Narmada, Diskominfotik- Untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan pengelolaan Dana Desa, Pemkab Lombok Barat bersama Kejaksaan Negeri Mataram melakukan Pembinaan dan Pendampingan Desa di Wilayah Lombok Barat. Kegiatan ini dilakukan untuk mewujudkan Pemerintahan Desa yang Bersih dan untuk mencegah terjadinya persoalan Hukum dalam pengelolaan Dana Desa. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Sumiatun saat memberikan sambutan dalam sosialisasi Program Pembinaan dan Pendampingan Hukum Pemerintah Desa di Wilayah Kecamatan Narmada dan Lingsar, Rabu (03/11/2021) lalu.

Kegiatan yang dilaksanakan di Gedung Budaya Lombok Barat di Narmada tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Sumiatun,Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, M.Yusuf, Inspektur inspekrorat Lombok Barat Hademan SH, Kepala Dinas PMD Hery Ramdhan S. STP, Camat Narmada M. Busyairi, Camat Lingsar Marzuki Dan Para Kepala desa se kecamatan Lingsar dan Narmada.  Wakil Bupati Lombok Barat dalam sambutannya menyatakan bahwa Desa merupakan ujung tombak dalam pembangunan Indonesia saat ini. Berdasarkan Undang-undang no 6 tahun 2014 tentang Desa, disebutkan desa memiliki kewenangan yang cukup besar dalam melaksanakan pembangunan di Desa. Desa diberikan anggaran ADD dan DD untuk pelaksanaan pembangunan di Desa. Hal ini tentu dihajatkan agar pembangunan di desa dapat merata.

Namun demikian besarnya anggaran Desa ini tentu harus memiliki  akuntabilitas dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam penggunaan anggaran desa yang jumlahnya cukup besar. Karenanya program pendampingan dan pembinaan Pemerintah Desa oleh pemkab Lombok Barat bersama Kejaksaan Negeri Mataram ini menjadi penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan dana desa yang dapat berakibat pidana. Pemerintah Daerah ingin agar pelaksanaan dan pengelolaan dan desa dapat berjalan lancar dan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menurut Wakil Bupati Lombok Barat menjadi penting agar Pemerintahan Desa dapat terhindar dari persoalan hokum. “Kami harapkan agar Program ini dapat memberikan manfaat yang baik bagi Pelaksanaan pembangunan di desa sehingga pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan potensi-potensi terjadinya penyimpangan dapat dihindari” ujarnya.

Sementara itu ditempat yang sama Kepala Kejaksaan Mataram, M. Yusuf mengatakan bahwa Program Pembinaan dan Pendampingan ini sebagai upaya nyata dari Pemkab dan Kejaksaan untuk mencegah terjadinya permasalahan hokum di desa. Menurutnya dengan pembinaan dan pendampingan hukum ini berbagai potensi masalah hukum terhadap anggaran dana desa dapat diminimalisir. Sehingga proses pembangunan di desa dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran kepada pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan kegiatan yang dapat dipertanggung jawabkan secara dan sesuai dengan aturan yang berlaku. “Kami harapkan program Pendampingan dan pembinaan ini dapat mencegah terjadinya masalah hukum dalam pelaksanaan pembangunan di Desa. Tentu Kepala Desa dapat meminta masukan dan saran serta berkonslultasi langsung bersama tim dari Kejakasaan Negeri Mataram untuk mencegah terjadinya penyimpangan”ujarnya.

Dalam kegiatan ini juga dilakukan penandatanganan kerjasama dama program pembinaan dan pendampingan desa antara Kepala Desa Se Kecamatan Narmada dan Lingsar dengan Kepala Kejaksaan Negeri Mataram secara simbolis. Hal ini sebagai bentuk kolaborasi dan kerjasama Pemerintah Daerah dengan Kejaksaan untuk mencegah terjadinya persoalan hukum dalam pengelolan dana desa sehingga pembangunan di desa dapat dilakukan sesuai  aturan perundang-undangan yang berlaku. (Diskominfotik/Ria/Juan/fiyan).

Pandemi covid19 telah menyebabkan menurunnya laju pertumbuhan ekonomi Indoensia. Hal ini tentu berimbas pada menurunnya tingkat pendapatan masyarakat Indoensia. Selain itu hal ini juga tentu akan menyebabkan meningkatnya jumlah masyarakat miskin di Indonesia.  Untuk mengantisipasi dan mengatasi persoalan tersebut Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menyelenggarakan rapat koordinasi untuk penanggulangan kemiskinan ekstrim secara virtual. Rapat koordinasi ini membahas perluasan wilayah prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem tahun 2022 untuk wilayah tengah dan timur Indonesia.

Acara yang berlangsung secara virtual tersebut di ikuti sebanyak 11 provinsi dan 90 kabupaten/ kota se Indonesia termasuk NTB dan kabupaten Lombok barat yang juga di saksikan secara langsung oleh Sekretarsi Dearah Lombok Barat, Dr. H. Baehaqi, Asisten Daerah II Rusditah,S.Sos, Asisten Daerah III M. Ilham, dan kepala BAPPEDA Lombok Barat H. Ahmad Saihu, di ruang Umar Maya kantor Bupati Lobar, kamis/4/11/21.

