Kapal Cepat Rute Bali-Gili Gede-Senggigi Hanya 90 menit

Waktu tempuh kapal Cepat rute Bali-Gili Gede-Senggigi sangat singkat dibanding dengan menggunakan feri Padang Bae-Lembar. Saat uji Trayek Kapal Cepat Rute Senggigi-Gili Gede-Bali hari Sabtu, 7 Juni 2022 lalu waktu tempuh rute tersebut kurang lebih 90 menit. Hal ini sangat singkat dibandingkan dengan jarak tempuh dari lembar padang bae menggunakan kapal feri yang mencapai 4 hingga 5 Jam.

Menurut Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid yang ikut serta dalam uji trayek kapal cepat dari Bali-Gili Gede-Senggigi ini waktu tempuhnya sangat singkat dibandingkan dengan menggunakan feri. Hal ini tentu menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung ke Lombok Barat menggunakan kapal cepat. Selain itu gelombang di tengah laut juga tidak terlalu besar sehingga penumpang kapal cepat tetap merasakan nyaman. “Waktu tempuhnya sangat singkat dan ini tentu menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk menggunakan kapal cepat ke Lombok Barat” ujarnya.

Ia mengatakan dengan adanya kapal cepat ini diharapkan dapat membuka akses yang lebih cepat bagi wisatawan untuk berkunjung ke sekotong dan senggigi. Sehingga dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisata di wilayah sekotong dan senggigi. Selain itu Bupati Fauzan juga mengatakan bahwa dengan berkembangnya sektor pariwisata tentu akan berdampak pada sektor lainnya seperti ekonomi kreatif dan sektor jasa lainnya. “Kita berharap agar adanya kapal cepat ini mempercepat kemajuan Pariwisata sehingga dapat menggerakan berbagaj sektor di Lombok Barat” ujarnya.

Uji trayek kapal cepat dari Bali-Gili Gede-Senggigi ini berlangsung dengan lancar. Jarak tempuh dari senggigi menuju Gili Gede sekitar 40 menit. Sementara itu jarak tempuh dari Gili Gede menuju Nusa Penida Bali kurang lebih 50 menit. Sehingga total waktu dari senggigi menuju nusa penida sekitar 90 menit. Perjalanan berjalan dengan lancar dan para rombongan merasa nyaman karena gelombang sangat mendukung atau tidak besar. (Diskominfotik/Tim IKP)

Kembangkan Pariwisata, Bupati Lobar Uji Trayek Kapal Cepat Bali- Gili Gede-Senggigi

Komitmen Pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk mempercepat Pengembangan Pariwisata Lombok Barat tidak perlu diragukan lagi. Terbaru Bupati Lombok Barat mendorong dibukanya trayek kapal cepat dari bali-gili gede-Senggigi. Untuk memastikan hal tersebut, Bupati Lobar bersama rombongan melakukan uji trayek Kapal Cepat Bali-Gili Gede-Senggigi, Sabtu, 11 Juni 2022.

Uji Coba trayek ini dimulai dari dermaga senggigi menuju Gili Gede kemudian ke Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Bali. Kegiatan uji trayek ini diikuti langsung oleh Bupati Lobar H.Fauzan Khalid bersama Anggota DPRD Lobar Abubakar, Asisten 1 Setda Lobar Agus Gunawan, Kepala OPD, Pengusaha Pariwisata, Pengusaha Kapal Cepat dan Sejumlah awak media. Uji trayek ini menggunakan kapal cepat dari J-Trip yang berkapasitas kurang lebih 84 penumpang.

Bupati Lombok Barat mengatakan bahwa pembukaan rute ini sebagai upaya untuk mempercepat pengembangan pariwisata Lombok Barat. Dengan adanya rute baru ini diharapkan pariwisata Lombok Barat khususnya wilayah Sekotong dan Senggigi dapat cepat berkembang. Ia mengatakan bahwa hal ini sebagai inovasi dan terobosan yang dilakukan agar pariwisata Lombok Barat terus berkembang dengan pesat. “Ini salah satu upaya dan terobosan kami agar Pariwisata Lombok Barat terus berkembang dan maju serta untuk menggerakkan sektor lainnya”ujarnya.

