Gerung, Diskominfotik – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menyerahkan DIPA Program 1 Miliar per Desa dan Kelurahan kepada 119 desa dan 3 kelurahan di Aula Narmada Kantor Bupati Lombok Barat sebagai bentuk realisasi program prioritas pembangunan desa dan pengentasan kemiskinan daerah. (Rabu, 13 Mei 2026).

Penyerahan DIPA tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini, Ketua DPRD Lombok Barat Lalu Ivan Indaryadi, para ketua komisi DPRD, Sekretaris Daerah, asisten dan staf ahli, Kepala Dinas PMD, para camat, serta seluruh kepala desa se-Lombok Barat.

Dalam sambutannya, Bupati Lalu Ahmad Zaini mengatakan Program 1 Miliar per Desa merupakan salah satu misi utama yang telah dijanjikan sejak masa kampanye. Menurutnya, pelaksanaan program sempat menghadapi tantangan akibat pemotongan dana transfer pemerintah pusat untuk Lombok Barat hingga Rp350 miliar.

Meski demikian, pemerintah daerah tetap berkomitmen menjalankan program tersebut melalui kerja sama dan kolaborasi seluruh jajaran pemerintah daerah. “Ini adalah bentuk komitmen atas apa yang kita sampaikan dan janjikan agar dapat diwujudkan bersama-sama,” ujarnya.

Bupati menjelaskan bahwa besaran anggaran yang diterima masing-masing desa tidak sama karena disesuaikan dengan kebutuhan dan usulan program pemerintah desa.
“Tidak semua desa menerima satu miliar penuh. Ada beberapa desa yang menerima kurang dari satu miliar sesuai usulan program dari pemerintah desa masing-masing,” jelasnya.

Selain itu, Bupati juga menekankan pentingnya pembaruan data masyarakat, khususnya data kependudukan bagi warga yang wajib memiliki KTP sebagai salah satu syarat pencairan program.
“Pemerintah desa harus terus mengupdate data warga,” tegasnya.

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat juga menaruh perhatian pada upaya pengentasan kemiskinan melalui pemutakhiran data masyarakat desil 1 dan desil 2 agar bantuan pemerintah lebih tepat sasaran. “Kami butuh data desil 1 dan desil 2 agar kami fokus mengupayakan masyarakat bisa keluar dari zona tersebut,” katanya. Bupati turut mengajak seluruh jajaran pemerintahan untuk bekerja secara sungguh-sungguh, tulus, dan konsisten demi kepentingan masyarakat.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Lombok Barat, Mahnan, mengatakan Program 1 Miliar per Desa dan Kelurahan merupakan bentuk komitmen Bupati dan Wakil Bupati dalam mewujudkan Lombok Barat yang maju, mandiri, dan berkeadilan melalui program Sejahtera dari Desa.

Mahnan menambahkan, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penandatanganan pakta integritas dalam mendukung program strategis nasional dan program prioritas daerah melalui tata kelola pemerintahan desa yang demokratis, transparan, dan akuntabel serta pemanfaatan potensi desa secara maksimal.

Bupati LAZ: Menuju Generasi Emas Dimulai dari PAUD

Giri Menang, 11 Mei 2026 – Bunda PAUD Kabupaten Lombok Barat, Hj. Ayu Indra Rukmana Zaini, secara resmi melantik Kelompok Kerja (Pokja) Bunda PAUD Kabupaten Lombok Barat Periode 2025–2030 serta mengukuhkan Bunda PAUD kecamatan se-Kabupaten Lombok Barat. Kegiatan berlangsung di Aula Narmada, Kantor Bupati Lombok Barat, Senin (11/5).

Acara tersebut dihadiri oleh Bupati Lombok Barat H. Lalu Ahmad Zaini, Bunda PAUD Provinsi Nusa Tenggara Barat Sinta M. Ikbal, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), para camat, serta gabungan organisasi wanita se-Kabupaten Lombok Barat.

Kegiatan diawali dengan prosesi pengukuhan Bunda PAUD kecamatan dan pelantikan anggota Pokja Bunda PAUD oleh Bunda PAUD Kabupaten Lombok Barat, Hj. Ayu Indra Rukmana Zaini.

Dalam sambutannya, Bupati Lombok Barat H. Lalu Ahmad Zaini atau yang akrab disapa Bupati LAZ menegaskan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) memiliki peran strategis dalam membentuk kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.

