Gerung Diskominfotik 18/08/2020, sebanyak 20 pelaku usaha UMKM di tiga Desa dan satu kelurahan di Lombok Barat mendapatkan bantuan  kios mini yang disebut dengan Kios UMKM.

Ketiga Desa tersebut antara lain Desa Lembar  3 unit, Desa Lembar Selatan 5 Unit, Desa Gelogor 7 unit dan satu Kelurahan yaitu Kelurah Gerung Selatan mendapat 5 Unit Boot Container.

Bantuan yang berasal dari CSR PT Ione Home Indonesia dengan Suport System Cominity Retile (CORE) Lebui Corporation, tersebut diserahkan secara simbolis oleh Bupati H. Fauzan Khalid, S.Ag., M.Si. kepada ke empat perwakilan Dari Desa dan Kelurahan tersebut pada acara Serah Terima 20 Unit Kios UMKM oleh Bupati Lombok Barat kepada pelaku UMKM pada Empat Desa dan Kelurahan Lombok Barat dan Pengarahan Bupati terkait Percepatan Penyelesaian LPJ RTG dan Percepatan Pembangunan RTG di Bencingah Agung Kantor Bupati Lombok Barat Selasa 18 Agustus 2020.

Acara tersebut dihadiri oleh  Bupati, Sekretaris Daerah, para Asisten, Kalak BPBD, kepala OPD, dan para fasilitator.

Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada  CSR Ione Home Indonesia dan PT Lebui Corporation yang telah memberi bantuan kepada pelaku Usaha UMKM di Kabupaten Lombok Barat dan berharap kedepan ada pembinaan sehingga bantuan ini bias dimanfaatkan dengan baik dan dikembangkan oleh masyarakat khususnya pelaku usaha di Lombok Barat.

Terkait masalah percepatan Pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG) Bupati mengingatkan bahwa batas waktu penyelesaian LPJ RTG bulan September 2020 tinggal beberapa hari lagi agar seluruh fasilitator segera menyelesaikan menyelesaikan Laporan pertangung jawaban Rumah Tahan Gempa (LPJ RTG) seblum batas waktu yg ditentukan.

Bupati juga berharap agar lobar menjadi salah satu contoh daerah yg lain khususnya yg memperoleh bantuan RTG ini.

Salah seorang anggota Ione Home Indonesia  menyampaikan narasi  singkat dengan tema Selangkah dari rumah “ Bahwa sebagai manusia harus memanusiakan manusia, ibarat sebuah kopi dan gula tidak diminum secara terpisah melainkan harus menyatukan kedua bahan tersebut untuk bisa dinikmati sebagai secangkir kopi, begitupun manusia tidak bisa melakukan sesuatu sendirian seperti penjual dan pembeli mereka saling membutuhkan.” ( Windi/ade)

Giri Menang, Diskominfotik-Bupati H. Fauzan Khalid, Wakil Bupati Hj. Sumiatun, Bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat, Para Asisten dan beberapa Kepala OPD ikuti Upacara Penurunan Bendera HUT RI Ke-75 di Istana Negara secara virtual melalui saluran zoom meeting dari ruang rapat Umar Maya, Senin (17/08) sore.

Tepat jam 18.00 Wita Bupati H. Fauzan Khalid yang mengenakan pakaian adat Sasak muslim bersama Wakil Bupati Hj. Sumiatun, Sekretaris Daerah Dr. H. Baihaqi, Asisten I H. Agus Gunawan, Asisten III H. Mahyudin, Kasat Pol PP Baiq Yeni S Ekawati, Kadis Kominfotik Ahad Legiarto, dan Inspektur Inspektorat H. Ilham, Forkopimda Lombok Barat hadir Ketua DPRD Lombok Barat Hj Nurhidayah, Perwakilan Polres Lombok Barat, Dandim 1606/Lobar Kolonel Arm Gunawan, Kepala Kejaksaan Negeri Mataram M. Yusuf, SH., dan memasuki ruang Umar Maya tempat acara virtual Upacara Penurunan Bendera HUT RI Ke-75.

Sebelum memasuki ruangan semua peserta upacara dilakukan pemeriksaan suhu tubuh dan wajib menggunakan masker dan kursi tempat duduk diatur jarak sesuai protokol Kesehatan untuk menghindari kontak fisik secara langsung.

Semua rangkaian Upacara penurunan Bendera di Istana Negara diikuti secara khidmat layaknya upacara di Lapangan. (Diskominfotik)

Gerung Diskominfotik, Bupati H. Fauzan Khalid, Wakil Bupati Hj. Sumiatun, Bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat, Para Asisten dan beberapa Kepala OPD ikuti Detik-Detik Proklamasi di Istana Negara secara virtual melalui saluran zoom meeting dari ruang rapat Umar Maya, Senin 17 Agustus 2020.

