WAKILI LOMBOK BARAT, P3A ERAT BAMBANG JUARA LOMBA OP TINGKAT NASIONAL

Giri Menang, Senin 3 Desember 2018 – Tahun ini, Kelompok Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Erat Bambang Desa Beleka Kecamatan Gerung yang berada di bawah binaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lombok Barat berhasil meraih juara pertama dalam Lomba Operasi dan Pemeliharaan Daerah Irigasi P3A tingkat Nasional.

“Penilaian lomba dilakukan bulan Juli lalu. Dan Lombok Barat tercatat sebagai juara Pertama tingkat nasional. Pemberian penghargaan akan dilakukan sekitar tanggal 5 atau 6 Desember mendatang Oleh Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia,” ungkap Kepala Dinas PUPR Lobar, I Made Arthadana usai Apel Peringatan Hari Bhakti PU ke –73, Senin (3/12).

Dikatakan Made, memasuki usia ke-73 tahun ini Dinas PUPR terus berbenah di segala bidang. Di bidang sumber daya air misalnya, Dinas PUPR Lobar terus mengoptimalkan penggunaan air melalui perbaikan masalah irigasi termasuk pola pengaturan yaitu menambah jaringan irigasi yang terkoneksi dengan berbagai irigasi yang lain dan bisa digunakan secara optimal.

Tercatat di Kabupaten Lombok Barat terdapat sekitar 25 irigasi dengan luas sawah irigasi sekitar 12 ribu hektar dengan total area sekitar 15 ribu hektar.

“Dari 25 irigasi, dua irigasi merupakan kewenangan pusat dengan luas 3 ribu hektar. Tiga irigasi menjadi kewenangan provinsi dan 20 ribu sisanya merupakan kewenangan kabupaten,” jelasnya.

Sementara itu, Bupati H. Fauzan Khalid yang hadir dalam apel tersebut berharap Dinas PUPR dapat lebih optimal melaksanakan percepatan di segala bidang.

“Baik dalam bidang infrastruktur maupun bidang Sumber Daya Air, Dinas PUPR kedepannya harus lebih mengkomunikasikan kebutuhan masyarakat dari tingkat dusun ke tingkat daerah, propinsi maupun tingkat pusat,” katanya.

Sebagai intansi yang memiliki peran penting dalam pembangunan, bupati mengingatkan agar sinergitas dan kekompakan dengan instansi lain.

“Dinas PUPR harus terus bekerjasama dalam bekerja baik dengan tim maupun dinas terkait dan tak lupa untuk terus menjaga kebersamaan dan menjaga rasa gotong royong untuk kemajuan bersama,” tegasnya. (Humas Lobar)

PEMERINTAH PUSAT APRESIASI KERJA PARA KADER POSYANDU LOMBOK BARAT

Giri Menang, Minggu 2 Desember 2018 – Sederetan prestasi yang diterima Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) di bidang kesehatan baru-baru ini mendapat apresiasi tinggi dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI. Hal itu disampaikan Dirjen Kesehatan Masyarakat Kemenkes RI, dr. Kirana Primatasari saat menghadiri pembukaan jambore kader kesehatan tahun 2018 di Lapangan Suranadi, Kecamatan Narmada, Sabtu (1/12). Kegiatan jambore yang digelar Dinas Kesehatan Lobar dalam rangka memeriahkan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-54 ini diikuti 1.600 orang kader se-Lobar.

Seperti diketahui, Pemkab Lobar beberapa hari lalu mendapat penghargaan sebagai Kabupaten yang memiliki 100% Puskesmas Terakreditasi. Satu hari sebelumnya Pemkab Lobar juga memperoleh penghargaan Indeks Kelola bagi Pemerintah Daerah yang berprestasi dalam mengelola APBD di bidang pembangunan kesehatan dari salah satu media riset ternama Katadata. Salah satu keberhasilan dibuktikan dengan berhasilnya Pemkab Lobar menurunkan prevalensi angka kasus stunting di Lobar.

“Mendengar raihan penghargaan yang diterima Lombok Barat saya sangat bangga. Para kader, anda sekalian adalah para agen perubahan yang membawa kemajuan di desa masing-masing. Kami dari Kementerian Kesehatan mengakui dedikasi anda. Tanpa kader, kesehatan tidak akan maju. Terima kasih para kader,” kata wanita yang pernah menjabat sebagai Kepala Puskesmas Lingsar era ‘90an ini.

Dalam kesempatan itu, dr. Kirana menyampaikan harapannya agar program-program yang dicanangkan pemerintah pusat dapat dilaksanakan dengan baik di tingkat bawah. Melalui posyandu misalnya, peran kader sangat penting menjadikan anak-anak lebih sehat termasuk memutus penularan TBC.

