Giri Menang, Kamis 12 September 2019 – Setelah kedatangan delegasi Timor Leste dan Kamboja beberapa waktu lalu, kini giliran delegasi dari empat negara di Kawasan Asia Selatan (South Asian Region atau SAR), yakni Buthan, India, Nepal dan Srilanka yang didukung oleh The South Asia Food and Nutrition Security Initiative (SAFANSI) atau Prakarsa Keamanan Pangan dan Gizi Asia Selatan berkunjung ke Kabupaten Lombok Barat (Lobar). Kunjungan delegasi yang terdiri atas pejabat Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Bappenas serta Kantor Sekretariat Kepresidenan dari keempat negara ini akan melihat lebih dekat upaya penurunan kasus stunting di Lobar.

Kasus Anak kerdil (Stunting) adalah kondisi gagal tumbuh pada anak yang disebabkan kekurangan asupan gizi dan terbuangnya gizi anak akibat infeksi yang berulang. Oleh karenanya, pencegahan anak kerdil tidak cukup hanya dengan memberikan akses makan bergizi atau layanan sektor kesehatan lainnya, melainkan juga akses air bersih, jamban layak dan bersih serta penyediaan dan pengolahan makanan secara benar.

Lombok Barat sendiri merupakan satu dari 100 kabupaten/kota prioritas percepatan pencegahan kasus stunting, yang berhasil menurunkan prevalensi anak kerdil. Berdasarkan data RISKESDAS 2018, tren kasus anak kerdil di kabupaten ini terus mengalami penurunan dari 49,8% di tahun 2007, 46,9% di tahun 2013 dan 33,6% di tahun 2017. Data Dinas Kesehatan Lobar terbaru juga menunjukkan adanya penurunan kasus anak kerdil dari 28,9% di tahun 2018 menjadi 25,2% pada bulan Februari 2019.

Usai diterima oleh Bupati Lobar H. Fauzan Khalid di Kantor Bupati, rombongan delegasi kemudian menuju Kecamatan Kuripan, Lingsar, dan Gunungsari untuk melihat peran Pemkab Lobar dalam mengkoordinasikan upaya penanggulangan stunting, serta keterlibatan Kader Pembangunan Manusia (KPM) dalam percepatan penanganan stunting di desanya. Termasuk koordinasi dengan puskesmas dan posyandu sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat. Delegasi juga menyaksikan langsung Program Keluarga Harapan (PKH) dan penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas). Program-program multi-sektor tersebut terbukti memberikan dampak positif terhadap kualitas gizi pada balita.

“Bagaimana peran puskesmas terhadap program posyandu, kader ? Lalu bagaimana caranya mendeteksi kasus stunting di Lombok Barat ?” tanya salah seorang delegasi asal Srilangka, Sidiq melalui penerjemah saat sesi diskusi di Puskesmas Lingsar, Rabu (11/9).

Menanggapi pertanyaan tersebut, Kepala Puskesmas Lingsar H. Billia Milkan menjelaskan, puskesmas memiliki peran penting dalam program posyandu. Pemilihan kader sendiri dilakukan puskesmas dan dipilih dari warga desa setempat yang mempunyai kepedulian dan bersedia mendedikasikan diri untuk ikut berperan dalam pembangunan manusia di desanya. Tugas KPM utamanya termasuk pemantauan dan fasilitasi kovergensi penanganan anak kerdil (stunting) di desanya.

“Di setiap satu desa itu ada satu kader. Peran puskesmas di sini adalah meningkatkan kapasitas kader,” jelas H. Billia Milkan.

“Cara mendeteksi sedini mungkin kasus stunting, di Lombok Barat semua puskesmas melakukan pecan penimbangan setiap enam bulan sekali untuk evaluasi berapa jumlah stunting kita. Di setiap kegiatan posyandu setiap bulannya, kalua ditemukan tinggi dan berat anak langsung ditangani tim kesehatan dan tim desa yakni tim penanggulangan gizi. Desa ikut terlibat juga, misalnya warganya itu tidak ada biaya atau miskin, maka untuk jaminan kesehatan ditangani pihak desa,” terangnya.

Diskusi yang berjalan hampir dua jam itu kemudian dilanjutkan dengan kunjungan ke Desa Batu Mekar. Di sana para delegasi berinteraksi dengan para kader dan petugas kesehatan.