Dalam kesempatan tersebut Dr.Ir. Suprayoga Hadi, M.S.P,  Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2) mengatakan kemiskinan ekstrem ini mengacu pada definisi Bank Dunia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu sebesar 1,9 US dollar PPP (purchasing power parity) per hari. Menurut data Badan Pusat Statistik, tingkat kemiskinan ekstrem Indonesia adalah 4 persen atau sekitar 10,86 juta jiwa. Sementara tingkat kemiskinan secara umum Indonesia berdasarkan data Maret 2021 adalah sejumlah 10,14 persen atau 27,54 juta jiwa. Ia mengatakan Kemiskinan ekstrem diukur menggunakan absolute poverty measures yang konsisten antar negara dan antar waktu. Kemiskinan ekstrem didefinisikan sebgai kondisi dimana kesejahtraan masyarakat dibawah garis kemiskinan ekstrem.

Ia menekankan upaya pemerintah untuk mencapai target menghilangkan kemiskinan ekstrem pada akhir tahun 2024. Penurunan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals/SDGs) yang memuat komitmen global untuk menghapuskan kemiskinan ekstrem pada tahun 2030. Namun, Presiden menugaskan TNP2K untuk dapat menuntaskannya enam tahun lebih cepat, yaitu pada akhir tahun 2024. Dalam kesempatan ini ia  juga menyampaikan beberapa catatan penting yaitu pertama dengan bebagai kondisi yang saat ini pemerintah tetap berkomitmen agar kemiskinan ekstrem tetap bisa kita upayakan agar tercapai tujuan untuk menurunkan  angka kemiskinan ekstrem harus berada pada titik  0% di tahun 2024 mendatang.

Dr. Ir. Suprayoga Hadi, M.S.P selaku Sekretaris Eksekutif TNP2K menegaskan saat ini pemerintah melalui berbagai Kementerian dan Lembaga serta Pemerintah Daerah sesungguhnya telah melaksanakan banyak program yang terbagi dalam dua kelompok utama yaitu kelompok program untuk menurunkan beban pengeluaran rumah tangga miskin, dan kelompok program untuk meningkatkan produktivitas masyarakat miskin.  Untuk Tahun Anggaran 2021 anggaran program dan kegiatan untuk pengurangan beban pengeluaran melalui bantuan sosial dan subsidi berjumlah Rp. 272,12 triliun, serta anggaran program dan kegiatan untuk pemberdayaan dan peningkatan produktivitas berjumlah Rp. 168,57 triliun, sehingga alokasi anggaran keseluruhan adalah Rp. 440,69 triliun. (Diskominfotik/Angga/dhea/windi)

Gunungsari, Diskominfotik- Sosialiasi dan Penandatangan Kerjasama antara Kejaksaaan Negeri Mataram Dengan Pemerintahan Desa di wilayah Kecamatan Gunung Sari dan Batulayar berlangsung Kamis (4/11/2021). Kegiatan yang dihadiri oleh Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid, Inspektur Inspektorat Lombok Barat Hademan, Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Drs. Yusuf, Kepala Dinas PMD Hari Ramadhan serta seluruh kepala desa se-Kecamatan Gunung Sari dan Batulayar berlangsungkan di Kantor Camat Gunungsari, Lombok Barat. Dalam Pertemuan ini, Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid mengatakan pembinaan dan pendampingan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama Kejaksaan Negeri Mataram untuk membantu Pemerintah Desa sehingga dapat meminimalisir persoalan hokum. Bupati Fauzan mengatakan bahwa Pemerintah Daerah berkomitmen untuk dapat melaksanakan Pemerintahan yang bersih hingga ke desa desa.

Dalam kesempatan ini Bupati Fauzan juga mengingatkan kepada semua Kepala Desa untuk dapat menyelenggarakan Pemerintahan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pihaknya meminta agar semua aturan yang ada dapat diikuti dan dipatuhui serta tidak dilangar agar proses pembangunan berjalan dengan lancar. Ia mengatakan bahwa hal tersebut sengatlah penting agar pemeritah desa tidak bermasalah secara hukum. “Karenanya pembinaan dan pendampingan secara rutin ini perlu dilakukan untuk meminimalisir terjadinya persoalan hukum sehingga semua bisa berjalan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku”ujarnya.

