TIM AKREDITASI APRESIASI KOMITMEN PEMKAB LOMBOK BARAT DI SEKTOR KESEHATAN

Giri Menang, Selasa 28 Mei 2019 – Sejak kemarin, Tim Surveior dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) Pusat melakukan survei akreditasi terhadap Rumah Sakit Awet Muda (RSAM) Narmada guna meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit kepada masyarakat. Akreditasi juga menjadi acuan BPJS untuk menjalin kerjasamanya dengan rumah sakit yang dituntut dapat meningkatkan mutu pelayanan dimana sasaran akhirnya adalah keselamatan pasien.

Sekda H. Moh. Taufiq pagi tadi (28/5) hadir mewakili bupati yang pada saat bersamaan menghadiri Rapat Forkopimda mengemukakan, kehadirannya hari ini untuk memenuhi panggilan wawancara sebagai salah satu agenda survei akreditasi.

Sebagai pemilik RSAM Narmada, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) dituntut untuk mengetahui segala kondisi yang terjadi di rumah sakit selaku pelaksana. Salah satu item yang dilihat oleh tim yakni sejauh mana dukungan pemda terhadap rumah sakit.

Tidak sendiri, Sekda juga didampingi Kepala Dinas Kesehatan H. Rachman Sahnan Putra. Saat ini kedudukan rumah sakit yang mulai beroperasi sejak Desember 2016 ini masih sebagai UPT di bawah Dinas Kesehatan.

“Ya inikan bagian dari penilaian Akreditasi rumah sakit. Tadi ada pertanyaan tentang representasi pemilik. Saya dan Kepala Dinas Kesehatan sudah diwawancara tadi. Dengan satu harapan, semoga semua sesuai dengan keinginan kita yaitu bisa terakreditasi untuk rumah sakit ini. Dengan terakreditasi, pelayanan dapat ditingkatkan,” terang Sekda kepada tim Humas Lobar.

Sementara itu Ketua Tim Survei Akreditasi dr. Sigit menjelaskan, dalam sesi wawancara tersebut pihaknya ingin melihat sinkronisasi komunikasi dan koordinasi antara Pemkab Lombok Barat selaku pemilik, dan RSAM Narmada selaku pelaksana.

Mendengar pemaparan Sekda dan Kepala Dinas Kesehatan, ia mengaku bangga dengan komitmen dan dukungan Pemkab Lobar terhadap RSAM Narmada. Ia bahkan menyebut Pemkab Lobar terlalu sayang kepada RSAM Narmada.

“Kami apresiasi sekali kepada Pemkab Lombok Barat. Walaupun statusnya BLUD, tenyata pemda masih ‘care’ dengan rumah sakit ini. Perekrutan tenaga masih dibiayai oleh pemda, lalu investasi, pembangunan serta operasional dapat subsidi dari APBD. Itu suatu penghargaan yang tinggi bagi kami,” ungkapnya saat dimintai keterangan.

“Biasanya kalau sudah berstatus BLUD seluruhnya menjadi tanggungan rumah sakit, pemda hanya menjadi pengawas atas jalannya operasional rumah sakit. Tapi di sini pemda memberikan bantuan yang sangat signifikan untuk kelangsungan operasional bagi rumah sakit untuk menjalankan fungsinya,” lanjutnya.

Ditanya mengenai hasil survei hingga saat ini, dirinya tidak banyak berkomentar. Namun, secara tidak langsung proses survei yang dilakukan dapat dikatakan berjalan lancar.

“Di hari pertama kemarin baru regulasi. Kami melihat apakah aturan-aturan yang ditetapkan rumah sakit ini sudah sesuai dengan standarisasi atau tidak. Tapi sebagian sudah sesuai. Hari ini dan besok kita lihat implementasinya,” pungkasnya.    https://www.facebook.com/humaslobar/photos/pcb.2057893830999620/2057893414332995/?type=3&theater
#LombokBaratMantap
#SopoqAngenMembangunLombokBarat

SAMBUT HUT KE-39, PDAM BAGI SEMBAKO DI BULAN RAMADHAN

Giri Menang, Selasa 28 Mei 2019 – Menjelang peringatan HUT ke-39 pada tanggal 14 Juni mendatang, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Giri Menang membagikan 1.500 paket sembako untuk masyarakat yang tinggal di wilayah sumber mata air di wilayah Lingsar dan Narmada. Pemberian bantuan sembako diberikan secara langsung oleh Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid didampingi Direktur Utama PDAM Ahmad Zaini di Gedung Seni dan Budaya Narmada, Senin (27/5).

