Gerung, Diskominfotik – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menggelar Sholat Istisqa di Alun-Alun Giri Menang Park, Rabu (7/10/2026), sebagai ikhtiar bersama memohon turunnya hujan dan keberkahan di tengah kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah.

Sholat Istisqa diikuti Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha, Pj. Sekretaris Daerah, para Asisten, Staf Ahli Bupati, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kepala Kementerian Agama dan Haji Kabupaten Lombok Barat, Ketua Baznas Lombok Barat, para camat, ASN, serta masyarakat Lobar.

Wakil Bupati Hj. Nurul Adha mengatakan, Sholat Istisqa merupakan bentuk kesadaran dan pengakuan manusia atas keterbatasan di hadapan Allah SWT. Di tengah kekeringan yang berkepanjangan, masyarakat diajak memperbanyak istighfar, doa, dan memohon pertolongan Allah SWT.

“Ini merupakan bentuk kesadaran kita sebagai manusia bahwa kita tidak memiliki kuasa. Kita mengakui dosa-dosa kita kepada Allah SWT dengan memperbanyak istighfar, kemudian memohon pertolongan-Nya melalui salat dan doa,” ujarnya

Menurutnya, Sholat Istisqa menjadi salah satu ikhtiar umat Islam ketika menghadapi kekeringan dan membutuhkan turunnya hujan. Ia berharap hujan segera turun di Lombok Barat sehingga wilayah yang mengalami kekeringan kembali subur dan sumber-sumber air dapat kembali mengalir.

“Mudah-mudahan Allah SWT segera menurunkan hujan di Lombok Barat, sehingga wilayah yang kering kembali subur dan sumber-sumber air yang mengalami kekeringan dapat kembali mengalir,” harapnya.

Ummi Nurul juga berharap hujan yang nantinya turun membawa keberkahan dan manfaat bagi masyarakat serta terhindar dari potensi bencana.

“Semoga hujan yang turun menjadi tanda keberkahan dari Allah SWT. Kita berharap hujan tersebut tidak menjadi bala, tetapi menjadi hujan yang penuh berkah dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat,” ungkapnya.

Selain memohon hujan, Sholat Istisqa juga menjadi momentum untuk memohon perlindungan dan keselamatan bagi seluruh masyarakat Lombok Barat. Terlebih, masyarakat sempat dikejutkan dengan gempa yang dirasakan menjelang Subuh pada hari yang sama.

“Kita juga menjelang Subuh dikagetkan dengan gempa yang cukup besar. Mudah-mudahan doa-doa kita ini menjadi permohonan perlindungan kepada Allah SWT. Semoga kita semua terlindungi dari segala bala, diberikan keselamatan, dan Kabupaten Lombok Barat senantiasa dilimpahkan keberkahan,” tuturnya.

Selain itu, Ummi Nurul juga menegaskan, ikhtiar menghadapi kekeringan tidak hanya dilakukan melalui doa dan pendekatan spiritual, tetapi juga melalui langkah penanganan di lapangan untuk memastikan kebutuhan air masyarakat tetap terpenuhi.

Melalui Sholat Istisqa, pemerintah daerah bersama masyarakat juga mengajak seluruh elemen masyarakat meningkatkan keimanan, memperbanyak istighfar, serta memperkuat kepedulian dan kebersamaan dalam menghadapi kondisi kekeringan.

Lombok Barat, 6 Oktober 2026, Rapat perdana Lembaga Seni dan Qasidah Indonesia (LASQI) Kabupaten Lombok Barat menjadi momentum awal untuk memperkuat peran lembaga tersebut dalam pembinaan seni qasidah sekaligus mengintegrasikan program dengan lembaga terkait di daerah.

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Senggigi, Kantor Bupati Lombok Barat, Selasa (6/10/2026), dipimpin langsung Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat, H. Saepul Akhkam, yang sekaligus merupakan Dewan Penasihat LASQI Kabupaten Lombok Barat.