Sementara itu Kepala Kejaksaaan Negeri Mataram, M. Yusuf mengatakan bahwa pembinaan dan pendampingan yang dilakukan bersama Pemerintah daerah sebagai bentuk kerjasama yang positif dalam upaya pencegahan terhadap terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan pemerintahan di Desa. Hal ini sebagai bentuk tanggungjawab kejaksaan dalam fungsi pencegahan untuk mengurangi potensi terjadinay penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan di Desa. “Diingatkan kembali mengenai potensi terjadinya persoalan hukum di desa seringkali disebabkan oleh data dukung yang tidak lengkap serta tidak sah. Selain itu, pendapatan desa darimana pun sumbernya harus dimasukkan ke kas desa yang kemudian akan diatur penggunaannya sesuai dengan skala prioritas dan aturan hokum yang berlaku” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut M. Yusuf juga mengatakan bahwa kerjasama antarav Pemerintah Daerah dengan Kejaksaan Negeri Mataram ini sebagai bentuk kolaborasi dan koordinasi dalam upaya mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolan anggaran desa. Ia juga meminta agar pemerintah desa untuk menjaga aset-aset milik desa dengan baik dan tertib. Selain itu juga ia meminta agar Kepala Desa tidak dengan mudah mengeluarkan surat keterangan Tanah sebelum melakukan penelusuran dan verifikasi mendalam. Karenanya pihak kejaksaan bersama Pemerintah Daerah akan melakukan pendampingan dan pembinaan terhadap desa-desa di Lombok Barat untuk mencegah terjadinya pemyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan di Desa.  “Kami akan berusaha untuk membangun hubungan yang erat dengan para kepala desa dan tidak harus memiliki masalah yang besar baru berani mengkonsultasikan kepada kami. Kami juga akan menyediakan nomor khusus serta link untuk berkonsultasi yang dapat diakses setiap saat oleh semua Kepala Desa.” Tambahnya. (Diskominfotik/Dhea/Fiyan/Juan).

Giri Menang, Diskominfotik – Bupati Lombok Barat menghadiri acara serah terima Proyek WASH-SDGs for Covid-19 Inclusive Intervention (WISE) Yayasan Plan Internasional Indonesia Kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, di Aula Kantor Bupati Lobar, Rabu (3/11/2021). Proyek WISE merupakan proyek yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat di Kabupaten Lombok Barat, NTB dan Kota Kupang, NTT tentang pencegahan penyebaran pandemi Covid-19, terutama melalui penerapan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) yang inklusif. Turut hadir mendampingi Bupati, Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Barat H. Ahmad Saikhu, Kepala Bappeda Provinsi NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, Project officer Yayasan PLAN International Indonesia Sabarudin,  Pokja AMPL Kab. Lombok Barat, Kepala OPD Kab. Lombok Barat, Para Camat (3 wilayah intervensi), Para Kepala Desa (15 Desa intervensi), Para Kepala Puskesmas (10 Puskesmas) dan Para Kepala Sekolah (16 Sekolah Pilot Project).

Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid dalam sambutannya, Proyek WISE mendukung upaya pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam upaya pencegahan penularan COVID-19 melalui berbagai aktivitas seperti Peningkatan akses terhadap informasi mengenai STBM, MKM dan protokol kesehatan, peningkatan akses sarana pencegahan COVID-19 serta peningkatan akses sarana sanitasi yang inklusif, yakni sarana yang bisa dimanfaatkan oleh semua orang, termasuk para penyandang disabilitas. “Manfaat dari Proyek ini dapat dirasakan di 15 desa, 10 Puskesmas dan 16 sekolah di Lombok Barat,” ungkapnya.

Pemerintah Kabupaten Lombok barat sangat mendukung kegiatan – kegiatan dalam Proyek WISE. Salah satunya dengan menerbitkan kebijakan Instruksi Bupati Nomor 66.1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Limbah Infeksius di tingkat rumah tangga. Selain itu, untuk program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, Pemerintah Lombok Barat berkomitmen untuk meraih predikat sebagai Kabupaten ODF (Open Defecation Free) pada tahun 2022.   Karena itulah, atas nama pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat, kami berharap kegiatan ini tidak sampai disini namun berkelanjutan dimasa masa yang akan datang agar upaya  kita untuk mewujudkan  Masyarakat Lombok Barat Yang Sehat, Amanah, Sejahtera dan Berprestasi dilandasi Nilai Patut Patuh Patju dapat segera terwujud.

Bupati mengajak untuk memohon kehadirat Allah SWT semoga apa yang sudah kita ikhtiarkan, mendapat ridho dan kekuatan lahir dan bathin untuk kita semua serta membimbing cita-cita luhur masyarakat Lombok Barat menuju masa depan yang sejahtera dengan dilandasi oleh nilai luhur Patut Patuh Patju.

Dalam kesempatan itu Kepala Bappeda Provinsi NTB Dr. Ir. H. Iswandi, yang menjadi narasumber pada sesi diskusi memaparkan Strategi Percepatan Menuju Masyarakat Kabupaten Lombok Barat yang Bebas Buang Air Besar Sembarangan atau open defecation free/ODF “ target nasional untuk program sanitasi layak sebesar 90% dan sanitasi aman 15%, sedangkan di Provinsi NTB targetnya 84% sanitasi layak dan 11% sanitasi aman”, ungkapnya.