Seuasai mengikuti Upacara bendera HUT RI ke 75 di Lapangan Kantor Bupati Lombok Barat, Bupati H. Fauzan Khalid, Bersama Wakil Bupati Hj. Sumiatun dan Forkompinda beristirahat sejenak sebelum memasuki ruang rapat Umar Maya untuk mengikuti detik-detik proklamasi di Istana Negara secara virtual melalui saluran Zoom Meeting.

Tepat jam 10.30 Wita Bupati H. Fauzan Khalid Bersama Wakil Bupati Hj. Sumiatun, Sekretaris Daerah Dr. H. Baihaqi, Asisten I H. Agus Gunawan, Asisten III H. Mahyudin, Kasat Pol PP Baiq Yeni S Ekawati, Kadis Kominfotik Ahad Legiarto, dan Inspektur Inspektorat H. Ilham, Forkompinda Lombok Barat hadir Ketua DPRD Lombok Barat Hj Nurhidayah, Kapolres Lombok Barat AKBP Bagus Satrio Wibowo, SIK., Dandim 1606/Lobar Kolonel Arm Gunawan, Kepala Kejaksaan Negeri Mataram M. Yusuf, SH., Danlanud Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (ZAM), dan Danlanal diwakili Paspotmar Mayor Laut (K/W) Ni Nyoman Arya Suciati,  memasuki ruang Umar Maya tempat acara virtual Detik Detik Proklamasi.

Sebelum memasuki ruangan semua peserta upacara dilakukan pemeriksaan suhu tubuh dan wajib menggunakan masker dan kursi tempat duduk diatur jarak sesuai protocol Kesehatan untuk menghindari kontak fisik secara langsung.

Semua rangkaian acara di istana negara diikuti secara khidmat layaknya upacara di lapangan. (Diskominfotik)

Gerung Diskominfotik Ditengah pandemi Covid-19  Pemerintah Kabupaten Lombok Barat tetap menggelar Upacara 17 Agustus sesuai kondisi covid-19 dengan  menerapkan protokol Kesehatan di Lapangan Kantor Bupati Lombok Barat, Senin 17 Agustus 2020.

Upacara memperingati Kemerdekaan Republik Indonesia ke 75 ini, sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya baik dari jumlah peserta maupun pengibar benderanya.

Biasanya peserta Upacara adalah seluruh ASN Pemda Kabupaten Lombok Barat, Pelajar, TNI AD, TNI AL, TNI AU, Kepolisian, Pol PP, Damkar, Tagana dan Organisasi Pemuda, namun Upacara tahun ini pesertanya dibatasi  untuk menerapkan protokol kesehatan.

Peserta upacara dari ASN hanya diwakili oleh 5 orang per OPD sehingga membentuk pasukan/peleton, sedangkan TNI AD, TNI AU, TNI AL dan Kepolisian masing-masing 1 peleton, demikian juga Pol PP, Damkar, Basarnas, Tagana dan karyawan PDAM Giri Menang masing-masing 1 peleton.

Jarak antar barisan diatur sekitar 2 meter atau dengan masing-masing membentangkan tangan, seluruh peserta upacara wajib menggunakan masker.

Tahun ini tidak ada formasi pada saat melakukan pengibaran bendera merah putih, hanya dilakukan oleh 3 orang yang merupakan anggota dari Paskibra Lombok Barat.

Sementara dibangku Undangan tempat duduk diatur sedemikian rupa dengan memperhatikan jarak,  yang diisi oleh Bupati, Wakil Bupati, Forkompinda, para Asisten dan Kepala OPD dan untuk tahun ini tidak mengundang tokoh agama maupun tokoh masyarakat.

Bertindak sebagai inspektur upacara Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid, S.Ag., M.Si.

Dalam amanahnya Inspektur Upacara membacakan Sambutan Gubernur NTB mengatakan antara lain

“HUT Kemerdekaan RI kali ini kita hadapi di tengah situasi sulit, yang ditimbulkan  oleh  pandemi  Corona. Semua  orang  telah  berupaya mencari jalan keluar dari serangan wabah ini. Tapi, belum ada satu pihak pun yang mampu menemukannya.

Hikmah yang kita petik dari pandemi ini adalah pentingnya kita memperkuat kolektivitas kita. Sebab, pandemi hanya bisa kita hadapi dengan kekuatan bersama. Pemerintah, dokter, perawat, pakar-pakar dan tenaga kesehatan tidak akan berdaya, tanpa dukungan masyarakat.” Tambahnya

Pemerintah Provinsi NTB bersama DPRD NTB telah menetapkan   Peraturan   Daerah   tentang   Penanggulangan   Penyakit Menular.

