Gunungsari-KIM.  Pemerintah dan lembaga masyarakat lainnya saat ini sama-sama  berupaya untuk mengurangi penderitaan bagi masyarakat yang tertimpa gempa Lombok. Saat ini bisa dikatakan merupakan masa emergency dimana perhatian pemerintah focus bagaimana masyarakat bisa diselamatkan dan bisa mendapatkan tempat tinggal sementara. Untuk itu saat ini pemerintah tengah melakukan inventarisasi kerusakan rumah milik masyarakat baik yang rusak berat, sedang dan rusak ringan.

Untuk tahapan rehabilitasi pemerintah sudah mengeluarkan anggaran lebih dari 938 Milyar yang berasal dari anggaran Badan Nasional PenanggulanganBencana (BNPB) maupun yang dianggarkan dari kementerian lainnya seperti PU,  Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan “Dan kami sedang memperoses untuk tambahan anggaran sekitar 3,3 trilyun lagi. Untuk ini perlu suatu penanganan yang tepat,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani di Desa Jeringo, Kecamata Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, NTB usai mengunjungi para pengungsi korban gempa Lombok, Kamis (23/8).

Sri Mulyani menambahkan, untuk saat ini yang perlu dilakukan sementara Wktu yakni bagaimana masyarakat bisa memiliki rumah tinggal sementara agar masyarakat tetap memiliki semangat untuk beraktivitas kembali sebagaimana biasa. Pembangunan kembali rumah warga dalam hemat Menteri Sri Mulyani merupakan suatu program yang sangat penting. “Oleh karena itu semangat gotong royong oleh seluruh lapisan masyarakat di seluruh indonesia yang ingin membantu sangat dihargai dan kita terima sebagai bentuk solidaritas sesama masyarakat Indonesia,” terang Sri Mulyani.

Sri Mulyani juga menyatakan, untuk rumah rusak berat akibat gempa bumi ditetapkan akan mendapatkan bantuan sebesar Rp. 50 juta, rusak sedang Rp. 25 juta dan rusak ringan Rp. 10 juta. Dan untuk saat ini akan segera dicairkan angaran sebanyak 5000 rumah bagi pembangunan rumah.

Sementara ini menurut Sri Mulyani BNPB mengidentifikasi jumlah rumah yang rusak berat lebih dari 70 ribu rumah. “Jadi proses pengidentifikasian rumah rusak yang dilakukan oleh BNPB dan BPBD nanti akan dilakukan sesegera mungkin dengan mencatat identitas korban baik menyangkut nama, alamat dan identitas lainnya yang diperlukan untuk pendataan ini. Dengan demikian bantuan akan segera diberikan,” Menteri.

Proses pencairan tahap awal kata Menteri sudah dimulai dimana rumah rusak berat sebanyak 5000 unit rumah yang sudah teridentifikasi bisa segera dicairkan. BNPB sendiri hingga saat ini sudah melakukan penggunaan anggaran lebih dari 600 milyar. “Dan untuk tambahan dari jumlah yang akan dibantu akan segera disampaikan kepada Kementerian Keuangan,” kata Menteri.

Kehadiran Menteri Sri Mulyani di Lombok selain melihat dari dekat kondisi rumah yang rusak akibat gempa dan kondisi para pengungsi, jajaran Kementerian Keuangan bersama Dharma Wanita Kementerian Keuangan memberikan danasi senilai Rp. 1 milyar kepada masyarakat pengngsi Desa Jeringo. Kecuali itu Perwakilan Bea Cukai NTB juga memberikan bantuan selimut kepada para pengungsi.

“Dan kami mengharapkan bantuan yang berasal dari jajaran Kementerian Keuangan bisa meringankan pederitaan masyarakat kita di sini. Dan pemerintah juga akan turun tangan melalui anggaran APBN maupun APBD,” tutup Sri Mlyani. (her/KIM Gunungsari).