Kegiatan ini telah menjadi agenda rutin PDAM sebagai bentuk kepedulian untuk membantu masyarakat yang kurang mampu yang berada di kawasan sumber-sumber PDAM.

“Tentu di usianya yang ke-39, patut kita syukuri bahwa beberapa keberhasilan terus disumbangkan dan ini bagian dari hasil bersama dari seluruh shekholder dengan tekad yang baik,” kata Dirut PDAM Zaini.

Sementara itu Bupati H. Fauzan Khalid mengatakan, kegiatan ini memang sudah keharusan bagi perusahaan. Menurutnya, setiap perusahaan harus memberikan sedikit keuntungan bagi masyarakat sekitar dalam bentuk CSR.

Fauzan berharap kedepannya PDAM dapat memberikan lebih banyak lagi bantuan selain CSR. Misalnya beasiswa bagi generasi muda Lombok Barat.

Di ujung sambutannya, bupati berpesan kepada masyarakat untuk bersama-sama menjaga mata air yang ada di wilayahnya.

“Saya berpesan kepada masyarakat untuk menjaga sumber-sumber mata air yang ada di sekitar tempat tinggal masyarakat,” pungkasnya.

Inaq Sarini salah seorang penerima manfaat menyampaikan rasa syukurnya usai acara. “Saya berterima kasih karena saya dan teman-teman mendapat perhatian. Semoga PDAM bisa terus maju dan meningkatkan dalam pengabdiannya bagi masyarakat Lombok Barat,” ungkapnya sambil membawa bingkisan.  https://www.facebook.com/humaslobar/photos/pcb.2057891950999808/2057891260999877/?type=3&theater
#LombokBaratMantap
#SopoqAngenMembangunLombokBarat

Berbagi Berkah Ramadhan, Pemdes Mekar Sari Bagikan Bingkisan untuk Warga Kurang Mampu

Narmada, Kominfo/KIM. Pemerintah Desa Mekar Sari, Kecamatan Narmada, Lombok Barat, mengisi bulan Ramadhan dengan kegiatan sosial “Berbagi Berkah di Bulan Ramadhan”,  dengan memberikan perhatian khususnya bagi warga masyarakat kurang mampu di Desa setempat.

Sekitar 84 orang warga yang terkategori fakir miskin, Selasa (28/5) menerima santunan dan bingkisan sembako, yang diserahkan langsung oleh Kepala Desa Mekar Sari, Sapinah.

Warga yang sudah datang ke Aula Kantor Desa sejak sore hari nampak bisa bahagia dan tersenyum sumringah saat menerima bingkisan. Umumnya mereka adalah para lanjut usia (Lansia) dan juga terkategori miskin.

Selain menyerahkan bingkisan Sembako, Kepala Desa Mekar Sari juga memberikan santunan kepada ahli waris dan keluarga warga meninggal dunia sebanyak 11 orang.

“Pemberian bantuan kepada keluarga yang anggota keluarganya meninggal dunia merupakan bentuk perhatian Pemerintah Desa Mekar Sari kepada warga yang meninggal dunia,” kata Sapinah.

Menurutnya, kebijakan tersebut juga tertuang dalam APBDes dalam bentuk bantuan sosial.

Sapinah mengatakan, kegiatan pembagian bingkisan Sembako dilakukan Pemerintah Desa Mekar Sari sebagai bentuk perhatian khusus kepada warga yang kurang mampu. Hal ini dilakukan rutin setiap Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri.

