Investasi di Lombok Barat, Bupati: Saya Bantu Percepat Perizinannya

Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid

Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Bupati Lombok Barat, Fauzan Khalid menjanjikan proses perizinan bagi investor dengan mudah dan cepat. Jika pada akhirnya perizinan itu melibatkan intansi lain, pihaknya siap menjadi fasilitator.

Apalagi, katanya, dengan luas area yang ada, masih terbuka potensi pengembangan usaha bagi investor khususnya di wilayah Lombok Barat. ” Saya pasti bantu izinnya itu, ” ujar Fauzan Khalid saat bersilaturahim dengan jajaran redaksi Republika, Kamis (8/9).

Fauzan tak menampik jika sampai saat ini ada beberapa investasi yang berjalan mandeg. Dia menjuga kondisi ini terjadi lantaran adanya keterlibatan brooker. ” Jadi terobosan yang saya lakukan yakni percepatan proses perizinan tersebut,” ujarnya.

Dia menyebut, cukup banyak potensi besar bagi pengembangan dunia usaha. Khususnya menyangkut pengembangan potensi wisata, kuliner, serta jasa lainnya. ” Masih sangat terbuka lebar, “ujarnya.

Sumber: http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/09/08/od6js4319-investasi-di-lombok-barat-bupati-saya-bantu-percepat-perizinannya

Pak Kadis, Minggu Depan Harus Menyala!

Pak Kadis, Minggu Depan Harus Menyala!

jalur-billGIRI MENANG-Penerangan Jalan Umum (PJU) jalur Baypass BIL II ditarget mulai menyala seluruhnya, pekan depan. Terlebih, pengerjaannya sudah melebihi batas waktu yakni pada tanggal 30 Agustus lalu. “Yang penting mi­nggu depan mulai menyala. Nanti kita ajak kadis-kadis lewat jalan itu dan Senin depan harus sudah nyala,” tegas Sekretaris Daerah (Sekda) Lobar Moch. Taufiq saat Rapim, kemarin.

 Diakui, belum selesainya masalah PJU di sepanjang Jalur Bypass BIL II itu memang menjadi momok tersendiri bagi Lobar. Sekda sendiri mengaku, sempat mendapat sentilan dari Gubernur NTB TGB HM Zainul Majdi terkait jalur BIL yang gelap di Lobar. “Saya janji ke pak gubernur dua minggu nyala dan ini sebenamya sudah melebihi batas waktu itu, ” katanya.

 “Mohon Pak Kadis Tata Kota, jalur BIL dua segera dinyalakan,” tegasnya lagi.

Selain kegiatan penuntasan PJU di jalur Bypass BIL II, pada Rapim tersebut, Sekda juga mengingatkan proyek-proyek lain di tahun berjalan ini agar tidak sampai molor. Ia meminta masing-masing pihak terkait turun ke lapangan untuk melakukan pengawasan.

 “Proyek yang sudah ditender pemantauannya perlu ditingkat kan. Jangan sampai lewat batas waktu, apalagi melewati Desember,” imbaunya.

Asisten II Setda Lobar H Poniman sendiri mengungkapkan, sejauh ini, ada beberapa kegiatan yang progresnya memang butuh atensi lebih. Ia mencontohkan, ada delapan paket di Dikbudpora yang tenggang waktunya sampai Oktober. Namun, progresnya baru sekitar 50-62 persen.

 Begitu pun dengan salah satu proyek di Dinas Pariwisata de­ngan tenggat waktu satu bulan lagi tetapi progress pengerjaan masih 55 persen. “Kalau melihat masa waktu pengerjaan tinggal sebentar tetapi capaian pengerjaan masih di tengah-tengah. Ini perlu dapat perhatian,” kata Poniman.

 Di samping itu, masih ada pula beberapa paket kegiatan yang belum juga masuk ULP. “Harusnya 107 paket tapi yang sudah selesai 102 sedang dalam proses. Lima paket belum,” ungkapnya.

