TIGA KUNCI SUKSES PEMBANGUNAN KESEHATAN DI LOMBOK BARAT

Jakarta, Kamis 29 November 2018 – “Tidak ada masalah yang sulit bila dalam masalah itu kita memiliki kepentingan. Dengan silaturrahmi dan kebersamaan maka semua masalah bisa teratasi,” ungkap Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid di hadapan ratusan unsur Pemerintah Daerah se-Indonesia yang berkumpul dalam Talkshow di sela-sela Malam Penghargaan Indeks Kelola Kinerja dan Efektivitas Pengelolaan APBD yang diselenggarakan oleh Katadata.co.id di Ballroom Djakarta Theatre XXI Jakarta Pusat, Rabu (28/11).

Fauzan menambahkan, dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mengusung tiga kunci pembangunan.

“Ada tiga kata kunci dalam melaksanakan pembangunan, yaitu sinergitas, integratif, dan komplementaritas,” ujar Fauzan saat diberikan kesempatan awal oleh moderator Desy Wijayanti.

Fauzan mengambil contoh penanganan stunting (pendek) pada bayi yang lahir. Agar masalah stunting dapat diatasi, maka seluruh jenjang pemerintahan, Perangkat Daerah, kader posyandu, dan masyarakat, menurut Fauzan harus saling bersinergi, saling memasuki, dan saling melengkapi.

“Di situ filosofi silaturrahmi dan kebersamaan itu dapat diimplementasikan. Masalah stunting tidak selalu masalah gizi atau kesehatan, namun kita juga menyentuh hulunya, yaitu maraknya pernikahan dini. Pernikahan dini bukan merupakan urusan Dinas Kesehatan, sehingga tergantung kepada Perangkat Daerah yang mengelola pengendalian penduduk dan KB, dalam hal ini DP2KBP3A,” papar Fauzan.

Di Lombok Barat, masalah stunting merupakan masalah sangat krusial. Di tahun 2007, angka stunting menyentuh 49,8% bayi lahir dalam keadaan pendek. Setelah diintervensi dengan program, maka di tahun 2016 turun menjadi 32%. Saat ini, angka tersebut telah menurun sampai 28,9% yang sebenarnya ditargetkan tercapai di tahun 2020 nanti.

Salah satu bentuk intervensinya ada di persoalan hulunya, yaitu Pernikahan Dini. Untuk itu, Lombok Barat mengusung program Gerakan Anti Merarik Kodeq (Gamaq) sebagai kampanye terhadap anti pernikahan dini. Saat ini, kasus pernikahan dini semakin menurun. Di tahun 2015, angka pernikahan dini mencapai 56%, namun telah mampu ditekan sampai mencapai 22% di tahun ini.

Keberhasilan capaian menurunkan stunting, membuat Lombok Barat menjadi salah satu dari tiga daerah pilot project penanganan stunting secara nasional oleh Kementerian Kesehatan. Sedangkan untuk Gamaq, Lombok Barat menjadi satu-satunya yang memiliki program anti pernikahan dini. Bahkan di tahun 2019 nanti, akan dikukuhkan dalam Rancangan Peraturan Daerah.

Prestasi tersebut membuat katadata.co.id yang menggandeng para peneliti di bidang Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada untuk menilai dan memberikan penghargaan khusus kepada Fauzan di bidang Pembangunan Kesehatan. Tim ahli itu terdiri dari Elan Satriawan, Rimawan Pradiktio, dan Gumilang Aryo.

Namun oleh Deputi Kantor Staff Kepresidenan Denni Puspa Purbasari tiga kunci tersebut akan menyulitkan Pemerintah Daerah dalam menerapkan reward and punishment.

“Karena dilaksanakan bersama-sama, Kepala Daerah akan sulit menerapkan reward and punishment kepada Kepala SKPD. SKPD mana yang dianggap paling berjasa atas sukses sebuah program,” ujar Denni.

Lombok Barat bersama 65 Kabupaten/ Kota dari 508 daerah yang diteliti mendapat apresiasi karena dianggap efektif dalam mengelola anggaran.

Penghargaan tersebut diberikan dalam empat kategori, yaitu pendidikan, kesehatan, pembangunan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan.

Selain Fauzan Khalid, talkshow itu juga menghadirkan Direktur Jenderal Bina Keuangan Desa Syamsuddin Udung, Tim Peneliti UGM Gumilang Aryo, Presiden Direktur Lintas Arta Arya Damar, dan Walikota Sungai Penuh Asafri Jaya Bakri sebagai pembicara.

