Jogjakarta, 18 Februari 2020 – Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) kembali menyelenggarakan  Government Gathering On Good and Green Governance 2020 dengan mengambil tema besar Better Government for Better Environment. Kegiatan ini diselenggarakan di Sportorium Kampus UMY di Yogyakarta, Selasa (18/2/2020).

“Ini adalah acara rutin. Kita selalu mendukung good governance. Beberapa saat lalu kita sempat lupa bahwa ada juga yang harus diperhatikan, yaitu green governance,” ujar Eko Priyo Purnomo, Panitia Pelaksana yang sehari-hari menjabat sebagai Kepala Bidang Kerja Sama UMY.

Menurut Eko, gathering kali ini diikuti oleh 12 Kabupaten/ Kota.

“Gathering ini juga akan diikuti oleh Pak Anies Baswedan melalui teleconference dan konfirmasi, Pak Ganjar Pranowo masih dalam perjalanan,” terang Eko.

Di kesempatan membuka gathering, Rektor UMY Gunawan Budiyanto menegaskan bahwa gathering ini berangkat dari fenomena dan kondisi terkini secara nasional.

“Starting point kita adalah fenomena politik terkini di mana kebangsaan agak tersingkirkan, maka kampus dan Peguruan Tinggi hadir membawa kepentingan nasional,” ujar Gunawan.

Persoalan itu menurut Rektor, karena setelah seorang politisi terpilih menjadi pemimpin maka idealnya dia menjadi pemimpin masyarakat umum bukan lagi partai politik.

“Gathering ini juga mencocokkan antara teori akademis dan praktik para pelaku,” ujar Rektor UMY.

Menurut Gunawan, gathering ini mempertemukan tiga pilar.

“Ada MOU (memorandum of understanding, red) dengan 3 pilar itu, yaitu dunia akademik, bisnis, dan pemerintah yang nantinya bisa ditingkatkan menjadi PKS (Perjanjian Kerja Sama, red),” terang Gunawan.

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sendiri termasuk dalam 12 Kabupaten/ Kota yang hadir dalam gathering itu dan ikut menandatangani MOU untuk kerja sama dalam hal pengabdian masyarakat.

Selain dihadiri sejumlah civitas akademika UMY dan tidak kurang dari dua ribu mahasiswa dan undangan lainnya, beberapa Bupati/ Walikota juga hadir untuk memaparkan pengalamannya dalam Pemerintahan. Salah satunya adalah Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid yang menyajikan praktik pemerintahannya di era disrupsi di Kabupaten Lombok Barat.

Selain Bupati Fauzan, sejumlah kepala daerah juga melakukan pemaparan, di antaranya Bupati Bantul Drs. H Suharsono, Wakil Bupati Gunung Kidul, Drs. H Immawan Wahyudi, Bupati Kulonprogo Drs. H Sutedjo, Bupati Berau H. Muharram, Bapppeda Kabupaten Empat Lawang dan Bappeda Kota Sabang.