“Untuk pravelensi stunting jelas dengan yang dilaksanakan kader melalui posyandu. Kami mengharapkan posyandu harus berjalan setiap bulan karena di sana tempat bertemunya para ibu, bayi dan balita dengan para kader dan tenaga kesehatan. Di sana kita bisa belajar bagaimana memberikan makanan kepada bayi dan balita agar terhindar dari stunting, dan ibu bisa tetap sehat,” jelasnya.

Seperti diketahui, masalah kesehatan nasional seperti kematian ibu neonatal maupun bayi masih terus terjadi setiap tahun, meskipun trend-nya menurun. Termasuk angka kasus stunting yang cukup tinggi di Indonesia. TBC, Stunting, dan Imunisasi menjadi tiga masalah kesehatan yang serius di Indonesia.

Di Lombok Barat, masalah stunting merupakan masalah sangat krusial. Di tahun 2007, angka stunting menyentuh 49,8% bayi lahir dalam keadaan pendek. Setelah diintervensi dengan program, maka di tahun 2016 turun menjadi 32%. Saat ini, angka tersebut telah menurun sampai 28,9% yang sebenarnya ditargetkan tercapai di tahun 2020 nanti. Bahkan angka tersebut berada di bawah rata-rata nasional.

Keberhasilan menurunkan angka kasus stunting juga didukung oleh penguatan sistem kesehatan yang dikembangkan Dinas Kesehatan Lobar, yakni e-posyandu. Lombok Barat menjadi satu-satunya kabupaten yang sudah mengembangkan sistem sampai ke e-posyandu. Melalui sistem e-posyandu, para kader dimudahkan memantau perkembangan para binaannya secara online.

Selain Kemenkes RI, capaian prestasi Lobar juga mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Hj. Ermalena. Seluruh capaian tersebut diakui Ermalena berkat kerja keras bupati, dinas dan para kader.

“Penurunan angka stunting hingga 28% itu bukan hanya prestasi bupati dan kepala dinas saja, tapi itu adalah prestasi semua kader yang hadir. Tapi komandannya tetap pak bupati dan kepala dinas. Ini bukti kalau kita bersatu, apapun bisa kita selesaikan. Di tempat lain susah turunkan stunting, tapi di sini luar biasa capaiannya,” ungkap Ermalena.

Tidak hanya itu, Ermalena juga memuji pembangunan sistem informasi yang dilakukan Dinas Kesehatan Lobar, yakni e-Posyandu. Ia bahkan berencana menjadikan strategi Dikes ini menjadi model nasional untuk diterapkan di daerah-daerah se-Indonesia.

“E-Posyandu ini luar biasa. Bisa dijadikan contoh, karena melalui e-posyandu ini pra kader bisa memantau kondisi bayi balita binaannya. Nanti kita bicarakan ya bu dr. Kirana agar bisa dijadikan model nasional,” katanya.

FAUZAN : SIAP HADAPI PERSAINGAN, MASYARAKAT LOMBOK BARAT HARUS SEHAT !

Giri Menang, Minggu 2 Desember 2018 – Ribuan kader posyandu se-Lombok Barat (Lobar) mengikuti kegiatan tahunan Jambore Kader Kesehatan tahun 2018, Sabtu (1/12). Sama seperti tahun sebelumnya, kegiatan yang digelar Dinas Kesehatan (Dikes) Lobar dalam rangka memeriahkan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-54 ini kembali digelar di Lapangan Suranadi, Kecamatan Narmada selama dua hari (1-2 Desember 2018).

Sejak pagi para kader sudah mendirikan tenda lengkap dengan berbagai hiasan. Siangnya, para kader dari seluruh UPTD di bawah Dikes Lobar saling adu yel-yel. Sempat diguyur hujan, namun para kader tetap antusias mengikuti rangkaian kegiatan di hari pertama jambore.

Hadir dalam pembukaan jambore kader kesehatan di antaranya Bupati Lobar H. Fauzan Khalid dan jajaran, Dirjen Kesehatan Masyarakat Kemenkes RI, dr. Kirana Primatasari, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Hj. Ermalena, Anggota DPRD Lobar, Kepala Basarnas, para Kepala Puskesmas se-Lobar, Kepala Desa se-Kecamatan Narmada dan masyarakat.

“Jambore merupakan acara tahunan yang merupakan ajang silaturahmi dari para kader di Lobar, sehingga forum ini menjadi media yang bersifat edukatif dan komunikatif untuk meningkatkan tali silaturahmi dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan di Lombok Barat,” kata Kepala Dikes Lobar H. Rachman Sahnan Putra dalam laporannya.

Ditambahkannya, selain silaturahmi kegiatan jamboree juga untuk meningkatkan pengetahuan dan kapasitas kader tentang tupoksi untuk mendukung program Gerakan Masyarakat yang dicanangkan pemerintah pusat sehingga mampu mengajak masyarakat membangun Lombok Barat menjadi masyarakat yang sehat.