Bupati dua periode ini mengatakan bahwa pembukaan rute kapal cepat dari bali menuju Lombok Barat ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisata ke Lombok Barat. Ia mengatakan dengan adanya penambahan akses masuk menghubungkan bali dan Lombok Barat dengan waktu yang lebih cepat diharapkan dapat memberikan alternatif baru bagi wisatawan untuk berkunjung ke Lombok Barat. Ia juga mengatakan bahwa peningkatan jumlah kunjungan wisata ini diharapkan dapat mengerakkan sektor lainnya di Lombok Barat. “Kita berharap agar pembukaan trayek baru ini akan meningkatkan jumlah wisatawan ke Lombok Barat dan menggerakan sektor lainnya di Lobar sehingga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat” ujarnya.

(lebih…)

Tangani Stunting, Pemkab Lobar Lakukan Pemetaan dan Analisis Situasi

Komitmen Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam upaya menurunkan angka stunting tidak perlu diragukan lagi. Berbagai upaya dilakukan oleh Pemkab Lobar untuk menurunkan angka stunting di Lombok Barat. Salah satunya melalui kegiatan Pemetaan dan Analisis Situasi Program Stunting yang dilaksanakan tanggal 9 hingga 10 Juni 2022 di Hall Rumah Makan Ujung Landasan, Gerung, Lombok Barat.

Dalam pemaparannya M. Abdullah S.KM., MQIH Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Lombok Barat yang mewakili Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan bahwa upaya Pemerintah Daerah dalam menurunkan stunting ini sesuai dengan Peraturan Presiden no 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Ia mengatakan bahwa tahun 2024 angka stunting ditargetkan menurun menjadi 14 persen secara nasional. Ia mengatakan bahwa Penanganan stunting melalui aksi-aksi yang terintegrasi dengan pihak-pihak terkait, dilakukan untuk meningkatkan pelaksanaan intervensi gizi dalam percepatan penurunan stunting.

Kepala bidang kesehatan masyarakat M. Abdullah,SKM., MQIH juga menyampaikan bahwa salah satu langkah penting yang dilakukan adalah Pemetaan dan Analisis Situasi program stunting yang dilakukan oleh Tim Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Lombok Barat yang dibentuk oleh Bupati Lombok Barat. Ia mengatakan bahwa hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 menunjukkan 28,9 % balita menderita stunting. 18,48 % balita menderita underweight dan 4,43 % mengalami wasting. Dalam kesempatan tersebut M.Abdullah juga menyampaikan bahwa Kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memiliki angka stunting yang mengalami penurunan atau perbaikan dari tahun ketahun. Hasil E-PPGBM memperlihatkan Prevalensi stunting Bulan Pebruari tahun 2022 sebesar 20,73%. Prevalensi underweight Bulan Pebruari tahun 2022 sebesar 19,62% dan Prevalensi wasting Bulan Pebruari tahun 2022 sebesar 6,05%. “Beberapa tahun terakhir ini kasus stunting di Lombok Barat berhasil ditekan menjadi 20,73% dari hasil penimbangan bulan Agustus 2021 lalu. Sehingga untuk mencapai angka 14% kasus stunting 2024 kita harus mampu menekan 3 digit pertahun dan akhir tahun 2022 ini kita harus mampu menekan menjadi 17%. Untuk itu komitmen semua OPD dalam kegiatan konvergensi percepatan penurunan stunting di daerah ini sangat menentukan keberhasilan konvergensi ini” Ujarnya.

Sementara itu Sekretaris DP2KBP3A Erni Suryana SST, MM mengatakan bahwa upaya penanganan stunting di Lombok Barat terus dilakukan oleh berbagai pihak. Melalui kolaborasi dan kerjasama semua OPD di Lombok Barat target penurunan stunting di angka 14 diharapkan dapat terwujud. Menurutnya hal ini tentu mengacu pada Perpres nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting. Dengan adanya Tim Konvergensi Pencegahan Stunting Kabupaten Lombok diharapkan dapat bergerak cepat dan berkolaborasi dalam upaya menurunkan angka stunting di Lobar. “Dengan Pemetaan dan Analisis situasi ini diharapkan kita bisa bergerak cepat dan tepat untuk menurunkan stunting di Lobar” ujarnya.