Semangat Perda ini, bersama dengan anjuran-anjuran terkait protokol kesehatan adalah semata-mata demi melindungi warga NTB dari ancaman penyakit Corona. Kesulitan hidup yang timbul di masa pandemi ini, jangan sampai menumpulkan akal sehat kita.

“ Perda  ini,  sama  sekali  tidak  dihajatkan  untuk  menyulitkan, apalagi membangkrutkan masyarakat lewat denda bagi warga yang tak memakai masker.”

Ditambahkan pula bahwa beberapa warga NTB telah membuat percikan-percikan api untuk mencairkan kebekuan itu.

Seperti dalam penangan dan pencegahan covid-19, Profesor Mulyanto yang melalui Laboratorium Hepatika dan bersama dengan para  pakar lainnya, mampu membuat alat  rapid test Corona berbiaya murah, dengan kualitas yang sangat baik.

Di HUT RI ini akan diproduksi alat bernama RI-GHA sebanyak 100 ribu unit, dengan kapasitas produksi dalam 1 tahun 600 ribu unit lebih.

Dibidang Pendidikan para pengajar  dan  murid  SMK  kita  di  NTB  juga  bisa memproduksi motor listrik. Misalnya, SMKN 1 Lingsar dengan motor listrik “Lingsar”. Ada pula yang kini mengkreasikan sepeda motor listrik “Le-Bui” dan telah memasarkannya hingga ke luar negeri. Di Sumbawa sana, para cendekiawan di UTS juga mengembangkan motor listrik “NgebUTS”. Di Bima, para anak mudanya ikut meramaikan produk teknologi buatan NTB, sepeda listrik yang bernama ‘Matric-B’ (Mbojo Electric- Bicycle). Para  teknisi  kita  di  berbagai  daerah  di  NTB,  kini  juga  telah mampu memproduksi berbagai mesin untuk aneka keperluan.

Semua capaian itu menjadi bukti. Bahwa dari Sape di ujung timur sampai Ampenan di ujung barat NTB, begitu banyak potensi anak-anak NTB yang terserak ysng selama ini, potensi itu terpendam dan tidak pernah dimanfaatkan untuk membangun industri kita.

Usai upacara di Lapangan Bupati, Wakil Bupati, Forkompinda dan  Sekretaris Daerah Bersama beberapa Kepala OPD dijadwalkan untuk mengikuti acara Detik-Detik Proklamasi di Istana Negara secara Virtual melalui saluran Meeting Zoom. (Diskominfo)

Lingsar, Diskominfotik – TP PKK Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama TP PKK Kabupaten Lombok Barat (Lobar) selalu bersinergi dan berperan aktif melawan covid-19 dengan turun ke masyarakat dengan  programnya  Gerakan Bersama Pakai Masker (Gebrak Masker).

Gerakan ini merupakan tindak lanjut dari perintah Presiden Jokowi, agar seluruh kader PKK ikut terlibat dalam menyadarkan warga akan pentingnya pakai masker dan taat terhadap protokol kesehatan.

Wakil Ketua TP PKK Provinsi NTB Hj Lale Prayatni, yang merupakan istri Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB H. Lalu Gita Ariadi Bersama Tim Penggerak PKK Lombok Barat, secara maraton turun ke desa-desa dan melaunching Gerakan Besama Pakai Masker (Gebrak Masker) di Desa Batu Kumbung, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lobar, Sabtu  (15/8/2020.

Acara Gebrak Masker di Lobar  itu sendiri dihadiri oleh Wakil Ketua III TP PKK Lobar Hj Nurhikmah Baehaqi, Camat Lingsar Jamaludin, Sekertaris Camat Lingsar Marzuki, Kepala Desa Batu Kumbung H. Wira Adi Saputra. Hadir juga para pengurus TP PKK Provinsi NTB  yang diwakili oleh Pokja I dan para Ketua TP PKK Kecamatan dan Desa.

Dalam kata sambutannya, Hj. Lale Prayatni  mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Camat dan jajarannya yang telah membantu sehingga kegiatan Gebrak Masker di NTB khususnya di Kabupaten Lombok Barat yang digelar serempak se Indonesia berjalan dengan lancar.

“Gebrak Masker ini merupakan tindak lanjut dari perintah Presiden Jokowi yang meminta kader kader PKK terlibat dalam sosialisasi penyadaran pemakaian masker kepada masyarakat tingkat bawah.” Ungkapnya.