“Pemberian bingkisan ini rutin kami berikan setiap tahun menjelang Lebaran,” kata Sapinah yang menjadi Kepala Desa Mekar Sari dua periode ini.

Kebijakan Pemdes setempat membuat warga masyarakat, terutama penerima bingkisan merasa bangga dan senang.

Salah seorang warga, Saknah (65) mengaku bahagia mendapatkan bingkisan Sembako tersebut. Ia juga mendoakan agar amal baik Kepala Desa dan jajaran Pemdes setempat mendapat pahala dan balasan kebaikan ke depannya.

“Kami berterimakasih, dan saya doakan semoga pak Kades selalu sehat dan memimpin Desa dengan penuh amanah,” katanya.

Menurut Saknah, kegiatan seperti ini sudah dilakukan sejak Sapinah memimpin menjadi Kades di Desa tersebut, dan rutin dilakukan setiap tahun menjelang Lebaran.

“Alhamdulillah, saya setiap tahun dapat bingkisan menjelang Lebaran,” katanya. (Satar/KIM Mekarsari)

PMI LOMBOK BARAT USULKAN TUJUH PENDONOR AKTIF RAIH SATYALANCANA

Giri Menang, 28 Mei 2019 – Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid menyerahkan piagam penghargaan kepada puluhan pendonor aktif dalam acara Penganugerahan Tanda Kehormatan Bagi Pendonor Darah Sukarela 75 kali dan 100 kali yang digelar di Ballroom Hotel Aston Inn Mataram, Senin (27/5). Bupati yang juga merupaka Ketua PMI Lobar itu mengaku kagum dan memberikan apresiasi tinggi bagi para pahlawan kemusiaan tersebut.

Tahun 2017 lalu, 13 orang asal NTB menerima penghargaan Satyalancana Kebaktian Sosial dari Presiden RI. Penghargaan itu diberikan kepada mereka yang telah mendonorkan darahnya sebanyak 100 kali.

Tahun ini, PMI Lobar kembali mengusulkan tujuh orang pendonor untuk menerima penghargaan yang sama dari Presiden Joko Widodo.

“Saya berharap pendonor mampu sebagai motivator bagi para pendonor lainnya untuk lebih aktif lagi mendonorkan darahnya,” kata Sekretaris PMI Lobar Ahmad Mustarudin Eeffendi.

Ia menambahkan, bahwa ada banyak manfaat yang akan diperoleh apabila rutin melakukan donor darah. Selain dapat menyelamatkan nyawa seseorang, donor darah juga membuat tubuh lebih sehat dan tahan terhadap segala macam penyakit.

Sementara itu Rully Mahendra yang merupakan salah seorang penerima Satyalancana 2017 dari Presiden RI mengaku dirinya mulai aktif sebagai pendonor sejak tahun 1992.

“Saya mendonor mulai tahun 1992 sampai sekarang sudah 117 kali. Waktu itu umur saya 17 tahun, masih SMA,” terang pria yang saat ini menjabat sebagai Kasubbag Program pada Diskominfo Lobar ini.

Ia mengaku, pertama kali mendonor lantaran mengikuti jejak orang tua. Alasan lain menurutnya karena hatinya tergerak untuk membantu sesama. Hingga kini ia tetap rutin mendonorkan darah setiap dua bulan sekali.

“Kita membagikan darah ke orang lain itu serasa saudara. Semakin banyak kita mendonor maka semakin banyak saudara kita,” ujarnya.  Humas dan Protokol Lombok Barat. https://www.facebook.com/humaslobar/photos/pcb.2057878044334532/2057877687667901/?type=3&theater
#LombokBaratMantap
#SopoqAngenMembangunLombokBarat

Lombok Barat, WTP Tahun Ini Memiliki Peningkatan Yang Cukup Baik

Lombok Barat, wartabumigora.com – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat bersama Pemerintah Provinsi NTB dan seluruh kabupaten/kota se-NTB kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2018. Namun predikat WTP tersebut masih dianggap kurang sempurna lantaran masih ada catatan-catatan yang ditemukan BPK saat pemeriksaan.