Menurutnya, pelantikan Pokja Bunda PAUD dan pengukuhan Bunda PAUD kecamatan bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan langkah penting dalam memperkuat peran, komitmen, dan sinergi bersama untuk mendukung pembangunan generasi masa depan.

“Pelantikan Pokja Bunda PAUD dan pengukuhan Bunda PAUD kecamatan merupakan langkah awal penguatan peran dan sinergi dalam mendukung program pemerintah, termasuk pencegahan stunting dan mewujudkan Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

Bupati LAZ menambahkan, anak-anak usia dini saat ini merupakan calon Generasi Emas Indonesia Tahun 2045, sehingga layanan PAUD harus diselenggarakan secara holistik dan integratif.

“PAUD tidak hanya berfokus pada pendidikan semata, tetapi juga harus mencakup aspek kesehatan, gizi, pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan anak,” tegasnya.

Sementara itu, Bunda PAUD Provinsi NTB, Sinta M. Ikbal, menyampaikan bahwa Pokja Bunda PAUD diharapkan mampu mendorong peningkatan akses dan mutu layanan PAUD hingga ke pelosok desa dan kecamatan.

Ia juga menekankan pentingnya penguatan sinergi lintas sektor dalam mendukung pemenuhan hak anak usia dini serta implementasi kebijakan pemerintah di bidang pendidikan anak.

“Pokja Bunda PAUD harus mampu menjadi wadah koordinasi yang efektif dalam menjembatani kebutuhan layanan PAUD di lapangan dengan kebijakan pemerintah,” katanya.

Kepada pengurus Pokja Bunda PAUD Kabupaten Lombok Barat yang baru dilantik, Sinta M. Ikbal menyampaikan ucapan selamat sekaligus harapan agar amanah yang diberikan dapat dijalankan dengan penuh dedikasi, inovasi, dan kerja sama.

Melalui penguatan peran Bunda PAUD dan Pokja di tingkat kabupaten maupun kecamatan, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berharap kualitas layanan pendidikan anak usia dini semakin meningkat dan mampu mendukung terciptanya generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.

(Diskominfotik Lombok Barat / Ria)

Giri Menang, 4 Mei 2026 – Bupati Lombok Barat memimpin rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk membahas sejumlah isu strategis, yakni kesiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak, penanganan kelangkaan gas LPG, serta penertiban kafe ilegal. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Senggigi, Kantor Bupati Lombok Barat, Senin (4/5).

Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Bupati Lombok Barat, anggota Forkopimda, Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda), para asisten, staf ahli bupati, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, serta perwakilan organisasi di wilayah Lombok Barat.

Dalam arahannya, Bupati Lombok Barat, H. L. Ahmad Zaini, menyampaikan bahwa rapat tersebut membahas beberapa agenda penting yang membutuhkan perhatian dan sinergi bersama seluruh pihak terkait.

Agenda pertama yang dibahas adalah persiapan pelaksanaan Pilkades serentak. Bupati menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat guna memastikan pelaksanaan Pilkades berjalan aman, tertib, dan lancar.

“Kita berharap Pilkades serentak dapat berlangsung dengan kondusif. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat dari semua pihak, baik pemerintah daerah, aparat keamanan, maupun masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, Bupati juga menyoroti persoalan kelangkaan gas LPG yang belakangan menjadi perhatian masyarakat. Ia meminta agar distribusi gas dapat diawasi secara ketat sehingga tepat sasaran dan tidak terjadi penimbunan maupun penyalahgunaan.

“Kita harus memastikan distribusi gas LPG berjalan dengan baik dan tepat sasaran, sehingga kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi,” tegasnya.

Isu lain yang turut dibahas adalah penertiban kafe ilegal yang dinilai meresahkan masyarakat. Bupati menegaskan bahwa penegakan aturan harus dilakukan secara tegas, namun tetap mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis.

“Penertiban kafe ilegal merupakan bagian dari upaya menjaga ketertiban umum dan menciptakan lingkungan yang kondusif di Lombok Barat,” katanya.

Ia juga mengajak seluruh peserta rapat untuk terus memperkuat koordinasi, komunikasi, dan kerja sama lintas sektor dalam menyelesaikan berbagai persoalan daerah.

“Setiap permasalahan harus kita tangani bersama dengan penuh tanggung jawab dan komitmen,” imbuhnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Lombok Barat, Hj. Nurul Adha, menekankan pentingnya langkah konkret dalam penertiban kafe ilegal. Ia mendorong pembentukan tim khusus yang akan turun langsung ke lapangan guna melakukan penertiban terhadap tempat hiburan yang tidak berizin.