 Terhadap lima paket yang belum lelang ini, kemungkinan tidak bisa dilaksanakan. “Yang sudah masuk anggaran tetapi belum masuk ULP itu kemungkinan tidak bisa dilak­sanakan,” pungkasnya.

 Bupati Lobar Fauzan Khalid mengaku tak puas atas capaian realisasi kegiatan sejauh ini. Ia menekankan, perlunya perbaikan pada prinsip perencanaan di kemudian hari. (uki/r5)

 Sumber: Harian Lombok Post, Selasa 6 September 2016

Pejabat Jangan Liar!

Bupati: Lobi jabatan Tak Bakal Mempan

rapimGIRI MENANG- Perombakan jabatan menjadi keharusan setelah ditetapkannya peraturan daerah (perda) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kelak. Terkait ini, Bupati Fauzan Khalid mengingatkan jajaran di bawahnya agar tidak liar melakukan lobi jabatan.

 “Ketika organisasi perangkat daerah jadi, saya harapkan tidak ada yang liar lobi ke sana kemari untuk jadi ini itu,” pesan Fauzan. Bupati memastikan, lobi jabatan itu tidak akan mempan. Ia memiliki beberapa unsur penilaian lain yang akan menjadi pertimbangan melakukan mutasi. Diantaranya, adalah unsur kebersamaan.

 “Itu tidak akan berpengaruh. Yang paling berpengaruh adalah unsur kebersamaan,” tegas Fauzan.

Untuk itu, ia mengingatkan semua ASN di lingkup pemkab Lobar agar selalu menjaga kekompakan. Semangat kebersamaan masing-masing SKPD sendiri, menurutnya, masih lemah. Terbukti dari beberapa perhelatan acara, selalu sepi dihadiri ASN.

 “Misalnya, Festival Jazz juga sepi. Kegiatan-kegiatan lain pun begitu. Hampir di semua acara minim sekali dapat hadir padahal harapan saya kebersamaan itu juga kita tunjukkan dengan bersama-sama hadir. SKPD mana pun yang punya acara, harus sama-sama disukseskan,” tegas Fauzan.

 Ia memastikan, unsur kebersa­maan itu akan menjadi penilaian penting terkait rencana mutasi mendatang. Selain itu, unsur lainnya yang juga bakal jadi pertim­bangan yakni menyangkut loyali tas. “Saya akan pakai seluruh organ untuk melakukan pengamatan ke semua itu,” lanjutnya.

 Ia berpesan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) untuk melakukan penilaian secara rutin kepada pimpinan SKPD. Demikian juga pimpinan SKPD diharapkan menilai secara rutin kinerja bawahannya.

Penilaian tersebut diharapkan objektif. Ia menyinggung penilaian dalam Sasaran Kerja Pegawai (SKP) tahunan yang selama ini dianggap belum maksimal. Pasalnya, pimpinan mengaku tak enak hati member nilai jelek bawahannya.

“Lucunya, kadang secara lisan kita dilaporkan bahwa si A kinerjanya jelek tetapi dalam SKP malah dikasi nilai. Alasannya gak enak,” kritik Fauzan.

Ia menekankan, penilaian dalam SKPD harus objektif agar kepala daerah sebagai penentu akhir tidak salah mengambil kebijakan.

 “Itu yang buat kita ragu ambil kebijakan karena info lisan jelak tapi yang tertulis baik. Saya pingin lihat SKP itu nilainya di bawah lima kalau memang gak baik,” pungkasnya.

 Sementara Sekda Lobar H Moch. Taufiq mengamini harapan orang nomor satu di Bumi Patut Patuh Patju tersebut. la memastikan mutasi mendatang akan dilaku- kan secara objektif.