INDEKS KELOLA APBD, LOMBOK BARAT RAIH PENGHARGAAN

Jakarta, Kamis 29 November 2018 -Menjelang akhir tahun, Kabupaten Lombok Barat meraih penghargaan Indeks Kelola bagi Pemerintah Daerah yang berprestasi dalam mengelola APBD di bidang pembangunan kesehatan. Selain bidang pembangunan kesehatan, ajang ini juga memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah prestasi dalam mengelola APBD di bidang pendidikan, kesejahteraan, dan pembangunan ekonomi.

Penghargaan diserahkan oleh Direktur Jendral Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Syarifuddin Udung kepada Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid di Ballroom, Djakarta Theater XXI, Jakarta Pusat, Rabu (28/11).

Penghargaan untuk Indeks Kelola APBD ini didasari oleh adanya fakta banyaknya daerah yang dianggap masih kurang efektif dalam mengelola APBD.

Heri Susanto, Chief Content Officer Katadata selaku penyelenggara menjelaskan bahwa penghargaan ini bertujuan untuk mendorong penggunaan APBD yang sejalan dengan agenda bangsa dan negara, seperti di bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan pertumbuhan ekonomi.

Selain itu juga untuk mendorong kompetisi di antara para pemimpin daerah dalam mewujudkan pengelolaan APBD yang efektif sekaligus untuk memberi apresiasi kepada mereka yang sukses mengelola APBD-nya.

“Dari hasil seleksi dan pengukuhan terhadap 508 kabupten/kota, kita melihat ada 66 daerah yang terpilih dari Aceh hingga Papua. Mereka kami kelompokkan dalam empat kelompok. Kami melihatnya dari sisi IPM dan volume APBD. Dari hasil pengukuran kami, mereka telah berhasil dan efektif menggunakan APBD dan sesuai kebutuhan pembangunan dan berdampak signifikan di sejumlah bidang. Karena itu, mereka layak mendapat apresiasi dari prestasi ini,” ungkap Heri.

Selain menerima penghargaan, Bupati Fauzan Khalid secara khusus didaulat sebagai pembicara di hadapan para tamu undangan termasuk para kepala daerah se-Indonesia penerima penghargaan dan pejabat kementerian yang hadir dalam diskusi panel bersama Gumilang Aryo Sahadewo, pengajar FEB UGM yang terlibat dalam pembuatan model Indeks Kelola ini.

Dalam kesempatan itu, Fauzan Khalid berkesempatan berbagi strategi dan terobosan untuk mengatasi masalah kesehatan di Lombok Barat.

Seperti diketahui, masalah kesehatan nasional seperti kematian ibu neonatal maupun bayi masih terus terjadi setiap tahun, meskipun trend-nya menurun. Termasuk angka kasus stunting yang cukup tinggi di Indonesia.

Di Kabupaten Lombok Barat sendiri progress penurunan angka kasus stunting diakui pusat sangat baik.

Dari data Riset Kesehatan Dasar Kementerian Kesehatan RI 2007, angka kasus stunting di Lombok Barat mencapai 49.8%.

Tahun 2013, angka itu turun menjadi 46.9% dan tahun 2016 menjadi 32%. Data terakhir, Agustus 2018 angka stunting turun menjadi 28%. Ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sangat baik menghadapi stunting.

Dari capaian itu, pemerintah pusat pun memilih Kabupaten Lombok Barat sebagai salah satu daerah percontohan dalam penurunan angka kasus stunting bersama 3 daerah lainnya se-Indonesia.

Katadata yang merupakan perusahaan media, data dan riset online yang terdiri dari para jurnalis dan periset berpengalaman selaku penyelenggara didukung lembaga Jari Ungu dan sejumlah ahli ekonomi indepenen, sebelumnya telah menyusun beberapa kategori Indeks Kelola yang merupakan Kinerja dan Efektivitas Pengelolaan APBD.

Pelibatan tim ahli independen untuk memastikan bahwa desain kegiatan dan metodologi dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan operasional.

Anugrah Keterbukaan Informasi Publik se NTB, Lobar Raih Peringkat Pertama

Mataram, 28 November 2018. Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali meraih pemeringkatan pertama pada Penganugrahan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang diselenggarakan Komisi Informasi (KI) Propinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2018 disusul Kota Mataram di urutan kedua dalam katagori Kabupaten/Kota Informatif.

