Diterima Bupati Lobar, OISCA-Lions Club Japan Komit Hijaukan Lobar Dan Bangun Sekolah

Bupati Lombok Barat memberikan apresiasi tinggi dan terima kasih sebesar-besarnya atas ...

Reses DPRD NTB Dapil Lobar Di Lombok Barat, Wabup Berharap Lobar Jangan Dianaktirikan

Reses anggota DPRD NTB Dapil II Lombok Barat dan Lombok Utara ke Lombok Barat, Rabu (29/10) ...

Laporan Hasil CAT Tingkat Pendidikan DIV/SI - SII

Download Laporan Hasil CAT Tingkat Pendidikan DIV/SI - SII ...

Laporan Hasil CAT Tingkat Pendidikan SMA - DIII

Download Laporan Hasil Computer Assisted Test D-III ...

16 Pejabat Struktural Dilantik, Bupati Inginkan Perscepatan Pembangunan Di Lobar

Pelantikan pejabat struktural lingkup Pemkab. Lombok Barat, Senin (27/10) kembali digelar di aula ...

Hj. Nanik Zaini Arony Hadiri Baksos Kesehatan di Sekotong

Giri Menang – Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Lombok ...

Launching Gerbang Kampung

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 70 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010
TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

I. UMUM
Percepatan pelaksanaan pembangunan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah perlu didukung oleh percepatan pelaksanaan belanja Negara, yang dilaksanakan melalui Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Namun, evaluasi yang dilaksanakan terhadap Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 menunjukkan bahwa implementasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah masih menemui kendala yang disebabkan oleh keterlambatan dan rendahnya penyerapan belanja modal. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan penyempurnaan kembali terhadap Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dimaksud, yang ditekankan kepada upaya untuk memperlancar pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (de-bottleceking), dan menghilangkan multitafsir yang menimbulkan ketidakjelasan bagi para pelaku dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dengan demikian, pengaturan mengenai tata cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat dilaksanakan secara lebih lebih efisien, dengan didukung oleh percepatan penyerapan anggaran.

Lampiran PERPRES NOMOR 70 TAHUN 2012 Versi PDFDownload

.

Profil Lombok Barat

Agenda Bupati