Kepala DKP Bantah Berikan Rekomendasi Instalasi Kabel Bawah Laut di Gili Gede

F-Kepala-DKP

Ir. H. Subandi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan             Kab. Lombok Barat

GIRI MENANG – Sejumlah masyarakat melaporkan adanya instalasi kabel bawah laut di sebuah villa milik warga negara asing, di Gili Gede, Desa Sekotong Barat.

Kabel itu kabarnya dipasang karena pihak investor mendapat izin dari pemerintah. Dalam hal ini Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) Lobar.

Namun, saat dikonfirmasi kebenaran izin itu, Kepala DKP Lobar, Subandi membantahnya. Ia mengaku tidak pernah memberikan rekomendasi instalasi tersebut.

“Mungkin pada saat kepala DKP sebelumnya. Yang jelas saya tidak pernah memberikan rekomendasi,” tegasnya.

Dikatakan, berdasarkan penelusurannya, telah terjadi kesepakatan antara investor dengan masyarakat sebelumnya. Pihak investor telah memohon ijin pada masyarakat untuk melakukan pemasangan kabel bawah laut.

Namun, masyarakat sekitar akan memberikan rekomendasi jika dibelikan mesin genset. Pihak investor pun mengabulkan permintaan tersebut, sehingga akhirnya masyarakat memberikan rekomendasi.

Subandi mengatakan, hal ini menjadi tanggung jawab pihak PLN. Sebab ini berhubungan dengan tegangan listrik. PLN lebih tahu mengenai prosedur pemasangan kabel tersebut.

“Toh juga belum ada kabar kalau ada warga yang tersengat aliran listrik,” kata Subandi, enteng.

Terpisah, Kepala Dishubkominfo Lobar Ahmad Saikhu, berjanji akan menelusuri perizinan pemasangan kabel terkait. Terutama dampaknya pada arus pelayaran laut.

Ia menjelaskan, jika itu masuk dalam arus pelayaran laut, maka seharusnya ada rekomendasi dari Dishubkominfo. Ia pun akan melakukan koordinasi lintas sektor.

“Tapi kami perlu mengecek posisi kabel itu dulu. Apakah membahayakan atau tidak,” tandasnya. (fer/r6)

Sumber: http://www.lombokpost.net/2016/08/14/kepala-dkp-bantah-berikan-rekomendasi-instalasi-kabel-bawah-laut-di-gili-gede/

Hebat, ULP Mulai Berani Berinovasi

F-ULPGodok e-Lelang Cepat. GIRI MENANG – Realisasi proyek di Lombok Barat, hampir setiap tahun, mengalami keterlambatan. Kendalanya biasa terjadi saat proses lelang dan tender di Unit Layanan Pengadaan (ULP).

Guna mengatasi itu dan mempercepat realisasi proyek, Bagian Pembangunan Setda Lombok Barat membuat lelang cepat elektronik (e-Lelang Cepat). Bila berhasil diaplikasikan, maka Pemkab Lobar menjadi kabupaten pertama dan satu-satunya di Provinsi NTB yang mengadakan lelang cepat elektronik.

”Kita yang pertama di NTB,” kata Kabag Pembangunan Setda Lobar Hery Ramadhan, kemarin (1/8).

Aplikasi tersebut, menurut Hery, akan memudahkan proses realisasi proyek di Pemkab Lobar. Bukan itu saja, penyedia barang dan jasa pun akan dimudahkan dengan adanya e-Lelang Cepat. ”Tujuannya seperti itu, untuk mempercepat pelaksanaan tender,” ujarnya.

Lebih lanjut, Hery menjelaskan, dalam aplikasi ini akan memakai sistem informasi kinerja penyedia (SIKaP). Di mana setiap penyedia barang dan jasa akan melakukan registrasi dalam sistem tersebut.

Usai registrasi, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) akan melakukan klarifikasi kepada seluruh penyedia barang dan jasa yang mendaftar. Klarifikasi ini bertujuan untuk menentukan penyedia barang dan jasa masuk ke dalam sub bidang apa saja.

”Jadi yang bisa masuk dalam sistem ini hanya penyedia barang dan jasa yang sudah diverifikasi,” jelas mantan Kabag Ortal ini.

Karena sudah diverifikasi, maka kerja ULP akan lebih mudah. Ketika ada proses lelang proyek, ULP tinggal masuk ke dalam E-Lelang Cepat dan melihat perusahaan mana saja yang siap untuk mengikuti proses tender.

