Inovasi Tingkatkan PAD, Bupati Fauzan Luncurkan Si Jempol Jari

Gerung, Diskominfotik.-  Lombok Barat terus melakukan inovasi dan gebrakan. Di tengah pandemi covid19 yang sudah mulai melandai, Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid secara resmi memperkenalkan dan meluncurkan penggunaan aplikasi Si Jempol Jari (Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Online Pajak dan Retribusi). Kegiatan ini dilakukan oleh Bupati Fauzan bersama Sekda Lombok Barat DR.H Baehaqi saat kegiatan Rapat Pimpinan II Bulan Oktober 2021 yang dilaksanakan di Aula Kantor Buoati Lombok Barat Kamis,7/10/21.
Menurut Bupati Fauzan aplikasi SIJEMPOLJARI (Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Online Pajak dan Retribusi) merupakan inovasi Lombok Barat dalam upaya meningkatkan PAD Lombok Barat khusus dalam pembayaran pajak dan retribusi secara Online. Nantinya wajib pajak cukup mengunakan aplikasi ini untuk membayar pajak. Besaran pajak dan retribusi yang akan dibayarkan secara otomatis akan tertera dalam aplikasi ini. Ia mengatakan bahwa aplikasi ini dibuat sebagai inovasi untuk menggenjot penerimaan PAD yang turun drastis saat masa pandemi covid19. “Digitalisasi ini memang tidak bisa kita hindari karena kebutuhan masyarakat apalagi zaman yang sudah modern seperti sekarang ini. Jadi dengan diluncurkannya aplikasi sistem Si Jempol Jari bisa untuk mempermudah masyarakat dalam pelayanan. Masyarakat kita tidak perlu datang ke BKP dan datang ke Bapenda, tetapi cukup punya Handphone (HP) android tinggal masyarakat buka aplikasi dan punya rekening tabungan.” Jelasnya.

Rapat Pimpinan II (RAPIM II) ini dihadiri oleh Bupati Lombok Barat, Kepala Kejaksaan Negeri  Mataram Drs M. Yusuf, Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan Mataram Dra. I Gusti Ayu Adhi Aryapatni, Direktur Dana dan Jasa PT. Bank NTB Syariah H. Nurul Hadi, serta Kepala Cabang PT. Bank NTB Syariah. Rapim ini juga dihadiri oleh Sekda Lombok Barat DR Baehaqi, para Asisten Daerah dan semua Kepala OPD di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat. Selain peluncuran aplikasi si Jempol Jari dalam kegiatan ini juga dilakukan berbagai evaluasi terhadap jalannya program pembangunan di Lombok Barat. Kegiatan ini juga dirangkai dengan pelaksanaan tanda tangan kesepakatan atau MoU dengan sejumlah pihak diantaranya ialah Nota Kesepakatan Tentang Pembinaan dan Pendampingan Hukum Pemerintahan Desa se-Kabupaten Lombok Barat antara Bupati Lombok Barat, Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Kepala DMPD Lombok Barat dan Inspektur Inspektorat Lombok Barat. Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan kesepakatan atau MoU dengan Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan dengan tujuan meningkatkan pengawasan obat dan makanan serta meningkatkan kesadaran serta kepedulian masyarakat. Kesepakatan yang ketiga ialah Nota Kesepakatan dengan PT. Bank NTB Syariah yang diwakili oleh Direktur Dana dan Jasa PT. Bank NTB Syariah tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Pemkab Lombok Barat dan kesepakatan yang terakhir ialah dengan Kepala Bappenda Lombok Barat dan Kepala Cabang PT. Bank NTB Syariah cabang gerung mengenai Optimalisasi Penerimaan secara Non-Tunai.

Bupati Lombok Barat menyampaikan kepada seluruh kepala OPD lingkup Pemerintah Lombok Barat untuk senantiasa bekerja keras dan berkolaborasi dalam menjalankan berbagai kesepakatan yang telah ditandatangani tersebut agar kedepannya Lombok Barat bisa semakin berkembang dan maju.  Menurutnya kerja keras dan kekompakan serta kolaborasi menjadi kuncu utama untuk dapat menjalankan program pembangunan secara maksimal. Hal ini tentu akan memberikan semangat baru dalam upaya melaksanakan pembangunan yang bertujuan untuk dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat Lombok Barat. Ia juga mengatakan bahwa berbagai inovasi diperlukan agar proses pembangunan di Lombok Barat dapat berjalan dengan cepat dan maksimal sehingga target dan tujuan pembangunan dapat tercapai.

