Pembenahan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Tingkatkan Daya Saing Nasional

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menghelat Rapat Kerja Nasional ...

Nambung Butuh Pos Pantau

GIRI MENANG-Menyikapi maraknya kasus perampokan dan pencurian di Pantai Nambung Desa Buwun Mas, ...

Menteri PAN & RB Ingatkan Instansi Segera Pasang Gambar Presiden dan Wapres

JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy ...

Distamben Lobar Eksplorasi Air Bawah Tanah Geo-listrik

Ketersediaan air bersih di daerah-daerah rawan air, terlebih pada musim kemarau berkepanjangan ...

Penghematan Nasional, dari Perjalanan Dinas hingga Hidup Sederhana

JAKARTA – Sesuai perintah Presiden Joko Widodo untuk melaksanakan gerakan penghematan ...

Pengcab Forki Lobar Siap Gelar Kejurda Karate"Bupati Cup" 2014

LOBAR-Pengurus cabang (Pengcab) Federasi Olahraga Karate-do Indonesia (Forki) Lombok Barat ...

Meriahkan HKN, Dikes Lobar Gelar Gerak Jalan Sehat

Giri Menang – Dalam rangka memeriahkan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-50 yang jatuh pada ...

Ratusan Pejabat Jalani Tes Urine

GIRI MENANG-Ratusan pejabat di lingkup pemerintahan Kabupaten Lombok Barat (Lobar) dikejutkan ...

GIRI MENANG – Tunjangan sertifikasi bagi sekitar 2.578 guru di Kabupaten Lombok Barat (Lobar) tahun 2012 hanya terbayarkan 10 bulan. Dua bulan sisanya masih di tangguhkan pembayarannya akibat keterbatasan dana yang di kucurkan pemerintah pusat.

“selama tahun 2012, hanya di triwulan I dan IV yang terbayar 2 bulan karena uangnya kurang,” ungkap kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lobar H. Fathurrahim.

Dari total anggaran tunjangan sertifikasi di tahun 2012 sebesar Rp 69,2 miliar, sebanyak Rp 63,9 miliar telah di bayarkan. Tinggal menyisakan anggaran Rp 5,2 miliar. Padahal, agar bisa membayarkan tunjangan sertifikasi utuh selama 3 bulan, di butuhkan kesiapan anggaran mencapai Rp 7 miliar. Namun faktanya anggaran yang di sediakan untuk pembayaran triwulan IV tidak mencukupi.

“kami memutuskan hanya membayarkan 2 bulan. Karena kalau di paksakan 3 bulan, akan ada guru yang tidak kebagian. Sehingga di bagi rata hanya 2 bulan,” jelasnya.

Sisa dana sertifikasi yang ada, lanjut Fathurrahim, di kembalikan dan menjadi Silpa (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran). Sementara pembayaran tunjangan sertifikasi yang tertunda, akan di usulkan di tahun ini. “Diusulkan kepusat agar 2013 ini bisa terbayar kekurangannya,”imbuhnya.

Mengapa bisa terjadi kekurangan? Hal itu akibat pemerintah pusat yang tidak mempertimbangkan adanya kenaikan gaji pokok guru dan kenaikan gaji berkala yang terjadi di bulan April dan Oktober. Seharusnya ketika usulan sertifikasi di sampaikan daerah sekitar bulan November-Desember, maka pemerintah pusat juga sudah memperhitungkan adanya kenaikan berkala gaji pokok guru yang terjadi bulan Januari. Besaran kenaikan antara 10-15 persen.

“karena pembayaran sertifikasi ini di sesuaikan dengan pokok gaji terbaru. Semestinya anggaran yang di sediakan bisa mencukupi untuk pembayaran 12 bulan,” ujarnya.

Sebelumnya Fathurrahim berinisiatif akan meminta bantuan pemda melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) untuk mendapat dana tambahan guna menutupi kekurangan. Namun upaya itu urung di lakukan mengungat kesulitan bagi daerah untuk mendapat dana dalam jumlah besar di waktu singkat.

“Terlalu sulit mencari dana daerah miliaran dalam waktu singkat. Lebih baik pembayarannya di pending dulu,” tutupnya. (cr-tnn)

Sumber : Lombok Post edisi 25 Januari 2013

.