Dalam kegiatan ini Satgas Penanganan stunting provinsi NTB yang diwakili oleh Hendri menyampaikan bahwa harus dilakukan analisis situasi berdasarkan data konvergensi untuk melihat penyebab stunting secara lebih mendalam. Analisa ini dilakukan untuk mengetahui penyebab stunting dan menjadikan hasil analisa sebagai bahan untuk perencanaan pencegahan stunting dimasa yang akan datang serta menetapkan desa lokus stunting baru. “Perlu dilakukan pemetaan dan analisa secara mendalam agar kita memiliki bahan valid dalam penanganan stunting” ujar Hendri.

Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda Lombok Barat Mutmainnah mengatakan aksi percepatan penurunan stunting pada tahun 2022, harus dapat menghasilkan inovasi program dan kesamaan pandangan atau persepsi. Sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah termasuk desa dapat dilakukan secara terintegrasi dan bersinergi serta tepat sasaran yang sesuai dengan Komitmen Bupati Fauzan Khalid dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. “Tentu harus ada kolaborasi yang ditunjang oleh kesamaan persepsi dan ketersediaan anggaran di masing masing OPD sehingga aksi percepatan ini dapat berjalan dengan cepat” ujarnya.

Hadir dalam acara tersebut, Satgas Tim Percepatan Penurunan Stunting provinsi NTB, Kepala Dinas Kesehatan Lombok Barat yang diwakili oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda Lombok Barat, Sekretaris DP2KBP3A, Perwakilan OPD, Para Camat dan Kepala Puskesmas se-Kabupaten Lombok Barat. Pertemuan ini berlangsung dengan lancar dan melahirkan beberapa kesepakatan dan/atau rekomendasi antara lain: Kelengkapan data per desa masing-masing OPD penanggung jawab, Target capaian layanan per tahun dari 2022 hingga 2024, Menyusun rencana kerja masing-masing opd terkait percepatan penurunan stunting, Identifikasi rencana kegiatan dan penganggaran PPS serta Penetapan desa lokus kegiatan yang terdiri dari 13 desa. Berbagai kesepakatan ini diharapkan menjadi langkah penting dalam upaya percepatan penurunan stunting di Lombok Barat. (Diskominfotik/H.Isw)

Ketua FKUB Lobar Minta Ketegangan Antar Kelompok Pemuda di Mareje Tidak dikaitkan Dengan Agama

Diskominfotik, Lembar- Ketua Forum Kerukunan Antar Umat Beragama Kabupaten Lombok Barat TGH Subeki Sasaki meminta agar ketegangan antar kelompok Pemuda di mareje tidak dikaitkan dengan masalah agama. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua FKUB saat mendampingi Bupati, Wakil Bupati dan Kapolres Lobar menenangkan kelompok pemuda yang bersitegang di Desa Mareje, Kecamatan Lembar Selasa, 3 Mei 2022.

Ketua FKUB tersebut mengatakan bahwa ketegangan antar kelompok pemuda tersebut dipicu oleh kesalahpahaman terkait petasan atau mercon. Akibat kesalahpaman tersebut memicu adanya ketegangan antar kelompok pemuda di desa mareje. Sehingga menyebabkan dua kelompok pemuda tersebut saling berhadapan. “Ini terjadi karena salahpaham antar pemuda akibat mercon jadi bukan karena persoalan agama” ujarnya.

TGH Sasaki meminta agar semua pihak menahan diri dan tidak cepat terpancing oleh isu isu yang menyesatkan. Dalam kesempatan tersebut ia juga meminta agar kasus ketegangan antar pemuda ini tidak dikaitkan dengan persoalan agama. Sebab hal tersebut sangat sensitif dan dapat mengganggu kerukunan antar umat beragama. Selain itu selama ini Lombok Barat khususnya mareje memiliki semangat toleransi dan kerukunan antar umat beragama yang kuat sehingga ia meminta agar ketegangan antar pemuda ini tidak dikaitkan dengan persoalan agama. “Jadi ini ketegangan antar kelompok pemuda, jangan dikaitkan dengan persoalan agama” ujarnya.