Ia mengapresiasi YPII yang telah hadir menuntaskan Proyek WASH serta mendorong komitmen kepala daerah dalam menuntaskan masalah Bebas Buang Air Besar Sembarangan agar sesuai target yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi, “kita harus mengapresiasi Proyek WASH yang diinisiasi YPII ini, serta perlunya memperkuat strategi dan aksi dalam percepatan ODF, mulai dari Pokja yang telah terbentuk di masing-masing Kabupaten/Kota khususnya Lombok Barat harus dipersolid serta darus menggerakkan semua pihak maupun mitra, seperti Baznas, NGO, CSR dan para Donatur” sambungnya.

Ia juga berharap, penuntasan masalah ODF ini dapat dipercepat sampai ke Pemerintah desa,”bahkan seluruh Kepala Keluarga di Lombok Barat ini saya harapkan tuntas masalah Buang Air Besar Sembarangan sampai 100% agar misi NTB sehat dan cerdas dapat terealisasi” tutupnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Barat H. Ahmad Saikhu dalam laporannya, manfaat dari Proyek ini dapat dirasakan di 15 desa, 10 Puskesmas dan 16 sekolah. Terdapat 35.908 penerima manfaat langsung yang terdiri dari 7.942 anak laki-laki, 7.452 anak perempuan, 10.472 perempuan, 10.042 laki-laki, dan 399 penyandang disabilitas. Sedangkan penerima manfaat secara tidak langsung, yakni melalui kegiatan edukasi dan kampanye STBM, MKM serta protokol kesehatan mampu menjangkau 193.206 orang di Kabupaten Lombok Barat. Hasil ini merupakan kerja keras yang sinergis dari berbagai pihak seperti OPD dan lembaga-lembaga terkait, serta TPK tingkat Kabupten, TPK Tingkat Kecamatan dan TPK Inklusi.

Selama proses implementasi proyek WISE, ada banyak pembelajaran dan praktik baik yang terjadi di lapangan. Karena itu, perlu adanya kegiatan sharing pengalaman lapangan serta evaluasi bersama dengan stakeholder terkait di Kabupaten Lombok Barat. Kegiatan ini sekaligus sebagai proses serah terima Proyek WISE kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat karena masa implementasinya telah berakhir.  Adapaun maksud dari pelaksanaan kegiatan Closing Project WISE ini adalah untuk mendapatkan sharing pembelajaran praktik baik di lapangan, memperoleh informasi tentang pelaksanaan dan capaian Proyek WISE di Kabupaten Lombok Barat serta komitmen pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam keberlanjutan program terkait STBM, MKM dan Pencegahan COVID-19

Sedangkan tujuan kegiatan Closing Project WISE ini adalah Laporan Penyampaian hasil capaian Proyek WISE di Kabupaten Lombok Barat, Berbagi praktik baik dan pembelajaran di lapangan, Evaluasi bersama untuk perbaikan implementasi proyek lain di masa yang akan datang, serta Serah terima hasil proyek WISE kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat,”terangnya. (Diskominfotik/Angge)

Diskominfotik, Batulayar- Menjelang pelaksanaan even Internasional World Superbike Lombok Barat menggelar pelatihan Kewirausahaan bagi penyandang disabilitas. Pelatihan Kewirausahaan ini diadakan oleh Dinas Koperasi dan UKM di Aula GEM Pearls Batulayar, Selasa 2/11/2021. Pelatihan ini diikuti oleh 23 peserta disabilitas dan 7 orang pendamping. Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Lobar H. Muhammad Taufik, Founder Yayasan SAMARA LOMBOK Fitri Nugrahaningrum, Ketua Panitia Sri Wardana Idris.

Kegiatan diawali dengan laporan dari ketua panitia mengenai belum maksimalnya pengembangan kewirausahaan dan keunggulan UMKM di Kab Lobar dikarenakan masih belum banyak informasi mengenai seluruh UMKM di Lobar yang dapat diperoleh. Sri Wardana Idris, Ketua Panitia mengatakan bahwa pelatihan ini merupakan sebuah langkah positif dalam memotivasi pelaku UKM untuk meningkatkan upaya pembuatan produk-produk yang dapat memiliki daya saing tinggi di pasaran. “Hal yang sangat diharapkan dengan diadakannya kegiatan pelatihan ini ialah agar semua pelaku usaha dapat mampu untuk bersaing dan bersinergi nantinya.” Jelasnya.

Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid menyampaikan bahwa pelatihan-pelatihan untuk pelaku usaha dan UMKM sangatlah penting. Karena hal ini dapat meningkatkan pengalaman dan keterampilan dari pelaku usaha dalam menjalankan usahanya.  Apalagi saat ini Nusa Tenggara Barat akan di ramaikan oleh even-even bertaraf internasional seperti World Superbike yang sebentar lagi akan dilaksanakan di sirkuit mandalika dan Moto GP yang juga akan diadakan di sirkuit mandalika. Karenanya para pelaku usaha dan UMKM di Lombok Barat harus terus meningkatkan kemampuan dan daya saing agar dapat memperoleh manfaat dari berbagai kegiatan atau even internasional yang digelar di Lombok beberapa waktu mendatang.

