Gerung, Diskominfotik,
Semangat menanam dan kepedulian terhadap ketahanan pangan mulai ditanamkan sejak dini di lingkungan sekolah. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan meluncurkan Gerakan Tanam Cabai di Lingkungan Sekolah, yang dipusatkan di SMPN 2 Gerung, Kecamatan Gerung, Kamis (27/8/2026).

Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Lombok Barat, Hj. Nurul Adha (UNA), didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat. Turut hadir Staf Ahli Bupati, para Kepala OPD, jajaran Kepala Bidang lingkup Dinas Dikbud, serta para guru SMPN 2 Gerung.

Dalam sambutannya, Wabup Hj. Nurul Adha menegaskan bahwa gerakan tanam cabai di sekolah merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mendukung pengendalian inflasi. Cabai menjadi salah satu komoditas strategis yang pergerakan harganya dapat memengaruhi daya beli masyarakat.

“Gerakan ini menjadi bagian dari upaya kita dalam mengendalikan inflasi daerah. Cabai merupakan salah satu komoditas strategis. Dengan menanam dan meningkatkan ketersediaannya, kita berharap harga dapat lebih terkendali, sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dengan harga yang terjangkau,” ungkapnya.

Menurut Wabup UNA, gerakan tersebut tidak hanya memiliki manfaat dari sisi ekonomi dan ketahanan pangan, tetapi juga menjadi media pembelajaran yang nyata bagi peserta didik. Melalui kegiatan sederhana seperti menanam, merawat, hingga memanen, anak-anak dapat belajar tentang kemandirian, tanggung jawab, lingkungan, sekaligus mengenal nilai-nilai ekonomi sejak dini.

“Gerakan kecil menanam saja bisa membawa dampak besar terhadap perekonomian daerah,” tegas UNA.

Ia berharap gerakan tersebut dapat menjadi budaya positif di lingkungan sekolah dan memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik bahwa ketahanan pangan dan perekonomian daerah dapat dibangun melalui partisipasi bersama.

Dalam kesempatan tersebut, Wabup juga memberikan pesan kepada para peserta didik agar terus mempersiapkan diri menghadapi tantangan zaman. Menurutnya, pendidikan dan karakter menjadi bekal utama untuk meraih masa depan.

“Terus semangat belajar, semangat bersahabat, hormati orang tua dan guru, serta jangan pernah berhenti mengejar cita-cita. Jadilah generasi yang kuat dan mampu menghadapi tantangan zaman,” pesan inspiraifnya.

Peluncuran Gerakan Tanam Cabai ini juga diikuti sekitar 24 sekolah secara daring melalui Zoom Meeting. Kegiatan tersebut diharapkan menjadi awal dari gerakan bersama untuk menumbuhkan budaya menanam di satuan pendidikan sekaligus memperkuat kepedulian peserta didik terhadap ketahanan pangan dan kondisi perekonomian daerah. (Diskominfotik/Windi/Husni)

Giri Menang, Diskominfotik – Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha menegaskan pentingnya komitmen bersama seluruh aparatur pemerintah untuk mencegah gratifikasi dan memperkuat integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal tersebut disampaikan saat membuka Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat di Ruang Rapat Senggigi, Kamis (27/8/2026).

Wakil Bupati Lombok Barat yang biasa di sapa Ummi Nurul Adha mengapresiasi Inspektorat Kabupaten Lombok Barat yang telah menginisiasi kegiatan tersebut. Menurutnya, sosialisasi pengendalian gratifikasi menjadi momentum penting untuk meningkatkan pemahaman sekaligus mengingatkan seluruh aparatur agar menjalankan tugas sesuai ketentuan, aturan, dan standar operasional prosedur (SOP).

“Mari berkomitmen bersama untuk tidak melaksanakan gratifikasi dengan tetap meningkatkan kinerja sesuai aturan dan SOP yang berlaku,” tegasnya.

Ummi Nurul Adha menekankan bahwa pencegahan gratifikasi bukan hanya menjadi tanggung jawab Inspektorat, tetapi merupakan kewajiban bersama seluruh aparatur pemerintah. Pemahaman yang baik mengenai batasan gratifikasi dinilai penting untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan serta memastikan pelayanan dan pelaksanaan pemerintahan berjalan secara profesional dan berintegritas.

“Setiap jajaran pemerintah daerah harus memahami batasan-batasan terkait gratifikasi agar dapat menjalankan tugas secara profesional dan menghindari hal-hal yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan,” ujarnya.

Sementara itu, Inspektur Kabupaten Lombok Barat Suparlan mengatakan, pengendalian gratifikasi merupakan bagian penting dalam pelaksanaan tugas dan peningkatan kinerja kepala perangkat daerah. Sosialisasi ini diharapkan dapat menyamakan pemahaman seluruh perangkat daerah sekaligus mendorong penerapannya dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Ia menegaskan, pengendalian gratifikasi harus dilakukan secara konsisten sebagai bagian dari upaya membangun budaya kerja yang berintegritas dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Lombok Barat.