Ia meminta agar semua pihak dapat berpikir jernih dan tidak cepat terpancing oleh isu isu yang menyesatkan. Menurutnya masyarakat NTB khususnya Lombok Barat memiliki jiwa kebersamaan dan toleransi yang kuat sehingga dapat menahan diri dan tidak cepat terpancing oleh isu isu menyesatkan yang ingin mengadu domba masyarakat. Hal ini karena masyarakat Lobar khususnya masyarakat desa mareje memiliki semangat toleransi antar umat beragama yang kuat. Selain itu menurut TGH Sasaki masyarakat desa mareje merupakan satu rumpun keluarga sehingga kerjasama antar umat beragama dan semangat gotong royong di mareje sangat baik. Karenanya ia meminta dan meyakini bahwa masyarakat tidak cepat terpancing oleh isu isu menyesatkan. “Masyarakat mareje itu satu rumpun dan memiliki akar toleransi yang kuat sehingga saya minta masyarakat untuk tidak cepat terpancing oleh isu isu yang menyesatkan yang ingin mengadu domba masyarakat” ujarnya.

Ketua FKUB Lobar bersama Bupati Lobar H. Fauzan Khalid, Wakil Bupati Lobar Hj. Sumiatun dan Kapolres Lombok Barat AKBP Wirasto Adi Nugroho turun secara langsung ke lokasi ketegangan antar kelompok pemuda Selasa Malam. Mereka menangkan ketegangan antar pemuda yang disebabkan oleh kesalahpaman akibat petasan atau mercon. Ketua FKUB ikut menenangkan masyarakat dengan mengajak masyarakat bershalawat dan memberi ceramah singkat yang cukup efektif membuat situasi kembali tenang sehingga situasi di lapangan tetap terkendali dan kondusif. Namun demikian aparat keamanan tetap berjaga untuk mengantisipasi situasi dan kondisi di lapangan agar tetap terkendali dan kondusif. (Diskominfotik/rif)

Bupati, Wabup dan Kapolres Lombok Barat Turun langsung Ke Mareje Tenangakan Ketegangan Antar Kelompok Pemuda, Situasi Tetap Terkendali

Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid bersama Wakil Bupati Hj. Sumiatun dan Kapolres Lombok Barat AKBP Wirasto Adi Nugroho turun langsung menuju lokasi untuk meredam ketegangan antar kelompok pemuda di Desa Mareje, Kecamatan Lembar, Selasa, 3 Mei 2022. Bupati bersama Kapolres dan sejumlah pejabat langsung menenangkan para pemuda yang sedikit tegang akibat salah paham antar kelompok pemuda.

Dalam kesempatan ini Bupati Fauzan Khalid meminta masyarakat dan pemuda untuk tidak cepat terpovokasi oleh isu isu yang tidak benar. Ia meminta agar pemuda dapat menahan diri dan tidak cepat emosional. Ia meminta agar kesalaham paham yang dipicu oleh persoalan petasan ini dapat diselesaikan dengan damai dan baik mengingat saat ini masih pada suasana lebaran. “Saya bersama ibu wabup dan bapak kapolres meminta agar kelompok pemuda menghentikan ketegangan dan selesaikanlah masalah dengan damai dan tenang”ujarnya.

Bupati Fauzan mengatakan bahwa kelompok pemuda harus menjadi perekat dan pelopor perdamaian. Ia meminta agar para pemuda kembali bersatu dan menghentikan ketegangan akibat salah paham. Menurutnya pemuda adalah penerus bangsa sehingga kelompok pemuda harus bersatu padu untuk meredam dan mengendalikan situasi agar tetap kondusif dan stabil. “Saya minta para pemuda terus menjaga situasi kondusif di masyarakat agar semua berjalan dengan baik”ujarnya.

Dari pantauan dilapangan Situasi dan kondisi di Desa Mareje tetap terkendali Namun aparat keamanan tetap berjaga untuk mengantisipasi ketegangan antar pemuda yang disebabkan oleh salah paham. Sebelumnya sempat terjadi ketegangan antar kelompok pemuda di desa mareje kecamatan Lembar yang diakibatkan oleh salah paham tentang petasan atau mercon. Pihak kecamatan dan pihak kepolisian telah turun ke lapangan untuk meredam situasi atau ketegangan antar kelompok pemuda. Setelah Bupati Lobar bersama wabup dan kapolres turun langsung ke lapangan situasi di lokasi tetap terkendali. (Diskominfotik/Rif)

SK PPPK Lobar Diserahkan, Bupati Fauzan : Peran Guru dan Semua Pihak Jadikan Lobar Berprestasi

Gerung, Diskominfotik – Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid secara resmi menyerahkan Surat Keputusan pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan CPNS Lombok Barat, Kamis, 28 April 2022 di Gor Mini Gerung.