Bupati dua periode ini mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam hal ini dinas Kopersai dan UMKM telah melakukan berbagai pelatihan kepada pelaku usaha dan UMKM untuk meningkatkan kemampuan dan dayasaing pelaku usaha. Pihaknya berharap agar pelatihan-pelatihan yang sudah diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dapat member nilai tambah bagi pelaku usaha sehingga dapat bersaing dengan pelaku usaha lainnya dengan sehat. Ia mengatakan pelatihan-pelatihan ini diharapkan dapat membangun kolaborasi antara para pelaku usaha sehingga dapat member nilai tambah bagi para pelaku usaha dan UMKM. Kolaborasi ini tentu akan membuka pasar dan jaringan sehingga produk-produk yang dihasilakan oleh UMKM dapat laku di pasaran.

Bupati Fauzan juga mengatakan bahwa pelatihan kali ini diikuti oleh penyandang disabilitas. Ia berharap pelatihan ini dapat memberi manfaat dan dapat meningkatkan keterampilan bagi pelaku usaha khususnya penyandang disabilitas. Melalui pelatihan ini Bupati Fauzan berharap para peserta dapat memperoleh ilmu dan keterampilan dalam menjalankan usaha. Ia juga berharap dengan diadakannya pelatihan untuk penyandang disabilitas yang pertama kali di Lombok Barat ini dapat mendapatkan feedback yang baik dari kementerian-kementerian terkait.  “Saya juga berharap agar kegiatan pelatihan ini tidak hanya selesai sampai disini saja, melainkan untuk kedepannya harus diadakan pelatihan-pelatihan lainnya dengan objek yang berbeda.” Harapnya. (Diskominfotik/Dhea/Fiyan/Juan)

Gerung, Diskominfotik-  Untuk mempercepat pemulihan ekonomi di masa pendemi, Bank Indonesia Institut menyelenggarakan Webinar ” Economic Leadership For Regional Leader 2021″ dengan tema Penguatan Resilience dan Percepatan Pemulihan Ekonomi. Kegaitan ini dilaksanakan secara online atau daring berpusat di Jakarta, Senin 1 November 2021.  Webinar ini dihadiri oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia Dody Budi Waluyo, Kepala Bank Indonesia Institute Solikun M Juhro, seluruh kepala daerah di  Indonesia secara online. Sementara itu untuk Kabupaten Lombok Barat, Bupati Lombok Barat di wakili oleh Asisten Daerah 2 Rusditah serta Kabag Ekonomi Sekretariat Daerah Lombok Barat Agus R. Hidayat.

Dalam webinar itu Dody Budi Waluyo, Deputi Gubernur Bank Indonesia menyampaikan bahwa dengan adanya kegiatan webinar ini diharapkan dapat membantu bagi para kepala daerah untuk memahami kondisi ekonomi saat ini. Karena situasi pandemic covid19 yang mulai melandai ini sangat berpengaruh pada ekonomi nasional maupun daerah. Tentu hal ini menyebabkan tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi lamban dan daya beli memnjadi menurun.  “Regional Government Leaders atau REL sendiri telah didirikan sejak tahun 2015 lalu yang kini menjadi semakin relevan terutama dalam memfasilitasi kepemimpinan daerah dalam menghadapi berbagai tantangan dalam pembangunan nasional. Khususnya dengan situasi ekonomi di masa pandemi saat ini” Jelasnya.

Dody Budi Waluyo mengatakan bahwa berbagai langkah telah dilakukan dalam mengatasi dampak negatif dari pandemi COVID-19 ini. Saat ini di seluruh dunia sedang dalam tahap berusaha memulihkan dampak pandemi baik dari segi ekonomi maupun kemanusiaan yang dimana sedang maraknya pemerataan vaksinasi diseluruh daerah serta usaha dalam membuka kembali sektor ekonomi potensial. “Pada minggu ini, tepatnya triwulan ketiga kita akan melihat, mendengar dan juga menunggu rilisan dari Biro Pusat Statistik (BPS) mengenai pertumbuhan ekonomi pada triwulan ketiga ini.” Tambahnya.

Ia berharap bahwa pada triwulan keempat nanti pertumbuhan ekonomi akan semakin membaik, karena pada triwulan ketiga ini pertumbuhan ekonomi di Indonesia akan dibawah perkiraan diawal dikarenakan adanya munculnya COVID-19 varian delta pada juli lalu.  “Jika dilihat dari berbagai faktor secara spasial di berbagai daerah di Indonesia telah menunjukkan arah perbaikan lebih baik dibandingkan pada saat triwulan ketiga lalu.” Lanjutnya. Deputi Gubernur Bank Indonesia menjelaskan bahwa tingkat inflasi disebagian wilayah terpantau rendah yang dimana hal tersebut dapat mendukung stabilitas perekonomian. Ia juga menyampaikan bahwa telah ada beberapa tanda naiknya harga-harga barang yang diakibatkan menjelangnya liburan akhir tahun. (Diskominfotik/Dhea/Ria).