Dalam arahannya, H. Saepul Akhkam menekankan agar LASQI tidak hadir hanya ketika terdapat agenda atau perlombaan. Menurutnya, LASQI harus memiliki keberlanjutan program, terutama dalam pembinaan dan pengembangan seni qasidah di Kabupaten Lombok Barat.

“LASQI jangan hanya menjadi organisasi yang muncul ketika ada event. LASQI harus selalu ada dengan menjalankan misi pembinaan, memotori audisi dan kurasi, serta melakukan harmonisasi program dengan LPTQ, termasuk dalam event-event tahunan seperti MTQH,” ujarnya.

Ia juga mendorong LASQI untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak agar program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan secara terintegrasi.

Menurutnya, meskipun LASQI merupakan lembaga nonpemerintah, keberadaannya memiliki mandat untuk mendukung program pemerintah dalam pengembangan seni dan budaya Islam di daerah.

“LASQI adalah lembaga nonpemerintah, tetapi merupakan mandatori pemerintah. Karena itu, koordinasi dan kolaborasi menjadi penting agar program yang dijalankan dapat terintegrasi,” tegasnya.

Tantangan tersebut mendapat respons positif dari Ketua Umum LASQI Kabupaten Lombok Barat, H. Utmam Rifqi, yang akrab disapa Abi Utmam.

Abi Utmam menegaskan kesiapan jajaran LASQI untuk bergerak cepat, termasuk mempercepat proses pengukuhan kepengurusan sebagai fondasi pelaksanaan berbagai program yang telah dipersiapkan.

“Pengukuhan pengurus menjadi prioritas utama karena ini merupakan dasar untuk kita bergerak melaksanakan program-program yang sudah dipersiapkan,” kata Abi Utmam.

Pengukuhan pengurus LASQI Kabupaten Lombok Barat direncanakan berlangsung pada Rabu pagi (7/10/2026).

Selain membahas penguatan kelembagaan, rapat perdana tersebut juga membahas persiapan menghadapi berbagai agenda perlombaan di tingkat kabupaten maupun provinsi.

Abi Utmam memaparkan tiga strategi yang dapat ditempuh dalam percepatan persiapan peserta atau utusan Lombok Barat. Ketiga strategi tersebut meliputi penunjukan langsung, penunjukan langsung yang dibarengi seleksi terbatas, serta seleksi terbuka.

Menurutnya, masing-masing strategi dapat diterapkan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi yang dihadapi.

“Untuk persiapan peserta, ada tiga opsi yang bisa kita lakukan, yaitu penunjukan langsung, penunjukan langsung dengan seleksi terbatas, dan seleksi terbuka. Semuanya tergantung situasi dan kondisi,” jelasnya.

Ia menambahkan, LASQI Lombok Barat tidak hanya akan berorientasi pada persiapan menghadapi perlombaan, tetapi juga menempatkan pembinaan sebagai bagian penting dari program kerja organisasi.

Abi Utmam juga menyampaikan komitmennya untuk membangun harmonisasi program dan kegiatan LASQI dengan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ), sebagaimana yang menjadi harapan Dewan Penasihat.

“Kita akan melakukan pembinaan sekaligus harmonisasi program dan event dengan LPTQ. Ini penting agar program yang kita jalankan tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi saling mendukung,” ujarnya.

Rapat perdana tersebut turut dihadiri sejumlah unsur terkait, antara lain Dr. Syamsuriansyah, Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata, unsur Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim), serta sejumlah undangan lainnya.

Pertemuan tersebut menjadi langkah awal bagi kepengurusan LASQI Kabupaten Lombok Barat untuk memperkuat kelembagaan sekaligus menyusun gerak pembinaan seni qasidah yang lebih berkelanjutan.

Dengan percepatan pengukuhan kepengurusan dan kesiapan menjalankan program pembinaan serta harmonisasi dengan LPTQ, LASQI Lombok Barat diharapkan dapat mengambil peran lebih aktif dalam pengembangan seni qasidah dan mendukung agenda keagamaan serta kebudayaan di Kabupaten Lombok Barat.