Himbauan dan perintah ini langsung di respon oleh Ketua TP PKK Provinsi NTB Hj Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah dengan langsung melaksanakan kegiatan Gebrak Masker ini serentak di empat lokasi di wilayah kerja TP PKK Provinsi NTB (Pokja I di Wilayah Desa Batu Kumbung Kecamatan Lingsar, Pokja II di Bintaro Kecamatan Ampenan Kota Mataram, Pokja III di Desa Lembar, Kecamatan Lembar Kabupaten Lobar yang langsung dihadiri oleh Ketua TP PKK Prov NTB dan Ketua TP PKK Kabupaten Lobar, dan Pokja IV  di Desa Jempong Baru,Kecamatan Sekarbela Kota Mataram).

“Jadi tujuannya Acara Gebrak Masker ini adalah untuk mengajak seluruh masyarakat mulai dari tingkat bawah bahwa tidak ada yang bebas dari covid 19 untuk itu mau tidak mau, suka tidak suka wajib hukumnya kita menggunakan masker ketika beraktifitas keluar rumah untuk menjaga diri kita maupun orang lain dari penyebaran covid 19 ,”katanya.

Perintah Ketua TP PKK Provinsi , kata Hj Lale, menunjukan jika pemerintah mempercayai para kader PKK untuk terlibat langsung dalam penanganan dan pencegahan Covid-19.

Bagaimana pun, masyarakat mesti disadarkan akan pentingnya memakai masker serta disiplin menerapkan protokol kesehatan. Sebab, virus Covid-19 bisa menular ke siapa saja. Dari pejabat, sampai kalangan masyarakat biasa.

“Penyakit ini tidak pilih-pilih siapa yang akan tertular. Penyakit virus ini tidak mengenal pangkat, umur, jabatan, jenis kelamin, usia, dia tidak mengenal, yang dia kenal adalah orang-orang yang tidak pakai masker, dia sangat mengenal sekali orang-orang tidak bermasker, karena apa? Penularannya memang melalui saluran pernafasan luar yaitu masuk dari hidung dan mulut, otomatis orang yang tidak bermasker dia tidak mmpunyai pelindung diri,” katanya.

Masker, menurut Hj Lale, adalah salah satu senjata utama untuk mencegah penularan virus Covid-19. Terlebih virus ini tidak terlihat tapi nyata. Dengan memakai masker, setidaknya ada perisai untuk melindungi diri dari percikan yang mengandung virus.

“Virus dengan ukuran yang sangat kecil sekali yang bisa saja ada dimana-mana dan terutama pembawanya adalah manusia. Manusia itu selalu bergerak kemana saja membawa virus ini dan karena penularannya melalui rongga hidung dan mulut yang masuk nanti kedalam tubuh dan ke paru-paru dan lain-lain. Sehingga kita sangat perlu memakai masker. Selain masker juga bagaimana dia bisa mencapai ke hidung dan mulut kita? Yaitu melalui tangan kita, tangan kita bisa menyentuh apapun juga yang mungkin terkontaminasi terpapar virus Covid-19,” ujar Hj. Lale.

Oleh karena itu, kata dia, kampanye memakai masker, atau sesering mungkin mencuci tangan dan menjaga jarak sangat penting bagi semuanya. Untuk itu kami mengajak seluruh kader PKK di tingkat pusat, kabupaten, kecamatan dan desa untuk sama-sama bergerak dalam mensosialisasikan hal sederhana ini.

“Dengan adanya gerakan Gebrak Masker PKK ini diharapkan masyarakat makin menyadari (pentingnya pakai masker). Mungkin mereka sudah sadar memakai masker, namun dengan turunnya para kader PKK dan selalu mengingatkan tidak hanya memakai masker, juga mengingatkan cuci tangan, menjaga jarak, juga memberi contoh memakai masker yang benar, masyarakat bisa terbiasa. Sebab saat ini banyak sekali yang sudah pakai masker tapi kadang kita lihat tidak memakai masker yang benar, ” katanya.

Kepada para kader PKK, Hj. Lale mengharapkan untuk all out mensosialisasikan cara cara pemakaian masker yang benar. “Saya mengucapkan terimakasih kepada kader PKK yang sudah meluangkan waktu tenaga dan pikirannya dalam pelaksanaan PKK Gebrak Masker ini,” ujarnya. Diskominfotik/Juan/Yani

Narmada, Diskominfotik-Di tengah pandemi, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus melakukan upaya dalam mencegah penyebaran covid-19 serta menggeliatkan sektor pariwisata. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah mengeluarkan sertifikat Clean, Healthy, Safety, Environment (CHSE) bagi pegiat usaha dan pariwisata.

