Pembubaran 10 LNS Bukan Tiba-tiba

 JAKARTA – Presiden Joko Widodo akhirnya resmi membubarkan 10 Lembaga Non Struktural (LNS) ...

Events In Progress: Lombok Barat Berdzikir&Berdo'a, 17 Desember 2014

Dalam Rangka HUT NTB dan Refleksi Akhir Tahun dilaksanakan Lombok Barat Berdzikir, 17 Desember ...

Dr. Subiakto Tjakrawerdaja: “Cenderung Koperasi Sebagai Sentra Kulakan”

Dalam rangka menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MAE) 2015, diharapkan seluruh koperasi dan UKM ...

Wabup Lobar Buka Pelatihan Pengolahan Sumber Daya Hayati

Senggigi - Hanya berselang satu bulan setelah pelatihan tahap I dan II, Lembaga Pengembangan ...

Bupati Kecewa GM Hotel Absen

Penyerahan Mushaf Al-qur’an dan Sajadah GIRI MENANG-Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) ...

Anggota PKK Harus Terampil Berkomunikasi

GIRI MENANG - Kelompok PKK memiliki peran penting untuk menjembatani pemerintah dengan masyarakat ...

Nanik Minta Suami Didoakan

PENETAPAN Bupati Lobar H Zaini Arony sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan oleh KPK menjadi ...

ZAINI TETAP BERAKTIVITAS

Pimpin Rapat Kemudian Temui Gubernur GIRI MENANG-Bupati Lombok Barat H Zaini Arony tetap ...

1418281547006-1494821182

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 70 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010
TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

I. UMUM
Percepatan pelaksanaan pembangunan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah perlu didukung oleh percepatan pelaksanaan belanja Negara, yang dilaksanakan melalui Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Namun, evaluasi yang dilaksanakan terhadap Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 menunjukkan bahwa implementasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah masih menemui kendala yang disebabkan oleh keterlambatan dan rendahnya penyerapan belanja modal. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan penyempurnaan kembali terhadap Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dimaksud, yang ditekankan kepada upaya untuk memperlancar pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (de-bottleceking), dan menghilangkan multitafsir yang menimbulkan ketidakjelasan bagi para pelaku dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dengan demikian, pengaturan mengenai tata cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat dilaksanakan secara lebih lebih efisien, dengan didukung oleh percepatan penyerapan anggaran.

Lampiran PERPRES NOMOR 70 TAHUN 2012 Versi PDFDownload

.

Profil Lombok Barat

SMS CENTER

(0877 17 04 1958)

Archives

Media Lobar