Diskominfotik, Narmada- Menyambut pelaksanaan even Internasional World Superbike dan Moto GP, Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid mengajak semua pihak untuk dapat melestarikan budaya . Menurutnya budaya dapat menjadi motivasi dan dorongan bagi masyarakat untuk maju dan berkembang. Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Fauzan dalam Pembukaan Festival Begending Begendang di Gedung Budaya Lombok Barat di Narmada 1 November 2021.

Bupati dua periode ini mengatakan budaya merupakan identitas suatu bangsa dan harus dilestarikan. Karena budaya ini sangat mempengarhui kemajuan dan peradaban suatu bangsa. Karenanya ia berpesan agar semua masyarakat tidak meninggalkan akar budaya yang dimiliki dalam melaksanakan segala aktivitas pembangunan di semua level atau tingkatan. “Mari kita lesatrikan budaya kita untuk menuju bangsa yang kuat dan tangguh. Kemajuan satu bangsa itu paralel dengan sejauh mana kita menjaga, melestarikan budaya dan sejauh mana budaya yang hidup di masyarakat itu bisa menjadi motivasi bagi masyarakat untuk bisa maju”ujarnya.

Dalam kegiatan yang juga dihadiri oleh Perwakilan Ditjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknlogi, Kepala Dinas Dikbud, Camat Narmada, Bupati Lombok Barat menyampaikan apresaisai terhadap Festival Begending Begendang yang diselenggarakan oleh Ditjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi yang bekerjasama dengan Sanggar Seni Terune Jaye. Ia menyampaikan terima kasih kepada Ditjen Kebudayaan karena telah melaksanakan kegiatan di Lombok Barat. Menurutnya kegiatan ini sebagai salah satu upaya untuk melestarikan budaya bangsa. Kegiatan-kegiatan seperti ini harus diperbanyak agar budaya bangsa dapat terus dilestarikan. Ia meminta agar kegiatan seni dan budaya di Gedung Budaya Lombok Barat dapat terus diselenggarakan secara rutin untuk menyambut pelaksanaan even internasional WSBK dan Moto GP. Melalui kegiata atau atraksi budaya ini maka Lombok Barat akan semakin dikenal hingga mancanegara. Menurutnya wisatawan mancanegara sangat tertarik dengan seni dan budaya sehingga hal ini tentu akan menjadi magnet bagi wisatawan untuk berkunjung ke Lombok Barat.

Sementara itu perwakilan Ditjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknlogi Yeni Lasmawati mengatakan Festival “Lombok Begending Begendang” Merupakan salah satu program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Fasilitasi Bidang Kebudayaan (FBK) 2021. Menurutnya  Program FBK  ini bukan hanya sekedar untuk para pelaku budaya tetapi juga untuk pemilihan ekonomi nasional di tengah pandemi Covid-19. Pihak kementerian berharap agar kegiatan ini dapat menjadi salah satu cara untuk melestarikan budaya dan membentuk ekosistem budaya yang kuat dan tangguh.  “Semoga acara ini bisa di jadikan salah satu cara untuk membentuk ekosistem budaya , saling merangkul, membantu, mensupport sehingga kebudayaan kita menjadi kebudayaan yang berkesinambungan dan pembangunan kebudayaan bisa berjalan dengan baik sesuai kongres kebudayaan” ujarnya.

Festival “Lombok Begending Begendang” ini akan diselenggarakan selama 10 hari mulai dari tanggal 1 sampai dengan 10 November 2021, di dalam event ini menampilkan sebanyak 20 Gendang Beleq terbaik sepulau Lombok yang mewakili masing-masing kabupaten yang ada di pulau Lombok untuk berpentas dan menampilkan karya terbaiknya.  (Diskominfotik/Fiyan/Juan)

Untuk mengejar target vaksin 70 persen menjelang pelaksanaan even World Super Bike, tim Gerebek Vaksin Tuntas Lombok Barat bergerak cepat. Berbagai langkah telah dilakukan oleh tim untuk melakukan percepatan vaksinasi agar target dapat tercapai.

Seperti yang dilakukan oleh tim gerebek vaksinasi tuntas Puskesmas Sigerongan Kecamatan Lingsar yang langsung turun ke dusun dusun untuk melakukan vaksinasi. Menurut Kepala Puskesmas Sigerongan dr Evi Maria strategi ini dipilih oleh tim kecamatan agar masyarakat dapat terlayani dengan cepat. Menurutnya hal ini sangat efektif karena lokasi vaksinasi lebih dekat dengan masyarakat sehingga proses vaksinasi bisa lebih cepat. “Tim kami langsung ke dusun dusun dengan target 50 hingga 150 per hari, alhamdulillah bisa lebih cepat” ujarnya saat ditemui di kantor camat Lingsar, Sabtu, 30 Oktober 2021.