“Kita perlu membentuk tim dan melakukan langkah-langkah konkret agar penertiban kafe dan tempat hiburan ilegal dapat dilaksanakan secara efektif, sehingga tidak ada lagi keluhan dari masyarakat,” ujarnya.

Rapat koordinasi ini diharapkan mampu menghasilkan langkah-langkah strategis dan terpadu dalam menjaga stabilitas daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta menciptakan situasi yang aman dan kondusif di Kabupaten Lombok Barat.

(Diskominfotik : Wirdan, Ria)

Giri Menang, 4 Mei 2026 – Bupati Lombok Barat menginstruksikan perbaikan kualitas data sebagai kunci utama percepatan penurunan stunting. Instruksi tersebut disampaikan dalam kegiatan pemaparan dan evaluasi program Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting (TP3S) Kabupaten Lombok Barat yang berlangsung di Ruang Senggigi, Kantor Bupati Lombok Barat, Senin (4/5).

Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Lombok Barat, Wakil Bupati Lombok Barat, serta seluruh jajaran TP3S yang terdiri atas kepala perangkat daerah, tenaga teknis, dan pengelola program lintas sektor.

Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa penanganan stunting merupakan isu strategis yang harus ditangani secara serius dan terukur, sebagaimana program pembangunan lainnya. Ia menyebutkan bahwa capaian penurunan stunting juga menjadi indikator kinerja daerah yang akan dinilai oleh pemerintah pusat maupun provinsi.

“Setiap pertemuan, koordinasi, dan program yang kita susun harus berjalan efektif, terukur, dan tepat sasaran. Secara konsep, program yang kita miliki sudah sesuai pedoman nasional, namun masih terdapat persoalan mendasar yang harus segera dibenahi, yaitu kualitas data,” tegasnya.

Menurutnya, data yang akurat, lengkap, dan terintegrasi menjadi fondasi utama dalam menentukan kebijakan dan intervensi yang tepat. Ia mengakui, saat ini masih ditemukan data yang belum valid, tidak lengkap, bahkan keliru, sehingga berpotensi menghambat efektivitas program penanganan stunting.

Bupati menekankan pentingnya pendataan sejak dini, bahkan dimulai sejak masa pra-kehamilan. Idealnya, data pasangan yang telah menikah dapat langsung dicatat dan dipantau perkembangannya, sehingga ketika terjadi kehamilan, kondisi kesehatan dan sosial ekonomi dapat segera terdeteksi.

“Jika pendataan sejak pra-kehamilan belum dapat diterapkan secara optimal, maka minimal kita harus memaksimalkan pendataan sejak bayi lahir. Data dasar ini harus disiapkan dengan baik dan disinkronkan antarinstansi,” ujarnya.

Untuk mendukung hal tersebut, ia mendorong pemanfaatan teknologi informasi dalam membangun sistem pemantauan yang terintegrasi, sehingga kondisi ibu hamil dan balita dapat dipantau secara berkelanjutan dan real time.

Selain itu, Bupati juga mengarahkan agar fokus pendataan dan intervensi diprioritaskan pada keluarga miskin ekstrem, yang dinilai memiliki kontribusi besar terhadap tingginya angka stunting. Ia menegaskan pentingnya memastikan bantuan gizi, seperti Manfaat Bantuan Gizi (MBG), benar-benar diterima dan dikonsumsi oleh sasaran.

“Kita harus memastikan bantuan tidak hanya tersalurkan, tetapi juga dimanfaatkan dengan baik. Dibutuhkan sistem pemantauan yang jelas agar tidak terjadi penyimpangan,” katanya.

Lebih lanjut, Bupati mengingatkan bahwa ketidaksesuaian antara data dan kondisi lapangan dapat menyebabkan banyak kasus stunting tidak terdeteksi dan tidak mendapatkan intervensi. Hal ini berpotensi menghambat pencapaian target penurunan stunting yang telah ditetapkan.

“Jangan sampai data yang kita laporkan tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan. Tidak boleh ada satu pun sasaran yang terlewat dari pendataan dan penanganan,” tegasnya.

Ia juga menyinggung pentingnya sinkronisasi data lintas sektor, termasuk penguatan integrasi sistem seperti BPI-JK, yang saat ini masih dalam tahap penyelarasan modul dan detail data.

Menindaklanjuti arahan tersebut, TP3S Kabupaten Lombok Barat sepakat untuk segera membentuk tim khusus yang bertugas melakukan verifikasi data lapangan, memperbarui sistem informasi, serta memastikan sinkronisasi data antarinstansi berjalan secara berkala.

