Bersih-Bersih Sampah di Jembatan Meninting

Sampah yang menggunung di Jembatan Meninting menghalangi aliran air. Aneka sampah itu tersangkut ...

Tabel Hasil PeGI Tingkat Kabupaten dan Kota di Provinsi NTB Tahun 2014

Tentang PeGI TUJUAN Menyediakan acuan bagi pengembangan dan pemanfaatan TIK di ...

BUPATI TANDATANGANI MOU dengan BPJS KETENAGAKERJAAN NTB

Giri Menang – Bentuk perhatian Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) untuk memberikan ...

SDN 2 Midang Mantapkan US dengan Pra Tes

GIRI MENANG — Ujian sekolah (US) yang menjadi penentu kelulusan membuat sekolah di Lombok Barat ...

Pusat Bangun Jaringan Irigasi 2.400 Hektare

GIRI MENANG — Sektor Pertanian Lombok Barat (Lobar) diproyeksi makin berkembang dengan ...

Melihat Aktivitas di Taman Kota Sandik

Taman Kota Sandik mulai ramai dikunjungi. Siang malam pengunjung berdatangan. Tidak sekadar ...

Terbukti Kualitasnya, Madu Batu Goleng Diburu Pasar Lokal Hingga Nasional

Permintaan madu asli yang dibudidayakan secara tradisonal setiap masa panennya terus melonjak. ...

Lobar Tingkatkan Mutu Produk Pertanian Melalui Pencanangan Irigasi

Dalam implementasi pembangunan, Kabupaten Lombok Barat (Lobar) tidak saja menitikberatkan ...

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tak henti-hentinya mengingatkan para kepala daerah agar penggunaan dana hibah dan bantuan sosial (bansos) dari APBD tidak menyalahi aturan. Nantinya, kepala daerah harus bertanggung jawab penuh terhadap penggunaan dana bansos agar dananya tidak dipergunakan seenaknya. Menurut Mendagri, pos bansos dan hibah harus sudah dimasukkan dalam APBD. “Intinya, dana bansos boleh diberikan, tapi tidak boleh jumlah melebihi dari yang direncanakan di APBD,” kata Mendagri di sela-sela acara buka puasa bersama di Jakarta, Rabu (15/8).
Ia mencontohkan, kepala daerah yang melaksanakan kegiatan safari ramadhan atau mengunjungi warganya, tidak bisa memberikan dana Bansos dan hibah jika sebelumnya tidak direncanakan dalam APBD. “Jadi nggak bisa begitu melakukan kunjungan langsung kasih uang Bansos. Kalau mau ya rencanakan setahun sebelumnya (masuk APBD),” katanya.
Mantan Gubernur Sumatera Barat itu menegaskan,  pencairan dana  Bansos juga harus melalui persetujuan tertulis kepala daerah. Mendagri tak mau pencairan Bansos hanya dengan perintah lisan kepala daerah sehingga kesalahan penggunaan ditimpakan ke anak buahnya yang menandatangani pengeluaran dana dari kas Pemda.
“Tidak bisa hanya lewat ajudan. Karena perintah pencairan di kepala daerah, dia juga yang harus tanda tangan,” ucapnya.
Sebelumnya, beberapa waktu lalu Mendagri mengonsultasikan Peraturan Mendagri (Permendagri) Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos dari APBD yang direvisi dengan Permendagri 39 Tahun 2012. Beleid itu kemudian direvisi menjadi  Permendagri 39 Tahun 2012.
Menurut Mendagri, upaya memperbaiki aturan penggunaan dana bansos terus dilakukan. Pengetatan penggunaan dana bansos juga dimaksudkan agar maka kepala daerah tak bisa menghindar dari proses audit. “Semua harus transparans dan diaudit,” pungkasnya.

Sumber : http://www.jpnn.com

.

Profil Lombok Barat

SMS CENTER

(0877 17 04 1958)

Archives

Media Lobar

History of India