FORMASI CPNS LOMBOK BARAT DAN SEMUA INSTANSI SE-INDONESIA 2014

Pengumuman jumlah formasi masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah melalui satu ...

Rapim Pemkab Lobar Hadirkan Kapolda, Kajati dan Kepala BPK NTB

Rapat Pimpinan (Rapim) lingkup Pemkab. Lombok Barat terlaksana, Kamis (21/8)-2014 bertempat di ...

Bupati Zaini Arony Terima Kunjungan Umat Budha

Giri Menang - Sebanyak tujuh orang perwakilan Umat Budha Lombok Barat (Lobar) berkunjung ke ...

Semarak HUT RI Di Kediri Paling Meriah.

Serangkaian HUT RI ke 69, panitia Kecamatan Kediri, Lombok Barat menggelar berbagai kegiatan ...

Ramah Tamah Paskibraka Lobar Bersama Bupati

Ramah tamah Bupati Lobar, Dr. H. Zaini Arony dengan limapuluhan orang, Paskibraka dilanmgsuingkan ...

Lombok Barat Berdonor

Giri Menang – Memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke 69, Ikatan Keluarga Alumni ...

Kuota CPNS NTB 658 Formasi

Rekrutmen Kemungkinan Pekan Depan MATARAM-Seluruh kabupaten/ kota di NTB termasuk Pemprov NTB ...

Events In Progress: Lombok Barat Berdonor Rangkaian HUT RI Ke-69

Lombok Barat Berdonor rangkaian Peringatan HUT RI Ke-69 Tahun 2014 diselenggarakan hari ini ...

Upacara Peringatan HUT RI Ke-69 di Lombok Barat

GIRI MENANG – Tunjangan sertifikasi bagi sekitar 2.578 guru di Kabupaten Lombok Barat (Lobar) tahun 2012 hanya terbayarkan 10 bulan. Dua bulan sisanya masih di tangguhkan pembayarannya akibat keterbatasan dana yang di kucurkan pemerintah pusat.

“selama tahun 2012, hanya di triwulan I dan IV yang terbayar 2 bulan karena uangnya kurang,” ungkap kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lobar H. Fathurrahim.

Dari total anggaran tunjangan sertifikasi di tahun 2012 sebesar Rp 69,2 miliar, sebanyak Rp 63,9 miliar telah di bayarkan. Tinggal menyisakan anggaran Rp 5,2 miliar. Padahal, agar bisa membayarkan tunjangan sertifikasi utuh selama 3 bulan, di butuhkan kesiapan anggaran mencapai Rp 7 miliar. Namun faktanya anggaran yang di sediakan untuk pembayaran triwulan IV tidak mencukupi.

“kami memutuskan hanya membayarkan 2 bulan. Karena kalau di paksakan 3 bulan, akan ada guru yang tidak kebagian. Sehingga di bagi rata hanya 2 bulan,” jelasnya.

Sisa dana sertifikasi yang ada, lanjut Fathurrahim, di kembalikan dan menjadi Silpa (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran). Sementara pembayaran tunjangan sertifikasi yang tertunda, akan di usulkan di tahun ini. “Diusulkan kepusat agar 2013 ini bisa terbayar kekurangannya,”imbuhnya.

Mengapa bisa terjadi kekurangan? Hal itu akibat pemerintah pusat yang tidak mempertimbangkan adanya kenaikan gaji pokok guru dan kenaikan gaji berkala yang terjadi di bulan April dan Oktober. Seharusnya ketika usulan sertifikasi di sampaikan daerah sekitar bulan November-Desember, maka pemerintah pusat juga sudah memperhitungkan adanya kenaikan berkala gaji pokok guru yang terjadi bulan Januari. Besaran kenaikan antara 10-15 persen.

“karena pembayaran sertifikasi ini di sesuaikan dengan pokok gaji terbaru. Semestinya anggaran yang di sediakan bisa mencukupi untuk pembayaran 12 bulan,” ujarnya.

Sebelumnya Fathurrahim berinisiatif akan meminta bantuan pemda melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) untuk mendapat dana tambahan guna menutupi kekurangan. Namun upaya itu urung di lakukan mengungat kesulitan bagi daerah untuk mendapat dana dalam jumlah besar di waktu singkat.

“Terlalu sulit mencari dana daerah miliaran dalam waktu singkat. Lebih baik pembayarannya di pending dulu,” tutupnya. (cr-tnn)

Sumber : Lombok Post edisi 25 Januari 2013

.