Dalam kegiatan ini Bupati dua periode yang sukses membawa Lombok Barat meraih berbagai prestasi membanggakan untuk masyarakat Lombok Barat ini mengatakan bahwa PPPK dan CPNS yang akan menerima SK ini merupakan salah satu suksesor Lombok Barat dalam meraih berbagai prestasi membanggakan. Ia mengatakan bahwa PPPK dan CPNSD ini tentu telah menjalankan tugas dengan baik di lingkungan kerjanya sehingga menjadi salah satu aktor penting dalam membawa Lobar berprestasi. “Tentu dengan semangat kolaborasi dan kebersamaan yang kuat, saya meyakini bahwa PPPK dan CPNSD yang ada di hadapan kita ini telah bekerja maksimal dalam mendukung pembangunan” ujarnya.

Ia mengatakan bahwa salah satu prestasi membanggakan Lobar saat ini adalah angka harapan sekolah lobar tertinggi di NTB dan IPM Lobar berada di Posisi 4. Hal ini tentu menjadi hasil kerja keras semua pihak utamanya para pahlawan tanda tanda jasa atau guru. Karenanya ia menyampaikan terima kasih dan apresiasi mendalam terhadap semua pihak yang telah berkolaborasi dan bekerja keras membawa Lobar berprestasi. Salah satunya yang memiliki peran besar adalah guru. “Tentu prestasi membanggakan ini tidak lepas dari kerjasama dan kolaborasi semua pihak utamanya para guru. Karenanya saya minta kepada semua PPPK dan CPNSD yang telah menerima SK untuk sungguh sungguh berkerja dan dapat menjalankan amanah yang diberikan oleh Allah, negara dan daerah dengan baik” ujarnya.

Bupati Fauzan juga menyampaikan harapannya bahwa dengan adanya tenaga CPNS dan P3K yang baru ini akan dapat semakin meningkatkan pencapaian indikator-indikator IPM daerah. Pihaknya juga menyampaikan bahwa nantinya guru non sertifikasi juga direncanakan akan diberikan TPP. “Selain itu, mulai bulan Mei nanti Pemda akan mulai memberikan TPP kepada semuanya, kecuali untuk guru-guru yang telah mendapatkan sertifikasi. Saya juga berharap agar TPP ini dapat digunakan dengan sebaik mungkin sesuai dengan kebutuhan, bukan dengan kemauan.” Jelasnya.

Sementara itu Kepala BKDPSDM Jamaludin, S. STP dalam laporannya mengatakan bahwa awal mulanya kegiatan ini direncanakan untuk dilaksanakan di aula Kantor Bupati Lombok Barat dengan jumlah maksimal perwakilan 150 orang, akan tetapi karena para peserta menginginkan untuk dapat hadir semua akhirnya kegiatan pun dipindah tempat pelaksanaannya. “Jumlah formasi ialah 1874 dengan 1752 orang tenaga P3K dan 122 adalah tenaga CPNS.” Jelasnya.

Acara penyerahan SK CPNS dan PPPK Pemkab Lombok Barat Tahun 2022 yang dilaksanakan di Gor Mini Gerung ini dihadiri oleh Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid, Sekertaris Daerah Lobar H. Baehaqi, Para Asisten Daerah Kb. Lobar, Kepala BKD-PSDM Kab. Lobar Jamaludin serta seluruh CPNS dan PPPK yang akan diserahkan SKnya.

(Diskominfotik/Juan/Latief/Dhea).

Bappeda Lobar Gelar Forum Satu Data

Gerung, Diskominfotik.
Bupati Lombok Barat H.Fauzan Khalid berharap agar Lombok Barat memiliki data yang valid dan realtime. Menurutnya hal tersebut sangat penting agar pembangunan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Sebab bila data salah atau tidak valid tentu akan berpengaruh pada perencanaan pembangunan dan hasil pembangunan. “Kita butuh data center dan tentu ini sebagai salah satu langkah untuk membuat data kita valid dan baik”ujarnya.

Bupati Fauzan menyampaikan hal tersebut saat acara forum satu data yang digelar oleh Bappeda Lombok Barat di Aula Kantor Bupati Lombok Barat, Kamis, 17 Maret 2022. Dalam acara tersebut juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama penyediaan data berkualitas dalam rangka forum satu data kabupaten Lombok Barat oleh Bupati Lobar dan sejumlah pihak.