Setelah itu rapim kemudian dilanjutkan dengan pelaporan Penyederhanaan Birokrasi dan Progress Pengisian Aplikasi MySAPK oleh Asisten Daerah III H. Ilham. Ia mengatakan bahwa dari 6525 total keseluruhan ASN di Lombok Barat, total pegawai yang telah login di aplikasi MySAPK adalah 5863 ASN dan 336 ASN yang belum login. Ia menghimbau kepada seluruh ASN yang belum melakukan pengisian aplikasi MySAPK untuk segera melakukannya karena jika tidak melakukan pengisian maka akan berpotensi tidak dianggap sebagai ASN. Ia juga menyampaikan tentang APIP (Aparat Pegawan Internal Pemerintah) yang telah memasuki level 3. Hal ini tentu menjadi tanda yang cukup baik karena berada pada track yang baik yaitu pemrintah telah mengimpelmentasikan system pemrintahan yang baik.  “APIP Lombok Barat saat ini telah mencapai level tiga yang dimana artinya APIP tersebut telah mengimplementasikan sistem pemerintahan dengan baik, sehingga APIP yang ada di Inspektorat telah layak untuk menjadi konsultan terhadap tata kelola administrasi pemerintahan.” Jelasnya.

Agenda selanjutnya ialah pelaporan Hasil Monitoring dan Evaluasu (Monev) Proyek Fisik Kabupaten Lombok Barat oleh Asisten Daerah II Rusditah. Ia mengatakan bahwa dari monev yang dilakukan terdapat beberapa pryek yang telah selasai dikerjakan dan ada yang belum selesai tepat waktu. Rusditah mengatakan bahwa keterlambatan selesainya proyek ini dapat disebabkan oleh kurangnya tenaga di proyek serta distribusi bahan yang kurang juga. “Dari 11 total proyek fisik terdapat beberapa yang telah selesai tepat waktu dan juga terdapat beberapa yang masih belum selesai walaupun telah mencapai tenggat waktu.” Jelasnya.

Rapim kemudian dilanjutkan dengan pelaporan mengenai Situasi COVID-19 dan Percepatan Vaksinasi di Kabupaten Lombok Barat oleh Kepala Dinas Kesehatan Drg. Hj. Ni Made Ambaryati. “Dalam seminggu terakhir dapat menunjukan bahwa kualitas tracing kita memadai yang dimana perharinya dengan rasio 1-15 kontak erat. Untuk tren positif, meninggal dan sembuh dalam seminggu terakhir ini menunjukan dimana kasus positif dan meninggal mengalami penurunan dimana terkadang tidak terjadi kasus dalam seharinya sedangkan untuk kasus sembuh telah menunjukkan angka peningkatan yang cukup signifikan” Jelasnya. Kadis Kesehatan juga mengatakan bahwa persentase percepatan vaksinasi di Kabupaten Lombok Barat hingga 6 Oktober 2021 ialah 39,21% dari target yaitu 70%.

Bupati Lombok Barat menyampaikan apresiasi kepada Kepala Dinas Kesehatan, seluruh camat dan kepala Desa yang ada di Lombok Barat serta semua pihak baik TNI dan Polri serta semua kepala OPD atas kerja kerasnya dan kolaborasi dalam program percepatan vaksinasi. Hal ini menurut Bupati Fauzan menjadi kunci sukses dalam upaya percepatan vaksin seperti yang ditargetkan oleh Pemerintah Pusat. Dengan kolaborasi dan kerja keras ini target 70 Persen akan  tercapai tepat waktu. Ia juga mengapresiasi masyarakat Lombok Barat yang memiliki semangat tinggi untuk memperoleh vaksin. Hal ini tentu sangat membatu proses percepatan vaksinasi yang dilakukan oleh Pemkab Lombok Barat bersama TNI dan Polri.  Bupati Lombok Barat juga berharap kedepannya bahwa semua OPD dapat terus bersinergi serta meningkatkan kinerja masing-masing. (Diskominfotik/Dhea/Juan/Angga)

BP2MI ingin Tenaga Migran Terampil dan Profesional

Gerung, Diskominfotik- Untuk mencegah terjadinya permasalahan terhadap tenaga Migran Indonesia, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) akan melakukan pelatihan keterampilan dan skill kepada calon tenaga migran sebelum diberangkatkan ke tempat tujuan. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BP2MI Benny Rhamdani dalam Rapat kerja Nasional (Rakornas) Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang dilaksanakan secara virtual Rabu, 06/10/2021 yang dipusatkan di Bandung Jawa Barat.

