Mendagri Minta Seluruh Aparatur Daerah Tingkatan Kewaspadaan

 JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo mengimbau seluruh pejabat berbagai ...

KIM Perkuat Layanan Informasi, Sasar Ekonomi Kreatif

Gerung - Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), salah satu program kegiatan dari Dinas Perhubungan ...

Baksos HUT 57 Lombok Barat

Semarak HUT Lombok Barat ke-57 gaungnya sudah dimulai. Salah satunya yakni digelarnya Baksos yang ...

Logo dan Tema HUT ke 57 Kabupaten Lombok Barat

TEMA HUT KE 57 KABUPATEN LOMBOK BARAT MELALUI HUT LOMBOK BARAT, KITA WUJUDKAN MASYARAKAT YANG ...

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2014

Cover Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Tabel Daftar Grafik BAB I PENGUKURAN KINERJA ...

TNI Jalin Mitra dengan Petani

LOBAR – Koramil 1606-07 / Gunung  Sari mengadakan pertemuan dengan petani yang bertajuk ...

Upaya Lobar Jaga Sumberdaya Air, 25 Ribu Pohon Ditanam

Banyak cara bisa dilakukan dalam upaya pelestarian lingkungan dan menjaga sumberdaya air agar ...

MTQ 26 Lobar Ditutup, Pergeseran Prestasi Merata Di 10 Kecamatan

Rangkaian MTQ XXVI kabupaten Lombok Barat resmi ditutup, Kamis malam (19/3) setelah berlangsung ...

Kadispertanakbun Blusukan ke Kandang Ayam

GIRI MENANG – Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan (Dispertanakbun) Chaerul ...

Gamawan mengungkapkan hal ini menanggapi rekomendasi hasil Munas Alim Ulama dan Konbes NU tentang dikembalikannya seluruh pilkada ke DPRD. Meski begitu,DPR dan pemerintah perlu melakukan pengkajian lebih mendalam mengenai penghapusan seluruh pilkada langsung ini.

“Kalau untuk pemilihan gubernur, pemerintah memang sudah mengajukan agar dikembalikan ke DPRD dalam draf RUU Pilkada (Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah). Itu sudah resmi, tapi untuk pemilihan bupati dan wali kota belum kami usulkan. Hanya idealnya memang tidak dipilih langsung oleh rakyat,” papar Gamawan di Jakarta kemarin.

Menurut mantan gubernur Sumatera Barat ini, pemilihan bupati dan wali kota oleh DPRD akan jauh lebih baik dibanding secara langsung oleh masyarakat. Dari segi biaya lebih murah,potensi konflik pun lebih rendah. “Penyelesaiannya bisa lokal saja misalnya dibuatkan pengadilan ad hoc.Tidak perlu sengketa pilkada ke MK (Mahkamah Konstitusi),” katanya. Gamawan menekankan, dikembalikannya pilkada ke tangan DPRD tidak menghilangkan prinsip demokrasi secara utuh.Apalagi demokrasi yang berlaku di Indonesia adalah demokrasi perwakilan seperti tertuang dalam sila keempat Pancasila.

“Justru ada yang mengkritik kita.Kenapa kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat,padahal demokrasi kita perwakilan,” ungkap Gamawan. Dia menyatakan, perdebatan soal dikembalikan atau tidaknya pilkada ke DPRD bukan dalam konteks kemunduran atau kemajuan dalam berdemokrasi. Selama tujuh tahun pelaksanaan pilkada langsung tidak terdapat bukti yang menunjukkan rakyat di daerah bersangkutan lebih sejahtera.

Fakta yang lebih nyata justru biaya pilkada menguras dana yang tinggi,konflik lebih banyak, biaya politik tinggi, dan potensi korupsi pun besar karena kandidat terpilih memiliki “utang moril” kepada tim sukses dan para pendukungnya. Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Abdul Hakam Naja mengatakan, pilkada langsung oleh rakyat merupakan bagian dari pelaksanaan demokrasi yang sudah dijalankan hingga pemilihan kepala desa.

“Itu yang perlu dipertimbangkan dalam usulan menghapus pilkada langsung,” katanya. Deputi Direktur Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) Veri Junaidi meyakini bahwa pilkada secara langsung merupakan sistem yang paling tepat dalam memenuhi hak pilih warga negara. Persoalan tingginya biaya dan ongkos politik serta maraknya praktik politik uang merupakan tantangan yang harus dijawab oleh para stakeholder.

Sumber : www.depdagri.go.id / Seputar Indonesia

.

Profil Lombok Barat

SMS CENTER

(0877 17 04 1958)

Archives

Media Lobar

History of India