Link Download Bimtek PPBJ Pemkab Lobar

JADWAL PELATIHAN KEAHLIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Download Jadwal Pelatihan MODUL ...

DPR Sidak Pelabuhan Lembar

GIRI MENANG – Komisi V DPR RI bertandang ke Lombok Barat (Lobar), kemarin (24/2). Mereka ...

MEETING IN PROGRESS: PENANDATANGANAN MOU KDH DENGAN FORUM PPID TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

      Penandatanganan MoU Kepala Daerah dan Forum PPID Se-Provinsi NTB ...

Memburu Aset yang Tercecer

Sisir Mulai Mataram hingga KLU Pemkab Lombok Barat (Lobar) sangat berhasrat menelusuri ...

Lobar Raih Penghargaan PKH Award

GIRI MENANG – Kementerian Sosial (Kemensos) memberikan penghargaan Program Keluarga Harapan ...

HUT SMKN Lingsar, Serukan Siswa Gemar Menabung

Rangkaian kegiatan HUT SMKN 1 Lingsar ke 11 dimeriahkan dengan berbagai kegiatan, diantaranya ...

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tak henti-hentinya mengingatkan para kepala daerah agar penggunaan dana hibah dan bantuan sosial (bansos) dari APBD tidak menyalahi aturan. Nantinya, kepala daerah harus bertanggung jawab penuh terhadap penggunaan dana bansos agar dananya tidak dipergunakan seenaknya. Menurut Mendagri, pos bansos dan hibah harus sudah dimasukkan dalam APBD. “Intinya, dana bansos boleh diberikan, tapi tidak boleh jumlah melebihi dari yang direncanakan di APBD,” kata Mendagri di sela-sela acara buka puasa bersama di Jakarta, Rabu (15/8).
Ia mencontohkan, kepala daerah yang melaksanakan kegiatan safari ramadhan atau mengunjungi warganya, tidak bisa memberikan dana Bansos dan hibah jika sebelumnya tidak direncanakan dalam APBD. “Jadi nggak bisa begitu melakukan kunjungan langsung kasih uang Bansos. Kalau mau ya rencanakan setahun sebelumnya (masuk APBD),” katanya.
Mantan Gubernur Sumatera Barat itu menegaskan,  pencairan dana  Bansos juga harus melalui persetujuan tertulis kepala daerah. Mendagri tak mau pencairan Bansos hanya dengan perintah lisan kepala daerah sehingga kesalahan penggunaan ditimpakan ke anak buahnya yang menandatangani pengeluaran dana dari kas Pemda.
“Tidak bisa hanya lewat ajudan. Karena perintah pencairan di kepala daerah, dia juga yang harus tanda tangan,” ucapnya.
Sebelumnya, beberapa waktu lalu Mendagri mengonsultasikan Peraturan Mendagri (Permendagri) Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos dari APBD yang direvisi dengan Permendagri 39 Tahun 2012. Beleid itu kemudian direvisi menjadi  Permendagri 39 Tahun 2012.
Menurut Mendagri, upaya memperbaiki aturan penggunaan dana bansos terus dilakukan. Pengetatan penggunaan dana bansos juga dimaksudkan agar maka kepala daerah tak bisa menghindar dari proses audit. “Semua harus transparans dan diaudit,” pungkasnya.

Sumber : http://www.jpnn.com

.

Profil Lombok Barat

SMS CENTER

(0877 17 04 1958)

Archives

Media Lobar

History of India