Bagi pegiat usaha dan pariwisata yang menerapkan protokol kesehatan akan diberikan sertifikat CHSE, serta bagi pegiat usaha dan pariwisata yang tidak memiliki sertifikat CHSE, tidak diperbolehkan beroperasi.

“Mari kita sungguh-sungguh serius, untuk betul-betul menegakkan protokol covid-19 dan tentunya clean, healthy, safety and environment, untuk aktivitas pariwisata di segala bidang ini, harus kita wujudkan. Tadi disampaikan Pak Kadis, tanpa pakai CHSE tidak akan bisa buka, kalau mau buka maka urus CHSEnya,” ujar Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah saat membuka acara simulasi protokol covid-19 untuk jasa usaha dan destinasi wisata di Taman Narmada, Jumat (14/08/2020).

Wagub meminta pegiat usaha dan pariwisata untuk berkomitmen dan bersama melakukan persiapan dengan sebaik-baiknya, agar seluruh tempat di NTB baik itu transportasi, restoran, hotel, destinasi wisata, semuanya bersertifikat CHSE. dia juga menekankan bahw a sertifikat CHSE ini, dapat sewaktu waktu dicabut, apabila pihak yang bersangkutan, lalai dalam penerapan protokol covid-19.

“Ini adalah langkah awal kita untuk seterusnya konsisten, tidak ada ruginya kita usaha, upaya yang luar biasa di awal tetapi investasi di kemudian hari, ini yang saya harapkan, pasti juga itu harapan Bapak Bupati dan tentu juga kita semua ingin hidup normal, dalam nurut tatanan baru dengan menggunakan masker, menjaga kesehatan dan kebersihan kita. Mari kita perjuangkan bersama,”ungkapnya.

“Perda tentang penanggulangan penyakit menular bukan untuk menyakiti masyarakat. Tapi, itu semua dilakukan untuk menjaga kita semua dari ganasnya Covid-19,”tambahnya.

Pada kesempatan yang sama Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid, mengungkapkan bahwa Pemprov tegas dan perhatian terkait penerapan protokol kesehatan. “Ibu Wagub begitu tegas dan perhatian terkait dengan bagaimana kita harus tegak lurus dalam menegakkan protokol covid-19 ini. Tentunya hal ini dilakukan bukan hanya untuk beliau tetapi untuk masyarakat NTB,”ucapnya.

Ia juga menyampaikan bahwa Dinas Pariwisata Provinsi NTB selalu memberikan dukungan untuk memastikan protokol kesehatan covid-19 selalu ditegakkan.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata H.Lalu Moh Faozal, menerangkan bahwa yang menerima sertifikat CHSE yakni Aruna Hotel Senggigi, Taman Nasional Gunung Rinjani, Islamic Center, Taman Narmada, Asmara senggigi mewakili restaurant, Sama-sama bar and bungalow, dan juga transpost anda.

“Tujuan dari kegiatan ini untuk menciptakan penyelengaraan kegiatan pemerintah pelayanan public dan usaha industri pariwisata yang mentaati protokol covid dalam masa new normal, meningkatkan peran aktif masyarakat sebagai garda depan pencegah penyebaran covid-19 di NTB, pemulihan akses kehidupan sosial ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa Kabupaten Lombok Barat merupakan penerima sertifikat terbanyak. Terdapat 150 destinasi wisata yang sudah disiapkan untuk menerima sertifikasi yang akan dilakukan secara bertahap.

“Teman-teman banyak yang meminta untuk diberikan sertifikat, karena jika tidak ada sertifikat maka tidak bisa beroperasional, artinya ini hal yang harus segera kita lakukan untuk pemulihan industri parisiwata,”tutupnya.

Acara tersebut juga dihadiri oleh Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid dan perwakilan OPD terkait bersama organisasi pelaku industri pariwisata NTB. (Angge/Juan)

Giri Menang, Diskominfotik-Dalam rangka mewujudkan program-program Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Lombok Barat untuk 5 tahun kedepan, DWP Kabupaten Lombok Barat menggelar Musyawarah IV di Aula kantor Bupati Lombok Barat, Kamis (13/08/2020).

Penyelenggaraan Musyawarah Daerah IV Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Lombok Barat (Kab. Lobar) ini tetap mematuhi standar protokol kesehatan pencegahan covid 19, peserta Musyawarah melakukan cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir/Handsanitizer, melakukan pengecekan suhu tubuh sebelum masuk ruangan, dan wajib menggunakan masker serta mengukur jarak tempat duduk.

