Giri Menang, Senin 19 Februari 2018 – Dua buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yakni Raperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan dan Raperda tentang Retribusi Pelayanan Tera Ulang kembali dibahas. Kali ini Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Saswadi mewakili pihak eksekutif menjawab pertanyaan dari legislatif yang dilontarkan pada rapat sebelumnya.

Secara gamblang, H. Saswadi menegaskan perlunya raperda tentang arsip konvensional dan arsip media. Dijelaskan mantan Sekwan DPRD Lobar ini, arsip konvensional adalah arsip yang informasinya tercatat di media kertas berupa tulisan tangan atau ketikan. Sedangkan arsip media, merupakan arsip yang informasinya terekam dalam media elektronik.

“Prinsipnya, arsip konvensional maupun media sangat diperlukan. Keberadaannya penting untuk dipertahankan dan diutamakan karena lebih kuat sebagai bukti sejarah. Namun arsip media pun penting karena sangat mudah, hemat, fleksibel dalam pengoperasiannya,” jelasnya.

Hal lain yang dijelaskan yaitu perlunya diatur bab tentang peralatan arsip fasilitatif, bab pengelolaan arsip dinamis in-aktif, bab penyelamatan dan pelestarian arsip, bab pengawasan dan pengendalian arsip. Jawaban yang disampaikan, semua merupakan bagian dari pembinaan dan pengawasan lembaga kearsipan daerah (LKD) ke unit kearsipan masing-masing SKPD.

“Untuk penyempurnaan raperda, perlu untuk dibahas lebih lanjut terutama dalam pelaksanaan kegiatan penelusuran arsip bersejarah,” tegasnya.

Sedangkan untuk Raperda Pelayanan Tera Ulang, bagi Saswadi itu merupakan salah satu bagian dari jenis retribusi jasa umum sehingga perlu diperhatikan besaran retribusi, agar tidak memberatkan masyarakat.

Seperti diketahui, nutrisi layanan daerah-daerah yang akan berlaku saat ini merujuk pada peraturan daerah provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Nomor 2 Tahun 2013 tentang retribusi pelayanan daerah. Untuk itu, rencana tarif pelayanan Tera ulang yang akan diberlakukan pendekatannya melalui metode dengan mempertimbangkan nilai inflasi.

Saswadi menjelaskan, Raperda tentang Retribusi Pelayanan Tera Ulang ini tidak semata-mata menitikberatkan pada sektor atau faktor retribusinya saja, tapi juga mementingkan faktor perlindungan kepada konsumen.

Jawaban terhadap saran dan pertanyaan legislatif ini, sangat diapresiasi oleh wakil ketua DPRD Lobar, Multazam selaku pimpinan rapat. Dengan telah disampaikan jawaban eksekutif ini, maka seluruh rapat paripurna dewan dinyatakan selesai tanpa ada anggota DPRD yang mengajukan interupsi.

Hadir dalam rapat tersebut Wakil Ketua DPRD Lobar H. M. Nursaid, Sulhan Muhlis, Sekretaris DPRD H. Isnanto Karyawan, Sekda Lobar H. Moh. Taufiq, Staff Aahli dan Kepala SKPD Lobar. (LPA/humas)

Giri Menang, Senin 19 Februari 2018 – Penjabat Sementara (PJS) Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Lalu Saswadi, mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) Lingkup Pemkab Lobar agar menjaga netralitas menjelang Pilkada. Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Upacara Paripurna ke-2 tahun 2018 di Lapangan Kantor Bupati Lobar, Senin (19/2/2018).

“Sejak saat ini hingga empat bulan ke depan merupakan masa-masa kampanye bagi pasangan calon gubernur dan bupati. Saya menghimbau ASN agar ikut mensukseskan pelaksanaan pilkada ini,” himbaunya.

Saswadi meminta agar ASN tidak golput dan menggunakan hak pilihnya dalam pilkada. Namun tetap menjaga netralitas selama gelaran pilkada.