Langkah ini diharapkan dapat mempercepat penurunan angka stunting di Kabupaten Lombok Barat sekaligus mewujudkan generasi yang yg sehat, unggul, dan berkualitas.

(Diskominfotik : Angga)

Gerung, 4 Mei 2026 – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat resmi menerima peserta Studi Lapangan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan IX Tahun 2026 lingkup kabupaten/kota se-Nusa Tenggara Barat. Kegiatan ini berlangsung di Aula Narmada, Kantor Bupati Lombok Barat, Senin (4/5), dan menjadi bagian dari upaya penguatan kapasitas kepemimpinan aparatur sipil negara (ASN).

Penerimaan peserta dihadiri langsung oleh Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi NTB, Fathurrahman, para widyaiswara, serta kepala organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

Dalam sambutannya, Bupati Lalu Ahmad Zaini menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada seluruh peserta. Ia menegaskan bahwa terpilihnya Lombok Barat sebagai lokus studi lapangan merupakan sebuah kehormatan sekaligus kepercayaan yang harus dijaga dengan baik.

“Pemilihan Lombok Barat sebagai lokasi studi lapangan ini menjadi kebanggaan bagi kami. Ini juga menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan,” ujarnya.

Bupati menekankan bahwa Pemerintah Kabupaten Lombok Barat saat ini menerapkan sistem rekrutmen pejabat berbasis kompetensi melalui uji kemampuan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap pejabat memiliki kapasitas dan pengetahuan yang sesuai dengan jabatan yang diemban, bukan berdasarkan kedekatan personal atau senioritas.

“Kami memilih pejabat berdasarkan kompetensi dan pengetahuan melalui sistem seleksi yang objektif, bukan karena kedekatan,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya pemetaan sumber daya manusia (SDM) sebagai fondasi dalam mewujudkan Lombok Barat yang maju, mandiri, dan berkeadilan. Dengan sistem berbasis kompetensi, ia optimistis kinerja birokrasi dan kualitas pelayanan publik akan semakin meningkat.

Sementara itu, Kepala BPSDMD Provinsi NTB, Fathurrahman, menjelaskan bahwa jumlah peserta studi lapangan tahun ini sebanyak 42 orang. Para peserta berasal dari Kabupaten Lombok Utara sebanyak 10 orang dan Kabupaten Sumbawa Barat sebanyak 32 orang, serta didampingi oleh dua widyaiswara.

Ia menyampaikan bahwa studi lapangan ini merupakan bagian dari rangkaian Pelatihan Kepemimpinan Pengawas dengan tema “Transformasi Kepemimpinan Pengawas Adaptif dan Berintegritas Menuju Indonesia Emas 2045.”

Menurutnya, terdapat perubahan pendekatan dalam pelaksanaan PKP tahun ini. Jika pada tahun sebelumnya lebih berfokus pada penyortiran (sorting), maka pada tahun 2026 peserta diarahkan untuk mengadopsi praktik baik melalui metode ambil, tiru, modifikasi, dan adaptasi dari lokus yang dikunjungi.

Fathurrahman menambahkan, penetapan Lombok Barat sebagai lokus didasarkan pada capaian pembangunan daerah yang dinilai signifikan, serta berbagai inovasi dalam pelayanan publik. Selain itu, Lombok Barat juga memiliki potensi unggulan di bidang budaya, sumber daya alam, dan sumber daya manusia.

Ia berharap para peserta dapat memanfaatkan kesempatan ini secara optimal dengan melakukan pengamatan, diskusi, serta menyerap berbagai praktik baik yang dapat diterapkan di instansi masing-masing.

“Jadikan studi lapangan ini bukan sekadar pemenuhan laporan, tetapi sebagai sumber gagasan perubahan yang nyata dan berdampak bagi masyarakat,” pesannya.

Usai kegiatan penerimaan, para peserta dijadwalkan melakukan kunjungan lapangan ke sejumlah lokus pelayanan publik, di antaranya Rumah Sakit Patut Patuh Patju dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lombok Barat. Kunjungan ini bertujuan untuk memberikan pengalaman langsung terkait inovasi dan praktik pelayanan publik yang telah diterapkan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan para peserta mampu mengembangkan kompetensi kepemimpinan pengawas yang adaptif, profesional, dan berintegritas, serta mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah masing-masing.

(Diskominfotik : Juan, Windi)