”Kita tinggal lihat harga saja yang ditawarkan penyedia barang dan jasa tersebut,” terangnya.

Aplikasi ini, lanjut dia, sudah mendapat persetujuan dari Bupati Lobar Fauzan Khalid. Kedepannya, Bagian Pembangunan Setda Lobar akan melakukan sosialisasi kepada dunia usaha dan menyiapkan sumber daya pendukung.

”Target kita 2017, aplikasi ini sudah bisa digunakan,” kata Hery.(dit/r6)

Sumber:http://www.lombokpost.net/2016/08/02/dua-jempol-buat-ulp/

Musabaqah Hifzil Quran Disambut Antusias

F-MTQGIRI MENANG – Babak penyisihan Musabaqah Hifzil Quran mulai digelar di Lombok Barat, kemarin (31/7). Bencingah Agung Kantor Bupati Lobar dan Ponpes Al Aziziyah, Kapek,Gunungsari, mulai dipadati sejumlah kafilah.

Pembantu Koordinator Venue MTQ Safarudin mengatakan, terdapat empat kategori dalam Musabaqah Hifzil Quran yang diselenggarakan di Lobar. Yakni hafalan untuk satu juz, lima juz, 10 juz dan 20 juz.

”Di sini (Bencingah, Red) untuk satu dan lima juz, kalau di (Ponpes, Red) Al Aziziyah 10 dan 20 juz,” terangnya.

Dalam kategori Hifzil Quran yang diadakan di Lobar ini, diikuti sebanyak 271 orang hafiz dan hafidzah. Dengan masing-masing kategori diikuti sebanyak 68 peserta.

”Tapi untuk babak penyisihan di hari pertama diikuti 11 hafiz dan hafizah,” kata Safarudin.

Sementara itu, untuk menilai peserta musabaqah, terdapat 10 dewan hakam. Mereka nantinya akan menilai tajwid, suara dan lagu, serta tentu saja bacaan dari peserta yang mengikuti Hifzil Quran.

Dari dua venue tempat berlangsungnya Musabaqah Hifzil Quran, panitia menyiapkan dua buah bilik. Masing-masing bilik, secara terpisah, ditempati Dewan Hakam dan hafiz hafidzah peserta musabaqah Hifzil Quran.

Teknis musabaqah sendiri, dimulai saat salah satu Dewan Hakam membacakan sebuah ayat. Nantinya ayat tersebut akan langsung dilanjutkan peserta. Jika salah, maka Dewan Hakam akan memencet bel sebanyak satu kali.

”Kalau peserta musabaqah melakukan kesalahan hingga tiga kali, nanti langsung dituntun Dewan Hakam,” jelas Safarudin.

Untuk menjaga sportivitas dalam perlombaan, setiap hafiz dan hafidzah tidak disebutkan nama dan asal kafilahnya. Sehingga Dewan Hakam tidak berat sebelah dalam memberikan penilaian.

”Dewan Hakam cuma tahu nomor peserta, beliau-beliau tidak tahu nama peserta,” tandasnya.

Sementara itu, Kabag Humas dan Protokol Setda Lobar Saepul Ahkam mengatakan, pelaksanaan musabaqah di hari pertama secara umum berjalan lancar. Masalah listrik di Ponpes Al Aziziyah pun bisa teratasi.

”Sudah tidak ada masalah, ada generator dari PLN untuk listrik di Al Aziziyah,” katanya.

Pantauan koran ini, antusiasme masyarakat yang menonton sempat membuat panitia kelabakan. Kursi yang disediakan pun tidak mampu menampung penonton yang datang. Beberapa di antaranya bahkan harus duduk di karpet Bencingah Agung.

Meski harus duduk di lantai, tidak menyurutkan semangat mereka untuk mendengar hafalan-hafalan dari hafiz hafidzah peserta Musabaqah Hifzil Quran. Membludaknya penonton, tidak dirisaukan Ahkam. Bahkan ia berharap semakin banyak masyarakat yang datang, akan semakin bagus.

”Untuk besok (Hari ini, Red), kita siapkan rekayasa parkir di kantor bupati, karena warga yang datang pasti lebih banyak dari hari ini (Kemarin, Red),” kata Ahkam.