Penganugrahan ini berlangsung Rabu (28/11/2018) di Lombok Raya Hotel, Mataram diterima oleh Sekda Lombok Barat H. Moh. Taufiq dari Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah. Raihan Lombok Barat ini merupakan raihan ketiga kalinya mempertahankan nominasi terbaik diantara 10 Kabupaten/Kota se NTB dalam katagori Badan Publik Pemerintah Daerah. Perolehan peringakat pertama sebelumnya diraih tahun 2015, disusul tahun 2017 dan 2018.
Penganugrahan ini sebagai bentuk apresiasi KI NTB terhadap seluruh Badan Publik baik di tingkat propinsi maupun Badan Publik yang ada di Kabupaten/Kota termasuk Badan Publik Instansi Vertikal dan Partai Politik yang sumber anggarannya berasal dari APBN dan APBD sebagaimana impelementasi amanah yang tertuang dalam UU Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah menyatakan, apresiasi atas kerja keras KI mudahan dengan kerja keras Badan Publik di provinsi dan kabupaten/kota dapat mendorong kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah khususnya dalam hal transparansi pelaksanaaan pembangunan berikut pengalokasian anggarannya.
Mantan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI ini juga mengingatkan, keterbukaan informasi telah menjadi kebutuhan yang tidak bias ditawar-tawar dan ditutupi lagi dalam alam demokrasi saat ini. “Rasa Right To Now (rasa ingin tahu) masyarakat yang begitu besar terhadap program pembangunan yang dirumuskan pemerintah termasuk kebijakan penganggarannya menjadi catatan penting, bahwa masyarakat juga harus terlibat dalam proses-proses pembangunan,” kata Bang Zul sapaan akrab Gubernur pengganti Tuan Guru Bajang (TGB) ini.
Dikatakannya, sebagai bentuk Keterbukaan Informasi Publik yang transparan dan akuntabel Gubernur memberi contoh di setiap sudut desa yang ada di NTB terpampang papan informasi dalam bentuk baliho besar yang berisi tentang RAPBDes (Rencana Angaran Pendapatan dan Belanja Desa) yang untuk diketahui saat ini anggarannya cukup besar dari pemerintah. “APBDes ini dengan rinci tertulis pendapatan desa dan seberapa besar pengeluaran yang sudah dilakukan dan identifikasi kebutuhan penggaran yang dilakukan,” ujar Zulkieflimansyah.
Karena itu Gubernur banyak berharap agar KI NTB terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan badan Publik baik di tingkat propinsi maupun Kabupaten/Kota, sehingga apa yang diharapkan dari Keterbukaan Informasi Publik ini yang transparan dan dijamin akuntabilitasnya bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya.
“Kita tak punya pilihan harus terbuka, dengan demikian kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan semakin meningkat sebagai wujud keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan,” terang orang no 1 di NTB ini dihadapan Pimpinan Badan Publik se Provinsi NTB, Bupati/Walikota se NTB dan Instansi vertikal dan para pengurus Parpol lainnya. (Rasidi/her/Yani/L. Ivan Rasidin/Kominfo)

TAMPIL DI SENGGIGI SUNSET JAZZ 2018, INDRA DAN VINA INGIN PARIWISATA LOMBOK BANGKIT

Jakarta, Selasa 27 November 2018 – Bencana gempa bumi bulan Agustus lalu membuat pertumbuhan perekonomian Pulau Lombok, khususnya Kabupaten Lombok Barat (Lobar) menurun tajam.

Pariwisata bisa menjadi salah alat untuk membangkitkan kembali Lombok. Bagi Bupati Lobar, sektor ini dominan untuk meraih PAD sampai 60%.

“Cara paling mudah membantu Lombok Bangkit adalah dengan berwisata ke Lombok. Kami siap menyambut wisatawan. Mandiri Senggigi Sunset Jazz 2018 adalah buktinya,” kata Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid.

Berkerja sama dengan ArchiSS dan didukung penuh oleh Bank Mandiri, Pemkab Lombok Barat menghelat Mandiri Senggigi Sunset Jazz 2018 pada hari Minggu 9 Desember 2018 nanti.

“Kami ingin menunjukkan Lombok tidak kehilangan pesona. Lombok tidak apa-apa. Lombok siap bangkit setelah musibah beberapa bulan lalu. Kehidupan harus terus berjalan dan semua pihak diundang terlibat untuk membangkitkan lagi Lombok,” tuturnya.

Hal itu dipaparkan H. Fauzan Khalid saat konfrensi pers di Kafe Tartine di bilangan Fx Sudirman, Jakarta, Selasa (27/11).

Event musik ini akan dimeriahkan oleh Indra Lesmana & Eva Celia, Vina Panduwinata, Andien, RAN, Brigitta, Pusakata hingga Lombok Blues Community. Mereka siap menghibur dalam evet musik yang digelar di Pantai Senggigi.

Selaku sponsor utama, Bank Mandiri berharap festival jazz di Senggigi dapat mendorong pemulihan kembali ekonomi dan wisata di Lombok.