Tidak lupa Rachman menyampaikan terima kasihnya kepada kinerja para kader sehingga Lombok Barat berhasil menurunkan angka kasus stunting di Lombok Barat. Di Lombok Barat, masalah stunting merupakan masalah sangat krusial. Di tahun 2007, angka stunting menyentuh 49,8% bayi lahir dalam keadaan pendek. Setelah diintervensi dengan program, maka di tahun 2016 turun menjadi 32%. Saat ini, angka tersebut telah menurun sampai 28,9% yang sebenarnya ditargetkan tercapai di tahun 2020 nanti. Bahkan angka tersebut berada di bawah rata-rata nasional.

Dari capaian itu, tahun lalu Kabupaten Lombok Barat bersama tiga daerah lainnya ditunjuk pemerintah pusat menjadi daerah percontohan menurunkan angka stunting se-Indonesia. Tahun ini Lombok Barat menerima penghargaan Indeks Kelola bagi Pemerintah Daerah yang berprestasi dalam mengelola APBD di bidang pembangunan kesehatan dari salah satu media riset ternama Katadata. Semua itu menjadi bukti komitmen kuat dari kepala daerah dan jajaran mengatasi isu nasional di bidang kesehatan ini.

Sementara itu, dalam sambutannya Bupati H. Fauzan Khalid berpesan agar seluruh prestasi yang diraih dapat menjadi motivasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan untuk masyarakat.

“Prestasi jangan hanya buat kita bangga lalu statis. Tapi kita harus bangga, kemudian bersyukur dan harus ditindaklanjuti dengan berusaha lebih keras lagi demi masyarakat Lombok Barat yang sehat dan sejahtera,” pesannya.

Fauzan berharap, sebagai ujung tombak para kader dapat terus meningkatkan kualitas dan berinovasi untuk mewujudkan masyarakat Lombok Barat yang sehat.

“Di tahun-tahun yang akan datang penuh persaingan dan kompetisi. Untuk itu kita harus siap. Salah satunya masyarakat kita harus menjadi masyarakat yang sehat,” tegas bupati.

Setelah sebelumnya membentuk dai kesehatan untuk menyebarkan pola hidup sehat melalui ceramah agama, salah satu langkah yang akan diambil bupati untuk mewujudkan masyarakat sehat yakni dengan membentuk ‘bunda posyandu’ mulai dari tingkat kabupaten hingga tingkat dusun.

“Tujuannya agar banyak pintu masuk sehingga lebih memperhatikan kader qt yang ada di tingkat kabupaten hingga tingkat pelosok. Karena kader posyandu adalah andalan kita untuk mensosialisasikan bagaimana cara hidup sehat dan sumber keteladanan bagi masyarakat kita untuk menciptakan pola hidup sehat,” pungkasnya.

Kgiatan pembukaan jambore kader juga dirangkai dengan berbagai aktivitas seperti senam bersama, penyerahan penghargaan bagi tenaga kesehatan teladan, dan penyerahan kendaraan roda dua untuk puskesmas wilayah terpencil. Untuk memeriahkan acara panitia juga menggelar aneka lomba, api unggun dan jalan santai di hari kedua kegiatan.

SEKDA LOMBOK BARAT LANTIK KADES OMBE BARU

Giri Menang, Jum’at 30 November 2018 – Kepala Desa harus melaksanakkan tugas pokok dan pungsi sebaik- baiknya. Desa Ombe Baru diharapkan bisa berinovasi serta berkreasi agar maampu membawa dan mengharumkan daerah dengan prestasi.

Hal itu disampaikan Sekertaris Daerah H. Moh. Taufiq saat melantik H. Mazni Hamid sebagai kepala Desa Ombe Baru di Pendopo II Lombok Barat (Lobar), Jum’at (30/11).

Taufiq juga berpesan agar kepala desa dapat memanfaatkan Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) yang setiap tahunnya terus meningkat untuk kesejahteran masyarakat.

“Jangan sampai dana tersebut dimanfaatkan untuk hal tidak benar. Manfaatkan sebaik-baiknya. Kami tidak menginginkan semua desa di Lombok Barat ada permasalahan dengan pemanfaatan dana desa dan alokasi dana desa yang ada,” tegasnya.

Terakhir Taufiq berharap agar pemerintah Desa Ombe Baru dapat bekerjasama dengan Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten dalam membangun pemerintahan.

“Pemerintah provinsi atau kabupaten tidak akan berjalan tanpa adanya kerjasama dan saling mendukung antara aparat desa dengan aparat kecamatan dan aparat pemerintahan kabupaten,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Desa Ombe Baru H. Mazni Hamid usai dilantik berjanji akan melanjutkan program-program yang baik dari kades sebelumnya.

“Program-program yang baik kita lanjutkan, yang perlu direvisi akan kita revisi. Kita laksanakan tugas sebagai kepala desa dengan aturan-aturan yang berlaku,” katanya.