Acara ini dihadiri oleh Ny. Hj. Khaeratun Fauzan Khalid selaku penasihat Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Lombok Barat, Kepala DP2KBP3A Lombok Barat Ramdan Hariyanto, pengurus Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Lombok Barat, Ketua Dharma Wanita Persatuan Organisasi Perangkat Daerah se-kabupaten Lombok Barat, Ketua Dharma Wanita Persatuan Instansi Vertikal dan ketua Dharma Wanita Persatuan kecamatan se-kabupaten Lombok Barat.

Musyawarah Daerah IV Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Lombok Barat dibuka secara resmi oleh Ny. Hj. Khaeratun Fauzan Khalid selaku penasihat DWP Kabupaten Lombok Barat.

Hj. Khaeratun dalam sambutannya menjelaskan, Dharma Wanita Persatuan ialah organisasi kemasyarakatan yang menghimpun dan membina istri Pegawai Negri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bergerak dalam bidang pendidikan, Ekonomi, Sosial Budaya serta meningkatkan kwalitas sumber daya anggota untuk mendukung tercapainya tujuan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945,”Jelasnya.

“Mengingat DWP ini adalah sangat strategis sekali dimana kiprahnya dalam rangka turut maju bersama-sama membantu program pemerintah daerah lewat program-programnya diharapkan berperan aktif dan menjadi yang terdepan dalam mendukung dan  mensukseskan program pemerintah,”Tuturnya.

Untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Hj. Khaeratun menghimbau untuk selalu mengunakan produk-produk lokal.

Sedangkan Ketua DWP Kabupaten Lombok Barat Ny. Hj. Nurhikmah Baehaqi dalam laporannya mengatakan,  tujuan diselenggarakannya kegiatan ini mendengarkan dan menerima laporan pertanggung jawaban pengurus DWP tahun 2014-2019 serta menetapkan kebijakan organisasi 5 tahun kedepan dengan menyusun dan menetapkan/mengesahkan program kerja pengurus masa bhakti 2019-2024 sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Dharma Wanita Persatuan. “ungkapnya. (Angge/Juan/Diskominfotik).

Kediri, Diskominfotik-Ketua TP-PKK Kabupaten Lombok Barat Hj. Khaeratun Fauzan Khalid menyambangi Posyandu melati II yang berada di Dusun Kebon Lelede di Desa Dasan Baru, Kecamatan Kediri Lombok Barat, Selasa (11/08/2020).

Kunjungan ini merupakan rutinitas dari program Tim Penggerak PKK (TP- PKK) Kabupaten Lombok Barat dalam mempersiapkan generasi emas dengan memberikan vitamin kepada anak-anak.

Hj. Khaeratun Fauzan Khalid dalam sambutannya menekankan, untuk ibu-ibu agar selalu memperhatikan kesehatan anak-anak mereka seperti memperhatikan asupan gizi keluarga yaitu memasak sendiri dirumah, selalu mengkonsumsi buah, sayuran serta selalu menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan sehat (PHBS) juga selalu  menerapkan Posyandu keluarga yang melibatkan satu keluarga seperti ibu hamil, bayi, balita dan semua anggota keluarga  yang terlibat dalam satu keluarga itu sendiri,”Jelasnya.

“Untuk ibu-ibu agar selalu menerapkan protokol kesehatan dengan cara selalu menggunakan masker apabila beraktivitas di luar rumah, selalu cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir serta menghindari kerumunan atau menjaga jarak,”Tutur istri orang nomor satu di Lombok Barat ini.

Ia juga menghimbau agar masyarakat melakukan aktifitas fisik sebelum memulai kegiatan posyandu agar lebih bersemangat,”Tegasnya.

Sebanyak 50 orang anak yang terdaftar sebagai peserta Posyandu untuk pemberian vitamin A berwarna merah sebanyak 40 orang anak sedangkan pemberian vitamin A berwarna biru sebanyak 10 orang anak dan pada 50 peserta tersebut, terdapat 1 orang anak yang bawah garis merah (BGM), menurut keterangan salah satu kader Posyandu Melati II Desa Dasan Baru.

Pada Posyandu Melati II di Dusun Kebon Lelede baru 2 kali melaksanakan Posyandu dan juga dimana bulan Agustus merupakan bulan pemberian vitamin A.

Yang menarik pada Posyandu ini yaitu untuk penimbangan berat badan anak, ibu- ibu diharuskan agar mengunakan sarung yg dibawa dari rumah masing – masing agar tetap menerapkan protokol kesehatan.

Staf Puskesmas Kecamatan Kediri Artib menerangkan bahwa, pemberian vitamin A adalah untuk mencegah penyakit yaitu rabun senja. Untuk lebih jelasnya vitamin A yang berwarna biru diberikan kepada anak usia 6 – 11 bulan sedangkan untuk vitamin A berwarna merah diberikan kepada anak berusia 12 – 59 bulan,”Terangnya.

