Lobar luar biasa terhadap pemekaran desa, tapi pengawasan terhadap kades dan BPD harus kontinyu dilakukan, menurut Bapak apa itu sudah maksimal dan bagaimana mekanismenya? Nasib Ganjar Mareje (087865314xxx). (lebih…)

Salam Redaksi:

Ini adalah edisi khusus Rubrik hukum dari Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Tampa terasa usia rubrik hukum sudah hampir satu tahun hadir kehadapan pembaca sekalian. Dari banyaknya saran serta masukan yang kami terima melalui SMS, E-mail serta hubungan via telp tercatat banyak sekali persolan yang menjadi tema yang dapat di diskusi. Dari permasalahan hukum, ketenaga kerjaan, peraturan daerah sampai peraturan desa. Ada juga yang bertanya  tentang lingkungan hidup, parkiran, pariwisata disenggigi bahkan tentang raif PADM juga menjadi bagian yang tak luput dari pertanyaan pembaca. tentang KTP elektronik , akta nikah hingga persolaan Honorer semuanya kami usahakan untuk menjawabnya sebagai bagian dari pengabdian kami pada daerah kita bersama yaitu Lombok Barat. (lebih…)

Apakah maksud dari Raperda Sumbangan Pihak Ketiga yang lagi dibahas Dewan, jangan-jangan Pemda mau pasang kotak amal kaya panitia pembangunan Masjid? (lebih…)

Kenapa Camat yang mengurus kebersihan, bukankah sudah ada Dinas kebersihan dan tata Kota.? (lebih…)

Bapak pengasuh rubrik Hukum yang terhormat.pertanyaan Saya apakah pemilihan kades bisa didahulukan dari pemilihan BPD.yang masa periodenya di tahun yang sama, Cuma lebih dahulu BPD 3 bulan.dan terus pemilihan Kades apa konstribusi dari Pemda.

(lebih…)

BPD di beberapa desa kurang berfungsi masih dipandang sebelah mata, apa upaya yang dilakukan oleh Pemda untuk memaksimalkan fungsi BPD…?

(lebih…)

Bagaimana caranya menentukan NJOP tanah umum dan yang ada diperumahan?

Jawab :

1. Cara menentukan NJOP tanah umum atau tanah yang tidak ada bangunannya adalah:Nilai jual tanah dikurangi NJOPTKP (Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak) dikalikan 0,3%.
2. Untuk Bapak ketahui bahwa NJOPTKP Pajak Bumi dan Bangunan saat ini sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) sebelum pengalihan menjadi pajak daerah.
3. Setelah Perda tentang Pajak Bumi dan Bangunan menjadi kewenangan daerah, maka mulai 1 januari 2013 NJOPTKP nya menjadi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sesuai amanat Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Untuk perumahan cara perhitungannya adalah harga tanah +  bangunan + pagar perumahan + Taman semua menjadi obyek perhitungan untuk penetapan NJOP nya.

Terimakasih pengasuh sampaikan kepada para pembaca atas partisipasinya semoga penjelasan ini bermanfaat bagi kita semua

Selamat kepada pengasuh Rubrik Hukum, kami sangat senang adanya rubrik ini karena dapat menambah pengetahuan dan jadi forum/media konsultasi. Kami mau Tanya soal KTP Elektronik; kalau masa waktu KTP lama belum habis atau masih berlaku apakah juga harus urus KTP elektronik tersebut, kalau ngurus apakah KTP lama langsung dicabut?
Dan kemana ngurusnya serta biayanya berapa? (Pak Rochman Labuapi).

Jawab :

Terimakasih atas partisipasi Pak Rachman Labuapi di Rubrik Hukum/Klinik Hukum semoga Bapak dalam keadaan sehat dan sukses selalu.

E-KTP ini wajib diurus oleh setiap penduduk yang memenuhi syarat dan berhak mendapat KTP. kalau KTP lama masa berlaku belum berakhir maka KTPnya tetap berlaku sampai dengan terbitnya E-KTP, KTP lama dijadikan dasar untuk penerbitan E-KTP.
adapun prosedur penerbitan E-KTP adalah sebagai berikut:

1. Penduduk/masyarakat yang mendapat undangan pemanggilan untuk pembuatan E-KTP sesuai tanggal yang ditetapkan harus mendatangi kantor camat masing-masing dengan membawa undangan pemanggilan.
2. Petugas dikantor kecamatan melakukan tindakan:
   – Pengambilan sidik jari;
   – Iris Mata;
   – Foto elektronik; dan
   – Tanda tangan elektronik.

Untuk Bapak maklumi dan ketahui bahwa pengurusan kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) tidak dipungut biaya apapun. Terimakasih atas partisipasi Bapak mendukung program E-KTP.