Petani Kecewa, Harga Gabah Standar Pemerintah Dipermainkan Tengkulak

Masa panen padi triwulan pertama sudah tiba. Walaupun tidak secara serempak petani memanen, namun ...

Digelar Penyuluhan Pencegahan Eksploitasi Anak

Eksploitasi anak marak terjadi di Indonesia, tidak terkecuali di Lombok Barat. Eksploitasi ...

Bintang Borong Dua Piala di Malaysia

Ajang World Championship Dance 2015 GIRI MENANG – SMAN 1 Gerung patut bangga memiliki murid ...

Kaur Trantib Tempos Yang Peternak Sukses

Menyalurkan hobi tidak hanya milik penghobis tulen ataukah seorang pengusaha yang dijadikannya ...

400 Pelajar Se Lobar Disuluh Narkoba

Kasus penyalahgunaan narkoba di kabupaten Lombok Barat trendnya makin meningkat. Hal ini ...

Wabup Buka Musda III DWP Lobar 2015

Wabup Fauzan: Semangat dan Mood Suami Ditentukan Istri Giri Menang – Wakil Bupati Lombok ...

Menuju Akreditasi, RSUD Tripat Gelar Workshop Clinical Pathway

Pelayanan kesehatan termasuk rumah sakit pada era millennium ini haruslah dapat menjamin ...

Aktivitas Dukcapil Lobar Layani Dokumen Kependudukan

Kalau Anda ingin melihat instansi yang staf-stafnya hampir selalu sibuk, maka datang ke Dinas ...

Menteri Marwan Berharap Dana Desa Dapat Entaskan Kemiskinan

Sumsel - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar menyarankan, ...

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tak henti-hentinya mengingatkan para kepala daerah agar penggunaan dana hibah dan bantuan sosial (bansos) dari APBD tidak menyalahi aturan. Nantinya, kepala daerah harus bertanggung jawab penuh terhadap penggunaan dana bansos agar dananya tidak dipergunakan seenaknya. Menurut Mendagri, pos bansos dan hibah harus sudah dimasukkan dalam APBD. “Intinya, dana bansos boleh diberikan, tapi tidak boleh jumlah melebihi dari yang direncanakan di APBD,” kata Mendagri di sela-sela acara buka puasa bersama di Jakarta, Rabu (15/8).
Ia mencontohkan, kepala daerah yang melaksanakan kegiatan safari ramadhan atau mengunjungi warganya, tidak bisa memberikan dana Bansos dan hibah jika sebelumnya tidak direncanakan dalam APBD. “Jadi nggak bisa begitu melakukan kunjungan langsung kasih uang Bansos. Kalau mau ya rencanakan setahun sebelumnya (masuk APBD),” katanya.
Mantan Gubernur Sumatera Barat itu menegaskan,  pencairan dana  Bansos juga harus melalui persetujuan tertulis kepala daerah. Mendagri tak mau pencairan Bansos hanya dengan perintah lisan kepala daerah sehingga kesalahan penggunaan ditimpakan ke anak buahnya yang menandatangani pengeluaran dana dari kas Pemda.
“Tidak bisa hanya lewat ajudan. Karena perintah pencairan di kepala daerah, dia juga yang harus tanda tangan,” ucapnya.
Sebelumnya, beberapa waktu lalu Mendagri mengonsultasikan Peraturan Mendagri (Permendagri) Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos dari APBD yang direvisi dengan Permendagri 39 Tahun 2012. Beleid itu kemudian direvisi menjadi  Permendagri 39 Tahun 2012.
Menurut Mendagri, upaya memperbaiki aturan penggunaan dana bansos terus dilakukan. Pengetatan penggunaan dana bansos juga dimaksudkan agar maka kepala daerah tak bisa menghindar dari proses audit. “Semua harus transparans dan diaudit,” pungkasnya.

Sumber : http://www.jpnn.com

.

Profil Lombok Barat

SMS CENTER

(0877 17 04 1958)

Archives

Media Lobar

History of India