Hadir dalam acara tersebut ketua TP-PKK Kab. Lobar Hj. Khaeratun Fauzan Khalid, Ketua DWP Kabupaten Lombok Barat, Pemdes Lelede, Kadus Kebon Lelede dan masyarakat dusun setempat. (Ria, Ade, Windi, Diskominfotik)

Lembar-Diskominfotik, 10/08/2020, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lombok Barat yang dipimpin oleh Hj. Khaeratun Fauzan Khalid, S.HI. melakukan kunjungan ke Posyandu Karya Sehati Dusun Nyiur Lembang Desa Jembatan Gantung, Senin 10 Agustus 2020.

Kunjungan yang merupakan program rutin Tim Penggerak PKK Kabupaten Lomb ok Barat dalam rangka mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang sehat dan cerdas  melakukan pemberian vitamin A bagi Bayi dan Balita.

Selain pemberian Vitamin A juga memberikan obat cacing kepada anak usia 1 – 2,5 tahun dan tetesan vaksin folio.

Kepala Dusun Nyiur Lembang, M. Rizal dalam laporannya mengatakan sebanyak 147 orang anak yang terdaftar sebagai peserta Posyandu untuk mendapatkan vitamin A. Diantaranya bayi sebanyak 23 orang dan balita sebanyak 124 orang. Dari 147 orang anak tersebut tercatat 4 orang anak yang mengalami bawah garis merah (BGM).

Di Dusun Nyiur Lembang terdapat 12 orang kader yang selalu aktif melakukan pendampingan dalam setiap kegiatan posyandu. Jelasnya.

Ketua TP PKK Kabupaten Lombok Barat Hj. Khaeratun Fauzan Khalid, S.H.I., dalam sambutannya mengatakan bahwa rangkaian kegiatan Posyandu ini merupakan rangkaian pertama setelah mewabahnya covid – 19. Dan tetap mengingatkan agar masyarakat selalu menjaga Kesehatan diri dan keluarga serta patuh terhadap protokol Kesehatan dengan tetap mencuci tangan di air yang mengalir, menjaga jarak  dan menggunakan masker kemanapun akan bepergian.

“ Rangkaian kegiatan Posyandu ini merupakan rangkaian pertama setelah mewabahnya covid-19 dan saya mengingatkan kita semua dan masyarakat juga dihimbau agar menjaga Kesehatan diri dan keluarga dengan patuh terhadap protokol Kesehatan guna memutus penyebaran covid-19.” Terangnya.

Dalam kesempatan tersebut Ketua Tim Penggerak PKK Hj. Khaeratun melakukan penimbangan bayi dan memberikan tetesan vitamin A secara simbolis Bersama Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Lombok Barat Hj. Nurhikmah Baehaqi, selain pemberian vitamin A dan vaksin Folio juga dirangkai dengan pemberian sertifikat 1000 hari kehidupan kepada 3 orang anak.

Sementara itu Kepala Puskesmas Jembatan Kembar, Kecamatan Lembar, Agus Sutrisman menegaskan bahwa pemberian vitamin A dilakukan dua kali dalam 1 tahun. Ada dua jenis warna vitamin A, warna biru diberikan kepada bayi yang berusia 0 – 11 bulan kemudian warna merah diberikan kepada balita usia 1 – 5 tahun.

Ditambahkan pula ada 15 orang tenaga kesehatan di Puskesmas Jembatan Kembar diantaranya dokter dan bidan.

Hadir dalam acara tersebut ketua TP PKK Hj. Khaeratun Fauzan Khalid, S.H.I, Ketua DWP Kabupaten Lombok Barat, Hj. Nurhikmah Baehaqi, Kepala Desa Jembatan Gantung, Suhaimi, Kepala Dusun Nyiur Lembang, M. Rizal,  Bhabinkamtibmas dan masyarakat dusun setempat. (Windi, Ade, Juan, Angga)

Gerung, Diskominfotik-Perbaikan kekeliruan pencatatan administrasi Kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Pernikahan bagi Non Muslim dan administrasi kependudukan lainnya tidak lagi harus datang ke Pengadilan, karena Pengadilan Negeri Mataram akan melakukan sidang keliling.

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menjalin kerjasama dengan Pengadilan Negeri Mataram untuk mempermudah masyarakat memperbaiki administrasi kependudukannya dengan melakukan sidang keliling ditempat yang mudah dijangkau dan ditentukan.

