Meretas Keterisoliran Warga Aikmual, Sekotong Timur

Safari Ramadhan DPD I Persatuan Tarbiyah Islamiyah provinsi NTB semalam (16/7) melakukan ...

Pesan Bupati pada Pengajian Akbar Pemuda NW: Minta Warganya Tidak Terprovokasi

Terkait Hasil Pilpres GIRI MENANG-Bupati Lombok Barat (Lobar) H Zaini Arony meminta seluruh ...

BKBPP Bentuk P2TP2A, Rangkul Toga untuk Berperan Aktif

Pemerintah pusat menilai NTB dan Bali masuk dalam daerah merah gawat kejahatan seksual karena ...

BLH Terima Pengaduan terkait Tambang

GIRI MENANG - Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Lombok Barat (Lobar) telah menerima berbagai ...

Membedah Isolasi Jalan Di Sekotong Timur Tarbiyah NTB Ajak Perkuat Silaturrahmi

Safari Ramadhan DPD I Persatuan Tarbiyah Islamiyah provinsi NTB semalam (16/7) melakukan ...

Zona Komoditas Batuan Dipetakan

GIRI MENANG-Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kabupaten Lombok Barat (Lobar), memetakan ...

Kediri Diantara Geliat Ekonomi dan Wajah Kota Santri

Suatu sore di hari yang tak terlalu bersahabat dengan cuaca, mendung disertai rintik gerimis ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 70 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010
TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

I. UMUM
Percepatan pelaksanaan pembangunan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah perlu didukung oleh percepatan pelaksanaan belanja Negara, yang dilaksanakan melalui Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Namun, evaluasi yang dilaksanakan terhadap Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 menunjukkan bahwa implementasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah masih menemui kendala yang disebabkan oleh keterlambatan dan rendahnya penyerapan belanja modal. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan penyempurnaan kembali terhadap Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dimaksud, yang ditekankan kepada upaya untuk memperlancar pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (de-bottleceking), dan menghilangkan multitafsir yang menimbulkan ketidakjelasan bagi para pelaku dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dengan demikian, pengaturan mengenai tata cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat dilaksanakan secara lebih lebih efisien, dengan didukung oleh percepatan penyerapan anggaran.

Lampiran PERPRES NOMOR 70 TAHUN 2012 Versi PDFDownload

.