Penerapan Kurikulum 2013 Belum Maksimal

GIRI MENANG - Sebagian sekolah di Lombok Barat (Lobar) mengeluhkan pelaksanaan kurikulum baru ...

Tiga SMP Baru Didirikan di Daerah Terpencil di Lobar

Bantuan Dana Hibah Australia GIRI MENANG - Dalam rangka mengatasi permasalahan kurangnya sarana ...

Rumput Laut Komoditi Andalan Lobar

Rumput laut telah menjadi salah satu komoditi andalan Pemkab Lombok Barat, dan berbanding lurus ...

Pilkades Serentak Digelar November

GIRI MENANG-Sebanyak 19 desa di wilayah Lombok Barat akan melaksanakan pemilihan kepala desa ...

Bupati Sidak SMUNAR dan Gedung Budaya

Giri Menang – Bupati Lombok Barat (Lobar), Dr. H. Zaini Arony didampingi Kepala Dinas ...

SDN 1 Labuan Tereng Diganjar Penghargaan

Harapan III Lomba KMDM Tingkat Nasional GIRI MENANG- Kerja keras pihak SDN 1 Labuan Tereng, ...

Hotel Santosa Lunasi Hutang Pajak 2012

Segel Dibuka GIRI MENANG-Setelah beberapa asetnya disita Pemkab Lobar akibat tunggakan pajak ...

Nelayan Luar Incar Baby Lobster di Lobar

Per Hari Transaksi Capai Rp 50 juta GIRIMENANG—Kekayaan alam laut Lombok Barat (Lobar) memang ...

Upacara Peringatan HUT RI Ke-69 di Lombok Barat

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 70 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010
TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

I. UMUM
Percepatan pelaksanaan pembangunan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah perlu didukung oleh percepatan pelaksanaan belanja Negara, yang dilaksanakan melalui Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Namun, evaluasi yang dilaksanakan terhadap Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 menunjukkan bahwa implementasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah masih menemui kendala yang disebabkan oleh keterlambatan dan rendahnya penyerapan belanja modal. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan penyempurnaan kembali terhadap Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dimaksud, yang ditekankan kepada upaya untuk memperlancar pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (de-bottleceking), dan menghilangkan multitafsir yang menimbulkan ketidakjelasan bagi para pelaku dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dengan demikian, pengaturan mengenai tata cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat dilaksanakan secara lebih lebih efisien, dengan didukung oleh percepatan penyerapan anggaran.

Lampiran PERPRES NOMOR 70 TAHUN 2012 Versi PDFDownload

.