”Jadi kita undang seluruh masyarakat untuk datang, menyaksikan MTQ di Bencingah dan Al Aziziyah,” tandasnya. (dit/r4)

Sumber: http://www.lombokpost.net/2016/08/02/musabaqah-hifzil-quran-disambut-antusias/

Pemkab Lobar Tak Ingin Tarik Modal di Bank NTB

F-Taufiq-2GIRI MENANG – Wacana penarikan modal Pemkab Lombok Barat dari Bank NTB yang dilontarkan kalangan dewan, dipertanyakan eksekutif. Menurut Sekda Lobar Mochammad Taufiq, jangan karena alasan deviden berkurang lantas langsung menarik modal.

”Bank NTB sudah menjadi perusahaan daerah kita, kenapa kita harus langsung menarik modal dari sana,” kata Taufiq.

Taufiq menjelaskan, pemkab tidak akan terburu-buru merealisasikan wacana itu. Terlebih lagi, saat ini pemkab sedang dievaluasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan NTB, terkait penerimaan deviden.

Dari evaluasi tersebut, BPK akan melihat sejauh mana kontribusi perusahaan daerah di Lobar, bila dibandingkan penyertaan modal yang diberikan pemkab. Diketahui dari seluruh total penyertaan modal, pemkab hanya menerima lima persen saja.

”Ini akan dievaluasi, mana yang kira-kira ada kontribusi, mana yang tidak,” ujar mantan Asisten III Setda Lobar tersebut.

Karena itu, pemkab masih menunggu hasil audit yang dilakukan BPK. Apakah nantinya akan menarik modal dari Bank NTB atau tidak.

Selain itu, menurut Taufiq, wacana tersebut harus didiskusikan lebih lanjut dengan DPRD Lobar. Apa saja plus minus bagi daerah jika penarikan modal benar-benar akan direalisasikan.

”Saya kira semangat dewan hanya ingin mempertanyakan kenapa deviden yang diberikan Bank NTB hanya segitu,”tandasnya.

Sebelumnya, kalangan legislatif Lobar memberikan rekomendasi kepada eksekutif untuk menarik modal di Bank NTB. Selanjutnya, memberikan modal tersebut kepada BPR yang nyata­nyata memberikan keuntungan lebih besar. (dit/r4)

Sumber:http://www.lombokpost.net/2016/07/30/pemkab-lobar-tak-ingin-tarik-modal-bank-ntb/

Kadis Dikbud Kritik Data BPS

GIRI MENANG – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Barat H. Ilham mengkritisi data Badan Pusat Statistik (BPS) terkait penilain rata-rata lama sekolah di Lombok Barat mencapai 291.325 orang. Pendataan yang dilakukan BPS mengambil usia putus sekolah yang sudah berumur 25 tahun hingga 80 tahun.

Seandainya pihak BPS melakukan pendataan pada usia saat ini, pihak Dikbud meyakin angka rata-rata lama sekolah tidak seperti ini. Mengingat infrastruktur pendidikan berupa bangunan dan fasilitas dunia pendidikan saat ini telah menjamin harapan lama sekolah untuk masyarakat Lombok Barat.

”Apabila BPS melakukan pendataan dengan melihat usia saat ini, kami yakin angka rata-rata lama bersekolah di atas 5,6 persen,” tegas  H. Ilham kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (20/7).

Sesuai data BPS, totalnya warga yang tidak tamat SD mencapai 291.325 orang. Jumlah ini terdiri dari kategori usia 15 hingga19 tahun yang tidak lulus SD sebanyak 1.891 orang dan lulus SD sebanyak 3919 orang. Pada usia 20 hingga 24 tahun yang tidak lulus SD sebanyak 1.858 orang dan lulus SD sebanyak 6.571 orang. Sementara pada usia 25 hingga 29 tahun yang tidak lulus SD sebanyak 7.684 orang dan lulus SD sebanyak 10.123 orang.

Jumlah ini memang rendah masyarakat yang di survey berumur 25 tahun. Jika disurvey berusia sekolah, ia memastikan angkanya bakal besar. Masyarakat berusia 25 tahun ini mengalami putus sejak 10 tahun lalu. Rata-rata putus sekolah di SD, SMP, dan SMA.

“ Ini kondisi mereka yang dikumulatifkan, sehingga rata-rata lama sekolah tercatat 5,6 baik berusia 80 tahun,” tandasnya.

Ilham sendiri mengakui bidang pendidikan merupakan salah satu indikator yang dinilai dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada IPM ini ada dua yang mempengaruhinya, yakni rata-rata sekolah dan harapan lama sekolah.

Ia merincikan jika harapan lama sekolah di Lombok Barat telah mencapai lebih dari 12 tahun. Artinya dari sisi infrastutkur yang dimiliki saat ini telah memungkinkan masyarakat bersekolah sampai berumur 12 tahun atau tamat SMA.

