Soal UN Selalu Bocor Karena…

*Upaya Jaga Prestise Sekolah GIRI MENANG — Ujian nasional (UN) SMA/sederajat yang kini hanya ...

RSUD Tripat Gelar Operasi Katarak Gratis

  Giri Menang - RSUD Tripat bekerjasama dengan The John Fawcett Foundation/Yayasan Kemanusiaan ...

Lobar Berzikir dan Berdoa Dihadiri Wagub M. Amin

Giri Menang – Peringatan hari jadi Lombok Barat (Lobar) setiap tahun tidak pernah lengkap dan ...

Pertama di NTB, Puskesmas di Lobar Jadi BLUD

Giri Menang - Kabupaten Lombok Barat (Lobar) merupakan kabupaten pertama di Provinsi NTB yang ...

Lomba Cerdas Cermat Koperasi, Gunungsari Juara I

Giri Menang – Memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) Lombok Barat (Lobar) ke-57 yang jatuh pada ...

Tiru Menteri Susi, Pemkab Hanyutkan Perahu

*Sanksi Bagi yang Parkir Sembarangan GIRI MENANG – Pemkab Lombok Barat (Lobar) akhirnya turun ...

Lomba Kebersihan Pantai Senggigi

Giri Menang - Untuk melengkapi kemeriahan Hari Ulang Tahun (HUT) Lombok Barat (Lobar) ke-57 yang ...

Puskesmas Bisa Kelola Anggaran Sendiri

*BLUD Puskesmas Se-Lobar Dilaunching GIRI MENANG – Setelah menyandang status Badan Usaha ...

Wabup Pantau pelaksanaan UN SLTA

Secara serentak, pada hari Senin (13/4) sekolah-sekolah SLTA sederajat di kabupaten Lombok Barat ...

FINAL-HUT-LOBAR-2015_420

HUT KABUPATEN LOMBOK BARAT

17 APRIL 2015

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tak henti-hentinya mengingatkan para kepala daerah agar penggunaan dana hibah dan bantuan sosial (bansos) dari APBD tidak menyalahi aturan. Nantinya, kepala daerah harus bertanggung jawab penuh terhadap penggunaan dana bansos agar dananya tidak dipergunakan seenaknya. Menurut Mendagri, pos bansos dan hibah harus sudah dimasukkan dalam APBD. “Intinya, dana bansos boleh diberikan, tapi tidak boleh jumlah melebihi dari yang direncanakan di APBD,” kata Mendagri di sela-sela acara buka puasa bersama di Jakarta, Rabu (15/8).
Ia mencontohkan, kepala daerah yang melaksanakan kegiatan safari ramadhan atau mengunjungi warganya, tidak bisa memberikan dana Bansos dan hibah jika sebelumnya tidak direncanakan dalam APBD. “Jadi nggak bisa begitu melakukan kunjungan langsung kasih uang Bansos. Kalau mau ya rencanakan setahun sebelumnya (masuk APBD),” katanya.
Mantan Gubernur Sumatera Barat itu menegaskan,  pencairan dana  Bansos juga harus melalui persetujuan tertulis kepala daerah. Mendagri tak mau pencairan Bansos hanya dengan perintah lisan kepala daerah sehingga kesalahan penggunaan ditimpakan ke anak buahnya yang menandatangani pengeluaran dana dari kas Pemda.
“Tidak bisa hanya lewat ajudan. Karena perintah pencairan di kepala daerah, dia juga yang harus tanda tangan,” ucapnya.
Sebelumnya, beberapa waktu lalu Mendagri mengonsultasikan Peraturan Mendagri (Permendagri) Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos dari APBD yang direvisi dengan Permendagri 39 Tahun 2012. Beleid itu kemudian direvisi menjadi  Permendagri 39 Tahun 2012.
Menurut Mendagri, upaya memperbaiki aturan penggunaan dana bansos terus dilakukan. Pengetatan penggunaan dana bansos juga dimaksudkan agar maka kepala daerah tak bisa menghindar dari proses audit. “Semua harus transparans dan diaudit,” pungkasnya.

Sumber : http://www.jpnn.com

.

Profil Lombok Barat

SMS CENTER

(0877 17 04 1958)

Archives

Media Lobar

History of India