Diskominfotik
him/anggata

Gerung, Diskominfotik – Sebanyak 62 pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) di Kabupaten Lombok Barat menerima bantuan gerobak produktif dan modal usaha melalui Program Gerobak Makmur Baznas Lombok Barat. Bantuan tersebut diharapkan menjadi pengungkit usaha sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan keluarga.

Bantuan diserahkan di halaman Kantor Baznas Lombok Barat, Selasa (6/10/2026), dengan dihadiri Asisten III Setda Lombok Barat Drs. Fauzan Husniadi, Ketua Baznas Lombok Barat TGH. M. Taisir beserta jajaran, serta sejumlah perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Setiap penerima memperoleh bantuan senilai Rp8 juta, terdiri atas Rp6,5 juta untuk gerobak produktif dan Rp1,5 juta sebagai modal usaha. Bantuan tersebut menyasar pelaku usaha yang tersebar di 10 kecamatan di Lombok Barat.

Dalam Sambutannya Asisten III Setda Lombok Barat Fauzan Husniadi mengatakan bantuan tersebut bukan sekadar sarana berjualan, tetapi merupakan bentuk dukungan terhadap ikhtiar masyarakat dalam membangun ekonomi keluarga.

“Jangan melihat gerobaknya saja, tetapi di balik itu ada harapan, doa dan ikhtiar untuk keluarga dalam memenuhi kebutuhan dan meraih kesejahteraan yang lebih baik,” ujarnya.

Fauzan juga mengingatkan para penerima agar tidak merasa rendah diri atas bantuan yang diterima. Menurutnya, setiap orang memiliki perjuangan dan ikhtiar masing-masing dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

Ia mengapresiasi Baznas Lombok Barat dan seluruh pihak yang telah menghadirkan program yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Sementara itu, Ketua Baznas Lombok Barat TGH. M. Taisir menjelaskan, Program Gerobak Makmur merupakan salah satu upaya mendorong penerima bantuan agar mampu mengembangkan usahanya secara mandiri.

“Bantuan ini merupakan ikhtiar bersama untuk meraih kesejahteraan, hingga nantinya bapak dan ibu berpeluang menjadi muzaki atau orang yang memberi zakat,” jelasnya.

Program Gerobak Makmur tersebut bersumber dari Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja (DPKUKMTK) Lombok Barat yang diamanahkan kepada Baznas Lombok Barat untuk disalurkan kepada masyarakat.

TGH. M. Taisir berharap bantuan dimanfaatkan secara optimal untuk mengembangkan usaha, memenuhi kebutuhan keluarga, dan meningkatkan kesejahteraan penerima.

Salah seorang penerima bantuan, Herman, warga Desa Banyu Urip yang berjualan mi ayam, mengaku bersyukur mendapat bantuan tersebut. Gerobak yang sebelumnya digunakan untuk berjualan sudah lapuk sehingga menghambat aktivitas usahanya.

“Saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Baznas dan Pemerintah Lombok Barat. Dengan adanya program ini saya bisa berjualan dengan nyaman karena sebelumnya gerobak saya sudah lapuk,” ungkapnya.
(Diskominfotik/Husni/Wn/Intan/Sunan)

Diskominfotik—LOMBOK BARAT. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat memperkuat mesin pertumbuhan ekonomi daerah untuk mengejar target pertumbuhan 8 persen pada 2029. Fondasi pencapaian target tersebut mulai dibangun sejak 2026–2027 melalui penguatan sektor-sektor ekonomi yang memiliki daya ungkit tinggi.

Hal itu mengemuka dalam rapat koordinasi percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah Bali-Nusa Tenggara yang digelar Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri melalui Zoom, Selasa (6/10/2026). Di Lombok Barat, rakor diikuti Wakil Bupati Ummi Nurul Adha, Asisten II Setda, Kepala Bapperida beserta jajaran, Kepala BPS, jajaran Diskominfotik, serta sejumlah perangkat daerah.