“Mudah-mudahan melalui penyelengaraan festival musik ini, pariwisata Lombok dapat kembali pulih. Hal ini juga menjadi salah satu komitmen kami, selalu hadir untuk negeri,” ujar Vice President CSR Center Bank Mandiri Gde Arhimbawa.

Kegiatan seperti Mandiri Senggigi Sunset Jazz 2018 adalah salah satu upaya Pemkab Lombok Barat menyediakan atraksi wisata.
Dalam pariwisata, atraksi adalah salah satu penarik wisatawan selain keindahan alam.

“Beberapa daerah yang pernah terlanda bencana sudah membuktikan kontribusi pariwisata pada kebangkitan ekonomi pascabencana,” kata CEO ArchiSS, Nety Rusi.

Selain untuk mengundang wisatawan, Mandiri Senggigi Sunset Jazz 2018 juga untuk membawa energi positif dan kegembiraan ke Lombok. Energi positif dan gembira diperlukan semua pihak dalam upaya Lombok Bangkit.

“Salah satu hal terpenting setelah bencana adalah kemampuan untuk bangkit kembali dan menjadi lebih baik. Musibah bisa datang berkali-kali. Tapi, kita juga bisa bangkit lebih banyak lagi,” pungkas Fauzan.

Semangat Lombok Bangkit juga disampaikan oleh Ricky Fauziyani dari Kementerian Pariwisata, “Lombok sudah bukan lagi bangkit, tapi Lombok saat ini sudah berlari,” ujarnya bangga memuji.

Perwakilan Lombok Blues Community, Tri Pitaka yang akan ikut memeriahkan gelaran musik itu menyatakan, irama beragam dan membawa kegembiraan siap disajikan pada Mandiri Senggigi Sunset Jazz 2018. Pentas itu akan menyajikan kolaborasi musisi dari berbagai tempat.

“Semangat dasar jazz adalah kerja sama, bukan kompetisi atau menonjolkan diri. Kolaborasi dari berbagai musisi dengan kepiawaian berbeda yang membuat pentas jazz selalu menarik,” ujarnya.

Vina Panduwinata di kesempatan yang sama mengaku sudah menyiapkan aransemen khusus untuk tampil di Mandiri Senggigi Sunset Jazz 2018.

“Mama Ina tertarik berkolaborasi untuk Mandiri Senggigi Sunset Jazz bukan hanya karena ingin terus berekplorasi dan berekspresi. Mama Ina tertarik karena pentas ini salah satu cara berkontribusi pada Lombok Bangkit,” kata dia.

Musisi yang sudah puluhan tahun berkarya dan dikenal sebagai Burung Camar itu menyatakan, akan ada kreasi baru yang tengah disiapkannya.

Dalam pentas nanti, ia bekerja sama dengan DJ Goeslan, Ikmal Tobing, Clement, dan Tim Noya.

“Kalau mau tahu seperti apa kreasinya, ayo ke Lombok dan nonton Mandiri Senggigi Sunset Jazz 2018,” tantangnya.

Dedengkot Jazz Indonesia yang akan tampil bersama putri kesayangannya, Indra Lesmana pun mengaku gembira bisa ikut meramaikan pentas tersebut.

“Saya merasa ini panggilan buat saya, seperti klop saja saat ditawari ikut main. Jadi bisa langsung datang dan ikut menghibur masyarakat di sana,” aku Indra yang menuturkan ikut merasakan langsung guncangan gempa Lombok yang getarannya sampai di kediamannya di Sanur Bali.

Bukan hanya musisi dan aransemen beragam yang akan ditampilkan. Mandiri Senggigi Sunset Jazz 2018 juga didukung oleh sponsor beragam. Selain dukungan penuh Bank Mandiri, pentas ini juga disponsori oleh Kila Senggigi Beach Lombok, Kementerian Pariwisata, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nuraga Bumi Narasetu, Sheraton Senggigi Beach Resort, Holiday Resort Lombok, Aruna Senggigi Resort & Convention, The Jayakarta Lombok Beach Resort & Spa, Montana Premier Senggigi, Rajavilla Lombok Resort, Pos Indonesia, Indotan Lombok Barat Bangkit, dan Phapros. Sementara KataData, Kompas.com, Kumparan, dan Get TV menjadi media partner.

120 TRAVEL AGENT NGOPI BARENG DI GILI SUDAK

Giri Menang, Selasa 27 November 2018 – Sebanyak 120 travel agent mengikuti kegiatan ngopi bareng insan pariwisata di Lombok Barat (Lobar). Kegiatan ini diadakan Asyiknet, dan Komunitas Insan Pariwisata (KIP) Lombok. Keduanya merupakan perkumpulan insan pariwisata Lombok.