Kegiatan tersebut diikuti Asisten I Setda Lombok Barat, Inspektur Kabupaten, para kepala OPD, sekretaris dinas, kepala bagian, kepala bidang, camat, serta inspektur pembantu lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

(Diskominfotik/Bq. Ria/Fery)

Diskominfotik-Lombok Barat, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat terus mematangkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang dijadwalkan berlangsung pada 9 Desember 2026. Setelah diberlakukannya Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 55 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa, pemerintah daerah mulai memperkuat pemahaman seluruh pihak hingga tingkat panitia desa.

Sosialisasi regulasi tersebut dilaksanakan di Kantor Camat Kediri dan dihadiri para kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), panitia pemilihan kepala desa, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam). Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian tahapan menuju pelaksanaan Pilkades serentak, sekaligus menjadi ruang untuk menyamakan persepsi terhadap aturan yang akan menjadi pedoman dalam seluruh proses pemilihan.

Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Lombok Barat, Saiful Ahkam, dalam sambutannya menegaskan pentingnya kesamaan pemahaman terhadap Perbup Nomor 55 Tahun 2026. Menurutnya, keberadaan regulasi tersebut merupakan hasil pembahasan panjang yang melibatkan berbagai unsur, termasuk akademisi dan mantan kepala desa.

“Perbup ini sudah melalui proses klinisasi, walaupun tentunya belum tentu sempurna. Kalau masih terdapat kekosongan norma, penafsiran berbeda maka hari ini akan dijelaskan secara detail oleh Dinas PMD,” ujarnya.

Ahkam mengatakan, terdapat sejumlah ketentuan baru yang perlu dipahami secara cermat oleh pemerintah desa maupun panitia pemilihan. Salah satunya berkaitan dengan kesempatan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), termasuk PPPK paruh waktu, untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa.

PPPK yang hendak mencalonkan diri harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari atasan sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila kemudian terpilih sebagai kepala desa, yang bersangkutan wajib mengundurkan diri dari statusnya sebagai PPPK.

Ketentuan lain yang juga perlu menjadi perhatian adalah apabila dalam proses pendaftaran hanya terdapat satu calon kepala desa. Mekanisme terhadap kondisi tersebut, kata Ahkam, telah diatur dalam Perbup Nomor 55 Tahun 2026 dan akan dijelaskan lebih lanjut kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pilkades.

Selain membahas mekanisme pemilihan, Ahkam mengingatkan Badan Permusyawaratan Desa agar mulai memperhatikan masa jabatan kepala desa yang saat ini masih menjabat. BPD diminta segera menyampaikan surat kepada kepala desa sebagai bentuk pengingat bahwa masa jabatan akan segera berakhir.

“BPD harus sudah menyurati kepala desa yang masih menjabat untuk mengingatkan bahwa masa jabatannya akan segera berakhir,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya penyelesaian laporan pertanggungjawaban kepala desa pada akhir masa jabatan. Laporan tersebut harus diselesaikan dan diserahkan sesuai ketentuan serta mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan mengenai batas waktu penyampaiannya paling lambat lima bulan sebelum masa jabatan berakhir.

Menurut Ahkam, seluruh tahapan tersebut harus dipersiapkan sejak awal agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Pilkades bukan sekadar proses memilih pemimpin baru, tetapi menjadi momentum penting yang dapat menentukan arah perubahan dan pembangunan di tingkat desa.

“Pilkades merupakan awal terjadinya sebuah perubahan di tingkat desa. Karena itu, seluruh prosesnya harus terlaksana sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku,” tegasnya.

Ia berharap sosialisasi yang dilakukan secara berjenjang tersebut mampu memberikan pemahaman yang sama kepada seluruh pemangku kepentingan, sehingga pelaksanaan Pilkades serentak di Lombok Barat dapat berlangsung tertib, transparan, demokratis, dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Di akhir sambutannya, Ahkam menyampaikan apresiasi kepada seluruh tim yang telah mempersiapkan dan mendampingi pelaksanaan sosialisasi. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Camat Kediri beserta jajaran dan seluruh peserta yang telah hadir serta mengikuti kegiatan tersebut.

Dengan sosialisasi yang dilakukan jauh sebelum hari pemungutan suara pada 9 Desember 2026, Pemkab Lombok Barat berharap seluruh desa memiliki kesiapan yang sama dalam menghadapi setiap tahapan Pilkades, sekaligus meminimalkan potensi persoalan akibat perbedaan pemahaman terhadap regulasi.

