Siapkan Perpustakaan Digital, Laboratorium Alam Sudah Tersedia

MTs Alam Sayang Ibu, Sekolah Baru Penuh Inovasi Berada di pedesaan tidak membuat Madrasah ...

RPJP KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2005 – 2025

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP) KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2005 – 2025 Download ...

Wagub NTB Safari Ramadhan Di Kediri Paket Bantuan Mengucur Ke Lobar

Tim Safari Ramadhan Pemprov NTB dipimpin Wagub HM. Amin, SH, M.Si  didampingi Sekda NTB, HM. Nur ...

Gubernur Serahkan SK Plt. Bupati ke Fauzan Khalid

Akhirnya SK Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lombok Barat yang telah ...

Di Lobar Harus Ada Penulis Profesional

Dari Workshop Lombok Barat Menulis, Di Lobar Harus Ada Penulis Profesional Dalam rangka ...

Pertamini Mulai Masuk Sekotong

Sekotong - Jika anda Pernah melihat kios kecil yang menyerupai pom bensin di pinggir jalan? ...

Safari Ramadahan: Plt Bupati Minta Warga Perhatikan Pendidikan Dan Kesehatan

Putaran pertama Safari Ramadhan Pemkab Lombok Barat dimulai Senin, (22/6) malam di Masjid ...

Hari Kedua Safari Ramadhan

Giliran Menjeli Lingsar Dikunjungi Tim Giri Menang – Tim Safari Ramadhan Kabupaten Lombok ...

Hari Kedua Safari Ramadhan

Giliran Menjeli Lingsar Dikunjungi Tim Giri Menang – Tim Safari Ramadhan Kabupaten Lombok ...

SELAMAT2

Gamawan mengungkapkan hal ini menanggapi rekomendasi hasil Munas Alim Ulama dan Konbes NU tentang dikembalikannya seluruh pilkada ke DPRD. Meski begitu,DPR dan pemerintah perlu melakukan pengkajian lebih mendalam mengenai penghapusan seluruh pilkada langsung ini.

“Kalau untuk pemilihan gubernur, pemerintah memang sudah mengajukan agar dikembalikan ke DPRD dalam draf RUU Pilkada (Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah). Itu sudah resmi, tapi untuk pemilihan bupati dan wali kota belum kami usulkan. Hanya idealnya memang tidak dipilih langsung oleh rakyat,” papar Gamawan di Jakarta kemarin.

Menurut mantan gubernur Sumatera Barat ini, pemilihan bupati dan wali kota oleh DPRD akan jauh lebih baik dibanding secara langsung oleh masyarakat. Dari segi biaya lebih murah,potensi konflik pun lebih rendah. “Penyelesaiannya bisa lokal saja misalnya dibuatkan pengadilan ad hoc.Tidak perlu sengketa pilkada ke MK (Mahkamah Konstitusi),” katanya. Gamawan menekankan, dikembalikannya pilkada ke tangan DPRD tidak menghilangkan prinsip demokrasi secara utuh.Apalagi demokrasi yang berlaku di Indonesia adalah demokrasi perwakilan seperti tertuang dalam sila keempat Pancasila.

“Justru ada yang mengkritik kita.Kenapa kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat,padahal demokrasi kita perwakilan,” ungkap Gamawan. Dia menyatakan, perdebatan soal dikembalikan atau tidaknya pilkada ke DPRD bukan dalam konteks kemunduran atau kemajuan dalam berdemokrasi. Selama tujuh tahun pelaksanaan pilkada langsung tidak terdapat bukti yang menunjukkan rakyat di daerah bersangkutan lebih sejahtera.

Fakta yang lebih nyata justru biaya pilkada menguras dana yang tinggi,konflik lebih banyak, biaya politik tinggi, dan potensi korupsi pun besar karena kandidat terpilih memiliki “utang moril” kepada tim sukses dan para pendukungnya. Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Abdul Hakam Naja mengatakan, pilkada langsung oleh rakyat merupakan bagian dari pelaksanaan demokrasi yang sudah dijalankan hingga pemilihan kepala desa.

“Itu yang perlu dipertimbangkan dalam usulan menghapus pilkada langsung,” katanya. Deputi Direktur Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) Veri Junaidi meyakini bahwa pilkada secara langsung merupakan sistem yang paling tepat dalam memenuhi hak pilih warga negara. Persoalan tingginya biaya dan ongkos politik serta maraknya praktik politik uang merupakan tantangan yang harus dijawab oleh para stakeholder.

Sumber : www.depdagri.go.id / Seputar Indonesia

.

Profil Lombok Barat

SMS CENTER

(0877 17 04 1958)

Archives

History of India