Ketua KIP, Jupriadi menjelaskan, travel agent yang mengikuti kegiatan ini selain berasal dari seluruh Indonesia, juga berasal dari luar negeri.

“Selain seluruh Indonesia, ada juga travel agent dari Malaysia, dan Thailand. Satu travel agent satu delegasi,” ujar pria yang akrab dipanggil Jefri ini.

Dikatakan, tujuan kegiatan ini adalah untuk menggiatkan lagi pariwisata Lombok. Pihaknya memilih mengundang para travel agent karena merekalah yang mendatangkan tamu. Travel agent yang diundang adalah yang potensial dan punya komitmen untuk membangkitkan pariwisata Lombok.

“Kita akan yakinkan para travel agent bahwa Lombok sudah aman pasca gempa,” katanya.

Kegiatan ini direncanakan berlangsung dua hari sejak 27-29 November. Pada malam rabu, dilaksanakan Gala Dinner di Gem Pearls Meninting. Pada Rabu pagi para peserta akan diajak mengunjungi tiga Gili di Sekotong yakni Gili Sudak, Gili Kedis dan Gili Nanggu. Mereka nantinya akan melaksanakan kegiatan snorkeling di Gili Nanggu dan Fun Game di Gili Sudak.

“Ini lebih merupakan kegiatan Famtrip. Acara Famtrip sangat efektif untuk mendatangkan wisatawan, sebab kita merangkul travel-travel tersebut,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Jefri, dengan kegiatan seperti ini para travel agent melihat langsung kondisi Lombok Barat khususnya dan Lombok umumnya. Dengan demikian mereka nanti bisa bercerita kepada customer bahwa Lombok sudah aman.

“Terutama sekali upaya meyakinkan wisatawan domestik yang masih ragu-ragu datang. Kalau turis asing sudah tidak takut lagi,” pungkasnya. (afgan/humas)

KEMENSOS RI SALURKAN BANTUAN BAGI 350 KPM DI LOMBOK BARAT

Giri Menang, Senin 26 November 2018 – Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) melalui Direktur Jenderal (Dirjen) Perlindungan dan Jaminan Sosial, menyalurkan bantuan sosial non tunai melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Secara khusus, bantuan PKH berlabel ‘November Tuntas’ itu diberikan kepada 350 orang ibu-ibu selaku Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Lombok Barat (Lobar). Tahun 2018 ini sudah menerima bantuan melalui empat tahap. Tiap tahap mereka mendapat Rp. 266.350,-.

Pada tahap empat yang digelar di Lapangan Desa Duman ini, bantuan sosial ‘November Tuntas’ kali ini para KPM menerima bantuan sebesar Rp. 340.350. Jumlah ini pun diterima KPM berstatus lansia dan Disabilitas berat.

Menteri Sosial melalui Penjabat Balai Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BPPKS) Bandung, Dr. Danyi Riani, M.Si menyatakan, tahun 2018 ini, jumlah penerima manfaat PKH di kabupaten Lombok Barat sebanyak 39.176.

“Sekarang diwakili 350 KPM yang berasal dari kecamatan Lingsar,” paparnya dihadapan Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Rachmat Hidayat, Sekretaris Dinsos NTB, Kadisos Lobar, Asisten III Pemkab Lobar, Pendamping PKH Lobar serta masyarakat yang tergabung dalam KPM PKH.

Danyi juga menyebut, Sumberdaya manusia (SDM) PKH di Lobar berjumlah 129 orang. Mereka terdiri dari koordinator kabuaten 2 orang, Peksos supervisor2 orang, operator 4 orang dan 121 pendamping. Tahun 2018 ini, kabupaten Lobar menerima bansos dari kemensos RI sebesar Rp.157.653.671.600. Jumlah ini menyasar berupapos PKH regular, Beras sekahtera (Rastra), bansos Disabilitas dan bansos lansia.

“Penyaluran bansos program PKH dilaksanakan secara non tunai melalui lembaga bayar Bank Rakyat Indonesia,” jelasnya. Dia juga turut mengapresiasi kinerja semua pihak atas realisasi bansos PKH yang telah mencaai lebih dari 90 persen. Ini sebagai bentuk upaya penurunan angka kemiskinan.

Di tempat yang sama, Bupati Lobar melalui Asisten III, H. Fathurahim mengungkapkan, program PKH khususnya di Lobar serta bantuan lain yang dari kementerin sosial sangat memberikan dampak positif dan membantu masyarakat. Tercatat tahun 2018 ini, lebih dari Rp.157 Milyar bantuan yang digelontorkan oleh kemensos. “Jumlah ini dirinci dalam bentuk PKH, Rastra dan bantuan lain,” jelasnya.