Beberapa temuan tersebut antara lain, terkait aset seperti sertifikasi, kepemilikan, pinjam pakai pihak lain dan lainnya. Kemudian terkait ketidaktepatan penganggaran misalnya belanja modal yang dianggarkan di barang jasa, kemudian realisasi belanja barang yang tidak sesuai ketentuan, dan beberapa hal lainnya.

Untuk Lombok Barat sendiri, raihan WTP tahun ini memiliki peningkatan yang cukup baik. Walaupun masih diberikan catatan oleh BPK, tapi catatannya jauh berkurang dari sebelumnya.

“Catatan-catatan yang diberikan oleh BPK terhadap opini LKPD kita di Lombok Barat 4 tahun terakhir ini berkurang. Catatan terkait dengan kepatuhanya, SPI, dan catatan kerugian daerah yang ditimbulkan dari beberpa OPD yang nampaknya masih belum utuh juga, tetapi secara menyeluruh kita lihat sudah ada teren peningkatan dari OPD-OPD itu untuk tidak mengulangi temuan-temuan, dan tidak membuat temuan-temuan baru,” jelas Kepala Onspektorat Lombok Barat, H. Rachmat Agus Hidayat usai menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2018 se-NTB di Kantor BPK RI Perwakilan NTB di Mataram, Senin (27/5).

Peningkatan tersebut menurutnya berkat kerjasama, kerja keras, dan komitmen dari semua pihak. Hal tersebut juga tidak terlepas dari sifat “genem” yang selalu ditekankan oleh bupati.

“Genem diartikan bagaimana atas temuan-temuan yang tahun sebelumnya kita berkomitmen untuk memperbaiki dan menindak lanjuti serta tidak mengulangi pada tahun berikutnya. Dan itu nampak lima kali WTP kita,” lanjutnya menambahkan.

Untuk Lombok Barat sendiri, Kepala Inspektorat yang dalam hitungan hari akan memasuki masa pensiun ini memaparkan beberapa hal yang menjadi catatan di Lombok Barat saat ini. Pertama, mengenai temuan adminstrasi, misalkan, masih lolosnya pembayaran atas pegawai negeri yang pensiun atau melakukan cuti besar.

Kedua, yang menjadi temuan berulang kali masih terjadi di DPR, yakni perjalanan dinas luar daerah, yang nilainya saat ini sekitar 550 juta lebih.

“Walaupun menurun tetapi itu masih berulang, inilah yang menjadi komitmen kedepan dari jajaranya. Dari Sekertariat Dewan yang ada disana untuk memberikan peringatan kepada siapapun yang melakukan perjalanan dinas keluar daerah. Jangan sampai ada pengembalian-pengembalian lagi atau tidak patuh terhadap ketentuan yang ada,” tegasnya.

Ketiga, terkait dengan kekurangan volume pekerjaan di beberapa OPD. Kemudian, masih ada OPD yang masih terbiasa menyalahi tata kelola keuangan.

“Untuk itu kita berharap agar predikat WTP yang sudah diberikan agar tetap dipertahankan, dan ditingkatkan apa yang menjadi komitmen bersama atas kinerja yang sudah kita lakukan. Untuk semua OPD, jangan lagi membuat catattan-catatan baru dan jangan mengulangi temuan-temuan yang lama !” serunya.

“Saya ingatkan kembali agar semua pimpinan OPD terkait dengan pembantu-pembantunya untuk rajin berkonsultasi apabila ada keraguan yaitu kepada Inspektorat maupun ke BPKP dan BPK sehingga tidak terjadi masalah dikemudian hari,” pungkasnya.(rd).      https://www.wartabumigora.com/2019/05/lombok-barat-wtp-tahun-ini-memiliki.html?m=1

Hj. Sumiatun : Bersama Bupati Mampu Mempertahankan Kualitas WTP Yang Lebih Baik

MEMOPOS.com,NTB-Kepala BPK RI Perwakilan NTB Herry Purwanto mengapresiasi kinerja Pemerintah Provinsi NTB dan seluruh pemerintah kabupaten/kota yang ada. Selama tiga tahun berturut-turut seluruh entitas di NTB mampu mersih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Dari tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK di NTB tahun sebelumnya, NTB melebihi target rata-rata nasional. Di sini entitasnya semuanya melebihi 88 persen,” ungkap Herry usai menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2018 se-NTB di Kantor BPK RI Perwakilan NTB di Mataram, Senin (27/5).

