Siapkan Perpustakaan Digital, Laboratorium Alam Sudah Tersedia

MTs Alam Sayang Ibu, Sekolah Baru Penuh Inovasi Berada di pedesaan tidak membuat Madrasah ...

RPJP KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2005 – 2025

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP) KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2005 – 2025 Download ...

Wagub NTB Safari Ramadhan Di Kediri Paket Bantuan Mengucur Ke Lobar

Tim Safari Ramadhan Pemprov NTB dipimpin Wagub HM. Amin, SH, M.Si  didampingi Sekda NTB, HM. Nur ...

Gubernur Serahkan SK Plt. Bupati ke Fauzan Khalid

Akhirnya SK Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lombok Barat yang telah ...

Di Lobar Harus Ada Penulis Profesional

Dari Workshop Lombok Barat Menulis, Di Lobar Harus Ada Penulis Profesional Dalam rangka ...

Pertamini Mulai Masuk Sekotong

Sekotong - Jika anda Pernah melihat kios kecil yang menyerupai pom bensin di pinggir jalan? ...

Safari Ramadahan: Plt Bupati Minta Warga Perhatikan Pendidikan Dan Kesehatan

Putaran pertama Safari Ramadhan Pemkab Lombok Barat dimulai Senin, (22/6) malam di Masjid ...

Hari Kedua Safari Ramadhan

Giliran Menjeli Lingsar Dikunjungi Tim Giri Menang – Tim Safari Ramadhan Kabupaten Lombok ...

Hari Kedua Safari Ramadhan

Giliran Menjeli Lingsar Dikunjungi Tim Giri Menang – Tim Safari Ramadhan Kabupaten Lombok ...

SELAMAT2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 70 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010
TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

I. UMUM
Percepatan pelaksanaan pembangunan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah perlu didukung oleh percepatan pelaksanaan belanja Negara, yang dilaksanakan melalui Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Namun, evaluasi yang dilaksanakan terhadap Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 menunjukkan bahwa implementasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah masih menemui kendala yang disebabkan oleh keterlambatan dan rendahnya penyerapan belanja modal. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan penyempurnaan kembali terhadap Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dimaksud, yang ditekankan kepada upaya untuk memperlancar pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (de-bottleceking), dan menghilangkan multitafsir yang menimbulkan ketidakjelasan bagi para pelaku dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dengan demikian, pengaturan mengenai tata cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat dilaksanakan secara lebih lebih efisien, dengan didukung oleh percepatan penyerapan anggaran.

Lampiran PERPRES NOMOR 70 TAHUN 2012 Versi PDFDownload

.

Profil Lombok Barat

SMS CENTER

(0877 17 04 1958)

Archives

History of India