Diterima Bupati Lobar, OISCA-Lions Club Japan Komit Hijaukan Lobar Dan Bangun Sekolah

Bupati Lombok Barat memberikan apresiasi tinggi dan terima kasih sebesar-besarnya atas ...

Reses DPRD NTB Dapil Lobar Di Lombok Barat, Wabup Berharap Lobar Jangan Dianaktirikan

Reses anggota DPRD NTB Dapil II Lombok Barat dan Lombok Utara ke Lombok Barat, Rabu (29/10) ...

Laporan Hasil CAT Tingkat Pendidikan DIV/SI - SII

Download Laporan Hasil CAT Tingkat Pendidikan DIV/SI - SII ...

Laporan Hasil CAT Tingkat Pendidikan SMA - DIII

Download Laporan Hasil Computer Assisted Test D-III ...

16 Pejabat Struktural Dilantik, Bupati Inginkan Perscepatan Pembangunan Di Lobar

Pelantikan pejabat struktural lingkup Pemkab. Lombok Barat, Senin (27/10) kembali digelar di aula ...

Hj. Nanik Zaini Arony Hadiri Baksos Kesehatan di Sekotong

Giri Menang – Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Lombok ...

Launching Gerbang Kampung

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tak henti-hentinya mengingatkan para kepala daerah agar penggunaan dana hibah dan bantuan sosial (bansos) dari APBD tidak menyalahi aturan. Nantinya, kepala daerah harus bertanggung jawab penuh terhadap penggunaan dana bansos agar dananya tidak dipergunakan seenaknya. Menurut Mendagri, pos bansos dan hibah harus sudah dimasukkan dalam APBD. “Intinya, dana bansos boleh diberikan, tapi tidak boleh jumlah melebihi dari yang direncanakan di APBD,” kata Mendagri di sela-sela acara buka puasa bersama di Jakarta, Rabu (15/8).
Ia mencontohkan, kepala daerah yang melaksanakan kegiatan safari ramadhan atau mengunjungi warganya, tidak bisa memberikan dana Bansos dan hibah jika sebelumnya tidak direncanakan dalam APBD. “Jadi nggak bisa begitu melakukan kunjungan langsung kasih uang Bansos. Kalau mau ya rencanakan setahun sebelumnya (masuk APBD),” katanya.
Mantan Gubernur Sumatera Barat itu menegaskan,  pencairan dana  Bansos juga harus melalui persetujuan tertulis kepala daerah. Mendagri tak mau pencairan Bansos hanya dengan perintah lisan kepala daerah sehingga kesalahan penggunaan ditimpakan ke anak buahnya yang menandatangani pengeluaran dana dari kas Pemda.
“Tidak bisa hanya lewat ajudan. Karena perintah pencairan di kepala daerah, dia juga yang harus tanda tangan,” ucapnya.
Sebelumnya, beberapa waktu lalu Mendagri mengonsultasikan Peraturan Mendagri (Permendagri) Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos dari APBD yang direvisi dengan Permendagri 39 Tahun 2012. Beleid itu kemudian direvisi menjadi  Permendagri 39 Tahun 2012.
Menurut Mendagri, upaya memperbaiki aturan penggunaan dana bansos terus dilakukan. Pengetatan penggunaan dana bansos juga dimaksudkan agar maka kepala daerah tak bisa menghindar dari proses audit. “Semua harus transparans dan diaudit,” pungkasnya.

Sumber : http://www.jpnn.com

.

Profil Lombok Barat

Agenda Bupati