Kerjasama ini ditindaklanjuti dengan penanda tanganan Nota Kesepakatan/Kerjasama antara Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid, S.Ag. M.Si. dengan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Sri Sulastri, SH. MH. Dan seremoni sidang keliling Di Bencingah Agung Kabupaten Lombok Barat, Kamis (06/08/2020).

Penandatangan nota kerjasama dan sidang keliling ini dihadiri juga oleh Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Sumiatun, Sekretaris D aerah Kabupaten Lombok Barat H. Baihaqi, Forkopimda, para Asisten, Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat, para pejabat Pengadilan Negeri Mataram  dan para pemohon perbaikan administrasi Kependudukan.

Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid, dalam sambutan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram yang berinisiasi melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam rangka mempermudah perbaikan administrasi kependudukan termasuk untuk penetapan akta nikah bagi masyarakat yang non muslim dan yang belum memiliki surat nikah sementara untuk yang muslim sudah lama menjalin kerjasama dengan Pengadilan Agama sebagai wujud dari kewajiban Negara/pemerintah untuk memberikan pelayanan dan hak yang sama kepada semua warganegaranya.

Kegiatan ini merupakan pintu masuk untuk membuat tindakan preventif terhadap kemungkinan kesulitan masyarakat karena berbedanya catatan data yang ada di dokumen-dokumen administrasi kependudukannya, seperti misalnya data KTP berbeda dengan akta nikahnya, mau membuat pasport berbeda lagi datanya ini tentu akan menyulitkan, tambahnya.

“ Bisa kita bayangkan misalnya jika data KTP berbeda dengan akta nikah, mau membuat pasport beda lagi, mau ke luar negeri, ini tentunya masyarakat kita akan kesulitan.”

Sedangkan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Sri Sulastri dalam sambutannya menyampaikan kerjasama dan sidang keliling ini dilakukan untuk memeberikan akses dan kemudahan yang seluas-luasnya bagi seluruh lapisan masyarakat di wilayah hukum kabupaten Lombok Barat untuk memperoleh pelayanan hukum pada Pengadilan Negeri Mataram, sebagaimana perwujudan  dari salah satu misi Pengadilan Negeri Mataram yaitu memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada seluruh lapisan masyarakat pencari keadilan yang dititik beratkan pada dua hal yaitu berupa permohonan pencatatan perkawinan yang terlambat bagi umat non muslim dan perbaikan data kependudukan diantaranya adalah data pada  Akta Kelahiran, KTP, Buku Nikah, Kartu Keluarga, Pasport, Ijazah dan lain-lain.

“Pelaksanaan sidang keliling ini dilakukan karena adanya jarak, waktu, biaya dan terbatasnya sarana prasarana termasuk pengetahuan tentang proses pelayanan hukum bagi lapisan masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2015 sehingga dilakukan sidang di luar gedung pengadilan Negeri Mataram.” katanya.

Sementara itu Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat Abdul Manan S.Sos. saat di wawancarai menyampaikan bahwa kerjasama ini merupakan inovasi yang pertama di NTB bahkan di Indonesia untuk memudahkan masyarakat yang melakukan perbaikan administrasi kependudukan tidak lagi pergi ke Pengadilan untuk sidang melainkan Pengadilan yang akan menjadwalkan untuk sidang keliling ditempat yang tentukan sesuai dengan jumlah pemohon, misalnya di Sekotong jumlah pemohonnya banyak maka di Sekotong akan dilakukan sidang ini tentunya memudahkan masyarakat, baik dari segi jarak, waktu maupun biaya.

Adapun prosedur dan persyaratannya, pemohon mengajukan melalui Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten, kemudian dari Dukcapil berkasnya di verifikasi oleh Bagian Hukum dan dibawa ke Pengadilan, dari jumlah mayortis pemohon kemudian dijadwalkan ditentukan tempatnya.

“ Khusus bagi pendaftar online mandiri  untuk penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan Akta Baru (Akta Kelahiran, Perceraian, perkawinan maupun Kematian) yang baru bisa cetak sendiri menggunakan kertas HVS A4 80 gram, tidak lagi menggunakan Blanko Security Printing.” jelasnya

Ditempat terpisah Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lombok Barat Nuralam, SH. MH. Saat ditanya jumlah minimal yang pemohon di suatu tempat untuk didatangi Pengadilan sebagai tempat diadakan sidang keliling mengatakan

“Tidak ditentukan minimalnya tetapi tentunya dilihat dari segi ekonomisnya paling tidak 25 pemohon baru bisa kita ajukan sebagai tempat sidang.”Jelasnya.

Sidang Keliling ini baru pertama kali dilakukan di NTB bahkan di Indonesia dan Lombok Barat sebagai inovatornya. (Zul/Yani/Juan/Diskominfotik).