Kaur Trantib Tempos Yang Peternak Sukses

Menyalurkan hobi tidak hanya milik penghobis tulen ataukah seorang pengusaha yang dijadikannya ...

400 Pelajar Se Lobar Disuluh Narkoba

Kasus penyalahgunaan narkoba di kabupaten Lombok Barat trendnya makin meningkat. Hal ini ...

Wabup Buka Musda III DWP Lobar 2015

Wabup Fauzan: Semangat dan Mood Suami Ditentukan Istri Giri Menang – Wakil Bupati Lombok ...

Menuju Akreditasi, RSUD Tripat Gelar Workshop Clinical Pathway

Pelayanan kesehatan termasuk rumah sakit pada era millennium ini haruslah dapat menjamin ...

Aktivitas Dukcapil Lobar Layani Dokumen Kependudukan

Kalau Anda ingin melihat instansi yang staf-stafnya hampir selalu sibuk, maka datang ke Dinas ...

Menteri Marwan Berharap Dana Desa Dapat Entaskan Kemiskinan

Sumsel - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar menyarankan, ...

Mendagri Minta Seluruh Aparatur Daerah Tingkatan Kewaspadaan

 JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo mengimbau seluruh pejabat berbagai ...

KIM Perkuat Layanan Informasi, Sasar Ekonomi Kreatif

Gerung - Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), salah satu program kegiatan dari Dinas Perhubungan ...

Baksos HUT 57 Lombok Barat

Semarak HUT Lombok Barat ke-57 gaungnya sudah dimulai. Salah satunya yakni digelarnya Baksos yang ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 70 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010
TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

I. UMUM
Percepatan pelaksanaan pembangunan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah perlu didukung oleh percepatan pelaksanaan belanja Negara, yang dilaksanakan melalui Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Namun, evaluasi yang dilaksanakan terhadap Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 menunjukkan bahwa implementasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah masih menemui kendala yang disebabkan oleh keterlambatan dan rendahnya penyerapan belanja modal. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan penyempurnaan kembali terhadap Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dimaksud, yang ditekankan kepada upaya untuk memperlancar pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (de-bottleceking), dan menghilangkan multitafsir yang menimbulkan ketidakjelasan bagi para pelaku dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dengan demikian, pengaturan mengenai tata cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat dilaksanakan secara lebih lebih efisien, dengan didukung oleh percepatan penyerapan anggaran.

Lampiran PERPRES NOMOR 70 TAHUN 2012 Versi PDFDownload

.

Profil Lombok Barat

SMS CENTER

(0877 17 04 1958)

Archives

Media Lobar

History of India