Kursus Kilat Gratis dan Bersertifikat dari LSP

Gerung Dishubkominfo - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) RI memberikan ...

PPNI Lobar Cetak Perawat Profesional Mandiri

Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) kabupaten Lombok Barat berkomitmen untuk lebih ...

Yayasan-Paud Lobar Terima CSR Dari Pegadaian

PT Pegadaian (Persero) Cabang Gerung, Lombok Barat memberikan bantuan Corporate Sosial ...

292 Orang Ikuti Pelatihan Pendataan Luas Lahan Pertanian

Giri Menang – Sebanyak 292 orang mengikuti pelatihan pertama pendataan luas lahan pertanian, ...

Rapim II Lobar

Wabup Fauzan: Jangan Melempar Kesalahan Kepada Bawahan Giri Menang – Rapat Pimpinan (Rapim) ...

Demplot Gaharu Sukses, Raih Penghargaan Fellow Ashoka

* Lebih Dekat dengan Nur Akhmad Yani Keberhasilan Nur Akhmad Yani, menyulap lahan kering di Desa ...

Musda Ke-7 MUI Lobar, Galang Persatuan Ummat

Sekretaris Daerah, Drs. HM. Uzair menyatakan, Majelis Ulama Indonesia harus mampu menyumbangkan ...

HUT Ke-57 Lobar, 1.600 Proyek 2014 Diresmikan Pemanfaatannya

Wabup Lobar, H. Fauzan Khalid, S.Ag, M.Si mengawali sambutannya dengan sebuah pantun, Jalan-Jalan ...

KPAD Lobar Launching E-Library

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah (KPAD) kabupaten Lombok Barat (Lobar), sekarang memiliki ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 70 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010
TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

I. UMUM
Percepatan pelaksanaan pembangunan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah perlu didukung oleh percepatan pelaksanaan belanja Negara, yang dilaksanakan melalui Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Namun, evaluasi yang dilaksanakan terhadap Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 menunjukkan bahwa implementasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah masih menemui kendala yang disebabkan oleh keterlambatan dan rendahnya penyerapan belanja modal. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan penyempurnaan kembali terhadap Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dimaksud, yang ditekankan kepada upaya untuk memperlancar pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (de-bottleceking), dan menghilangkan multitafsir yang menimbulkan ketidakjelasan bagi para pelaku dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dengan demikian, pengaturan mengenai tata cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat dilaksanakan secara lebih lebih efisien, dengan didukung oleh percepatan penyerapan anggaran.

Lampiran PERPRES NOMOR 70 TAHUN 2012 Versi PDFDownload

.

Profil Lombok Barat

SMS CENTER

(0877 17 04 1958)

Archives

Media Lobar

History of India