Diberitakan sebelumnya, Perda OPD sendiri ditargetkan bisa disahkan pada tanggal 26 September mendatang. Mengacu pada draf Perda yang diserakan ke dewan, ada dinas yang kedepannya akan dipecah seperti Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika. Sebaliknya, ada pula beberapa dinas yang akan digabung. Dalam draf OPD yang diusulkan ke dewan, dari 30 SKPD rencananya akan menjadi total 32 SKPD. “Tentunya akan dipilih sosok yang tepat untuk mengisi jabatan yang baru,” pangkas Taufiq. (uki/r5)

Sumber: Harian Lombok Post, Selasa 6 September 2016

Dukcapil Lobar Tunggu Surat Resmi Dirjen

E-KTPGIRI MENANG – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Lombok Barat menunggu surat resmi, terkait kabar tidak berlakunya kartu tanda penduduk (KTP) manual Oktober nanti. Ini untuk menghindari kesimpangsiuran dan penumpukan dalam pembuatan KTP elektronik (E-KTP).

”Belum ada surat resmi dari Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) terkait itu,” kata Kepala Dinas Dukcapil Lobar, Muridun.

Menurut Muridun, sebelum ada surat edaran resmi, warga tidak perlu khawatir adanya sanksi administratif bila tidak memiliki E-KTP setelah September nanti. Warga pun tidak perlu terburu-buru dalam membuat E-KTP.

Selain itu, dia mengaku, ketika rapat koordinasi (Rakor) bersama Dirjen Dukcapil di Riau beberapa waktu lalu, tidak pernah disinggung mengenai persoalan tidak berlakunya KTP manual dan sanksi administrasi yang menyertainya.

Saat itu, Dirjen lebih menekankan Dukcapil seluruh Indonesia untuk mempercepat layanan dokumen kependudukan. Membuat pelayanan menjadi lebih inovatif, mudah, cepat, akurat, dan gratis.

”Ditekankan untuk melakukan pelayanan semedi, sehari mesti jadi,” ungkap dia.

Sementara itu, Kabid Pendudukan Dukcapil Lobar Agus Martimbang mengatakan, KTP manual sebenarnya sudah tidak berlaku sejak awal 2014.

“KTP manual atau non elektronik itu sebenarnya sudah tidak berlaku sejak lama,” terang dia.

Karena itu, sejak 2014 pelayanan di instansi pemerintahan dan swasta telah menggunakan E-KTP. Pihaknya pun telah bersurat kepada seluruh instansi untuk tidak lagi menerima KTP manual untuk mengurus administrasi.

”Kita juga harapkan semua instansi tidak lagi menerima KTP biasa,” tandasnya. (dit/r6)

Sumber:http://www.lombokpost.net/2016/08/31/dukcapil-tunggu-surat-resmi-dirjen/

Sanggar Rumah Cerdas Bantu Pelajar di Dusun Terpencil

PESAN-KORANGIRI MENANG – Minimnya sarana pendidikan di Dusun Bunbeleng, Desa Sekotong menggugah Sanggar Rumah Cerdas. Bersama Dharma Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Barat, sanggar rumah cerdas mengadakan bakti sosial (Baksos), Sabtu (20/8).

Ketua Sanggar Belajar Rumah Cerdas Evi Febriana mengatakan, kegiatan baksos bersama Dharma Wanita Dikbud Lobar menyalurkan sejumlah bantuan. Antara lain, alat tulis hingga papan tulis untuk setiap kelas.

”Kami membantu berupa alat tulis lengkap bagi anak-anak di dusun terpencil ini,” kata Evi bersama Ketua Dharma Wanita Dikbud Lobar Erni Zuhara.

Menurut Evi, anak-anak di Dusun Bunbeleng masih merasakan keterbatasan untuk mengakses fasilitas pendidikan. Kondisi wilayah yang hampir terisolir, memperparah seluruh dimensi kehidupan masyarakat, terutama untuk fasilitas pendidikan.

Di Dusun Bunbeleng, hanya ada satu fasilitas pendidikan setara sekolah dasar. Sekolah itu pun dibangun akibat jauhnya SD negeri yang bisa dijangkau masyarakat.

”Sekolah ini menjadi satu-satunya harapan bagi 60 lebih anak-anak di Dusun Bunbeleng dalam mencari ilmu,” ujar dia.