Rakernas ini diikuti oleh Asisten Daerah II Kabupaten Lombok Barat Rusditah, Kepala Dinas Kominfo Lombok Barat Ahad Legiarto, Kepala Dinas Tenaga Kerja Lombok Barat M. Yamil secara Virtual melalui ruang kerja Asisten Daerah II Kabupaten Lombok Barat. Selain itu acara ini juga diikuti oleh sejumlah Kepala Daerah Kabupaten/Kota Se Indoensia secara virtual. Sementara di Lokasi acara yang dipusatkan di Bandung, hadir  Deputi III bidang koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam, DR. Sugeng Purnomo, Ketua Dewan Pengawas Satgas  Komisaris Jenderal Polisi Pur Suhardi Alius.

Dalam Kesempatan tersebut Benny Rhamdani, Kepala BP2MI mengatakan bahwa Perlindungan bagi tenaga migran harus dilakukan dan menjadi kewajiban negara yang harus dilakukan. Menurutnya hal ini menjadi tugas penting yang harus dilakukan agar para pekerja migran terjamin keamanan dan nasibnya. Salah satu yang perlu dilakukan adalah dengan pelatihan kemampuan dan skill calon tenaga migran sebelum mereka berangkat ke lokasi tujuan. Pelatihan ini sangatlah penting agar mereka dapat bekerja secara professional dan legal. “Dengan pelatihan ini calon pekerja migran dilatih skill dan kemampuan berbahasa sehingga mereka memiliki kemampuan yang baik untuk bekerja. Kita harapkan hal ini dapat mengurangi tenaga kerja atau tenaga migran ilegal yang saat ini jumlahnya cukup besar yang tersebar di beberapa Negara asia dan Timur Tengah” ujarnya.

Sementara itu Ketua Dewan Pengawas Satgas Perlindungan Tenaga Migran Indoensia, Komjen Pol Purnawiran Suhardi Alius mengatakan bahwa  jumlah tenaga migrant ilegal yang berangkat tanpa dokumen dan kemapuan yang baik cukup besar. Menurutnya jumlahnya kurang lebih 5 juta Pekerja Migran dari total 9 juta Pekerja Migran Indonesia. Ia mengatakan hal ini menjadi PR besar yang harus bisa diantisipasi dan dibenahi agar nantinya pekerja migran ilegal berkurang. Hal ini menurut Suhardi Alius menjadi atensi dari satgas perlindungan tenaga migran Indonesia. Menurutnya  hal ini harus segera dirapikan atau di tata sebab sebagaian besar tenaga migrant ilegal ini merupakan kaum hawa. Hal ini tentu menjadi khawatiran dari satgas karena tidak jarang hal tersebut menjadi pemicu terjadinya tindakan yang tidak manusiawi tehadap tenaga migran indonesia. “Harus ditertibkan karena sangat mengkhawatirkan terjadinya tindakan tidak manusiawi terdahap tenaga migran ilegal. Oknum oknum pelaku yang mengirim tenaga migrant secara ilegal ini harus segera ditertibkan dan ditindak”ujarnya.

 

Sementara itu ditemui usai acara, Asisten Daerah II Kabupaten Lombok Barat, Rusditah, S.Sos mengatakan bahwa Pemkab Lombok Barat memberi atensi terhadap persoalan pekerja migran ilegal ini. Untuk mencegah terjadinya pekerja migran ilegal, pemkab bersama BP2MI telah menandatangani MOU untuk pelatihan skill dan keterampilan calon tenaga migrant yang akan berangkat ke luar negeri. Hal ini menjadi sangat penting agar tenaga migrant dari Lombok Barat memiliki skill dan kemampuan yang baik sehingga mereka dapat berangkat secara legal dan sesuai aturan yang berlaku. Ia berharap kedepannya tenaga migran dari Lombok Barat tidak ada lagi yang ilegal. “Tenaga migran ini harus benar benar kita perhatikan karena meraka ini adalah pahlawan devisa sehingga mereka harus mendapatkan perlindungan dari Negara” ujarnya. (Diskominfotik/Windi)

