Siapkan Perpustakaan Digital, Laboratorium Alam Sudah Tersedia

MTs Alam Sayang Ibu, Sekolah Baru Penuh Inovasi Berada di pedesaan tidak membuat Madrasah ...

RPJP KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2005 – 2025

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP) KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2005 – 2025 Download ...

Wagub NTB Safari Ramadhan Di Kediri Paket Bantuan Mengucur Ke Lobar

Tim Safari Ramadhan Pemprov NTB dipimpin Wagub HM. Amin, SH, M.Si  didampingi Sekda NTB, HM. Nur ...

Gubernur Serahkan SK Plt. Bupati ke Fauzan Khalid

Akhirnya SK Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lombok Barat yang telah ...

Di Lobar Harus Ada Penulis Profesional

Dari Workshop Lombok Barat Menulis, Di Lobar Harus Ada Penulis Profesional Dalam rangka ...

Pertamini Mulai Masuk Sekotong

Sekotong - Jika anda Pernah melihat kios kecil yang menyerupai pom bensin di pinggir jalan? ...

Safari Ramadahan: Plt Bupati Minta Warga Perhatikan Pendidikan Dan Kesehatan

Putaran pertama Safari Ramadhan Pemkab Lombok Barat dimulai Senin, (22/6) malam di Masjid ...

Hari Kedua Safari Ramadhan

Giliran Menjeli Lingsar Dikunjungi Tim Giri Menang – Tim Safari Ramadhan Kabupaten Lombok ...

Hari Kedua Safari Ramadhan

Giliran Menjeli Lingsar Dikunjungi Tim Giri Menang – Tim Safari Ramadhan Kabupaten Lombok ...

SELAMAT2

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tak henti-hentinya mengingatkan para kepala daerah agar penggunaan dana hibah dan bantuan sosial (bansos) dari APBD tidak menyalahi aturan. Nantinya, kepala daerah harus bertanggung jawab penuh terhadap penggunaan dana bansos agar dananya tidak dipergunakan seenaknya. Menurut Mendagri, pos bansos dan hibah harus sudah dimasukkan dalam APBD. “Intinya, dana bansos boleh diberikan, tapi tidak boleh jumlah melebihi dari yang direncanakan di APBD,” kata Mendagri di sela-sela acara buka puasa bersama di Jakarta, Rabu (15/8).
Ia mencontohkan, kepala daerah yang melaksanakan kegiatan safari ramadhan atau mengunjungi warganya, tidak bisa memberikan dana Bansos dan hibah jika sebelumnya tidak direncanakan dalam APBD. “Jadi nggak bisa begitu melakukan kunjungan langsung kasih uang Bansos. Kalau mau ya rencanakan setahun sebelumnya (masuk APBD),” katanya.
Mantan Gubernur Sumatera Barat itu menegaskan,  pencairan dana  Bansos juga harus melalui persetujuan tertulis kepala daerah. Mendagri tak mau pencairan Bansos hanya dengan perintah lisan kepala daerah sehingga kesalahan penggunaan ditimpakan ke anak buahnya yang menandatangani pengeluaran dana dari kas Pemda.
“Tidak bisa hanya lewat ajudan. Karena perintah pencairan di kepala daerah, dia juga yang harus tanda tangan,” ucapnya.
Sebelumnya, beberapa waktu lalu Mendagri mengonsultasikan Peraturan Mendagri (Permendagri) Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos dari APBD yang direvisi dengan Permendagri 39 Tahun 2012. Beleid itu kemudian direvisi menjadi  Permendagri 39 Tahun 2012.
Menurut Mendagri, upaya memperbaiki aturan penggunaan dana bansos terus dilakukan. Pengetatan penggunaan dana bansos juga dimaksudkan agar maka kepala daerah tak bisa menghindar dari proses audit. “Semua harus transparans dan diaudit,” pungkasnya.

Sumber : http://www.jpnn.com

.

Profil Lombok Barat

SMS CENTER

(0877 17 04 1958)

Archives

History of India