Events In Progress: Lombok Barat Berdzikir&Berdo'a, 17 Desember 2014

Dalam Rangka HUT NTB dan Refleksi Akhir Tahun dilaksanakan Lombok Barat Berdzikir, 17 Desember ...

Dr. Subiakto Tjakrawerdaja: “Cenderung Koperasi Sebagai Sentra Kulakan”

Dalam rangka menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MAE) 2015, diharapkan seluruh koperasi dan UKM ...

Wabup Lobar Buka Pelatihan Pengolahan Sumber Daya Hayati

Senggigi - Hanya berselang satu bulan setelah pelatihan tahap I dan II, Lembaga Pengembangan ...

Bupati Kecewa GM Hotel Absen

Penyerahan Mushaf Al-qur’an dan Sajadah GIRI MENANG-Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) ...

Anggota PKK Harus Terampil Berkomunikasi

GIRI MENANG - Kelompok PKK memiliki peran penting untuk menjembatani pemerintah dengan masyarakat ...

Nanik Minta Suami Didoakan

PENETAPAN Bupati Lobar H Zaini Arony sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan oleh KPK menjadi ...

ZAINI TETAP BERAKTIVITAS

Pimpin Rapat Kemudian Temui Gubernur GIRI MENANG-Bupati Lombok Barat H Zaini Arony tetap ...

Bupati Serahkan Mushaf Gumi Patut Patuh Patju ke Para GM Hotel

Giri Menang – Sebagai bentuk perhatian Pemda Lombok Barat terhadap kenyamanan beribadah ...

1418281547006-1494821182

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tak henti-hentinya mengingatkan para kepala daerah agar penggunaan dana hibah dan bantuan sosial (bansos) dari APBD tidak menyalahi aturan. Nantinya, kepala daerah harus bertanggung jawab penuh terhadap penggunaan dana bansos agar dananya tidak dipergunakan seenaknya. Menurut Mendagri, pos bansos dan hibah harus sudah dimasukkan dalam APBD. “Intinya, dana bansos boleh diberikan, tapi tidak boleh jumlah melebihi dari yang direncanakan di APBD,” kata Mendagri di sela-sela acara buka puasa bersama di Jakarta, Rabu (15/8).
Ia mencontohkan, kepala daerah yang melaksanakan kegiatan safari ramadhan atau mengunjungi warganya, tidak bisa memberikan dana Bansos dan hibah jika sebelumnya tidak direncanakan dalam APBD. “Jadi nggak bisa begitu melakukan kunjungan langsung kasih uang Bansos. Kalau mau ya rencanakan setahun sebelumnya (masuk APBD),” katanya.
Mantan Gubernur Sumatera Barat itu menegaskan,  pencairan dana  Bansos juga harus melalui persetujuan tertulis kepala daerah. Mendagri tak mau pencairan Bansos hanya dengan perintah lisan kepala daerah sehingga kesalahan penggunaan ditimpakan ke anak buahnya yang menandatangani pengeluaran dana dari kas Pemda.
“Tidak bisa hanya lewat ajudan. Karena perintah pencairan di kepala daerah, dia juga yang harus tanda tangan,” ucapnya.
Sebelumnya, beberapa waktu lalu Mendagri mengonsultasikan Peraturan Mendagri (Permendagri) Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos dari APBD yang direvisi dengan Permendagri 39 Tahun 2012. Beleid itu kemudian direvisi menjadi  Permendagri 39 Tahun 2012.
Menurut Mendagri, upaya memperbaiki aturan penggunaan dana bansos terus dilakukan. Pengetatan penggunaan dana bansos juga dimaksudkan agar maka kepala daerah tak bisa menghindar dari proses audit. “Semua harus transparans dan diaudit,” pungkasnya.

Sumber : http://www.jpnn.com

.

Profil Lombok Barat

SMS CENTER

(0877 17 04 1958)

Archives

Media Lobar