Giri Menang, HUMAS PROTOKOL LOMBOK BARAT. Sabtu 16 November 2019 – Sebanyak delapan pimpinan tinggi pratama Pemkab Lombok Barat (Lobar) mengalami mutasi atau pergeseran tugas, Jum’at (15/11) kemarin. Tercatat ini merupakan mutasi susulan dari mutasi pertama yang dilakukan bulan Agustus lalu.

Disampaikan Bupati Lobar H Fauzan Khalid bahwa mutasi ini adalah ujung dari proses job fit atau assessment yang dilakukan terhadap sekitar 17 pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkup Kabupaten Lobar. Di samping dalam rangka melakukan pengisian terhadap beberapa jabatan strategis, peristiwa hari ini juga harusnya menjadi proses penyegaran atau refreshment organisasi.

“Jadi disamping tujuan kita penyegaran, kita juga harapkan ada peningkatan dari sisi sinergi dan koordinasi sehingga bisa meningkatkan hasil yang kita inginkan demi untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lombok Barat,” harap bupati.

Beberapa pejabat yang dimutasi antara lain adalah H. Mahyudin yang sebelumnya menjabat sebagai kepala BPKAD kini menempati jabatan baru sebagai Asisten Bidang Administrasi Umum dan Kesejahteraan pada Sekretariat Daerah. Selanjutnya, drg. Ni Made Ambaryati bergeser dari kepala Dinas Sosial menjadi kepala Dinas Kesehatan. Kemudian, H. Subandi yang sebelumnya merupakan kepala Dinas Kelautan dan Perikanan kini menempati jabatan batu sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

H. Rachman Sahnan Putra yang sebelumnya adalah kepala Dinas Kesehatan didapuk sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan. H. Moh. Najib yang sebelumnya menjabat sebagai kepala BPBD, dipercaya menempati jabatan baru sebagai Kepala Dinas Perhubungan menggantikan H. Akhamad Saikhu yang digeser menjadi kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Sementara itu H. Fauzan Husniadi yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pemadam Kebakaran kini beralih menjadi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Dan yang terakhir, Mahnan yang sebelum merupakan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja kali ini menempati jabatan baru sebagai Kepala BPBD.

Selain memutasi delapan pimpinan tinggi pratama, dalam acara mutasi kali ini Pemkab Lobar juga mengangkat 13 pejabat fungsional, yang terdiri dari 12 guru dan 1 tenaga kesehatan.

Dengan hasil mutasi ini, dipastikan beberapa posisi strategis pimpinan masih menjadi misteri.

Di kesempatan yang sama, Bupati H. Fauzan Khalid juga menyampaikan kebijakan terkait penyederhanaan eselon yang sedang diuji oleh KemenPAN-RB sesuai arahan Presiden Republik Indonesia.

Diakui bupati bahwa pesan dari KemenPAN terkait pengkajian penyederhanaan eselon ini baru diterimanya pagi tadi, dan hasil kajiannya nanti harus sudah diserahkan makasimal sampai minggu ke-4 bulan Desember.

Hal tersebut (penyederhanaan eselon) tentunya masih membutuhkan proses dan pertimbangan panjang serta harus matang untuk dipraktikkan sampai ke daerah-daerah. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat akan melakukan penyesuaian segera setelah kepastian regulasi, prosedur, dan pemetaan jabatan tersebut dituntaskan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian PAN-RB dan Kementerian Dalam Negeri.

Terkait hal ini, Bupati menghimbau semua pimpinan agar tidak merisaukan masalah ini.

“Jabatan struktural maupun fungsional bagi kita seharusnya bukan menimbulkan masalah, bukan menimbulkan kegundahan,” ujarnya.

Bupati berpendapat justru dengan lebih banyaknya jabatan fungsional dan semakin sedikitnya jabatan struktural, menjadikan fungsi-fungsi dari tugas dan kewajiban sebagai ASN bisa dijalankan dengan lebih maksimal dan menghasilkan hasil yang baik.