Dalam laporannya Kepala Bidang Litbang Renbang Deny Arif Nugroho melaporkan bahwa dengan ditetapkannya peraturan Bupati no 22.A tahun 2021 tentang pedoman penyelenggaraan data statistik sektoral kabupaten Lombok Barat pemkab perlu melakukan langkah startegis untuk menyempurnakan data. Hal ini agar data data yang dimiliki oleh Lobar dapat tersedia cepat dan terbaca dengan baik. Selain itu dengan dibentuknya forum satu data melalui keputusan bupati no 188.45/124/Bappeda/2022 tentang pembentukan forum satu data lobar yang berisi tentang pembentukan satuan tugas penyelenggaraan satu data di seluruh OPD di kabupaten Lombok Barat tentu perlu segera diikuti oleh langkah perbaikan menuju data yang valid. “Forum satu data merupakan media untuk mengimplementasikan dan mengkoordinasikan masalah terkait penyelenggaraan satu data di kabupaten Lombok barat dan untuk OPD agar bisa berkoordinasi dan menjalin kerjasama yang baik dengan seluruh pihak serta menjamin kemudahan akses serta pengisian data yang sudah berjalan.”
ujarnya.

Sementara itu Kepala Dinas Kominfotik Ahad Legiarto menyampaikan bahwa Pemkab Lombok Barat dalam hal ini diskominfo dan Bappeda Lobar terus melakukan perbaikan atas data data yang dimiliki agar dapat menjadi basis data terpadu. Hal ini tentu akan memudahkan semua pihak untuk mengakses data yang dimiliki oleh Lobar. Sehingga proses pembangunan berjalan stabil dan konsisten. Diskominfo juga telah membuat layanan satu data melalui SI Warta (Sistim Informasi Warung Data). Layanan ini untuk memudahkan semua pihak dalam mengakses data tentang Lombok Barat

Kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris daerah H. Baehaqi, Asisten l Agus Gunawan, Kepala BPS Lobar, Kepala OPD Dan Camat di kabupaten Lombok barat.

(Diskominfotik/ria/dea/indra).

Sambut Moto GP, Lobar Gelar Festival Gili Gede

Sekotong,Diskominfotik- Sepekan jelang pelaksanaan moto GP, Lombok Barat menggelar even Festival Gili Gede. Festival ini untuk menyambut gelaran Moto GP Mandalika yang akan digelar 18 hingga 20 Maret mendatang. Festival ini dilaksanakan di Pulau Gili Gede Kecamatan Sekotong, 12 hingga 13 Maret 2022.

Bupati Lombok Barat H.Fauzan Khalid yang hadir bersama seluruh kepala OPD mengatakan bahwa Festival ini untuk menyambut gelaran even moto GP 2022 Mandalika. Selain itu evan ini juga untuk memperkenalkan destinasi wisata Gili Gede yang memiliki keindahan alam luar biasa. Menurut Bupati Fauzan Khalid Di Pulau yang memiliki luas 450 Hektar ini wisatawan dapat menikmati beragam keindahan dan pesona alam yang dimiliki oleh Gili Gede. Di tempat ini juga telah dilangkapi oleh kamar hotel yang jumlahnya sekitar 200 kamar Hotel kelas atas. “Even ini untuk menyambut moto GP dan Gili Gede punya panorama alam yang luar biasa yang dapat dinikmati oleh wisatawan” ujarnya.

Kepala Dinas Pariwisata Lombok Barat H.M Fajar Taufiq mengatakan festival ini akan berlangsung selama dua hari. Sejumlah acara akan disuguhkan dalam festival ini antara lain Lomba Perahu layar dan Lomba Boat Grand Prix Ketinting. Selain itu juga ada hiburan pertunjukan musik, musik cilokak dan tari tradisional. “Festival ini diharapkan dapat mengenalkan gili gede kepada para wisatawan nusantara dan mancanegara” ujarnya.