Untuk menjaga keamanan paca dilantik, Mazni selanjutnya akan mengunjungi tokoh agama, tokoh masyarakat yang ada di Desa Ombe Baru. Dilanjutkan dengan bertemu Prasino Ilman selaku Kepala Desa sebelumnya.

FAUZAN PUJI EKSISTENSI DINAS PUPR

Giri Menang, Jum’at 30 Nopember 2018 – Ratusan pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lombok Barat (Lobar) mengikuti pengajian di Aula Excavator Dinas PUPR Lobar, Jum’at (30/11). Kegiatan ini menjadi rangkaian peringatan Hari Bhakti PU ke-73 pada 3 Desember 2018 mendatang sekaligus memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW.

Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid dalam kesempatan itu memuji eksistensi PU. Menurutnya prganisasi pemerintahan yang kini berusia 73 tahun ini sudah dewasa sehingga diharapkan dari hari ke hari untuk secara terus menerus menunjukan dedikasinya, prestasinya dan darma bhaktinya kepada bangsa dan negara.

“Dinas PUPR memiliki urusan wajib dan memiliki urusan yang bersifat melengkapi dan bahkan memiliki fungsi untuk menyempurnakan tugas-tugas dari dinas lain. Contohnya pariwisata kalau infrastrukturnya tidak baik, tidak mungkin pariwisata itu bisa berkembang,” kata Fauzan.

Sementara itu TGH. Hariri dalam cermahnya berharap melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW masyarakat dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan dengan meneladani Rasullullah SAW.

“Nabi Muhammad adalah nabi yang besar. Membawa suri teladan untuk kebaikan umat. Sudah sepantasnya, kelahiran beliau dirayakan dengan suka cita,” katanya.

Mengingat nabi, kata dia, tidak hanya saat Maulid atau hari kelahiran nabi. Namun, wajib setiap saat. Setiap bertingkah laku dan bertutur dalam kehidupan sehari-hari. Peringatan saat Maulid hanya sebagai stimulan. Bisa juga sebagai evaluasi sejauh mana sebagai umat muslim meneladani beliau. Pengingatan akan Rasullallah secara pribadi baiknya dilakukan setiap hari.

“Maulid ini hanya peringatan secara garis besar. Namun, intinya bagaimana kita meneladani beliau dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya.

“Peringatan jangan hanya seremonial. Tapi harus menjadi pengingat sekaligus penyemangat dalam meneladani Rasulullah,” lanjutnya. (andy/humas).

LOMBOK BARAT RAIH 100% PUSKESMAS TERAKREDITASI

Jakarta, Jum’at 30 November 2018 – Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid kembali diakui keberhasilannya dalam memimpin daerah, terutama dalam menyelenggarakan pembangunan di bidang kesehatan.

Setelah sehari sebelumnya dianugerahi penghargaan di bidang yang sama dalam Indeks Kelola Kinerja dan Efektivitas Pengelolaan APBD 2018 oleh sebuah media ternama nasional di bidang yang sama, hari Kamis (29/11) kemaren giliran Kementerian Kesehatan RI memberikan Sertifikat Penghargaan kepadanya.

Sertifikat yang ditanda tangani oleh Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Bambang Wibowo itu adalah sertifikat penghargaan sebagai Kabupaten yang memiliki 100% Puskesmas Terakreditasi.

Sertifikat tersebut diterima langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Lombok Barat H. Rachman Sahnan Putra di Kantor Kementerian Kesehatan RI Jakarta, Kamis (29/11).

Di Lombok Barat, ada 19 Puskesmas yang tersebar di 10 Kecamatan. Dari 19 Puskesmas itu, 5 di antaranya adalah Puskesmas Rawat Inap dan sisanya 14 Puskesmas Non Rawat Inap. Sedangkan untuk akreditasi, jenisnya terbagi dalam tiga tingkatan, 6 Puskesmas Terakreditasi dasar, 9 Terakreditasi Madya, dan sisanya Terakreditasi Utama. Akreditasi Utama diperoleh Puskesmas Banyumulek dan Sigerongan. Sedangkan dua puskesmas, yaitu Puskesmas Suranadi dan Puskesmas Eyat Mayang masih belum bisa dinilai karena baru terbangun di tahun 2018 ini.

Menurut Kepala Dinas Kesehatan Lombok Barat H. Rachman Sahnan Putra, sertifikat penghargaan tersebut menjadi prestise tersendiri karena hanya Lombok Barat dan Mataram di NTB yang mempunyai 100% Puskesmas Terakreditasi.

“Akreditasi ini menjadi alat ukur mutu pelayanan dan standarisasi kepada puskesmas serta memberi jaminan kepada masyarakat bahwa layanan yang mereka terima telah terstandarisasi,” jelas Rachman.