Menurut dokter Evi strategi ini lebih maksimal karena tim langsung mendekat ke lokasi lokasi pemukiman warga. Dengan dukungan dari Kepala Desa, Kepala Dusun, TNI dan Polri dan tim admin OPD masyarakat yang menjadi sasaran vaksin bisa cepat memperoleh layanan vaksin. Namun demikian menurut dokter Evi, tim vaksinasi lebih lelah karena harus bergerak dari satu lokasi ke lokasi lainnya. “Tim bergerak dari lokasi satu ke lokasi lainnya untuk mempercepat vaksinasi, satu hari target 1 hingga 2 dusun untuk setiap tim” ujarnya.

Dengan strategi jemput bola ini atau mendekatkan tim ke masyarakat di dusun, target capaian vaksinasi di wilayah puskesmas sigerongan dapat tercapai setiap harinya. Bahkan menurut dokter evi terkadang melebihi target yang telah di tetapkan. Ia mengatakan strategi ini sebagai terobosan saat mulai sulit untuk mencari masyarakat untuk di vaksin. “Semakin ke depan tentu akan sulit mencari masyarakat untuk divaksin sehingga kita harus mendekatkan lokasi vaksin ke tempat tinggal warga” ujarnya.

Ia mengatakan untuk menjaga semangat tim puskesmas sigerongan, pihaknya tiap saat ikut turun lapangan untuk memberikan semangat dan motivasi kepada tim. Selain itu kerjasama yang baik antara tim puskesmas dengan camat, Danposramil Lingsar dan Kapolsek Lingsar serta tim OPD sangat membantu kerja tim dalam mempercepat vaksinasi. Hingga Sabtu Malam 30 Oktober 2021 jumlah masyarakat kecamatan lingsar yang telah divaksin sesuai dengan data dari www.satudata.lombokbaratkab.go.id sebanyak 37.568 orang untuk dosis 1 dan 12.160 orang untuk dosis 2. Sementara untuk Lombok Barat secara keseluruhan jumlah masyarakat yang telah divaksin sebanyak 354.150 orang untuk dosis 1 dan 116.238 untuk dosisi 2 atau mencapai 66,80 persen untuk dosis 1.

Diskominfotik, Sekotong- Wakil Bupati Kabupaten Lombok Barat,Hj.Sumiatun,membuka kegiatan sosialisasi Pembinaan dan pendampingan hukum bagi kepala desa se Kabupaten Lombok Barat, Kamis 28 Oktober 2021 di Sekotong, Lombok Barat.  Hadir pada acara sosialisasi yang dimulai pada pukul 10:30 Wita ini yaitu Wakil Bupati Lombok Barat,Kejari Mataram Drs. Yusuf ,Asisten Daerah I Lobar Agus Gunawan, Inspektur Inspektorat Lobar Hademan, Kadis PMD Lobar Hery Ramadhan, Camat dan para kepala desa se Wilayah Kecamatan Sekotong,Kecamatan Lembar dan Kecamatan Gerung.

Dalam kata sambutannya, Hj.Sumiatun menyampaikan apresiasi atas kegiatan sosialisasi tersebu. Dikatakan oleh Wakil Bupati Perempuan pertama di Lombok Barat ini bahwa adanya pembinaan dan pendampingan hukum bagi para kepala desa oleh kejari mataram, karena desa merupakan ujung tombak pembanguan bangsa. “Karena secara filosofis, jika desa kuat maka negara juga akan kuat,”ucap Wabup mengawali kata sambutannya.

Lebih jauh disampaikan Sumiatun,dengan adanya UU No 6 Tahun 2014 tentang desa merupakan salah satu bentuk perhatian negara kepada desa.Dimana berdasarkan kebijakan yang ada pada satu sisi memberikan keluasan bagi para kepala desa untuk memajukan desa berdasarkan kewenangan dan potensi yang dimiliki masing-masing desa.”Namun dalam prakteknya, sejumlah desa di Indonesia belum bisa mengelola potensi yang dimiliki dengan baik dan optimal sesuai dengan aturan yang berlaku, bahkan beberapa kepala desa di Indonesia harus berhadapan dengan hukum. Karenanya Kami berharap melalui pendampingan ini, para kepala desa dapat mengelola desa dengan baik dan sesuai aturan sehingga terhindar dari masalah hukum “ujarnya.

Oleh sebab itu dikatakan Hj.Sumiatun ,Pemerintah Kabupaten Lombok Barat bekerjasama dengan Kejari Mataram sebagai representasi negara,akan mulai melakukan pembinaan dan pendampingan hukum bagi para kepala desa yang dimulai dari desa- desa yag ada di wilayah Selatan Kabupaten Lombok Barat seperti Sekotong,Lembar dan Gerung. “Oleh sebab itu, atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sangat mendukung dan menyambut baik kegiatan  ini,karena sangat bermanfaat baik bagi desa dan daerah.Dan melalui kegiatan ini kami berharap sumberdaya desa dapat dikelola dan dipertanggung jawabkan dengan tertib,tepat guna,bertanggung jawab dan bermanfaat bagi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat,”harapnya.

