oleh Ketua DPRD Lombok Barat Imam Kafali diterima oleh Wakil Walikota Surakarta Rachmad Purnomo beserta jajarannya di Ruang Graha Notopraja Pemerintah Kota Surakarta, Solo, Selasa (25/6).

Menurut Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat H. Moh. Taufiq, kehadiran mereka di Pemkot yang memiliki luas wilayah hanya 44,04 kilo meter persegi adalah dalam rangka melakukan kajian pembanding atas upaya Lombok Barat menjalin Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) khusus untuk PJU.

“Sebelumnya kami melakukan konsultasi dengan Bappenas dan mereka menyarankan kami melakukan study banding ke Kota Solo ini,” terang Taufiq.

Menurut Taufiq, pihaknya telah mengkonsultasikan KPBU PJU ini beberapa waktu lalu kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan ditemui oleh Direktur Kerjasama Pemerintah-Swasta dan Rancang Bangun Sri Bagus Guritno.

Daerah yang pernah dipimpin Joko Widodo dengan tingkat kepadatan penduduk terpadat di Jawa Tengah, yaitu 12 ribuan per kilo meter persegi ini telah melampaui tahap Feasibility Studies (FS) dan saat ini sedang memasuki pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dengan DPRD.

“Kami sudah mendapatkan persetujuan dari DPRD untuk KPBU dan saat ini sedang membahas Raperda untuk persetujuan pembayarannya karena menggunakan APBD. Bahkan hari ini kami akan membahasnya,” aku Kepala Bagian Hukum Pemkot Surakarta, Enny R.

KPBU PJU di Surakarta menurut Pelaksana Teknis PJU di Dinas PUPR Surakarta, Agung, dari perencanaannya, KPBU itu akan meliputi pembangunan di 32.000 titik yang non abonemen dengan PLN.

“Kajian internal kami saat ini ada 21.222 titik yang masih abonemen dengan PLN. keuntungannya dengan KPBU bisa menjadi 32.000 non abonemen, 100% termeterisasi, tiang bisa dimiliki secara mandiri, dan seluruhnya LED dengan SNI,” papar Agung.

KPBU PJU di Surakarta dilakukan atas prakarsa Pemerintah Daerah (solicited). Hal tersebut telah dinisiasi sejak Desember 2017.

“Kita membayar tagihan ke PLN sampai 3,9 milyar per bulan, namun dengan kondisi pemeliharaan dan penambahan PJU yang tidak bisa optimal” aku Wakil Walikota Rachmad Purnomo.

Pihaknya merencanakan bisa menjalin KPBU dan mulai dibangunkan tahapan konstruksinya di tahun 2020 nanti dengan lama kerjasama antara 10-20 tahun di seluruh titik jalan.

Di tempat yang sama, Sekretaris Daerah Lombok Barat H. Moh. Taufiq menuturkan bahwa KPBU PJU di Lombok Barat adalah justru inisiatif atau prakarsanya datang dari pihak ketiga (unsolicited).

“Kita menyambut gembira prakarsa itu, namun kami harus berhati-hati menerapkan pola KPBU ini agar menguntungkan namun tetap aman dari aspek hukum,” terang Taufiq.

Dari informasi pihak Dinas Perumahan dan Permukiman yang menangani PJU, Lombok Barat sudah melakukan kajian Pra FS untuk KPBU. Hal tersebut dilakukan karena selama ini membayar PJU antara Rp. 19 sampai Rp. 21 milyar per tahun. Pembayaran rekening yang besar dan membebani APBD setiap tahun anggaran karena banyak kekeliruan penetapan tagihan dari PLN. Pihak Dinas Perumahan dan Pemukiman mendapatkan masalah itu karena masihnya double pembayaran, kwh meter terbatas, dan Lombok Barat masih terbebani pembayaran PJU daerah lain yang sudah bukan lagi kewajiban Pemkab Lombok Barat. Di satu sisi lainnya jumlah dan kondisi PJU justru tidak semakin baik.

“Sehingga semua beban itu harus turun jika KPBU ini kita lakukan,” pungkas Taufiq.

Sampai saat ini, kondisi PJU di Lombok Barat adalah 2024 titik lampu LED dan 4000-an Non LED. jika KPBU bisa direalisasikan, sampai lima tahun ke depan diharapkan antara 7.500 sampai 15.000 titik lampu bisa terpasang dan terpelihara dengan baik. Demikian pula dengan pembiayaannya yang akan semakin efisien karena terhindar dari kesalahan penghitungan. https://www.facebook.com/humaslobar/photos/pcb.2107428556046147/2107428182712851/?type=3&theater

Giri Menang, Selasa 25 Juni 2019 – Dalam rangka menggugah kesadaran masyarakat tentang bahaya sampah plastik di laut, para penggiat lingkungan dan pariwisata seperti Lombok Care Community (LCC), Sekotong Clean Community, Himpunan Pariwisata Indonesia Kabupaten Lombok Barat, dan para Boatman melakukan aksi bersih pantai di Pantai Elak-Elak, Kecamatan Sekotong, Minggu (23/6).

Tidak ketinggalan para pedagang, tukang parkir, dan masyarakat sekitar juga terlibat dalam aksi ini.