LIVE TALKSHOW BUPATI LOMBOK BARAT DI TV ONE, JUM'AT, 17 OKTOBER 2014 JAM 12.00-12.30 WITA

Saksikan Talkshow TV One "Menguak Tabir Sukses MDGs Awards Target 5b (Kesehatan dan KB) di ...

SELAMAT KEPADA BUPATI LOMBOK BARAT ATAS ANUGERAH PEDULI PENDIDIKAN TAHUN 2014 DARI MENDIKBUD, 15 OKTOBER 2014

APP 2014, Apresiasi atas Kontribusi dalam Pendidikan untuk Peradaban Indonesia ...

JADWAL PELAKSANAAN TES CAT SELEKSI CPNS KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014

Jadwal Tes CAT Seleksi CPNS Lombok Barat Tahun 2014   ...

SKPD Lobar mengikuti Bimtek SIP-PPID

Giri Menang – Sebanyak 10 orang pegawai dari 4 SKPD yang ada di Lombok Barat (Lobar) mengikuti ...

Launching Gerbang Kampung

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tak henti-hentinya mengingatkan para kepala daerah agar penggunaan dana hibah dan bantuan sosial (bansos) dari APBD tidak menyalahi aturan. Nantinya, kepala daerah harus bertanggung jawab penuh terhadap penggunaan dana bansos agar dananya tidak dipergunakan seenaknya. Menurut Mendagri, pos bansos dan hibah harus sudah dimasukkan dalam APBD. “Intinya, dana bansos boleh diberikan, tapi tidak boleh jumlah melebihi dari yang direncanakan di APBD,” kata Mendagri di sela-sela acara buka puasa bersama di Jakarta, Rabu (15/8).
Ia mencontohkan, kepala daerah yang melaksanakan kegiatan safari ramadhan atau mengunjungi warganya, tidak bisa memberikan dana Bansos dan hibah jika sebelumnya tidak direncanakan dalam APBD. “Jadi nggak bisa begitu melakukan kunjungan langsung kasih uang Bansos. Kalau mau ya rencanakan setahun sebelumnya (masuk APBD),” katanya.
Mantan Gubernur Sumatera Barat itu menegaskan,  pencairan dana  Bansos juga harus melalui persetujuan tertulis kepala daerah. Mendagri tak mau pencairan Bansos hanya dengan perintah lisan kepala daerah sehingga kesalahan penggunaan ditimpakan ke anak buahnya yang menandatangani pengeluaran dana dari kas Pemda.
“Tidak bisa hanya lewat ajudan. Karena perintah pencairan di kepala daerah, dia juga yang harus tanda tangan,” ucapnya.
Sebelumnya, beberapa waktu lalu Mendagri mengonsultasikan Peraturan Mendagri (Permendagri) Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos dari APBD yang direvisi dengan Permendagri 39 Tahun 2012. Beleid itu kemudian direvisi menjadi  Permendagri 39 Tahun 2012.
Menurut Mendagri, upaya memperbaiki aturan penggunaan dana bansos terus dilakukan. Pengetatan penggunaan dana bansos juga dimaksudkan agar maka kepala daerah tak bisa menghindar dari proses audit. “Semua harus transparans dan diaudit,” pungkasnya.

Sumber : http://www.jpnn.com

.

Profil Lombok Barat

Agenda Bupati