Sementara itu Ahad Legiarto Kepala Dinas Kominfotik Lombok Barat di lokasi yang sama mengatakan Gili Gede merupakan pulau kecil yang memiliki luas 450 hektar. Keindahan Pulau ini tidak kalah dari Gili Trawangan. Menurut Ahad Legiarto, di Gili Gede wisatawan dapat menikmati keindahan pantai dengan pasir putih yang terhampar di sekeliling pesisir pantai. Selain itu wisatawan juga dapat bermain kano dan melakukan snorkling. Bagi wisatawan yang hobi mancing, gili gede merupakan pilihan tepat karena memiliki spot mancing yang cukup banyak. “Gili gede ini lengkap dan memanjakan wisatawan. Disini juga terdapat pelabuhan dan parkir khusus untuk kapal Yacht. Sehingga sangat lengkap dari segi fasilitas dan keindahan alam” ujarnya.

Ahad Legiarto juga menambahkan bahwa wisatawan dapat menginap di Camping Ground dan glamour di gili gede. Ia mengatakan bahwa di gili gede telah disiapkan camping ground berjumlah 1.000 untuk tempat menginap wisatawan saat moto GP.

Untuk menuju Gili Gede wisatawan membutuhkan waktu sekitar 90 menit dari bandara Internasional Zainudin Abdul Majid dan 40 menit dari pelabuhan. Wisatawan akan menyebrang menggunakan perahu dari dermaga Tembowong atau Thamarin di kecamatan Sekotong menuju Gili Gede. Waktu tempuhnya sejitar 10 menit. (Diskominfotik/Al/Rif)

Pemkab dan TPID Lobar Terima Kunker Komisi II DPRD NTB

Gerung, Diskominfotik- Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID ) bersama asisten daerah 2 dan asisten daerah 3 menerima secara langsung Kunjungan kerja Pimpinan dan anggota Komisi II DPRD NTB. Rombongan komisi II DPRD NTB dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II Lalu Satriawandi, membahas tentang sejumlah persoalan yang terjadi di NTB. Salah satunya tentang kelangkaan minyaK goreng yang hampir merata terjadi di seluruh wilayah di Indonesia. 

Dalam penerimaan kunker ini, Rusditah, Sos Asisten Daerah II yang juga Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) mengatakan bahwa Lombok Barat masih terus berusaha untuk mengendalikan kelangkaan minyak goreng dengan berbagai langkah. Hal ini untuk mencegah terjadinya kepanikan di tengah tengah masyarakat. Selain itu menurut Rusditah Pemkab Lombok Barat dan TPID akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Propinsi untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng yang terjadi saat ini. “Dengan koordinasi yang baik tentu masalah kelangkaan minyak goreng dapat diatasi. selain itu koordinasi ini juga tentu akan memberikan nilai tambah bagi Lombok Barat dalam Penilaian TPID” ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Asisten daerah dua yang didampingi oleh H.Ilham asisten daerah 3, meminta kepada pemerintah propinsi NTB dan DPRD NTB agar dapat memperjuangkan ke Pemerintah pusat terkait stok minyak goreng saat Bulan suci Ramadhan. Hal ini agar stok minyak goreng saat bulan suci ramadhan dapat tetap terjamin.

Sementara itu Ketua Komisi II DPRD NTB, Lalu Satriawandi mengatakan kunjungan kerja komisi II DPRD NTB ini untuk membahas sejumlah hal penting. Salah satunya tentang kelangkaan minyak goreng yang terjadi hampir di sejumlah wilayah di indonesia. Komisi II ingin berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota sehingga mengetahui kondisi rill dan langkah langkah yang telah dilakukan oleh Pemkab dan Pemkot dalam mengatasi masalah kelangkaan minya goreng ini. Ia berharap dengan koordinasi ini diperoleh solusi untuk menghadapi kelangkaan minyak goreng ini. “Kami terus memantau persoalan ini dengan mengadakan kunker ke kabupaten/kota agar dapat memperoleh solusi” ujarnya.

Ketua komisi II DPRD NTB ini juga menyampaikan bahwa koordinasi ini juga untuk membahas tentang berbagai antisipasi dan kesiapan pemkab dan pemkot dalam menghadapi bulan suci ramadhan Hal ini agar tidak terjadi kelangkaan bahan pokok saat bulan ramadhan.

Kunjungan kerja ini juga dihadiri oleh sejumlah kepala dinas dan kepala bidang lingkup Pemkab Lombok Barat yang tergabung dalam Tim Pengendali Inflasi Daerah(TPID) Lombok Barat.