Namun, lanjut Herry, masih ada beberapa hal yang hingga saat ini masih menjadi catatan dan harus ditindaklanjuti. Beberapa temian tersebut antara lain, terkait aset seperti sertifikasi, kepemilikan, pinjam pakai pihak lain dan lainnya.

Kemudian terkait ketidaktepatan penganggaran misalnya belanja modal yang dianggarkan di barang jasa, kemudian realisasi belanja barang jatdkyang tidak sesuai ketentuan, dan beberapa hal lainnya.

“Kami BPK Perwakilan NTB mengucapkan terima kasih kepada kepala daerah dan pengawasan dari DPRD sehingga meraih WTP. Namun kedepan kami meminta agar komunikasi dengan pimpinan harus lebih baik lagi sehingga penyusunan perencanaan bisa lebih baik lagi,” tambahnya.

Sementara itu Wakil Gubernur NTB Hj. Sitti Rohmi Djalilah yang hadir sebagai saksi dalam kegiatan itu mengaku bangga dan bahagia atas capaian Pemerintah Provinsi NTB dan seluruh kabupaten/kota se-NTB atas raihan predikat WTP. Di wilayah Indonesia bagian timur hanya dua provinsi yang seluruh kabupaten/kotanya mendapat WTP, yakni NTB dan Gorontalo.

Tidak lupa dalam kesempatan itu Wagub mengingatkan agar kepala daerah dan DPRD secara serius memperbaiki catatan yang terus mengikuti predikat WTP tiap tahunnya.

“Ini menjadi berkah Ramadhan dan amanah untuk kita semua. Mudah-mudahan menjadikan kita lebih bertanggung jawab. Kita sudah tiga tahun meraih predikat ini bersama. Sinergi yang baik antara eksekutif dan legislatif harus terus terjaga. Mudah-mudahan tahun depan semua meraih WTP tapi dengan kualitas yang lebih baik lagi,” tegas Wagub.

Hadir mewakili Bupati H. Fauzan Khalid, Wakil Bupati Hj. Sumiatun bersama Ketua DPRD Lombok Barat Imam Kafali menerima LHP dari BPK. Sumiatun menanggapi positif raihan WTP kelima untuk Lombok Barat ini.

Walaupun baru dilantik mendampingi H. Fauzan Khalid sebagai kepala daerah, pengalaman Hj. Sumiatun tidak diragukan.

Mantan Ketua DPRD Lombok Barat ini mengaku optimis dirinya bersama Bupati mampu mempertahankan bahkan memperbaiki kualitas WTP tahun depan.

“Tadi sudah disampaiakan oleh Ibu Wakil Gubernur dan Kepala BPK Perwakilan NTB, kita harus lebih baik lagi kedepan. Begitu juga sinergi antara legislatif dan eksekutif, kemudian komitmen dan pelaksanaannya harus lebih baik lagi. Dan kita optimis untuk itu,” tegas Hj. Sumiatun.(Rahmad).     https://www.memopos.com/2019/05/hj-sumiatun-bersama-bupati-mampu.html?m=1

Lombok Barat Kembali Raih WTP untuk Keempat Kalinya

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Predikat WTP ini diserahkan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB Heri Purwanto kepada Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Sumiatun di Hotel Lombok Raya Mataram, Senin (27/5/2019).   Penyerahan WTP ini BPK RI Perwakilan NTB kepada kabupaten Lombok Barat ini terkait pengelolaan keuangan dan aset di Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2018. Predikat WTP ini bagi Lombok Barat telah diraih  sebanyak empat kali sejak tahun 2015 secara berturut-turut. (Kominfo)

RSUD Awet Muda Lombok Barat Dinilai Tim Surveior Akreditasi RS

Mataram, Kominfo. Penerimaan Tim Surveior Akreditas Rumah Sakit (RS) dalam rangka penilian kepada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) “Awet Muda” Narmada berlangsung di Lombok Plaza Hotel Mataram, Minggu, (26/5/2019).  Acara ini di hadiri Bupati Lombok Barat, Sekda, Asisen III Lobar, Kepala Dinas Kesehatan Lobar, para dokter RS Awet Muda. Survei akreditasi sendiri akan berlangsung selama tiga hari mulai 21-29 Mei 2019. 