Rakor difokuskan pada pengawalan target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029 sebagaimana sasaran Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029. BSKDN menekankan agar SIGROW (Sistem Informasi Growth Wilayah) tidak sekadar menjadi instrumen administrasi, tetapi digunakan untuk membaca hambatan pertumbuhan dan menentukan intervensi yang tepat.

Lombok Barat saat ini mencatat progres pengisian indikator SIGROW sebesar 94,12 persen. Sementara pertumbuhan ekonomi 2025 berada pada angka 4,76 persen, dengan target 5,47 persen pada 2026 dan 5,94 persen pada 2027.

Wakil Bupati Lombok Barat Ummi Nurul menegaskan perlunya akselerasi pertumbuhan dengan fokus pada minimal tiga sektor utama, yakni pariwisata beserta sektor pendukungnya, peningkatan kapasitas IKM/UKM, serta penguatan agroforestri dan maritim.

Menurutnya, penguatan sektor-sektor tersebut penting agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya tercermin dalam angka, tetapi mampu menciptakan nilai tambah dan memperluas aktivitas ekonomi masyarakat.

Sementara itu, Kepala Bapperida Lombok Barat Deny A. Nugroho memetakan enam fokus utama untuk mendorong pertumbuhan menuju 8 persen, yakni agro-maritim dan hilirisasi; industri pengolahan dan UMKM naik kelas; pariwisata Senggigi-Sekotong dan ekonomi kreatif; Pelabuhan Lembar dan logistik; investasi dan konstruksi produktif; serta perdagangan, jasa dan ekonomi digital.

Keenam fokus tersebut diarahkan menjadi mesin pertumbuhan yang saling terhubung. Hilirisasi dan industri pengolahan ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas, sementara UMKM didorong naik kelas melalui peningkatan produktivitas dan skala usaha. Pariwisata, Pelabuhan Lembar, investasi, perdagangan, jasa dan ekonomi digital diharapkan memperkuat keterkaitan antarsektor.

Asisten II Setda Lombok Barat H. Saikhu menegaskan, kunci menuju pertumbuhan 8 persen harus diletakkan sejak 2026–2027 melalui penguatan mesin pertumbuhan yang memiliki daya ungkit tinggi.

Karena itu, tantangan Lombok Barat bukan hanya meningkatkan angka pertumbuhan, tetapi memastikan pertumbuhan tersebut ditopang investasi produktif, peningkatan nilai tambah, produktivitas, serta perluasan aktivitas ekonomi masyarakat.

BSKDN juga meminta daerah menuntaskan indikator SIGROW yang belum terisi sesuai kondisi riil, memprioritaskan indikator dengan progres rendah, memastikan kualitas data, serta menyampaikan kendala dan tindak lanjut konkret.

Target 8 persen pada 2029 karena itu tidak dimulai pada 2029. Fondasinya dibangun sejak sekarang, terutama pada 2026–2027, melalui penguatan sektor-sektor strategis yang diharapkan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi Lombok Barat.

Lingsar, Diskominfotik – Pesan persaudaraan dan kedewasaan berdemokrasi menggema dari Desa Batu Kumbung, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Nilai-nilai Al-Qur’an didorong menjadi pijakan masyarakat dalam menyambut Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2026.

Pesan tersebut mengemuka dalam pembukaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) XXXII Kecamatan Lingsar, Jumat malam (2/10/2026), yang mengusung tema “Gaungkan Al-Qur’an Menuju Sejahtera dari Desa, Sukseskan Pilkades Serentak Tahun 2026.”

Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Lombok Barat, H. Saepul Akhkam, saat membuka MTQ menekankan pentingnya menjaga persaudaraan di tengah perbedaan pilihan dalam Pilkades.

Menurutnya, demokrasi memberikan ruang bagi masyarakat untuk menentukan pilihan secara bebas. Namun, perbedaan pilihan tidak boleh menjadi alasan untuk memutus hubungan persaudaraan dan kebersamaan di tengah masyarakat.