Di samping itu, tambah Rachman, akreditasi itu juga berfungsi agar puskesmas senantiasa memperbaiki sistem pelayanan, mutu, dan evaluasi kinerja berdasarkan cakupan layanan yang universal, atau Universal Healthy Coverage (UHC).

“Apalagi di masa mendatang, puskesmas harus terus meningkatkan kinerjanya. Terutama dalam pelayanan BPJS, masyarakat bisa memilih untuk dilayani oleh Klinik Pratama. BPJS sendiri hanya mau bekerja sama dengan puskesmas yang terakreditasi. Jadi, kalau ingin msksimal melayani masyarakat, sebagai FKTP, puskesmas harus tetap meningkatkan kualitas layanannya yang tercermin dalam akreditasi itu,” jelasnya panjang lebar.

Seperti diatur dalam Permenkes Nomor 75/2016, baik Puskesmas maupun Klinik Pratama dalam posisi yang setara dalam pelayanan BPJS asal terakreditasi sehingga keduanya harus meningkatkan kualitas SDM dan Sarana Prasarananya.

“Untuk itu, akan terus kita tingkatkan akreditasinya, terutama kepada Puskesmas yang masih berstatus Akreditasi Dasar,” pungkas Rachman.

TIGA KUNCI SUKSES PEMBANGUNAN KESEHATAN DI LOMBOK BARAT

Jakarta, Kamis 29 November 2018 – “Tidak ada masalah yang sulit bila dalam masalah itu kita memiliki kepentingan. Dengan silaturrahmi dan kebersamaan maka semua masalah bisa teratasi,” ungkap Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid di hadapan ratusan unsur Pemerintah Daerah se-Indonesia yang berkumpul dalam Talkshow di sela-sela Malam Penghargaan Indeks Kelola Kinerja dan Efektivitas Pengelolaan APBD yang diselenggarakan oleh Katadata.co.id di Ballroom Djakarta Theatre XXI Jakarta Pusat, Rabu (28/11).

Fauzan menambahkan, dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mengusung tiga kunci pembangunan.

“Ada tiga kata kunci dalam melaksanakan pembangunan, yaitu sinergitas, integratif, dan komplementaritas,” ujar Fauzan saat diberikan kesempatan awal oleh moderator Desy Wijayanti.

Fauzan mengambil contoh penanganan stunting (pendek) pada bayi yang lahir. Agar masalah stunting dapat diatasi, maka seluruh jenjang pemerintahan, Perangkat Daerah, kader posyandu, dan masyarakat, menurut Fauzan harus saling bersinergi, saling memasuki, dan saling melengkapi.

“Di situ filosofi silaturrahmi dan kebersamaan itu dapat diimplementasikan. Masalah stunting tidak selalu masalah gizi atau kesehatan, namun kita juga menyentuh hulunya, yaitu maraknya pernikahan dini. Pernikahan dini bukan merupakan urusan Dinas Kesehatan, sehingga tergantung kepada Perangkat Daerah yang mengelola pengendalian penduduk dan KB, dalam hal ini DP2KBP3A,” papar Fauzan.

Di Lombok Barat, masalah stunting merupakan masalah sangat krusial. Di tahun 2007, angka stunting menyentuh 49,8% bayi lahir dalam keadaan pendek. Setelah diintervensi dengan program, maka di tahun 2016 turun menjadi 32%. Saat ini, angka tersebut telah menurun sampai 28,9% yang sebenarnya ditargetkan tercapai di tahun 2020 nanti.

Salah satu bentuk intervensinya ada di persoalan hulunya, yaitu Pernikahan Dini. Untuk itu, Lombok Barat mengusung program Gerakan Anti Merarik Kodeq (Gamaq) sebagai kampanye terhadap anti pernikahan dini. Saat ini, kasus pernikahan dini semakin menurun. Di tahun 2015, angka pernikahan dini mencapai 56%, namun telah mampu ditekan sampai mencapai 22% di tahun ini.

Keberhasilan capaian menurunkan stunting, membuat Lombok Barat menjadi salah satu dari tiga daerah pilot project penanganan stunting secara nasional oleh Kementerian Kesehatan. Sedangkan untuk Gamaq, Lombok Barat menjadi satu-satunya yang memiliki program anti pernikahan dini. Bahkan di tahun 2019 nanti, akan dikukuhkan dalam Rancangan Peraturan Daerah.

Prestasi tersebut membuat katadata.co.id yang menggandeng para peneliti di bidang Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada untuk menilai dan memberikan penghargaan khusus kepada Fauzan di bidang Pembangunan Kesehatan. Tim ahli itu terdiri dari Elan Satriawan, Rimawan Pradiktio, dan Gumilang Aryo.

Namun oleh Deputi Kantor Staff Kepresidenan Denni Puspa Purbasari tiga kunci tersebut akan menyulitkan Pemerintah Daerah dalam menerapkan reward and punishment.