Kata mantan kepala Dinas Sosnakertrans Lobar ini, semua bantuan yang diberikan sangat bermanfaat, dapat membantu masyarakat terutama bagi mereka yang berusaha untuk mandiri dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Di tempat yang sama, Ketua Komisi VIII DPR RI, H.Rachmat Hidayat memaparkan, selain sebagai anggota DPR dapil NTB,Ketua Komisi VIII dan Panitia Anggaran, pihaknya selalu mengawasi peruntukan anggaran khusus untuk PKH di NTB.

Kata Fungsionaris PDI P ini, realisasi anggaran bansos PKH di NTB tidak ada masalah. Semua berjalan baik. Semua dikaitkan dengan program nawacita pemerintah 2014-2019.

“Nawacita ini mengamanatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui tiga pendekatan utama,” jelasnya. Ketiga pendekatan itu secara rinci disebut Rachmat, yakni Indonesia sehat, Indonesia pintar dan keluarga sejahtera.

Usai gelaran seremoni, dilanjutkan dengan penyerahan paket dana pendidikan bagi anak PKM berprestasi, penyerahan sertifikat KPM Graduasi mandiri. Mereka adalah:

ANAK KPM BERPRESTASI:
1. KHAERUL AZMI, anak dari Ibu Khaeriyah, kecamatan Labuapi. Juara I Lomba Musabaqah Qiroatul Kutub ke 6 Tk.Prov.NTB.
2. I WAYAN PANCA REDANA, anak dari ibu Ni Wayan Sudana,kecamatan Narmada. Juara I Taekwondo Pelajar se Pulau Lombok.
3. RIZKY WIRA KUSWARA, anak dari ibu Maisarah,kecamatan Lingsar. Juara I O2SN Kab.Lobar cabang Karate. Juara 2 Kategori kata beregu junior putra karate terbuka Mataram Cup. Juara KKI antar Dojo se Pualu Lombok.
4. USWATUN HASANAH, anak dari ibu Saknah, kecamatan Kuripan. Juara 3 lomba Kopetensi sains Madrasah Tk. Kab.Lobar.
5. SITI HIDAYAH, anak dari ibu Sarni, kecamatan Sekotong. Juara 1 catur putrid O2SN tingkat gugus dan juara 2 catur putrid O2SN kab.Lobar.
PENERIMA SERTIFIKAT KPM GRADUASI MANDIRI
1. ZAETUN UMRAH – Dusun Duman Desa, Desa Duman – Lingsar
2. MAESARAH – Dusun Duman Utara, Desa Duman – Lingsar
3. NURJANAH – Dusun Duman Dasan, Desa Duman –Lingsar

TAUFIQ : GURU HARUS UBAH CARA MENGAJAR AGAR LEBIH MENYENANGKAN

Giri Menang, Senin 26 November 2018 – Dalam era revolusi industri 4.0, sistem pendidikan nasional dihadapkan pada tantangan yang sangat kompleks tetapi menarik. Karena itu Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) sebagai organisasi profesi ditantang agar mampu menggerakan guru, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk memberikan andil, tidak hanya dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah, tetapi juga harus merasa terpanggil untuk ikut melahirkan pemikiran transformatif dalam pengembangan kebijakan pemerintah, pengelolaan program pembangunan di pusat dan di daerah, serta dalam melahirkan berbagai gagasan dan tindakan inovatif sesuai dengan tantangan Abad ke 21.

Hal itu disampaikan Sekda Lombok Barat, H. Moh. Taufiq dalam apel peringatan Hari Ulang Tahun PGRI Ke-73 dan dirangkai dengan peringatan Hari Guru Nasional di Lapangan Bupati Lombok Barat (Lobar), Senin (26/11). Peringatan HUT PGRI di hadiri langsung oleh ribuan guru yang berasal dari berbagai daerah di Kabupaten Lombok Barat.

Dikatakan sekda, PGRI hadir bukan hanya ikut serta memperjuangkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tetapi juga berperang melawan kebodohan dan keterbelakangan, sekaligus berjuang untuk mengangkat harkat dan martabat guru.

”Guru sulit bersaing dengan mesin yang jauh lebih cerdas, lebih cepat dan lebih efektif dalam pencarian informasi dan pengetahuan. Karena itu para guru perlu mengubah cara mengajar dari yang bersifat tradisional menjadi pembelajaran multi-stimulan agar lebih menyenangkan dan menarik,” tegasnya.

