Nambung Butuh Pos Pantau

GIRI MENANG-Menyikapi maraknya kasus perampokan dan pencurian di Pantai Nambung Desa Buwun Mas, ...

Menteri PAN & RB Ingatkan Instansi Segera Pasang Gambar Presiden dan Wapres

JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy ...

Distamben Lobar Eksplorasi Air Bawah Tanah Geo-listrik

Ketersediaan air bersih di daerah-daerah rawan air, terlebih pada musim kemarau berkepanjangan ...

Penghematan Nasional, dari Perjalanan Dinas hingga Hidup Sederhana

JAKARTA – Sesuai perintah Presiden Joko Widodo untuk melaksanakan gerakan penghematan ...

Pengcab Forki Lobar Siap Gelar Kejurda Karate"Bupati Cup" 2014

LOBAR-Pengurus cabang (Pengcab) Federasi Olahraga Karate-do Indonesia (Forki) Lombok Barat ...

Meriahkan HKN, Dikes Lobar Gelar Gerak Jalan Sehat

Giri Menang – Dalam rangka memeriahkan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-50 yang jatuh pada ...

Sedang Berlangsung

TABLIGH AKBAR
BERSAMA

AL ALLAMAH ASY SYAIKH DR. SAYYID ALI ABDUL MAJID ABDUL SAMI'

ULAMA BESAR UNIVERSITAS AL AZHAR KAIRO MESIR
PEMEGANG SANAD AL QUR'AN TERTINGGI

Gamawan mengungkapkan hal ini menanggapi rekomendasi hasil Munas Alim Ulama dan Konbes NU tentang dikembalikannya seluruh pilkada ke DPRD. Meski begitu,DPR dan pemerintah perlu melakukan pengkajian lebih mendalam mengenai penghapusan seluruh pilkada langsung ini.

“Kalau untuk pemilihan gubernur, pemerintah memang sudah mengajukan agar dikembalikan ke DPRD dalam draf RUU Pilkada (Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah). Itu sudah resmi, tapi untuk pemilihan bupati dan wali kota belum kami usulkan. Hanya idealnya memang tidak dipilih langsung oleh rakyat,” papar Gamawan di Jakarta kemarin.

Menurut mantan gubernur Sumatera Barat ini, pemilihan bupati dan wali kota oleh DPRD akan jauh lebih baik dibanding secara langsung oleh masyarakat. Dari segi biaya lebih murah,potensi konflik pun lebih rendah. “Penyelesaiannya bisa lokal saja misalnya dibuatkan pengadilan ad hoc.Tidak perlu sengketa pilkada ke MK (Mahkamah Konstitusi),” katanya. Gamawan menekankan, dikembalikannya pilkada ke tangan DPRD tidak menghilangkan prinsip demokrasi secara utuh.Apalagi demokrasi yang berlaku di Indonesia adalah demokrasi perwakilan seperti tertuang dalam sila keempat Pancasila.

“Justru ada yang mengkritik kita.Kenapa kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat,padahal demokrasi kita perwakilan,” ungkap Gamawan. Dia menyatakan, perdebatan soal dikembalikan atau tidaknya pilkada ke DPRD bukan dalam konteks kemunduran atau kemajuan dalam berdemokrasi. Selama tujuh tahun pelaksanaan pilkada langsung tidak terdapat bukti yang menunjukkan rakyat di daerah bersangkutan lebih sejahtera.

Fakta yang lebih nyata justru biaya pilkada menguras dana yang tinggi,konflik lebih banyak, biaya politik tinggi, dan potensi korupsi pun besar karena kandidat terpilih memiliki “utang moril” kepada tim sukses dan para pendukungnya. Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Abdul Hakam Naja mengatakan, pilkada langsung oleh rakyat merupakan bagian dari pelaksanaan demokrasi yang sudah dijalankan hingga pemilihan kepala desa.

“Itu yang perlu dipertimbangkan dalam usulan menghapus pilkada langsung,” katanya. Deputi Direktur Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) Veri Junaidi meyakini bahwa pilkada secara langsung merupakan sistem yang paling tepat dalam memenuhi hak pilih warga negara. Persoalan tingginya biaya dan ongkos politik serta maraknya praktik politik uang merupakan tantangan yang harus dijawab oleh para stakeholder.

Sumber : www.depdagri.go.id / Seputar Indonesia

.