Pemkot Malang Kunjungi Kelurahan Gerung Selatan

Kunjungan balasan Pemkot Malang, Jatim yang terdiri dari 11 Lurah se-kecamatan Sukun, Kamis ...

Syukuran Sederhana atas Predikat WTP LKPD 2014 dari BPK RI, Kamis, 28 Mei 2015

Penyerahan tumpeng WTP oleh Wakil Bupati Lombok Barat ,H.Fauzan Khalid,S.Ag,M.Si , kepada ...

Denda Rp 1,5 Juta dan Dipolisikan

*Kalau Merariq Kodek di Desa Kekait GIRI MENANG – Desa Kekait layak ditiru dalam upaya menekan ...

Lirik Ikan Air Tawar setelah Sukses Jadi Pemasok Bibit Sayur

*Mengunjungi Kelompok Wanita Tani Bunda Lestari di Lembar (2-Habis) Pelan namun pasti, Kelompok ...

Destinasi Wisata Gunung Batu Idung

Lembar  -  Salah satu destinasi wisata yang panoramanya indah menawan dan bisa melakukan ...

Isnanto K : Komit Majukan Kemandirian Pangan Di Lobar

Kepala Kantor Ketahanan Pangan Daerah (KKPD) Lombok Barat, H. Isnanto Karyawan, SP, MM, memberi ...

Tidak Perlu Beli Sayur, Irit Uang Belanja Rp 8 Ribu Sehari

Mengunjungi Kelompok Wanita Tani Bunda Lestari di Lembar (1) Para perempuan yang bergabung dalam ...

Kementerian PANRB Luncurkan 3 Aplikasi Anti Korupsi

JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi meluncurkan tiga ...

Menkominfo : Makna Harkitnas disetiap sendi kehidupan bernegara

Jakarta, Kominfo - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan peringatan Hari ...

SELAMAT2

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tak henti-hentinya mengingatkan para kepala daerah agar penggunaan dana hibah dan bantuan sosial (bansos) dari APBD tidak menyalahi aturan. Nantinya, kepala daerah harus bertanggung jawab penuh terhadap penggunaan dana bansos agar dananya tidak dipergunakan seenaknya. Menurut Mendagri, pos bansos dan hibah harus sudah dimasukkan dalam APBD. “Intinya, dana bansos boleh diberikan, tapi tidak boleh jumlah melebihi dari yang direncanakan di APBD,” kata Mendagri di sela-sela acara buka puasa bersama di Jakarta, Rabu (15/8).
Ia mencontohkan, kepala daerah yang melaksanakan kegiatan safari ramadhan atau mengunjungi warganya, tidak bisa memberikan dana Bansos dan hibah jika sebelumnya tidak direncanakan dalam APBD. “Jadi nggak bisa begitu melakukan kunjungan langsung kasih uang Bansos. Kalau mau ya rencanakan setahun sebelumnya (masuk APBD),” katanya.
Mantan Gubernur Sumatera Barat itu menegaskan,  pencairan dana  Bansos juga harus melalui persetujuan tertulis kepala daerah. Mendagri tak mau pencairan Bansos hanya dengan perintah lisan kepala daerah sehingga kesalahan penggunaan ditimpakan ke anak buahnya yang menandatangani pengeluaran dana dari kas Pemda.
“Tidak bisa hanya lewat ajudan. Karena perintah pencairan di kepala daerah, dia juga yang harus tanda tangan,” ucapnya.
Sebelumnya, beberapa waktu lalu Mendagri mengonsultasikan Peraturan Mendagri (Permendagri) Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos dari APBD yang direvisi dengan Permendagri 39 Tahun 2012. Beleid itu kemudian direvisi menjadi  Permendagri 39 Tahun 2012.
Menurut Mendagri, upaya memperbaiki aturan penggunaan dana bansos terus dilakukan. Pengetatan penggunaan dana bansos juga dimaksudkan agar maka kepala daerah tak bisa menghindar dari proses audit. “Semua harus transparans dan diaudit,” pungkasnya.

Sumber : http://www.jpnn.com

.

Profil Lombok Barat

SMS CENTER

(0877 17 04 1958)

Archives

Media Lobar

History of India