“Jangan sampai saudara-saudara melibatkan diri dalam kegiatan kampanye atau kegiatan lainnya yang menunjukkan keberpihakan kepada salah satu calon. Begitu pula kebijakan atau keputusan yang diambil dalam wewenang kerjanya, hendaknya jangan sampai menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Ingat, kita adalah pelayan masyarakat yang bekerja untuk kepentingan masyarakat,” tegasnya.

Di hadapan ratusan peserta upacara, Saswadi menjelaskan beberapa tugas yang harus dilaksanakannya selama menjabat. Di antaranya, menjalankan urusan pemerintahan, memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Selain itu juga memfasilitasi pilkada Gubernur dan Bupati Lobar serta terlibat dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah. Seluruh tugas ini nantinya akan dilaporkan di akhir masa tugasnya pada tanggal 23 Juni mendatang. (bb/humas)

Giri Menang, Rabu 14 Februari 2018 – Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid mengajak para petani untuk kompak dan selalu bekerja sama. Hak-hak para petani dalam hal sandang, pangan dan papan sama dengan elemen masyarakat lainnya. Kedepannya petani Lobar juga diharapkan mampu membuka lahan-lahan baru sebagai tempat membuka usaha pertanian yang ada di Gumi Patut Patuh Patju ini.

Hal itu dikatakannya pada acara Panen Raya Padi sekaligus Temu Lapangan bersama Petani se-Lobar di Desa Gegelang-Lingsar, Rabu (14/2/2018).

Dijelaskan Fauzan, potensi lahan pertanian di Lobar seluas 17.000 hektar. Ia berkeyakinan dengan potensi ini sampai 30 tahun kedepan pangan di Lobar akan tetap tercukupi.

“Lobar harus berswasembada pangan berkelanjutan. Caranya, kita harus bersama-sama melakukan perluasan dan membuka lahan baru untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian,” ujarnya.

Bupati Fauzan juga menyinggung perihal varietas unggul. Menurutnya, varietas unggulan dari manapun asalnya kalau memang dia unggul dan berpotensi meningkatkan hasil produksi pertanian, harus diambil dan harus dicoba.

“Hasil produk pertanian serta perkebunan kita cukup baik, dan saya rasa produk pertanian kita mampu bersaing dengan daerah yang lain,” jelasnya.

Sementara itu Kadis Pertanian Lobar Ir. H. Muhur Zohri menyampaikan, bahwa daerah Kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu daerah yang diandalkan oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai salah satu lumbung padi nasional. Dengan Luas Pertanian yang ada di Lombok Barat sekitar 17.340 Ha, Lahan Kering 22.000 Ha, Luas Panen Tahun 2017 sekitar 34.900 Ha.

Dari data statistik yang ada, lanjut Muhur, produktivitas hasil pertanian Lobar mengalami surplus di tahun 2017. Surplus ini memang tidak begitu signifikan karena penyusutan lahan produktif di daerah kita. “Semoga dengan pembukaan lahan pertanian baru yang telah kita canangkan dari beberapa tahun sebelumnya akan mampu mencapai target dengan produktivitas panen di tahun ini akan mampu mencapai target 188.433 Ha,” katanya.

Di tempat yang sama Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Lobar Hj. Nurhidayah dalam sambutannya menyatakan, kegiatan ini adalah dalam rangka mensukseskan swasembada pangan dan sekaligus sosialisasi varietas bibit padi yg baru di areal persawahan yang dipanen hari ini. Ia juga menyampaikan lahan pertanian yang ada di kabupaten Lombok Barat berkurang sekitar 3 persen per tahun.

“Dengan berkurangnya lahan pertanian ini, tentunya kita harus berkreasi dan berinovasi dalam menciptakan varietas-varietas unggulan di bidang pertanian,” jelasnya.

Di akhir acara Bupati H. Fauzan Khalid memberikan bantuan bibit buah secara simbolis kepada para petani. (and/humas)

Giri Menang, Senin 12 Februari 2018 – Pelayanan kesehatan menjadi salah satu fokus dan prioritas Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) selain pemerataan infrastruktur jalan dan pendidikan.