Mewakili Bupati, Sekda Lombok Barat Ir.H.Moh Taufik, M.S.c, dalam kata penerimannya menjelaskan sejarah pemberian nama Rumah Sakit Awet Muda. Nama Rumah Sakit biasanya diambil dari nama seseorang/tokoh. Namun tidak dengan RS ini. Justru nama RS ini diambil dari tempat atau wilayah didirikannya rumah sakit ini yakni berada di kecamatan Narmada yang merupakan sumber mata air Narmada Awet Muda.

Dijelaskan Taufik, grand opening ceremony  Rumah sakit Awet Muda sebelumnya dilakukan Menteri Kesehatan pada tanggal 7 Maret 2017. RA Awet Muda berada di tempat yang sangat strategis karena berada di  poros utama  jalur menuju, Lombok Tengah, Lombok Timur dan Sumbawa. Jarak Rumah Sakit ini hanya beberapa kilo dari Ibukota Provinsi dan perbatasan kabupaten lainnya.  Itulah yang menjadikan posisi RS ini cukup strategis, sehingga  kabupaten Lombok Barat berani membangun rumah sakit ini.

“Dampak akibat gempa beberapa fasilitas umum seperti rumah sakit mengalami kerusakan. Hal ini juga  berimplikasi  pada belanja langsung dan tidak langsung untuk anggaran kesehatan terserap hingga 18% dari APBD Kabupaten Lombok Barat. Hal ini akibat menurunnya PAD kabupaten Lombok Barat. Anggaran untuk dana kesehatan hingga tahun 2019 yakni belanja langsung  281 M dan belanja tidak langsung 66 Milyar,” kata Taufik menguraikan.

Meskipun anggaran masih kurang maksimal untuk kesehatan namun pemkab Lombok Barat bersama para dokter optimis dan semangat agar rumah sakit awet muda bisa mendapatkan akreditasi dengan nilai yang maksimal.

Taufik menambahkan, dokter spesialis yang dimiliki di Rumah Sakit  ini saat ini terdiri dari dokter spesialis kandungan, spesialis  anak, spesialis bedah dan spesialis penyakit dalam.

“Saya berharap agar pelayanan di RS Awet Muda” akan semakin lebih baik karena merupakan cita-cita dan keinginan bersama pemkab Lombok Barat sehingga tercipta Lombok Barat yang mantap,” kata Taufik kemudian.

Sementara itu Ketua TIM Surveior Dr Sigit Jatmika yang juga dokter spesialis bedah dalam penjelasannya menyatakan, pihaknya bukan yang menilai dan menentukan lulus dan tidaknya. Pihaknya hanya berusaha mengonversi  berdasarkan bekal dan buku snars edisi 1, Instrumen Snars edisi 1 dan pedosko.

Dikatakan, standar rumah sakit sendiri sudah ada dan dimiliki oleh setiap rumah sakit dan tidak ada perbedaan. Yang perlu diperhatikan apakah rumah sakit sudah menjalankan sesuai standarisasi karena selain untuk kepentingan pasien juga untuk kepentingan rumah sakit itu sendiri.

“Tujuan dari akreditasi itu sendiri adalah untuk meningkatkan mutu dari rumah sakit disetai jaminan keselamatan pasien ketika berobat ke rumah sakit. Syarat yang pertama kali di lihat ketika akreditasi yakni syarat administrasi bukan tekhnis medis. Apakah Rumah sakit sudah mempunyai kelengkapan administrasi sesuai standarisasi.” Ujar Sigit.

