Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), untuk mempelajari strategi pengendalian inflasi yang berhasil menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan menekan laju inflasi daerah. (Selasa, 9 Juni 2026)
Kunjungan yang dipimpin Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Kabupaten Sumba Barat sekaligus Sekretariat TPID Sumba Barat, Grace Ora, berlangsung di Ruang Kerja Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat.
Pertemuan tersebut dihadiri sejumlah anggota TPID Kabupaten Lombok Barat yang terdiri atas perwakilan Bagian Ekonomi, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan, serta Dinas Perindustrian.
Dalam pemaparannya, TPID Kabupaten Lombok Barat menjelaskan sejumlah program yang menjadi instrumen utama pengendalian inflasi daerah, yakni Operasi Pasar Murah (OPM), Program Tentakel atau Tenten Keliling, dan Gerakan Pasar Murah (GPM).
Operasi Pasar Murah dilakukan untuk menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok masyarakat. Program Tentakel diterapkan melalui layanan pasar keliling yang menjangkau wilayah desa, sedangkan Gerakan Pasar Murah melibatkan distributor guna menjaga stabilitas pasokan dan harga di tingkat konsumen.
Selain itu, TPID Lombok Barat secara rutin melaksanakan inspeksi pasar dan pemantauan harga komoditas strategis di pasar tradisional. Kegiatan tersebut didukung koordinasi lintas perangkat daerah untuk mengantisipasi potensi gangguan distribusi maupun penimbunan barang.
Masing-masing organisasi perangkat daerah turut memaparkan peran sektor pertanian, perdagangan, ketahanan pangan, dan statistik dalam mendukung pengendalian inflasi serta menjaga stabilitas Indeks Harga Konsumen (IHK).
Sekretaris TPID Kabupaten Sumba Barat menyampaikan apresiasi atas keterbukaan informasi dan pengalaman yang dibagikan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Strategi yang diterapkan TPID Lombok Barat akan dijadikan referensi dalam penyusunan kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Sumba Barat.
Dalam sesi diskusi, TPID Sumba Barat juga menjelaskan sejumlah tantangan yang dihadapi daerahnya, antara lain keterbatasan infrastruktur logistik, kondisi geografis, serta keterbatasan pemantauan harga secara real time.
Hasil studi banding tersebut diharapkan dapat memperkuat upaya pengendalian inflasi dan mendukung ketahanan pangan serta stabilitas ekonomi masyarakat di Kabupaten Sumba Barat.
