“ Pemda sudah mampu membangun infrastruktur yang memadai hingga bisa bersekolah 12 tahun, artinya ada sekolah tempat mereka bersekolah. Tergantung anak-anak ini memanfaatkannya mau bersekolah atau tidak,” terangnya.

Untuk mendorong masyarakat belajar, mereka yang memiliki hambatan geografis yang jauh, pemerintah telah menyediakan program. Untuk tingkat SMP, ada SMP terbuka yang belajar pada siang dan sore. Kemudian, SD dan SMP satu atap yang diperuntukan di pelosok, yang agak rentan dengan sekolah regular.

“Selanjutnya, masyarakat yang terlanjur putus sekolah, bisa masuk ke program paket A (SD) ,B (SMP), dan C (SMA). Inilah program yang dilakukan,” pungkasnya.(fer/r4)

Sumber:http://www.lombokpost.net/2016/07/25/kadis-dikbud-kritik-data-bps/

SMAN 1 Narmada Jadi Yang Terbaik di NTB

Lomba Film Pendek Se-NTB

A-DSC_1384MATARAM – SMAN 1 Narmada, Lombok Barat berhasil menjadi yang terbaik dalam lomba pembuatan film pendek dengan tema ‘Kita Boleh Beda’. Smanar -julukan SMAN 1 Narmada membuat film dengan judul Histrionik.

Lomba ini diadakan Badan nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Forum Koordinasi Penanggulangan Terorisme (FKPT) Provinsi NTB. “Penilaian kita lihat dari kesesuaian film yang diproduksi dengan tema, selain itu juga kita lihat dampaknya,” kata salah satu Juri Film Pendek, Beni Pratama.

Film karya Smanar, lanjut Beni dari segi cerita juga punya konsep yang jelas. Bagaimana menggambarkan pola mudahnya anak-anak remaja mudah dipengaruhi ikut dalam kelompok paham radikal. “Potongan-potongan gambarnya juga sangat, bagus tidak nampak jika itu karya anak SMA,” ungkapnya.

Kekaguman serupa juga disampaikan juri lainnya, Tjandra Wibowo. Juri yang kerap tampil dalam Eagle Award ini melihat alur cerita dan pesan yang diinginkan juga terceritakan dengan sangat baik. Terutama melalui suara dan gambar yang ditampilkan di film itu.

“Secara keseluruhan film-film buatan adik-adik SMA, sangat baik mengembangkan alur cerita. Bahkan, kami melihat cara penyampaian pesannya sangat komunikatif dari alur ceritanya saja,” pujinya.

Sementara itu, Ketua Panitia Any Suryani pada saat penyerahan hadiah menjelaskan, pemenang lomba selanjutnya terpilih langsung untuk mengikuti lomba dalam ajang film pendek BNPT tingkat nasional. Untuk itu, pemenang lomba sebelumnya akan mendapat sejumlah pendalaman materi. Sehingga di ajang lomba tingkat nasional nanti, mampu menelurkan karya film yang lebih kompetitif. “Mereka selanjutnya akan mengikuti lomba film pendek tingkat Nasional,” kata Any.

Untuk juara pertama, mendapatkan, piala, piagam dan uang tunai sebesar Rp 5 juta. Sementara, untuk juara kedua dan ketiga, berturut-turut SMAN 1 Selong Lombok Timur dengan judul “Akar Arka” dan SMAN 1 Sikur Lombok Timur dengan judul “Pahamilah Agamamu”.  (cr-zad)

Sumber: http://www.lombokpost.net/2016/07/25/sman-1-narmada-jadi-yang-terbaik-di-ntb/

TGH Hasanain Raih Kalpataru Kategori Pembina Lingkungan

1F-KAPLATARUSIAK – TGH Hasanain Juaini,Lc., MH.,  pengasuh Pondok Pesantren NW Nurul Haramain, Narmada, Lombok Barat, meraih penghargaan Kaplataru 2016 kategori Pembina Lingkungan.

Penghargaan tersebut diserahkan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Istana Siak Sri Inderapura Kabupaten Siak, Provinsi Riau, kemarin (22/7).

Penghargaan Kaplataru itu diberikan atas sumbangsih tiada henti Hasanain untuk melestarikan lingkungan di NTB. Pria satu-satunya asal NTB peraih Ramon Magsasay Award itu memang mendedikasikan hidupnya untuk menjaga dan memakmurkan bumi.