Dalam apel itu Taufiq menyampaikan terima kasih kepada kepada pengurus PGRI di semua tingkatan yang telah gigih memperjuangakan aspirasi guru. Terutama memperjuangkan tambahan kesejahteraan guru honorer pada pemda masing-masing. Tidak lupa dirinya juga menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh guru, pendidik, dan tenaga kependidikan, utamanya guru honorer yang selama ini tidak kenal lelah mengisi kekosongan guru. Baginya, tanpa dedikasi guru honorer maka proses pembelajaran dirasakan akan sangat tidak efektif dan kesulitan karena kekurangan guru.

Tercatat jumlah guru Sekolah Dasar honorer di Lobar sejumlah 1.506 orang, guru PNS Sekolah Dasar sebanyak 2.033 orang, sedangkan untuk guru tetap yayasan sebanyak 120 orang, dan jumlah tenaga pendidik di Sekolah Menengah Pertama sejumlah 671 guru PNS, guru tetap yayasan sebanyak 327 orang, kemudian guru honorer sebanyak 659 orang.

Di akhir acara, Sekda H. Moh. Taufiq menyerahkan bunga secara simbolis kepada dua orang guru dari wilayah terpencil dan terisolir serta masih mengajar dalam kondisi darurat pasca gempa.

NGALIHANG KAOQ DAN PERANG TOPAT, SIMBOL KEBERSAMAAN ANTAR UMAT DI LOMBOK BARAT

Giri Menang, Jum’at 23 November 2018 – Pelaksanaan event budaya Perang Topat tahun ini tampak lebih ramai dari biasanya. Ribuan masyarakat dari dua keyakinan yang berbeda ini setiap tahunnya selalu antusias mengikuti ritual budaya yang merupakan simbol toleransi yang erat antara umat Islam dan umat Hindu di Lombok.

Perang yang menjadi antithesis dari kondisi perang pada umumnya seakan menjadi kritik untuk semua umat agar menjaga toleransi, memelihara kebersamaan dan merawat persatuan. Ritual Perang Topat mewariskan nilai-nilai luhur dari para nenek moyang untuk menjadi perekat kebersamaan di tengah ujian dalam kehidupan yang plural.

“Lombok Barat tidak perlu cuap-cuap tentang kebhinekaan, tentang pluralisme dan tentang toleransi. Tapi Lombok Barat sudah melakukan yang implementatif. Jauh sebelum orang bicara tentang keberagaman dan toleransi, perang topat adalah salah satu yang dicontohkan leluhur,” kata Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid saat membuka acara, Kamis (22/11).

Menurut Fauzan, di antara aneka proses penting Perang Topat, potret nyata keluhuran tradisi yang diwariskan leluhur Lingsar adalah ritual Ngalihang Kaoq. Dalam ritual ini, umat Islam dan umat Hindu secara bersama-sama mengelilingkan kerbau pilihan. Selain sebagai simbol pertanian, dipilihnya kerbau dalam ritual ini karena hewan ini menjadi simbol kebersamaan yang mempertemukan dua umat berbeda dan simbol kehidupan.

“Yang paling penting dari seluruh rangkaian acara adalah yang dilakukan kemarin yakni Ngalihang Kaoq. Di mana dalam ritual itu diawali dengan prosesi masing-masing agama. Ketika umat Islam zikiran atau yang disebut dengan ‘Roah Gubuk’, umat Hindu usai sembahyang langsung ‘Mendak Tirta Amarta’. Kemudian mereka beriringan secara bersama-sama mengiring kerbau dengan dua tali di mana masing-masing umat pegang satu tali dan mengelilingi pura. Kenapa yang dipilih itu kerbau. Kenapa bukan babi ? karena umat Hindu menghormati umat Islam. Kenapa bukan sapi ? karena umat Islam menghormati umat Hindu,” jelasnya.

Sementara itu Kepala Desa Lingsar H. Abdul Hadi mengatakan, Ritual Perang Topat sendiri sudah ada sejak abad ke-16. Sejarah perang bermula saat umat Hindu dari Bali datang ke Lombok yang pada akhirnya sampai ke Desa Lingsar yang saat itu sudah didiami umat Muslim.

Umat Muslim yang sudah mengetahui kedatangan umat Hindu Bali segera bersiap untukperang dan menyerang. Namun perang tidak terjadi akibat muncul seorang kyai yang mendamaikan kedua umat tersebut. Pada akhirnya, masyarakat dapat terhindar dari perang sesungguhnya dan diganti dengan ritual Perang Topat hingga saat ini.

“Bhineka tunggal ika tidak hanya dalam kata dan diucapkan secara lisan, tapi oleh warga di sini dipraktikan dalam tingkah laku,” katanya.