Setelah menambah jumlah Puskesmas menjadi 19 buah, Pemkab Lobar melalui Dinas Kesehatan (Dikes) dipastikan akan membangun baru dua unit Puskesmas Pembantu (Pustu) yakni di Desa Montong Are Kecamatan Lingsar dan Desa Bukit Tinggi di Kecamatan Gunungsari. Selain itu juga akan dilakukan rekonstruksi beberapa pustu seperti Pustu Sandik, Dasan Geria, Golong, Kuripan Utara dan Ganjar serta satu Poskesdes di Eyat Mayang Kecamatan Lembar. Semua itu dilakukan sebagai upaya Pemkab untuk meingkatkan pelayanan ke seluruh masyarakat secara merata yang dimulai dari tingkat dasar.

Hal itu disampaikan Bupati Lobar H. Fauzan Khalid saat meresmikan Poskesdes di Dusun Wadon, Desa Kekait, Kecamatan Gunungsari, Senin (12/2/2018). Peresmian ditandai dengan pemotongan pita oleh bupati didampingi Kepala Dikes H. Rachman Sahnan Putra, Camat Gunungsari H. Rusni, Kepala Desa Kekait M. Zaini dan disaksikan masyarakat sekitar.

“Semoga Poskesdes ini bisa meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Saya minta agar dijaga dan dirawat bersama,” pinta bupati.

Selain pembangunan pusat layanan kesehatan, Pemkab juga terus melakukan pembenahan kualitas layanan di masing-masing pusat layanan. Puskesmas Gunungsari misalnya, yang diyakini bupati memiliki pelayanan terbaik di Lombok Barat.

“Semoga di tahun 2018 ini Puskesmas Gunungsari memperoleh status Akreditasi Paripurna di bidang pelayanan. Jika itu didapat maka bisa saja sebanding dengan pelayanan di hotel bintang lima,” ujarnya.

Bupati juga menargetkan agar tahun ini status RSUD Pratama Awet Muda Narmada bisa meningkatkan statusnya menjadi tipe B sehingga mampu menjadi RS rujukan bagi puskesmas yang ada di sekitar wilayah Lombok Barat bagian timur.

“Begitu juga dengan RSUD Patut Patuh Patju yang baru saja meraih akreditasi Paripurna. Kita targetkan tahun 2019 sudah bisa naik kelas menjadi tipe B,” tegas bupati. (ded/humas)

Giri Menang, Senin 12 Februari 2018 – Gelaran Musrenbang kali ini, Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid menjadikan sinergitas program pembangunan dan pemberdayaan menjadi prioritas dalam mempercepat penurunan angka kemiskinan. Bupati menginginkan agar seluruh program yang ada harus terintegrasi dan saling bersinergi satu dengan lainnya.

“Untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan, dalam Musrenbang kali ini kita fokus menumbuh kembangkan industri kecil rumahan. Ini harus diprogramkan secara terintegrasi dan bersinergi. Tidak boleh putus. Tentunya antar SKPD harus saling koordinasi,” tegas bupati saat membuka Musrenbang Kabupaten Lombok Barat di Ballroom Hotel Aruna Senggigi, Senin (12/2/2018).

Dijelaskan bupati, kegiatan musrebang menjadi pintu masuk mencapai target RPJMD Kabupaten Lombok Barat tahun 2014-2019. Sejak awal dibuat di tahun 2014 kemudian mengalami perubahan dan akhirnya direvisi bersama DPRD di tahun 2016, saat ini Kabupaten Lombok Barat menyisakan satu permasalahan yang harus dicapai, yakni bagaimana meningkatkan angka rata-rata lama sekolah sebagai salah satu pokok persoalan dalam pengentasan kemiskinan. Untuk itu bupati berharap agar seluruh SKPD terutama keluarga besar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lobar untuk saling bersinergi untuk mempercepat peningkatan rata-rata lama sekolah di Lobar.