Selain keterbatasan yang dialami sejumlah anak, lanjut Evi, guru-guru pun mengalami kesulitan. Mereka minim fasilitas buku bacaan untuk menambah wawasan dan mengajar anak didiknya.

”Karena itu kami bantu buku dan alat belajar,” katanya.

Evi menjelaskan, guna terus mengadakan baksos serupa, pihaknya telah membuat gerakan satu orang satu buku dan 1000 manfaat. Gerakan ini sendiri telah berjalan sejak beberapa bulan terakhir.

”Nantinya akan kita buat taman belajar pelangi di Dusun Bunbeleng. Taman bacaan serupa telah berdiri di Teluk Gok, Sekotong,” tandasnya. (dit/r3)

Sumber:http://www.lombokpost.net/2016/08/22/sanggar-rumah-cerdas-bantu-pelajar-dusun-terpencil/

Keberhasilan CCDP IFAD Mengubah Wajah Masyarakat Pesisir Lombok Barar

Fasilitasi Pengembangan Produk Olahan Perikanan

Sejak digulirkan pelaksanaannya di 2013 lalu, proyek pembangunan masyarakat pesisir (coastal community development program/CCDP) di Lombok Barat (Lobar) hingga sekarang telah menunjukkan hasil. Tidak hanya dari aspek pemberdayaan masyarakat, infrastruktur penunjang juga gencar dibangun dan kini banyak dimanfaatkan.

BOX-IFAD-1

RAMAI DIKUNJUNGI : Keberadaan jalur tracking mangrove di Dusun Pesanggaran, Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar menjadi alternatif destinasi wisata baru di Lobar. Pembangunannya merupakan kerjasama pihak desa dengan dinas terkait melalui program CCDP IFAD.

KABUPATEN Lobar boleh bersyukur karena ditunjuk  menjadi satu dari 11 kabupaten/kota di Indonesia sebagai lokasi kegiatan proyek CCDP. Potensi sumberdaya kelautan besar yang dimiliki Gumi Patut Patuh Patju selama ini memang belum dimanfaatkan secara optimal, baik potensi penangkapan, budidaya dan pariwisata bahari. Hal ini tercermin dari masih tingginya angka kemiskinan masyarakat yang ada di daerah pesisir.

Pemkab Lobar melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) pun tidak tinggal diam atas kondisi tersebut. Berbagai bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat pesisir sudah dilaksanakan.

”Namun berbagai bentuk bantuan belum mampu memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat pesisir di Lobar akibat terbatasnya ketersediaan anggaran yang ada,” jelas Kepala DKP Lobar H Ahmad Subandi.

Melalui program CCDP-IFAD yang berjalan 2013 hingga 2017 dimanfaatkan secara optimal oleh pemkab. Pengembangan produk olahan hasil perikanan yang berdaya saing dan siap berkompetisi di pasar domestik dan regional menjadi salah satu kegiatan yang difasilitasi CCDP IFAD. Beberapa bentuk turunan dari hasil diversifikasi produk olahan ini pun sudah memasuki pangsa pasar termasuk diikutkan dalam pameran nasional MTQ ke – XXVI di Mataram, beberapa waktu lalu.

”Hasil produk olahan yang dimaksud seperti kerupuk ikan, tortilla rumput laut, abon ikan tongkol, terasi udang rebon, stick ikan dan rumput laut. Namun produk tersebut masih kalah bersaing dengan beberapa produk sejenis yang diproduksi oleh daerah lain dalam kegiatan pameran tersebut,” ungkap Subandi.

Menurut dia, salah satu kekurangan dari produk tersebut adalah tidak tercantumnya hasil uji mutu produk dari BPOM serta sertifikat halal dari MUI. Guna memperbaiknya, dinas akan mengambil langkah-langkah yang relevan untuk dilaksanakan. Di antaranya meningkatkan mutu dan keamanan produk perikanan, meningkatkan produktivitas pengolahan hasil perikanan yang ramah lingkungan, serta meningkatkan standar bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang sesuai dengan ketentuan nasional.