“Pilkades bukan hanya tentang siapa yang memperoleh suara terbanyak, tetapi juga tentang ikhtiar masyarakat mendapatkan pemimpin yang memiliki kemampuan secara intelektual maupun spiritual,” ujarnya.

Ia mengapresiasi para kepala desa yang telah mengutus kafilah terbaik dari masing-masing desa untuk mengikuti MTQ XXXII Kecamatan Lingsar.

Menurut Saepul, pola perutusan berbasis desa memiliki arti penting karena memberikan ruang yang lebih luas kepada desa untuk berperan dalam pembinaan dan pengembangan Al-Qur’an di tengah masyarakat. Hal tersebut dinilai semakin relevan karena pelaksanaan MTQ tahun ini bertepatan dengan tahapan menuju Pilkades Serentak 2026.

“Syiar Al-Qur’an dan proses demokrasi desa dapat berjalan beriringan apabila keduanya dibangun di atas integritas, tanggung jawab dan penghormatan terhadap sesama,” katanya.

Saepul meminta para dewan hakim memperkuat kapasitas dan pemahaman agar mampu mengikuti perkembangan materi dan cabang yang berpotensi diterapkan pada MTQH di tingkat lebih tinggi.

Selain itu, penerapan sistem pendaftaran melalui e-MTQ menjadi bagian dari pembenahan tata kelola kepesertaan. Sistem elektronik tersebut diharapkan dapat menertibkan administrasi peserta sekaligus meminimalisasi potensi kecurangan.

Sebelum pembukaan, Saepul juga hadir lebih awal dan berdialog dengan berbagai elemen masyarakat yang hadir, mulai dari unsur legislatif, kepala desa, tokoh masyarakat hingga kepolisian. Pembahasan menyoroti pentingnya kebebasan masyarakat dalam menentukan pilihan serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) selama tahapan Pilkades.

Sementara itu, Camat Lingsar Marzuki, menegaskan bahwa MTQ tidak semata-mata menjadi ajang mencari juara. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya membumikan Al-Qur’an agar nilai-nilainya tercermin dalam kehidupan masyarakat.

Dalam konteks Pilkades, ia mengajak seluruh pihak menjaga Kamtibmas dan menjunjung tinggi integritas dalam setiap tahapan pemilihan.

“Perbedaan pilihan merupakan sesuatu yang wajar. Yang harus kita jaga adalah integritas proses dan persaudaraan masyarakat,” tegasnya.

MTQ XXXII Kecamatan Lingsar diikuti 295 peserta yang merupakan utusan terbaik dari desa-desa se-Kecamatan Lingsar. Para peserta mengikuti berbagai cabang perlombaan sebagai bagian dari pembinaan generasi dan penguatan tradisi keagamaan di tingkat desa.

MTQ tahun ini juga berkembang menjadi MTQH dengan ditambahkannya cabang Hadis. Perkembangan tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan pembinaan.

Lebih dari sekadar kompetisi, MTQ XXXII Lingsar menjadi ruang bertemunya berbagai elemen masyarakat—pemerintah, legislatif, kepala desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda dan kepolisian—dalam semangat yang sama untuk memperkuat syiar agama, persatuan dan kedamaian menjelang Pilkades Serentak 2026.

Dari Batu Kumbung, pesan itu menjadi penting: Al-Qur’an mengajarkan persaudaraan, demokrasi memberi ruang bagi perbedaan pilihan, dan desa membutuhkan keduanya berjalan bersama.

Sebab setelah Pilkades usai, masyarakat tetap hidup di desa yang sama, bertetangga di lingkungan yang sama, dan bersama-sama membangun masa depan Lombok Barat.

(Diskominfotik/Adiwijaya/Juan)

Gerung, Diskominfotik – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk mengoptimalkan pembangunan kesehatan daerah. Sinergi tersebut dinilai penting untuk memastikan perencanaan kesehatan lebih terarah, berbasis data, terukur, dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah.