“Waktu refleksi akhir tahun kemarin sebenarnya ada dua indikator tersisa, capaian penurunana angka kemiskinan dan rata-rata lama sekolah. Tapi Alhamdulillah kami dapat info dari BPS di awal tahun kemarin, angka kemiskinan di Lombok Barat mengalami penurunan sebesar 0.26 persen. Sehingga kemudian secara umum menurunkan angka kemiskinan di Lombok Barat dari 16.50 persen menjadi 16.16 persen. Dengan laporan BPS ini indikator penurunan angka kemiskinan sudah tercapai,” ungkap bupati.

Terkait sinergitas program yang dimaksud oleh bupati adalah bagaimana memberdayakan seluruh potensi yang ada, mulai dari hulu hingga hilir. “Misalnya produksi gula aren. Pemberdayaannya bukan hanya tugas Dinas Perindag saja. Tapi mulai dari hulu itu tugas Dinas Pertanian, bagaimana membina petani kemudian menyediakan bibitnya, lalu bagaimana agar menghasilkan hasil terbaik. Lalu tugas Dinas Perindag bagaimana proses pengolahan, pengemasan dan pemasaran. Kemudian dari Dinas Kesehatan melihat bagaimana agar hasil produksi itu tidak berbahaya, aman dan bermanfaat. Lalu Dinas Koperasi bagaimana membina SDM para petani dari segi koperasi,” jelas bupati.

Untuk itu, bupati memberikan alternative solusi, yaitu pemberian bantuan dengan mempertimbangkan sisi kebutuhan produktif sebagai prioritas, terutama yang mengakselerasi penurunan angka kemiskinan. “Lebih baik sedikit yang kita bantu untuk industri produktif ini. Karena nanti walaupun misalnya hanya satu yang berhasil tapi pasti memiliki efek (ke yang lainnya, red),” pungkas Fauzan.

Dalam kesempatan itu juga, beberapa perwakilan kelompok masyarakat penerima manfaat program Pemkab Lobar berkesempatan membagi kisah suksesnya dalam bentuk testimoni. Salah satunya adalah Lalu Moh. Iqbal. Mahasiswa D3 ini mengaku program pemberdayaan pemerintah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan dirasakan sangat bermanfaat bagi usahanya. Usaha roti “Sukses” miliknya kini terbukti berhasil dan berkembang sesukses nama usahanya.

Setelah menerima bantuan berupa alat panggang, kini usahanya terbilang cukup maju. Iqbal bahkan telah mampu mempekerjakan lebih dari 10 pegawai untuk membantu usahanya dengan omzet puluhan juta per-hari.

“Semoga apa yang diharapkan bupati tadi, yaitu sinergitas dan integrasi seluruh instansi dapat lebih memajukan industri kecil yang ada sehingga mampu menurunkan angka kemiskinan di Lombok Barat. Sekali lagi terima kasih pak bupati atas bantuannya,” ungkapnya.

Selain Iqbal, ada tiga orang lainnya memberikan testimony yang serupa. Di antaranya adalah Abdul Hadi yang memiliki kelompok usaha di bidang pengolahan makanan dan minuman dari Desa Langko, Mohammad Serai yang bergerak bersama kelompoknya untuk pengembangan Mangrove di Desa Lembar Selatan, dan terakhir Ibu Huriani yang merupakan salah seorang penerima manfaat dalam Program Keluarga Harapan (PKH). Mereka rata-rata bertestimoni tentang keberhasilan pembinaan dan pemberdayaan di bidang ekonomi yang telah mampu meningkatkan pendapatan ekonomi mereka. Dalam kesempatan itu mereka juga menerima bingkisan dari bupati sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi dalam pengentasan kemiskinan di Lobar.

Gelaran Musrenbang merupakan satu tahapan dalam rangka penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2019. Amanat Musrenbang sendiri telah dimuat dengan ditetapkan Permendagri No. 86/ 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Musrenbang kali ini tidak hanya dihadiri oleh seluruh unsur OPD se-Kabupaten Lombok Barat, namun juga dihadiri oleh BPKP Perwakilan NTB, Bappeda Provinsi NTB, Tim fakar atau akademisi dari Universitas Mataram, mitra Pemerintah dari beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan tokoh masyarakat. (r21/humas)