Potensi pasar yang masih terbuka harusnya menjadi momentum bagi pokmas (kelompok masyarakat) CCDP IFAD Lobar dalam menangkap peluang usaha sekaligus memperbaiki kualitas dan mutu produk. Pola dan sistem penyediaan dana pembangunan untuk fasilitasi usaha kegiatan pokmas yang cukup besar dan disesuaikan dengan usulan rencana kerja yang berbasis masyarakat seharusnya dapat dimanfaatkan secara maksimal bersama tenaga pendamping desa yang dibantu konsultan pemasaran dan value chain.

Subandi juga memaparkan CCDP IFAD telah banyak memfasilitasi pembangunan sarana infrastruktur pedesaan. Seperti pembangunan jembatan yang menghubungkan sumber produksi perikanan dengan akses pasar di Desa Eyat Mayang dan Candi Manik, jalan produksi di Desa Batu Putih, Lembar Selatan, Buwun Mas, Gili Gede, Taman Ayu, dan Labuan Tereng.

“Ada juga pembangunan instalasi air bersih di Buwun Mas, pembangunan gudang produksi tongkol di Batu Putih, gudang pengikatan rumput laut di Buwun Mas, rumah produksi kemasan beserta kelengkapannya di Gerung,” bebernya.

Khusus tahun ini saja, akan ada banyak infrastruktur sejenis yang dibangun. Di samping fasilitasi pembangunan infrastruktur, CCDP IFAD terus memfasilitasi sarana input produksi kegiatan usaha pokmas. Diantaranya pengembangan pusat pemancingan air tawar di Desa Taman Ayu, pengembangan kelompok produksi olahan hasil perikanan dan sarana penangkapan ikan; seperti perahu, mesin dan jaring pada 15 (lima belas) desa pesisir.

Hal lain yang menyita perhatian publik adalah kejelian pihak Desa Lembar Selatan mengembangkan sektor wisata bahari berbasis nuansa alam. Yaitu dengan menata dan menjadikan kawasan ekosistem mangrove yang luas di wilayahnya sebagai ikon daya tarik wisata.

“Setelah melalui kordinasi dan komunikasi  maka melalui program CCDP IFAD telah dikembangkan jalur wisata baru dengan membangun jalur tracking mangrove beserta sarana pendukung lainnya,“ jelas Subandi.

Berangkat dari peran strategis program CCDP IFAD dalam aspek pemberdayaan dan pembangunan masyarakat pesisir, upaya keberlanjutannya pasca program tersebut berakhir juga menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, saat ini DKP tengah menyusun profil berikut progress dan mapping potensi dan masalah yang dihadapi oleh masing-masing pokmas sebagai dasar dalam menyusun instrumen kebijakan dan perencanaan lebih lanjut.

Rencananya akhir bulan ini tim Support Mission IFAD yang berkedudukan di Roma Italia bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Bappenas akan berkunjung ke Lobar. Kunjungan ini adalah merupakan kunjungan sejenis yang kedua di luar kunjungan resmi Vice President IFAD Roma yang pertama kali datang di Indonesia pada bulan akhir Mei 2015 di Kantor Bupati Lombok Barat dan Pantai Cemara Desa Lembar Selatan.

Adapun maksud kunjungan untuk memantau dan melihat lebih dekat perkembangan kegiatan CDDP IFAD di Lobar. Diharapkan hasil penilaian kunjungan tim minimal sama dengan hasil penilaian di tahun 2014 dimana Lobar mendapat peringkat nilai “safestory”. (Baiq Farida, Giri Menang*/r3)

Sumber:http://www.lombokpost.net/2016/08/22/fasilitasi-pengembangan-produk-olahan-perikanan/

“Lampu Hijau” Untuk Bendungan Meninting – Gunungsari Lombok Barat

pu

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) NTB Wedha Magma Ardhi.