Penguatan kolaborasi itu mengemuka dalam Pertemuan Kolaborasi Multi Sektor dalam Optimalisasi Pembangunan Kesehatan dan Evaluasi Pendampingan Tata Kelola Perencanaan Kesehatan Kabupaten Lombok Barat, yang berlangsung di Hotel Montana Senggigi, Jumat (2/10/2026).

Kegiatan dibuka Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat, H. Saepul Ahkam dan diikuti unsur perangkat daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, perguruan tinggi, serta mitra pembangunan.

Dalam arahannya, Saepul Ahkam menegaskan bahwa pembangunan kesehatan bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan, tetapi membutuhkan dukungan seluruh sektor.

Menurutnya, kesehatan merupakan fondasi penting dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas sekaligus mendukung peningkatan produktivitas dan daya saing masyarakat.

“Pembangunan kesehatan tidak bisa dilakukan oleh Dinas Kesehatan sendiri. Dibutuhkan kolaborasi dan dukungan seluruh sektor agar target pembangunan kesehatan dapat dicapai secara optimal,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya memastikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Tahun 2027 memiliki keterkaitan yang jelas antara permasalahan, program, kegiatan, indikator, target, hingga kebutuhan anggaran.

Perencanaan tersebut diharapkan selaras dengan Renstra Dinas Kesehatan PPKB 2025–2029 dan RKPD 2027, sekaligus mampu menjawab persoalan kesehatan berdasarkan data dan kondisi riil di lapangan.

Sektor kesehatan menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lombok Barat 2025–2029, yakni “Terwujudnya Lombok Barat yang Maju, Mandiri dan Berkeadilan.”

Sejumlah indikator menjadi perhatian, di antaranya usia harapan hidup, prevalensi stunting, cakupan Jaminan Kesehatan Nasional/Universal Health Coverage (JKN/UHC), kesehatan ibu dan anak, pengendalian penyakit menular, serta pemerataan akses pelayanan kesehatan.

Usia harapan hidup Kabupaten Lombok Barat pada 2025 tercatat 73,03 tahun, dengan target 73,75 tahun pada 2026 dan 76,68 tahun pada 2029.

Sementara cakupan JKN/UHC pada 2025 telah mencapai 98,06 persen, dengan target 100 persen pada 2029.

Di sisi lain, penanganan stunting, kematian ibu dan bayi, serta pengendalian tuberkulosis masih menjadi isu strategis yang membutuhkan perhatian bersama. Data evaluasi mencatat 12 kasus kematian ibu dan 73 kasus kematian balita pada 2025, sementara penemuan kasus TBC baru mencapai 65,5 persen dari target 90 persen.

Pertemuan tersebut juga menekankan pentingnya penguatan kolaborasi berbasis data. Setiap perangkat daerah diharapkan dapat mengintegrasikan indikator kesehatan dalam perencanaan sektoral, termasuk melalui dukungan program dan penganggaran yang saling terhubung.

Peran pemerintah desa, penguatan program keluarga berencana, keterlibatan rumah sakit, serta kontribusi perguruan tinggi juga dinilai penting dalam memperkuat pembangunan kesehatan berbasis bukti.

Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari rangkaian pendampingan tata kelola perencanaan pembangunan kesehatan yang telah berlangsung di Lombok Barat sejak Mei 2025 bersama Universitas Udayana.

Pendampingan tersebut mencakup penguatan penyusunan Renstra Dinas Kesehatan PPKB 2025–2029, Renja Dinas Kesehatan, pembahasan Standar Pelayanan Minimal (SPM), desk review Renja 2027, hingga pengembangan perencanaan program kesehatan berbasis sistem kesehatan.

Melalui forum tersebut, Pemkab Lombok Barat mendorong adanya rumusan tindak lanjut dan kesepakatan lintas sektor untuk memperkuat penyusunan Renstra dan Renja Dinas Kesehatan.