Ritual ini selalu digelar berkenaan dengan Rarak Kembang Waru (gugurnya bunga pohon waru) yakni pada hari ke-15 bulan ke tujuh pada penanggalan Sasak Lombok yang disebut purnama sasih kepitu’ (Purnama bulan ketujuh), atau hari ke 15 bulan ke enam pada penanggalan Hindu Bali, yang disebut purnama sasi kenem (Purnama bulan keenam).

Bagi Umat Hindu, tradisi ini bersamaan dengan Pujawali Pura Taman Lingsar sekaligus sebagai wujud syukur umat kepada Sang Hyang Widhi Wase atas hasil panen yang melimpah ruah.

Sedangkan bagi umat Islam menjadi upacara Haul untuk Sang Waliyullah dar Demak, Jawa Tengah yakni Raden Mas Sumilir yang diyakini sebagai penyebar Islam di Lombok pada abad ke-15.

Puncak perayaan ritual Perang Topat tahun ini juga dihadiri perwakilan Kementerian Pariwisata RI, Deputi Kantor Staff Kepresidenan, Pejabat Pemerintah Provinsi NTB, Pejabat Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Tokoh agama dan masyarakat.

Setelah melalui berbagai acara pendukung dan seremonial, segenap tamu kehormatan didaulat untuk naik ke panggung. Mereka dengan serentak melempar topat (ketupat) ke tengah pengunjung. Lemparan tersebut menjadi pembuka perang antara umat Hindu yang ada di pelataran pura dengan umat Islam yang ada di Kemalik (mushalla, red). Mereka tampak larut dalam kegembiraan bersama ribuan warga yang ikut melempar atau hanya menonton karena tidak kebagian amunisi (topat, red). Uniknya, masyarakat akan membawa sisa ketupat yang saling lempar untuk ditaburkan di sawah. Masyarakat meyakini dengan menaburkan sisa ketupat pada aliran air di sawah dapat menyuburkan padi dan tanaman.

Jaga Toleransi Beragama Melalui Perang Topat

Ritual budaya Perang Topat kembali digelar Pemerintah, Pengurus Kerama Adat Lingsar dan masyarakat Lingsar, Lombok Barar NTB pada Kamis (22/11/2018) sore di pelataran Pura Gaduh, Lingsar, Lombok Barat.
Tepat pukul 17.30 atraksi budaya Perang Topat dimulai ditandai dengan raraknya kembang waru (gugurnya kembang waru). Seketika itu ribuan masyarakat yang selepas Zhohor sudah memadati lokasi acara melakukan atraksi saling lempar dengan menggunakan beberapa biji ketupat yang sudah disiapkan panitia.
Suasana gaduh dan riuh sembari berperang dengan ketupat sebagai senjata mereka terus dilakukan dalam rentang waktu 15 sampai dengan 30 menit.
Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid, menjelaskan, tradisi Perang Topat merupakan bentuk pluralisme karena rangkaian acaranya melibatkan dua umat berbeda agama, yakni Islam dan Hindu.
Menurut Bupati, gambaran keharmonisan umat beragama tersebut bisa disaksikan sebelum puncak Perang Topat dimulai dengan ritual Mengarak Kerbau. Tokoh agama dari perwakilan umat Muslim dan Hindu memegang tali kerbau saat mengarak keliling taman Pura Lingsar.
Bupati menyebutkan, hanya kerbau saja yang diarak tidak yang lain seperti sapi atau babi. “Kerbau merupakan simbol penghormatan kepada umat Islam dan Hindu. Alangkah indahnya kenyataan yang dibungkus dengan kesadaran total bahwa kita semua mahluk Allah SWT guna merajut persaudaraan dan perdamaian. Jadi filosopi Perang Topat yakni mempertahankan tradisi menjaga toleransi,” tukas Bupati.
Mantan Ketua KPU NTB ini berkeinginan apa yang dilakukan di Lombok Barat seperti ini bisa dijadikan sebagai contoh bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dengan demikian komitmen warga negara yang sudah menyepakati Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tetap kokoh dan milik bersama demi menyongsong masa depan yang lebih baik.
Bupati juga meminta kepada Dinas pariwisata Lombok Barat untuk memastikan kalender penyelenggaraan tradisi Perang Topat agar bisa diketahui setahun sebelumnya. “Saya minta Dinas pariwisata untuk bisa mendiskusikannya dengan seluruh pemangku adat supaya tanggal penyelenggaraan tradisi “Perang Topat” bisa dipastikan lebih awal,” katanya. (her/Abror/KIM Alfalah)

1 218 219 220 221 222 394