MATARAM – Rencana pembangunan bendungan Meninting mulai menunjukkan titik terang. Mega proyek bendungan yang bakal mengairi lahan di dua kecamatan yakni Gunungsari dan Lingsar Lombok Barat (Lobar) tersebut kabarnya sudah mendapat lampu hijau dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Untuk pembebasan lahan, rencananya akan ditanggung tiga pemda, yakni Lobar, Pemprov NTB dan pemerintah pusat,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) NTB Wedha Magma Ardhi.

Menurutnya, pembangunan bendungan Meninting bahkan lebih siap jika dibandingkan dengan bendungan Mujur Lombok Tengah (Loteng). “Kemungkinan mulai 2017 sudah mulai dibangun,” kata Ardhi.

Pembangunan bendungan tersebut, dalam jangka panjang, diharapkan bisa berfungsi mengairi dua kecamatan Gunungsari dan Lingsar. Selain itu, juga untuk mengendalikan banjir dan kebutuhan air baku di Kota Mataram. “Karena Mataram akan jadi kota metropolitan yang besar nantinya,” katanya.

Mega proyek bendungan sendiri ditaksir membutuhkan anggaran Rp 1 triliun. Kementerian PUPR juga telah melayangkan surat ke Pemkab Lobar agar menyiapkan pembebasan lahan seluas 110 hektare di Daerah Gunungsari.

Ardhi mengatakan, penuntasan beberapa proyek bendungan memang menjadi salah satu fokus daerah saat ini. Khususnya bendungan yang berfungsi sebagai irigasi teknis untuk lahan pertanian di NTB.

“Pembangunan Bendungan Meninting ini sangat diperlukan di Lombok agar sistem irigasi teknis bisa lebih komprehensif. Kalau ada bendungan tersebut akan menyatukan keseluruhan irigasi teknis kita,” pungkasnya. (uki/r9)

SMAN 1 Lembar Fokuskan Revolusi Mental

780072943-revolusi-mental-membangun.1678GIRI MENANG – SMAN 1 Lembar fokuskan melakukan revolusi mental bagi siswa dan guru. Hal ini harus dilakukan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan serta meningkat mutu sekolah.

Kepala SMAN 1 Lembar LOBAR, Hj Erni Zuhara mengatakan, pihaknya berupaya membenahi kekurangan dalam pembinaan maupun pengembangan, baik dalam proses kegiatan belajar mengajar (KBM) maupun ekstrakulikuler.

“Karena itulah kita fokus untuk melakukan revolusi mental bagi guru dan siswa,” jelasnya kemarin(12/8).

Erni juga mengatakan, ia bersama  para guru berusaha semaksimal mungkin untuk meraih kemajuan. Selain itu, ia juga akan selalu melakukan transparansi dalam semua kegiatan.

“Pembinaan akan dilakukan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan sekolah dan siswa, ” terangnya.

Dia mengaku melakukan sejumlah inovasi. Di antaranya menyelenggarakan pelatihan jurnalistik sebagai penunjang masa depan dan pengetahuan.

Setelah siswa mampu menyerap ilmu jurnalistik pihaknya akan menuangkan tulisan para siswa untuk dipajang  dalam mading dan buletin sekolah. Hal itu  dilakukan untuk menambah skill para siswa. Sehingga nantinya menghasilkan lulusan yang berkualitas.

“Siswa tidak hanya membawa sebuah ijazah saja, namun begitu mereka lulus dari SMA 1 Lembar mereka kaya akan skill,” jelasnya.

Erni menegaskan, sudah saatnya melakukan upaya pengembangan terhadap kebijakan dalam membangun nama baik sekolah. Sebab guru sangat perlu menelaah kondisi lapangan. Sebagai wujud dukungan penuh terhadap visi pemerintah dalam menghadirkan revolusi mental.

“Sebagai wujud langkah awal untuk mewujudkan sekolah yang maju, berintegritas dan bersinergi.” tandasnya (fer/r4)

Sumber:http://www.lombokpost.net/2016/08/13/fokuskan-revolusi-mental/

1 2 3 4 57