Dia menjalani hidup dengan mengabdi pada dunia pendidikan. Juga mengabdi untuk merintis dan menggerakkan penghijauan. Dia telah melakukan itu sepanjang 15 tahun tiada henti.

Hasilnya adalah menghijaukan 36 hektare lahan gundul di Lombok Barat, dan sekitar 56 hektare lahan gundul di seantero Pulau Lombok dan Sumbawa.

Kalpataru Pembina Lingkungan diterima Hasanain bersama dengan Mohammad Sokib, penggerak lingkungan dari Kabupaten Kudus, Jawa Tengah.

Kalpataru itu diberikan setelah serangkaian penilaian sehingga diputuskan Dewan Pertimbangan Kalpataru Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Penghargaan ini diperuntukkan bagi individu maupun kelompok masyarakat pejuang pelestarian lingkungan. Total ada 64 penghargaan lingkungan yang diserahkan kemarin.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan agar Bangsa Indonesia terhindar dari kutukan sumberdaya alam (SDA).

Ia mencontohkan, sebuah negara yang kaya akan sumberdaya alam justru mengalami bencana akibat pengelolaan lingkungan hidup yang tidak tepat.

Diakui Wapres lingkungan hidup sudah berubah maka kehidupan juga berubah. “Dulu memiliki gading gajah dan kulit harimau adalah kebanggaan, sekarang menjadi musuh dunia,” kata Wapres.

Hadir dalam kesempatan itu, Mendagri Tjahyo Kumolo, Menristek Dikti M Nasir, Mentri LHK Siti Nurbaya dan juga Menkominfo Rudiantara, serta para gubernur, bupati dan wali kota.

Wapres menilai, apabila tumbuhan dan satwa baik, lingkungan hidup akan baik maka kehidupan akan baik. “Karena itu kita semua harus sama-sama menjaganya,” kata dia.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menambahkan, sangat penting untuk menumbuhkan semangat juang dan inspirasi bagi seluruh pemangku kepentingan LHK.

Pemerintah lanjutnya memberikan apresiasi kepada individu maupun kelompok masyarakat yang menunjukkan kepeloporan dan memberikan sumbangsihnya bagi upaya-upaya pemeliharaan fungsi lingkungan hidup dalam bentuk penghargaan Kalpataru. (kus/JPG/r10)

Sumber: http://www.lombokpost.net/2016/07/23/tgh-hasanain-raih-kalpataru/

Tax Amnesty Jangan Rugikan Daerah

F-LALE

Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Baiq Lale Prayatni

GIRI MENANG – Berlakunya tax amnesty berpotensi merugikan Pemkab Lombok Barat. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Baiq Lale Prayatni berharap program ini tidak memberikan angin segar bagi pengemplang pajak di Lombok Barat.

”Kecuali di daerah yang kaya, kalau di Lobar jangan,” kata Lale.

Menurut Lale, sejauh ini pemkab terus berupaya menagih piutang sejumlah perusahaan, salah satunya The Santosa Hotel yang menunggak pajak. Karena itu, bila tax amnesty ikut menyasar pihak-pihak yang sengaja tidak membayar pajak ke daerah, tentu merugikan daerah.

Hanya saja, dirinya mengaku masih berpikiran positif. Sebab sejauh ini belum ada terusan dari pemerintah pusat ke daerah, terkait hal-hal yang mengatur pengampunan pajak untuk sejumlah wajib pajak.

”Belum ada surat dari pusat,” ujarnya.

Dikonfirmasi terkait adanya pengusaha yang mengajukan pengampunan pajak, Lale mengatakan hingga saat ini belum ada. ”Perusahaan belum ada yang mengajukan,” tambahnya.

Lebih jauh mengenai hutang pajak The Santosa Hotel, mantan Kadis Perindag Lobar itu menyatakan mencapai angka Rp 7 miliar. ”Rencananya akan kita cari pemiliknya sampai ke Yogyakarta,” tandasnya.

Sementara itu, Bupati Lobar H. Fauzan Khalid menegaskan, tidak ada hubungannya tax amnesty dengan daerah. Menurut dia, Aturan tersebut hanya berlaku kepada wajib pajak yang memiliki uang di luar negeri

”Tidak ada hubungannya dengan daerah, itu uang di luar negeri saja,” katanya singkat. (dit/r4)

Sumber:http://www.lombokpost.net/2016/07/23/tax-amnesty-jangan-rugikan-daerah/

1 2 3 4 5 57