Khutbah Shalat Idul Fitri 1435 H oleh Bupati Lombok Barat DR.H. Zaini Arony

Dengan Puasa Kita Kembali Ke Fitrah Untuk Mewujudkan Ketaqwaan Sejati أَلسَّلاَمُ ...

Pesan Idul Fitri Menteri Agama, Mari Kembali ke Jati Diri

Jakarta (Pinmas) —- Pemerintah melalui Kementerian Agama telah menetapkan 1 Syawwal 1435H ...

Bupati Pimpin Rapat Persiapan Lebaran Topat

            Bertempat di Ruang Rapat Utama (RRU) Kantor Bupati Gedung Putih, Kamis ...

Peternak Merembu Galakkan Pakan Organik

Pakan ternak bernutrisi dan alami adalah harapan para petani peternak untuk mendapatkan kualitas ...

Pemkab Lobar Keluarkan Edaran Terkait THR

GIRI MENANG-Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar), mengeluarkan surat edaran terkait dengan ...

Meretas Keterisoliran Warga Aikmual, Sekotong Timur

Safari Ramadhan DPD I Persatuan Tarbiyah Islamiyah provinsi NTB semalam (16/7) melakukan ...

Pesan Bupati Disampaikan oleh Camat Lingsar pada Pengajian Akbar Pemuda NW: Minta Warganya Tidak Terprovokasi

Terkait Hasil Pilpres GIRI MENANG-Bupati Lombok Barat (Lobar) H Zaini Arony meminta seluruh ...

Ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1435 H

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 70 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010
TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

I. UMUM
Percepatan pelaksanaan pembangunan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah perlu didukung oleh percepatan pelaksanaan belanja Negara, yang dilaksanakan melalui Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Namun, evaluasi yang dilaksanakan terhadap Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 menunjukkan bahwa implementasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah masih menemui kendala yang disebabkan oleh keterlambatan dan rendahnya penyerapan belanja modal. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan penyempurnaan kembali terhadap Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dimaksud, yang ditekankan kepada upaya untuk memperlancar pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (de-bottleceking), dan menghilangkan multitafsir yang menimbulkan ketidakjelasan bagi para pelaku dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dengan demikian, pengaturan mengenai tata cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat dilaksanakan secara lebih lebih efisien, dengan didukung oleh percepatan penyerapan anggaran.

Lampiran PERPRES NOMOR 70 TAHUN 2012 Versi PDFDownload

.