(Diskominfotik/Ria/Dhea)

Wabup Hj Sumiatun: Percepat Rehabilitasi Pasca Bencana Banjir dan Tanah Longsor

Gerung, Diskominfotik. Rapat evaluasi penanganan tanggap darurat bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Lombok Barat yang dilaksanakan di Ruang Rapat Umar Madi, Kantor Bupati Lombok Barat, Gerung, Kamis (13/1/2022). Rapat ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Lobar Hj Sumiatun dan didampingi oleh Sekda Lobar H.Baehaqi.

Kegiatan rapat juga dihadiri Asisten Daerah 1 dan 2, Kepala Pelaksana BPBD Lobar Mahnan, Kepala Satuan Pol PP Lobar Baiq Yeni Satriani Ekawati, para kepala OPD terlibat, serta Camat Gunungsari, Batulayar, Lingsar, Sekotong dan Lembar.

Wakil Bupati Lombok Barat memerintahkan agar rehabilitasi dan penanganan pasca bencana banjir dan longsor yang terjadi pada awal Desember lalu harus dipercepat. Hal ini agar fasilitas fasilitas yang rusak dapat segera diperbaiki. Selain itu agar masyarakat dapat terlayani dan dapat beraktivitas dengan baik. Ia mengatakan bahwa curah hujan yang masih tinggi akibat badai la nina masih menjadi kendala di lapangan. Namun ia meminta kepada semua pihah bergerak cepat untuk mengatasi keluhan masyarakat yang menjadi korban banjir dan longsor. “Saya perintahkan kepada semua kepala OPD terkait dan camat bergerak cepat dan jangn lamban agar penanganan pasca bencana berjalan cepat” ujar Wabup Hj.Sumiatun.

Selain itu juga Hj. Sumiatun menyampaikan ia berharap daerah utara Lombok Barat seperti Gunungsari dan batulayar menjadi perhatian khusus untuk penanganan pasca bencana. Ia meminta para kepala OPD, camat dan kades untuk bergerak cepat untuk meringankan beban warga. Hj. Sumiatun bahkan memberikan penekanan agar kebutuhan dasar masyarakat seperti air bersih dan akses jalan dapat menjadi prioritas penanganan pasca bencana. Hal ini penting agar aktivitas masyarakat bisa kembali normal. Ia tidak ingin penanganan pasca bencana berjalan lambat karenanya ia memerintahkan semua pihak berkolaborasi dan kerjasama mengatasi ini semua. “Harus kolaborasi dan kerjasama serta gotong royong agar cepat tertangani” ujarnya.

Kemudian, Sekertaris Daerah Lombok Barat melaporkan beberapa perkembangan dari penanganan tanggap darurat bencana banjir dan tanah longsor yang diantaranya bahwa kondisi saat ini Lombok Barat masih pada skala tanggap darurat hingga 19 Januari nanti yang akan digunakan untuk mengcover bantuan yang masuk.

“Terdapat sekitar 36 rumah di daerah Kekait Daye yang tertimbun oleh lumpur dan berdasarkan hasil rapat saya dengan Bapak Kalak BPBD, para camat dan kepala desa kami memustuskan untuk menimbun rumah tersebut dan hasil timbunan tersebut akan dijadikan pondasi untuk membangun rumah kembali karena cara sebelumnya yaitu membuang lumpur dari tempat tersebut terhitung tidak effisien dan saran ini pun telah disetujui oleh warga.” Jelasnya.

Sementara itu Kepala Pelaksana BPBD Lobar menyampaikan bahwa di daerah Batulayar terdapat satu wilayah yang ada kemungkinan masyarakat daerah tersebut tidak dapat tinggal dirumah mereka lagi karena kondisi yang sudah tidak memungkinkan, oleh karena itu perlu adanya pencarian lokasi untuk merelokasi rumah baru mereka.

Sedangkan dari Dinas Kesehatan menyampaikan bahwa saat ini penyakit yang umum terdapat di tempat pengungsian diantaranya adalah batuk, pilek, nyeri otot pegal serta penyakit kulit.

“Dikes telah mengkoordinasi seluruh puskesmas dan fasilitas kesehatan di sekitar lokasi terdampak untuk tetap tanggap dalam menangani kesehatan dari para korban banjir dan longsor tersebut.
(Diskominfotik/Dhea/Angga).

1 2 3 4 8