Sigit berharap Rumah Sakit Awet Muda sudah mempersiapkan dan melengkapi seluruh kelengkapan administrasi hingga proses surve akreditasi ini selesai selama tiga hari ini,  baik dalam bentuk hardcopy maupun softcopy sehingga bisa di upload ke aplikasi online yang sudah disiapkan. (Rhistu/her/kominfo)

 

PEMKAB LOBAR GELAR NUZUL QURAN DI LUAR KOTA PEMERINTAHAN

Gerung, Diskominfo – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Pemkab Lobar) menggelar Peringatan Nuzul Quran di luar kota Pemerintahan. Tidak biasanya sebelum-sebelumnya kegiatan peringatan keagamaan selalu di gelar di ibukota pemerintahan atau di kota Gerung. Namun kali ini dilaksanakan di luar kota gerung yakni di Desa Jati Sela Kecamatan Gunungsari. Semua kegiatan keagamaan Pemkab Lobar memiliki kebijakan akan menyelenggarakannya secara bergiliran di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Lombok Barat.

Demikian dikemukakan Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid ketika memberikan sambutan pada peringatan Nuzul Quran di Masjid Baital Muslimin Dusun Ireng Lauk Desa Jati Sela Kecamatan Gunungsari, Jumat (24/5/2019).

Pemkab Lobar memiliki kebijakan tersebut dengan harapan adanya rasa kepedulian terhadap daerahnya, rasa kebersamaan terhadap pemerintahnya dan rasa citan antara masyarakat dan pemerintah untuk bersama-sama membangun Lombok barat.

“kita kembali adakan di tengah-tengah masyarakat ikut bersama masyarakat. Insya Allah dengan jalan ini rasa kepedulian terhadap daerahnya, rasa kebersamaan terhadap pemerintahnya dan juga rasa citan antara masyarakat dan pemerintah terhadap apa yang mau dibangun itu secara bersama-sama secara terus menerus  meningkat dari waktu ke waktu,” ungkapnya.

Fauzan Khalid mensinyalir kegiatan membaca alqurkan sekarang semakin berkurang. Karena itu Fauzan mengajak muhasabah atau instrospeksi diri melalui peringatan Nuzul Quran untuk kembali menggugah kesadaran masing-masing agar membaca alquran, memahami alquran sebagai tuntunan hidup dan mengamalkannya dalam kegiatan sehari-hari.  Diharapkan dengan momentum bulan Ramadan 1440 H agar memulai secara rutin membaca kitab suci alquran setiap hari.

“mane-mane se ain setiap jerak sembayang, lamun ndek mampu se juz, insya alloh dunia ini akan berkat, hidup kita jari berkah. Mangkin niki kita sangat berutang kepada adik-adik kita yang membaca alquran bahkan menjadi hafis atau menghafal alquran. Kalau tidak ada anak-nak kita membaca alquran mungkin akan banyak bencana dimuka bumi ini,” harapnya.

Sementara hikmah Nuzul Quran disampaikan oleh TGH. Moh. Taesir Al-Azhar, MA dadari Mendagi Lombok Barat juga mengajak untuk membaca alquran. Dikatakan, kalau tidak membaca Alqurnan kaum muslimin diancam oleh Alloh Subhanahu Wataalla dengan ancaman sangat dahsyat. Dengan membaca ayat suci alquran TGH. Taesir menjelaskan,  barang siapa yang tidak mau membaca ayat-ayatku, maka kami akan membuat hidupnya menjadi sempit di duania dan dilupan nanti di akhirat.

“….yang paling bahaya ancaman Alloh, kami akan bangkitkan dalam kuburnya dalam keadaan buta….ini balasannya buat kalian semua yang dulu tidak membaca ayat-ayat kami. Oleh karena itu kami mengajak untuk selalu membaca alquran. Semoga dengan demikian Lombok Barat menjadi semakin amanah, sejahtera dan berprestasi atau semakin mantap,” katanya mengahiri ceramahnya.