Kolaborasi lintas sektor, penguatan tata kelola, dan perencanaan berbasis data diharapkan mampu menghasilkan program kesehatan yang lebih tepat sasaran sekaligus memperkuat fondasi pembangunan sumber daya manusia menuju Lombok Barat yang Maju, Mandiri dan Berkeadilan.

Turut Hadir Kepala Dikes Lobar Erni Suryana, Nara sumber Dinar S.M Lubis dari UNUD, Sekretaris Dikes Lobar, Bapperida, Diskominfotik , BKAD, Dukcapil, Dinas PUPR Perkim, DPMD, akademisi Unram dan Undigma. Serta Jajaran Dikes Lobar.

(Diskominfotik/Hj. Anni/Juan)

Kabar baik bagi wajib pajak Kabupaten Lombok Barat!

Batas pembayaran PBB-P2 Tahun Pajak 2026 diperpanjang sampai dengan 31 Oktober 2026.

Pokok ketetapan Tahun 2026: tidak dikenakan denda administratif

Pokok ketetapan tahun 2026 ke bawah: tetap dikenakan denda administratif

Manfaatkan kesempatan ini untuk menunaikan kewajiban pajak tepat waktu.

Lihat juga di:
IG: https://www.instagram.com/p/Dd-f2WPJpuy/
FB: https://www.facebook.com/share/p/18TCvEgcbW/

Gerung, Diskominfotik – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) terus menangani penumpukan sampah di kawasan Pasar Gunungsari. Pengangkutan dilakukan secara rutin dengan armada yang tersedia, disertai kegiatan gotong royong untuk mempercepat pembersihan di lokasi yang membutuhkan penanganan.

Dalam Wawancaranya Kepala DLH Kabupaten Lombok Barat, Muhammad Busyairi, mengatakan penumpukan sampah di Pasar Gunungsari menjadi salah satu lokasi yang mendapat perhatian serius. Namun, upaya pengangkutan saat ini menghadapi kendala berupa pembatasan ritase pembuangan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

“Memang tumpukan sampah di Pasar Gunungsari cukup banyak. Kami tetap melakukan pengangkutan secara rutin dengan armada yang ada,” ujar Busyairi usai Upacara Hari Kesaktian Pancasila di Bencingah Agung Kantor Bupati Lombok Barat, Kamis (1/10/2026).

Menurutnya, sebelumnya setiap armada dapat melakukan hingga dua kali ritase ke TPA dalam sehari. Saat ini, setiap armada dibatasi hanya satu kali ritase per hari. Kondisi tersebut berdampak pada kemampuan pengangkutan, terutama ketika volume sampah meningkat.

“Sebelumnya masing-masing armada bisa melakukan dua kali ritase ke TPA. Saat ini dibatasi satu kali ritase per armada setiap hari. Tentunya ini berdampak terhadap penumpukan sampah,” jelasnya.

Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, DLH Lobar melakukan pengangkutan tambahan melalui kegiatan gotong royong dengan mengerahkan armada yang tersedia. Salah satunya dilakukan pada Minggu, 20 September 2026, dengan membuka layanan TPA dan memfokuskan pengangkutan di sejumlah titik, termasuk kawasan Pasar Gunungsari.

Busyairi menjelaskan, kegiatan pengangkutan bersama pada hari Minggu menjadi pilihan agar penanganan sampah dapat dilakukan secara maksimal tanpa mengganggu pelayanan rutin di lokasi lainnya.

“Kalau kita fokus mengangkut sampah di satu tempat pada hari kerja, Senin sampai Sabtu, konsekuensinya sampah di tempat lain tidak terangkut. Karena itu, hari Minggu menjadi waktu yang paling memungkinkan untuk melakukan gotong royong pengangkutan dengan seluruh armada yang tersedia,” katanya.

Ia menambahkan, Pasar Gunungsari merupakan salah satu lokasi yang cukup sering mendapat penanganan melalui kegiatan gotong royong pengangkutan sampah. Langkah tersebut akan terus dilakukan sesuai kemampuan armada dan kondisi di lapangan.