“Karena dilaksanakan bersama-sama, Kepala Daerah akan sulit menerapkan reward and punishment kepada Kepala SKPD. SKPD mana yang dianggap paling berjasa atas sukses sebuah program,” ujar Denni.

Lombok Barat bersama 65 Kabupaten/ Kota dari 508 daerah yang diteliti mendapat apresiasi karena dianggap efektif dalam mengelola anggaran.

Penghargaan tersebut diberikan dalam empat kategori, yaitu pendidikan, kesehatan, pembangunan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan.

Selain Fauzan Khalid, talkshow itu juga menghadirkan Direktur Jenderal Bina Keuangan Desa Syamsuddin Udung, Tim Peneliti UGM Gumilang Aryo, Presiden Direktur Lintas Arta Arya Damar, dan Walikota Sungai Penuh Asafri Jaya Bakri sebagai pembicara.

INDEKS KELOLA APBD, LOMBOK BARAT RAIH PENGHARGAAN

Jakarta, Kamis 29 November 2018 -Menjelang akhir tahun, Kabupaten Lombok Barat meraih penghargaan Indeks Kelola bagi Pemerintah Daerah yang berprestasi dalam mengelola APBD di bidang pembangunan kesehatan. Selain bidang pembangunan kesehatan, ajang ini juga memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah prestasi dalam mengelola APBD di bidang pendidikan, kesejahteraan, dan pembangunan ekonomi.

Penghargaan diserahkan oleh Direktur Jendral Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Syarifuddin Udung kepada Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid di Ballroom, Djakarta Theater XXI, Jakarta Pusat, Rabu (28/11).

Penghargaan untuk Indeks Kelola APBD ini didasari oleh adanya fakta banyaknya daerah yang dianggap masih kurang efektif dalam mengelola APBD.

Heri Susanto, Chief Content Officer Katadata selaku penyelenggara menjelaskan bahwa penghargaan ini bertujuan untuk mendorong penggunaan APBD yang sejalan dengan agenda bangsa dan negara, seperti di bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan pertumbuhan ekonomi.

Selain itu juga untuk mendorong kompetisi di antara para pemimpin daerah dalam mewujudkan pengelolaan APBD yang efektif sekaligus untuk memberi apresiasi kepada mereka yang sukses mengelola APBD-nya.

“Dari hasil seleksi dan pengukuhan terhadap 508 kabupten/kota, kita melihat ada 66 daerah yang terpilih dari Aceh hingga Papua. Mereka kami kelompokkan dalam empat kelompok. Kami melihatnya dari sisi IPM dan volume APBD. Dari hasil pengukuran kami, mereka telah berhasil dan efektif menggunakan APBD dan sesuai kebutuhan pembangunan dan berdampak signifikan di sejumlah bidang. Karena itu, mereka layak mendapat apresiasi dari prestasi ini,” ungkap Heri.

Selain menerima penghargaan, Bupati Fauzan Khalid secara khusus didaulat sebagai pembicara di hadapan para tamu undangan termasuk para kepala daerah se-Indonesia penerima penghargaan dan pejabat kementerian yang hadir dalam diskusi panel bersama Gumilang Aryo Sahadewo, pengajar FEB UGM yang terlibat dalam pembuatan model Indeks Kelola ini.

Dalam kesempatan itu, Fauzan Khalid berkesempatan berbagi strategi dan terobosan untuk mengatasi masalah kesehatan di Lombok Barat.

Seperti diketahui, masalah kesehatan nasional seperti kematian ibu neonatal maupun bayi masih terus terjadi setiap tahun, meskipun trend-nya menurun. Termasuk angka kasus stunting yang cukup tinggi di Indonesia.

Di Kabupaten Lombok Barat sendiri progress penurunan angka kasus stunting diakui pusat sangat baik.

Dari data Riset Kesehatan Dasar Kementerian Kesehatan RI 2007, angka kasus stunting di Lombok Barat mencapai 49.8%.

Tahun 2013, angka itu turun menjadi 46.9% dan tahun 2016 menjadi 32%. Data terakhir, Agustus 2018 angka stunting turun menjadi 28%. Ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sangat baik menghadapi stunting.

Dari capaian itu, pemerintah pusat pun memilih Kabupaten Lombok Barat sebagai salah satu daerah percontohan dalam penurunan angka kasus stunting bersama 3 daerah lainnya se-Indonesia.

Katadata yang merupakan perusahaan media, data dan riset online yang terdiri dari para jurnalis dan periset berpengalaman selaku penyelenggara didukung lembaga Jari Ungu dan sejumlah ahli ekonomi indepenen, sebelumnya telah menyusun beberapa kategori Indeks Kelola yang merupakan Kinerja dan Efektivitas Pengelolaan APBD.

Pelibatan tim ahli independen untuk memastikan bahwa desain kegiatan dan metodologi dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan operasional.