Hadir dalam kegiatan NuZul Quran itu, Bupati Lombok Barat, Sekretaris Daerah Lombok Bart, Anggota Forkominda, pimpinan OPD Lombok Barat, tokoh-tokoh Agama dan masyarakat se Kecamatan Gunungsari dan warga masyarakat serta jamaah masjid Baital Muslimin Ireng Lauk Desa Jati Sela. Diskominfo/rasidibragi

6 Negara Pelajari Keberhasilan Stunting di Lombok Barat

Gerung, Kominfo. Kesuksesan penanganan stunting di Kabupaten Lombok Barat mendapatkan apresiasi dari delegasi World Bank (Bank Dunia) dari beberapa negara diantaranya Maroko, Kamboja dan Timor Leste. Karena itu Kamis (23/5/2019), delegasi Bank Dunia tersebut mengunjungi Lombok Barat yang didampingi perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Kedatangan delegasi dari enam ngara tersebut dimaksudkan untuk mempelajari proses penanganan stunting.

Sekretaris Daerah Lombok Barat, Ir. H. Moh. Taufiq, M.Sc dalam kata-kata penerimaannya bagi 17 orang delegasi tersebut memberi apresiasi mengapresiasi para delegasi yang memilih Kabupaten Lombok Barat sebagai tempat kajian mengenai stunting.

“Kabupaten Lombok Barat menjadi yang pertama secara progres mampu menurunkan angka kasus stunting secara signifikan,” kata Taufiq.
Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat,  Rachman Sahnan Putra, menyebutkan pemerintah pusat telah menetapkan Kabupaten Lombok Barat bersama tiga daerah lain di Indonesia sebagai daerah percontohan penanganan kasus stunting pada 2017.
Menurutnya, stunting adalah sebuah kondisi di mana tinggi badan seseorang jauh lebih pendek dibandingkan tinggi badan orang seusianya. Penyebab utama stunting adalah kekurangan gizi kronis sejak bayi dalam kandungan hingga masa awal anak lahir yang biasanya tampak setelah anak berusia dua tahun.
Dikatakan, pemerintah pusat menilai program, terobosan dan komitmen dari para kepala daerah tersebut sangat baik dalam hal penanganan stunting.
Data yang ada pada Dinas Kesehatan Lombok Barat, kata Rachman, menunjukkan angka kasus stunting di Lombok Barat pada 2007 mencapai 49 persen. Dinas Kesehatan kemudian terus berinovasi menurunkan angka tersebut. Beberapa inovasi yang telah dilakukan, di antaranya sensus terhadap seluruh bayi di bawah lima tahun (balita) di Lombok Barat, inovasi Gerakan Masyarakat Sadar Gizi (Gemadazi), Gerakan Masyarakat 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dan upaya penguatan sistem melalui e-Puskesmas, e-Pustu, e-Poskesdes dan e-Posyandu.
“Dengan dukungan bupati serta keterlibatan lintas sektor, angka kasus stunting dapat turun menjadi 32 persen pada 2016. Data terakhir menunjukkan, pada Februari 2019,  angka kasus stunting di Lombok Barat dapat ditekan menjadi 25,04 persen,” ujar Rachman.
Rachman menilai, angka tersebut kini di bawah rata-rata nasional. Pemkab Lombok Barat melalui Dinas Kesehatan menargetkan mampu menurunkan angka stunting menjadi 15 persen pada 2020 sehingga target Lombok Barat Bebas Stunting pada 2024 dapat tercapai.
Rachman berharap, dalam upaya penurunan stunting, agar koordinasi lintas program dan lintas sektor semakin kuat dan efektif sehingga percepatan penurunan angka stunting di Lombok Barat semakin cepat. Hanya satu-satunya cara, yaitu dengan menitik pusatkan seluruh program di Kabupaten Lombok Barat dengan kuat.

Serlama di Lombok Barat, 17 delegasi dari 6 negara tersebut akan mengunjungi beberapa desa untuk melihat langsung aktivitas para tenaga kesehatan yang nantinya akan diterapkan di negara mereka. (Humas Protokol Lombok Barat)

1 2 3 4 197