DLH Lobar juga mengajak masyarakat dan pengelola pasar untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan dengan mengurangi penumpukan sampah dan meningkatkan kesadaran dalam pengelolaan sampah.

“Kalau diperbolehkan dua atau tiga kali ritase, tentu kami akan berupaya mengangkut lebih banyak sampah. Namun, saat ini memang ada pembatasan ritase di TPA,” pungkasnya

(Diskominfotik-Husni)

Selong, Diskominfotik – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat memperkuat langkah pengendalian inflasi dan ketahanan pangan melalui kerja sama strategis dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam bidang distribusi, pemasaran pangan dan hortikultura, serta pengembangan potensi daerah.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama yang dilaksanakan di Kabupaten Lombok Timur, Rabu (30/9/2026), dalam kunjungan kerja Wakil Bupati Lombok Barat, Hj. Nurul Adha.

Dalam kunjungan tersebut, Wakil Bupati Hj. Nurul Adha didampingi Penjabat Sekretaris Daerah, sejumlah kepala perangkat daerah, kepala bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat, serta jajaran terkait.

Dalam Sambutannya Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha mengatakan, kolaborasi antardaerah ini menjadi salah satu langkah strategis Lombok Barat dalam menghadapi tantangan pengendalian inflasi sekaligus memperkuat sektor pertanian dan ketahanan pangan.

Menurutnya, Lombok Barat masih memiliki sejumlah tantangan dalam pengembangan sektor pertanian dan ketersediaan pangan. Karena itu, kerja sama dengan Lombok Timur diharapkan dapat membuka ruang pembelajaran sekaligus memperkuat akses terhadap berbagai komoditas pangan.

“Lombok Barat memiliki tantangan dalam pengendalian inflasi serta kelemahan pada sektor pertanian dan ketahanan pangan yang belum maksimal. Melalui kerja sama ini, kami juga ingin belajar langsung ke Kabupaten Lombok Timur,” ujarnya

Ia menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Timur atas keterbukaan dan kesediaannya membangun kemitraan antardaerah.

Ummi Nurul berharap kerja sama tersebut tidak hanya berfokus pada Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), tetapi dapat dikembangkan lebih luas untuk mendukung pertukaran pengetahuan, pengembangan sumber daya, hingga pemenuhan kebutuhan pangan antarwilayah.

Sementara itu, Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin menyambut baik kerja sama tersebut. Ia menjelaskan, sektor pertanian memiliki peran penting dalam perekonomian Lombok Timur, mengingat wilayah tersebut memiliki potensi pertanian yang luas.

Lombok Timur selama ini menjadi salah satu daerah pemasok berbagai kebutuhan pangan, mulai dari sayur-mayur, komoditas pangan strategis hingga daging. Daerah tersebut juga memiliki sejumlah komoditas unggulan, termasuk cabai yang secara rutin dipasarkan ke luar daerah.

Selain pertanian, Lombok Timur memiliki potensi perikanan yang cukup besar serta terus mendorong inovasi di sektor pertanian, salah satunya melalui pengembangan green house untuk mengantisipasi risiko gagal panen akibat kondisi cuaca ekstrem dan curah hujan tinggi.

Dengan berbagai potensi tersebut, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menyatakan kesiapan untuk membangun sinergi dan saling mendukung dalam pemenuhan kebutuhan komoditas pangan Kabupaten Lombok Barat.

Kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat rantai pasok pangan antardaerah, menjaga ketersediaan dan stabilitas harga komoditas, sekaligus mendukung upaya bersama dalam mengendalikan inflasi di wilayah Nusa Tenggara Barat.

Kolaborasi Lombok Barat dan Lombok Timur menjadi bagian dari upaya membangun kemandirian pangan melalui penguatan potensi daerah dan sinergi antarpemerintah daerah.

(Diskominfotik/H. Rizky/Juan)