Gerebek Vaksin di Lombok Barat Lampaui Target Harian

Gerung, Diskominfotik- Semangat dan Kerja keras yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat bersama TNI dan Polri dalam kegiatan gerebek Vaksin membuahkan hasil. Kegiatan Gerebek Vaksin yang diselenggarakan di Kabupaten Lombok Barat, Selasa 5 Oktober 2021 melampaui target harian yang ditetapkan. Berdasarkan data dari Posko tim Gugus Tugas Covid19 dari Target harian yang ditetapkan sebesar 19.000 sasaran vaksin, hingga pelayanan gerebek vaksin ditutup, masyarakat yang divaksin mencapai 20.843 atau 110 persen.

Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid mengatakan bahwa Pemkab Lombok Barat bersama TNI dan Polri akan bekerja keras untuk mensukseskan kegiatan gerebek vaksin di Kabupaten Lombok Barat. Menurutnya target vaksin sebesar 70 persen atau sama dengan 371.000 masyarakat Lombok Barat dapat dicapai dengan kerja keras dan kerjasama yang baik antara semua pihak hingga tingkatan paling bawah. Ia mengatakan dari beberapa kali kegiatan vaksin semangat dan antusiasme masyarakat untuk memperoleh vaksin cukup tinggi. Bahkan terkadang vaksin yang tersedia tidak cukup atau kurang sehingga masyarakat harus menunggu pelaksanaan vaksinasi selanjutnya.

Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid

Karenanya dengan kondisi ini, Bupati Lombok Barat bersama Kapolres Lombok Barat serta Dandim Optimis target 70 persen masyarakat yang divaksin dapat tercapai. Tentu hal ini membutuhkan sinergi dan kerja keras semua pihak untuk dapat mencapai target tersebut. Ia juga meminta kepada semua jajaran OPD dan Camat serta Kades untuk bergerak cepat dalam mensukseskan target 70 Persen vaksin ini. Dengan semangat dan kerja keras serta sinergi semua pihak serta semangat masyarakat yang tinggi untuk memperoleh vaksin pihaknya optimis target ini bisa dicapai tepat waktu. “Mari kita berikhtiar untuk melaksanakan kegiatan gerebek vaksin ini agar target 70 persen dapat tercapai tentu membutuhkan sinergi dan kerja keras untuk mewujudkan target tersebut”ujarnya.

Sementara itu Kepala Dinas Kominfotik Lombok Barat, Ahad Legiarto mengatakan berdasarkan data yang ada di posko gugus tugas covid19, kegiatan gerebek vaksin yang dilaksanakan Selasa, 5 Oktober 2021 di 10 kecamatan di Lombok Barat, semua kecamatan  melampaui target vaksin yang ditetapkan. Kecamatan Narmada menjadi kecamatan yang capaian atau realisasinya paling tinggi, dari target vaksin sebesar 2.500 vaksin, kecamatan yang kaya akan air ini berhasil melakukan vaksinasi kepada 3.342 masyarakat atau 134 persen. Ahad Legiarto mengatakan bahwa  kondisi ini menjadi semangat dan motivasi semua pohak dalam mensukseskan kegiatan gerebek vaksin di Kabupaten Lombok Barat. Menurutnya Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berharap agar capaian ini dapat terus dipertahankan agar target 70 persen vaksin untuk Lombok Barat dapat tercapai tepat waktu. Pemkab juga meminta kepada semua pihak untuk terus menjaga sinergi dan kerja keras untuk dapat merealisasikan target 70 persen vaksin dalam kegiatan gerebek vaksin Lombok Barat. “Pemerintah Daerah bersama TNI dan Pori berharap agar capaian vaksin di semua lokasi yang melaksanakan vaksin dapat sesuai dengan target sehingga target 70 persen bisa dicapai tepat waktu, tentu ini semua membutuhkan semangat dan kerja keras semua pihak” ujarnya. (Diskominfotik/rif)

1 6 7 8