Anugrah Keterbukaan Informasi Publik se NTB, Lobar Raih Peringkat Pertama

Mataram, 28 November 2018. Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali meraih pemeringkatan pertama pada Penganugrahan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang diselenggarakan Komisi Informasi (KI) Propinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2018 disusul Kota Mataram di urutan kedua dalam katagori Kabupaten/Kota Informatif.

Penganugrahan ini berlangsung Rabu (28/11/2018) di Lombok Raya Hotel, Mataram diterima oleh Sekda Lombok Barat H. Moh. Taufiq dari Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah. Raihan Lombok Barat ini merupakan raihan ketiga kalinya mempertahankan nominasi terbaik diantara 10 Kabupaten/Kota se NTB dalam katagori Badan Publik Pemerintah Daerah. Perolehan peringakat pertama sebelumnya diraih tahun 2015, disusul tahun 2017 dan 2018.
Penganugrahan ini sebagai bentuk apresiasi KI NTB terhadap seluruh Badan Publik baik di tingkat propinsi maupun Badan Publik yang ada di Kabupaten/Kota termasuk Badan Publik Instansi Vertikal dan Partai Politik yang sumber anggarannya berasal dari APBN dan APBD sebagaimana impelementasi amanah yang tertuang dalam UU Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah menyatakan, apresiasi atas kerja keras KI mudahan dengan kerja keras Badan Publik di provinsi dan kabupaten/kota dapat mendorong kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah khususnya dalam hal transparansi pelaksanaaan pembangunan berikut pengalokasian anggarannya.
Mantan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI ini juga mengingatkan, keterbukaan informasi telah menjadi kebutuhan yang tidak bias ditawar-tawar dan ditutupi lagi dalam alam demokrasi saat ini. “Rasa Right To Now (rasa ingin tahu) masyarakat yang begitu besar terhadap program pembangunan yang dirumuskan pemerintah termasuk kebijakan penganggarannya menjadi catatan penting, bahwa masyarakat juga harus terlibat dalam proses-proses pembangunan,” kata Bang Zul sapaan akrab Gubernur pengganti Tuan Guru Bajang (TGB) ini.
Dikatakannya, sebagai bentuk Keterbukaan Informasi Publik yang transparan dan akuntabel Gubernur memberi contoh di setiap sudut desa yang ada di NTB terpampang papan informasi dalam bentuk baliho besar yang berisi tentang RAPBDes (Rencana Angaran Pendapatan dan Belanja Desa) yang untuk diketahui saat ini anggarannya cukup besar dari pemerintah. “APBDes ini dengan rinci tertulis pendapatan desa dan seberapa besar pengeluaran yang sudah dilakukan dan identifikasi kebutuhan penggaran yang dilakukan,” ujar Zulkieflimansyah.
Karena itu Gubernur banyak berharap agar KI NTB terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan badan Publik baik di tingkat propinsi maupun Kabupaten/Kota, sehingga apa yang diharapkan dari Keterbukaan Informasi Publik ini yang transparan dan dijamin akuntabilitasnya bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya.
“Kita tak punya pilihan harus terbuka, dengan demikian kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan semakin meningkat sebagai wujud keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan,” terang orang no 1 di NTB ini dihadapan Pimpinan Badan Publik se Provinsi NTB, Bupati/Walikota se NTB dan Instansi vertikal dan para pengurus Parpol lainnya. (Rasidi/her/Yani/L. Ivan Rasidin/Kominfo)

TAMPIL DI SENGGIGI SUNSET JAZZ 2018, INDRA DAN VINA INGIN PARIWISATA LOMBOK BANGKIT

Jakarta, Selasa 27 November 2018 – Bencana gempa bumi bulan Agustus lalu membuat pertumbuhan perekonomian Pulau Lombok, khususnya Kabupaten Lombok Barat (Lobar) menurun tajam.

Pariwisata bisa menjadi salah alat untuk membangkitkan kembali Lombok. Bagi Bupati Lobar, sektor ini dominan untuk meraih PAD sampai 60%.

“Cara paling mudah membantu Lombok Bangkit adalah dengan berwisata ke Lombok. Kami siap menyambut wisatawan. Mandiri Senggigi Sunset Jazz 2018 adalah buktinya,” kata Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid.

Berkerja sama dengan ArchiSS dan didukung penuh oleh Bank Mandiri, Pemkab Lombok Barat menghelat Mandiri Senggigi Sunset Jazz 2018 pada hari Minggu 9 Desember 2018 nanti.

“Kami ingin menunjukkan Lombok tidak kehilangan pesona. Lombok tidak apa-apa. Lombok siap bangkit setelah musibah beberapa bulan lalu. Kehidupan harus terus berjalan dan semua pihak diundang terlibat untuk membangkitkan lagi Lombok,” tuturnya.

