Petani Kecewa, Harga Gabah Standar Pemerintah Dipermainkan Tengkulak

Masa panen padi triwulan pertama sudah tiba. Walaupun tidak secara serempak petani memanen, namun ...

Digelar Penyuluhan Pencegahan Eksploitasi Anak

Eksploitasi anak marak terjadi di Indonesia, tidak terkecuali di Lombok Barat. Eksploitasi ...

Bintang Borong Dua Piala di Malaysia

Ajang World Championship Dance 2015 GIRI MENANG – SMAN 1 Gerung patut bangga memiliki murid ...

Kaur Trantib Tempos Yang Peternak Sukses

Menyalurkan hobi tidak hanya milik penghobis tulen ataukah seorang pengusaha yang dijadikannya ...

400 Pelajar Se Lobar Disuluh Narkoba

Kasus penyalahgunaan narkoba di kabupaten Lombok Barat trendnya makin meningkat. Hal ini ...

Wabup Buka Musda III DWP Lobar 2015

Wabup Fauzan: Semangat dan Mood Suami Ditentukan Istri Giri Menang – Wakil Bupati Lombok ...

Menuju Akreditasi, RSUD Tripat Gelar Workshop Clinical Pathway

Pelayanan kesehatan termasuk rumah sakit pada era millennium ini haruslah dapat menjamin ...

Aktivitas Dukcapil Lobar Layani Dokumen Kependudukan

Kalau Anda ingin melihat instansi yang staf-stafnya hampir selalu sibuk, maka datang ke Dinas ...

Menteri Marwan Berharap Dana Desa Dapat Entaskan Kemiskinan

Sumsel - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar menyarankan, ...

1. Adakah dasar Hukum untuk seorang kepala desa yang menjual tanah desanya tanpa persetujuan BPD dan masyarakat desa setempat? (Hamba Allah – Sesele – 087865582xxx)
2. Apa dasar hukum terhadap penjualan tanah milik pemda kepada masyarakat (dijual dan disertifikasi atas nama pribadi) yang dilakukan oleh pemda setempat? (Nurdin – Lobar – 081916042xxx)

Jawaban:

Pensertifikatan tanah milik pemda memang harus dilakukan oleh pejabat yang terkait. Apa yang dia lakukan, merupakan perbuatan pemerintah daerah yang harus dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk atau sesuai tupoksi yang diembanya. Ketentuan tentang pemindatanganan tanah milik pemerintah daerah harus mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Adapun ketentuan tersebut dapat diringkas sebagai berikut.

Pemindahtanganan barang milik daerah adalah pengalihan kepemilikan sebagai tindak lanjut dari penghapusan.

Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan bangunan yang bernilai lebih dari 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD.

Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD apabila:

 

 

 

 

 

 

Adapun bentuk-bentuk pemindahtanganan meliputi:

 

 

 

Penjualan dan Tukar Menukar

Penjualan barang milik daerah dilakukan secara lelang melalui Kantor Lelang Negara setempat, atau melalui Panitia Pelelangan Terbatas untuk barang milik daerah yang bersifat khusus yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan hasil-penjualan/pelelangan tersebut disetor sepenuhnya ke kas Daerah.

Tanah dengan Hak Pakai atau Hak pengelolaan dimaksud diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yakni instansi Badan Pertanahan Negara

Pelepasan hak atas tanah dan bangunan Pemerintah Daerah dikenal 2 (dua) cara yakni melalui pelepasan yaitu dengan cara pembayaran ganti rugi (dijual) dan dengan cara tukar menukar (ruislagh/tukar guling)

Subyek pelepasan (ganti rugi atau tukar menukar/ruislag/tukar guling) adalah pelepasan hak dengan cara ganti rugi atau tukar menukar (ruislag/tukar guling) dapat dilakukan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, antara Pemerintah Daerah dengan Swasta, BUMN/BUMD, Koperasi, pegawai/perorangan atau Badan Hukum lainnya.

Alasan pelepasan hak(cara ganti rugi atau cara tukar menukar/ ruislag/tukar guling) antara lain:

 

 

 

 

 

Pelepasan dengan alasan tersebut di atas dilaksanakan karena dana untuk keperluan memenuhi kebutuhan Pemerintah Daerah tidak tersedia dalam APBD

Nilai tanah dan/atau bangunan yang akan dilepaskan dengan ganti rugi atau dengan tukar menukar (ruislag/tukar guling) kepada Pihak Ketiga yaitu:

Nilai ganti rugi telah dapat ditetapkan dengan berpedoman pada harga dasar terendah atas tanah yang berlaku setempat, untuk kavling perumahan, Pegawai Negeri, TNI, POLRI dan DPRD, sedangkan untuk instansi Pemerintah, Koperasi dan/atau Yayasan milik Pemerintah, dapat ditetapkan dengan berpedoman pada nilai Objek Pajak dan/atau harga pasaran umum setempat.

Demikian beberapa ketentuan yang dapat kami sampaikan sebagai jawaban kami terhadap pertayaan rubrik hukum.

Mari kita berusaha sebaik-baiknya untuk kemajuan Lombok Barat dimasa-masa yang akan datang.

.

Profil Lombok Barat

SMS CENTER

(0877 17 04 1958)

Archives

Media Lobar

History of India