Sementara itu,Kepala Kejaksaan Negeri Mataram,Drs.Yusuf  selaku pemateri utama dalam sosialisasi tersebut mengatakan,bahwa dengan adanya kegiatan pembinaan dan pendampingan hukum bagi para kepala desa oleh Kejari Mataram ini merupakan sebuah upaya mewujudkan pemerintahan desa yang bersih dan bertanggung jawab.”Bahwa selama ini kejari merupakan institusi yang ditakuti,tetapi mulai saat ini kejari adalah sahabatnya para kepala desa,”ucap Drs.Yusuf disambut tepuk tangan para kepala desa yang hadir.

Sementara itu sejumlah Kepala Desa yang hadir dalam sosialisasi tersebut menyambut baik adanya kegiatan pendampingan dari Kejari Mataram. Hal ini merupakan bentuk kemitraan yang dapat menguatakan Pemerintahan Desa. Selain itu hal ini juga untuk menghindari terjadinya masalah hukum di desa. “Alhamdulillah,dengan adanya pembinana dan pendampingan hukum bari para kepala desa ini merupakan sebuah bentuk kemitraan antara kejari dengan kepala desa yaitu dengan kami dijadikan sahabat kejari.Kemitraan yang dimaksud adalah dalam bentuk pembinaan,pendampingan dan pemberdayaan desa,”ucap Kades Gapuk Kecamatan Gerung,Nurdin

Usai penyampaian materi sosialisasi dilanjutkan dengan penandatanganan kerjasama pembinaan dan pendampingan hukum antara kejari mataram dan para kepala desa yang diwakili oleh Kades Pelangan,Kades Sekotong Tengah,Kades Gapuk dan Kades Mareje Timur.(Diskominfotik/Sid-KIM Sekotong).

Diskominfotik, Gerung- Tiga Pekan jelang pelaksanaan even Balap motor tingkat dunia atau world Superbike, Bupati Lombok Barat H.Fauzan Khalid, terus mengejar capaian Gerebek vaksin tuntas di Kabupaten Lombok Barat. Bupati Fauzan ingin agar target 70 persen dapat tuntas hingga akhir Oktober 2021 ini. Hal tersebut disampaikan Bupati Fauzan Jumat, 29 Oktober 2021 di Giri Menang Gerung.

Menurut Bupati dua periode ini, capaian vaksinasi hingga 70 persen menjadi salah satu syarat pelaksanaan World Superbike di Mandalika. Karenanya ia bersama tim gugus tugas terus melakukan percepatan vaksinasi di Lombok Barat. Hal ini mengingat Lombok Barat menjadi daerah yang berbatasan langsung dengan kawasan mandalika dan Lombok Barat menjadi salah satu pintu masuk wisatawan ke Nusa Tenggara Barat. “Kita terus percepat vaksinasi di Lombok Barat agar dapat mencapai 70 persen. Berbagai startegi kita lakukan untuk mencapai target tersebut” ujarnya.

Untuk mengejar target ini Pemkab Lombok Barat telah menerapkan Perpres no 14 tahun 2021 pasal 13 a yang sangat tegas memberikan sanksi terhadap masyarakat yang menjadi sasaran vaksin namun menolak untuk di vaksin. Pemkab Lombok Barat menunda dan menghentikan bantuan sosial dan jaminan sosial serta pelayanan administrasi pemerintahan bagi masyarakat yang tidak mau divaksin. Hal ini dilakukan sebagai startegi vaksinasi di Lombok Barat untuk mengejar terget 70 persen. Selain itu Bupati Fauzan juga telah mengeluarkan kebijakan tegas akan menunda pencairan ADD/DD bagi kepala Desa yang tidak serius mengawal pelaksanaan vaksinasi di Desanya. “Selain penundaan pencairan DD/ADD untuk kepala desa, kita juga akan menunda pencairan gaji bagi kepala dusun yang tidak serius mengawal vaksinasi ini. Hal ini sebagai strategi kami untuk mencapai herd immunity” ujarnya.

Bupati Fauzan mengatakan percepatan vaksinasi ini dilakukan agar tercipta Herd Immunity di Lombok Barat sehingga masyarakat menjadi sehat. Dengan terciptanya Herd Immunity kegiatan dan aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan dengan normal tentu dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. “Kami ingin agar kesehatan masyarakat terjamin sehingga kita lakukan percepatan vaksinasi untuk mencapai Herd Immunity sehingga aktivitas pariwisata, perdagangan, pertanian dan lainya dapat berjalan dengan normal kembali” ujarnya.

Sesuai dengan data di www.satudata.lombokbaratkab.go.id, hingga Jumat petang, 29 Oktober 2021, Jumlah masyarakat yang telah di vaksin dalam kegiatan gerebek vaksin tuntas mencapai 344.604 orang untuk vaksin 1 dan 105.853 untuk vaksin 2 atau mencapai 65 persen untuk vaksin 1. Pemkab Lombok Barat telah mengerahkan 150 tim tenaga kesehatan dan administrasi yang tersebar di semua kecamatan untuk melakukan percepatan vaksinasi. (Diksominfotik/Rif)