Hal itu dipaparkan H. Fauzan Khalid saat konfrensi pers di Kafe Tartine di bilangan Fx Sudirman, Jakarta, Selasa (27/11).

Event musik ini akan dimeriahkan oleh Indra Lesmana & Eva Celia, Vina Panduwinata, Andien, RAN, Brigitta, Pusakata hingga Lombok Blues Community. Mereka siap menghibur dalam evet musik yang digelar di Pantai Senggigi.

Selaku sponsor utama, Bank Mandiri berharap festival jazz di Senggigi dapat mendorong pemulihan kembali ekonomi dan wisata di Lombok.

“Mudah-mudahan melalui penyelengaraan festival musik ini, pariwisata Lombok dapat kembali pulih. Hal ini juga menjadi salah satu komitmen kami, selalu hadir untuk negeri,” ujar Vice President CSR Center Bank Mandiri Gde Arhimbawa.

Kegiatan seperti Mandiri Senggigi Sunset Jazz 2018 adalah salah satu upaya Pemkab Lombok Barat menyediakan atraksi wisata.
Dalam pariwisata, atraksi adalah salah satu penarik wisatawan selain keindahan alam.

“Beberapa daerah yang pernah terlanda bencana sudah membuktikan kontribusi pariwisata pada kebangkitan ekonomi pascabencana,” kata CEO ArchiSS, Nety Rusi.

Selain untuk mengundang wisatawan, Mandiri Senggigi Sunset Jazz 2018 juga untuk membawa energi positif dan kegembiraan ke Lombok. Energi positif dan gembira diperlukan semua pihak dalam upaya Lombok Bangkit.

“Salah satu hal terpenting setelah bencana adalah kemampuan untuk bangkit kembali dan menjadi lebih baik. Musibah bisa datang berkali-kali. Tapi, kita juga bisa bangkit lebih banyak lagi,” pungkas Fauzan.

Semangat Lombok Bangkit juga disampaikan oleh Ricky Fauziyani dari Kementerian Pariwisata, “Lombok sudah bukan lagi bangkit, tapi Lombok saat ini sudah berlari,” ujarnya bangga memuji.

Perwakilan Lombok Blues Community, Tri Pitaka yang akan ikut memeriahkan gelaran musik itu menyatakan, irama beragam dan membawa kegembiraan siap disajikan pada Mandiri Senggigi Sunset Jazz 2018. Pentas itu akan menyajikan kolaborasi musisi dari berbagai tempat.

“Semangat dasar jazz adalah kerja sama, bukan kompetisi atau menonjolkan diri. Kolaborasi dari berbagai musisi dengan kepiawaian berbeda yang membuat pentas jazz selalu menarik,” ujarnya.

Vina Panduwinata di kesempatan yang sama mengaku sudah menyiapkan aransemen khusus untuk tampil di Mandiri Senggigi Sunset Jazz 2018.

“Mama Ina tertarik berkolaborasi untuk Mandiri Senggigi Sunset Jazz bukan hanya karena ingin terus berekplorasi dan berekspresi. Mama Ina tertarik karena pentas ini salah satu cara berkontribusi pada Lombok Bangkit,” kata dia.

Musisi yang sudah puluhan tahun berkarya dan dikenal sebagai Burung Camar itu menyatakan, akan ada kreasi baru yang tengah disiapkannya.

Dalam pentas nanti, ia bekerja sama dengan DJ Goeslan, Ikmal Tobing, Clement, dan Tim Noya.

“Kalau mau tahu seperti apa kreasinya, ayo ke Lombok dan nonton Mandiri Senggigi Sunset Jazz 2018,” tantangnya.

Dedengkot Jazz Indonesia yang akan tampil bersama putri kesayangannya, Indra Lesmana pun mengaku gembira bisa ikut meramaikan pentas tersebut.

“Saya merasa ini panggilan buat saya, seperti klop saja saat ditawari ikut main. Jadi bisa langsung datang dan ikut menghibur masyarakat di sana,” aku Indra yang menuturkan ikut merasakan langsung guncangan gempa Lombok yang getarannya sampai di kediamannya di Sanur Bali.

Bukan hanya musisi dan aransemen beragam yang akan ditampilkan. Mandiri Senggigi Sunset Jazz 2018 juga didukung oleh sponsor beragam. Selain dukungan penuh Bank Mandiri, pentas ini juga disponsori oleh Kila Senggigi Beach Lombok, Kementerian Pariwisata, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nuraga Bumi Narasetu, Sheraton Senggigi Beach Resort, Holiday Resort Lombok, Aruna Senggigi Resort & Convention, The Jayakarta Lombok Beach Resort & Spa, Montana Premier Senggigi, Rajavilla Lombok Resort, Pos Indonesia, Indotan Lombok Barat Bangkit, dan Phapros. Sementara KataData, Kompas.com, Kumparan, dan Get TV menjadi media partner.

1 2 3 4 5 178