LOMBOK BARAT — Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) terus memperkuat langkah strategis dalam membangun pemerintahan yang profesional, terbuka, responsif, serta mampu memberikan pelayanan publik yang semakin baik kepada masyarakat.

Hal tersebut menjadi salah satu pokok pembahasan dalam kegiatan yang menghadirkan Asisten I Setda Lombok Barat, H.Saeful Ahkam, sebagai pemateri. Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Kominfotik Lombok Barat H. Rizky Bani Adam, Sekretaris Kominfotik H. Iswarta Mahmuluddin, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Lalu Adiwijaya, tiga media yang bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, serta jajaran Tim IKP Diskominfotik Lombok Barat.

Pembahasan kegiatan mengacu pada rencana strategis Agenda 100 Hari Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, khususnya dalam upaya pemulihan kepercayaan publik dan penguatan tata kelola pemerintahan pascakrisis.

Dalam materi yang disampaikan, pemulihan kepercayaan publik tidak hanya dipandang sebagai persoalan komunikasi, tetapi membutuhkan pembenahan sistem pemerintahan, pelayanan, birokrasi, serta keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Materi tersebut juga memetakan sejumlah risiko strategis yang dapat memengaruhi stabilitas daerah, sekaligus menekankan pentingnya pemerintah mengambil langkah yang korektif, bukan sekadar administratif.

Salah satu fokus utama yang dibahas adalah stabilisasi pemerintahan dan pelayanan publik.

Pemerintah dituntut untuk memastikan proses pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan secara profesional, transparan dan berorientasi pada kebutuhan publik. Dalam kondisi apa pun, masyarakat harus tetap mendapatkan kepastian pelayanan dan akses informasi yang jelas.

Hal ini menjadi penting karena kualitas pelayanan publik merupakan salah satu indikator langsung yang dirasakan masyarakat dalam menilai kinerja pemerintah.

Selain itu, pembahasan juga menyoroti pentingnya reformasi birokrasi berbasis merit, sehingga pengelolaan pemerintahan tidak semata-mata berorientasi pada kedekatan, tetapi berdasarkan integritas, kompetensi, kinerja, kepemimpinan dan keberlanjutan organisasi.

Dalam konteks tersebut, Diskominfotik memiliki posisi strategis dalam membangun komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

Informasi mengenai kebijakan, program, capaian maupun evaluasi pemerintah perlu disampaikan secara terbuka, terukur dan mudah dipahami masyarakat.

Komunikasi publik yang baik diharapkan mampu mencegah munculnya kesalahpahaman, sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengetahui dan memahami proses pemerintahan.

Materi kegiatan juga menekankan pentingnya dialog publik dan transparansi, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi, memberikan masukan dan ikut mengawasi jalannya pemerintahan.

Dalam konsep tersebut, media juga memiliki peran penting sebagai mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat secara faktual dan bertanggung jawab.

Kehadiran tiga media yang bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi komunikasi publik.

Kolaborasi pemerintah dengan media diharapkan mampu menciptakan ekosistem informasi yang sehat, di mana informasi mengenai program dan pelayanan pemerintah dapat tersampaikan kepada masyarakat secara lebih luas.

Di sisi lain, media juga dapat menjadi jembatan bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, kritik maupun berbagai persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah.

Karena itu, komunikasi publik tidak cukup hanya dilakukan melalui penyampaian informasi satu arah. Dibutuhkan ruang dialog dan pertukaran gagasan agar kebijakan pemerintah dapat semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi tukar pikiran antara jajaran Diskominfotik Lombok Barat, Tim IKP dan media yang hadir.

Sesi tersebut menjadi ruang untuk membahas berbagai kemungkinan, tantangan serta langkah yang perlu dipersiapkan agar rencana kegiatan dan agenda komunikasi publik dapat terlaksana secara efektif dan lancar.

Pertukaran gagasan tersebut juga diharapkan menghasilkan pemahaman bersama mengenai pembagian peran, pola komunikasi serta strategi penyampaian informasi kepada masyarakat.

Bagi masyarakat Lombok Barat, kegiatan semacam ini memiliki arti penting karena pada akhirnya setiap perencanaan pemerintah bermuara pada satu tujuan utama, yakni meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menghadirkan pemerintahan yang lebih terbuka, profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kepercayaan publik tidak dibangun hanya melalui pernyataan, tetapi melalui kerja nyata, pelayanan yang dirasakan masyarakat, keterbukaan informasi dan konsistensi pemerintah dalam menjalankan kebijakan.

Dengan memperkuat sinergi antara pemerintah, Diskominfotik dan media, diharapkan informasi mengenai program serta pelayanan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dapat semakin mudah diakses masyarakat. Pada saat yang sama, aspirasi masyarakat juga dapat lebih cepat diterima dan menjadi bahan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, terbuka, bersama dan melayani, sebagaimana arah yang dibahas dalam agenda strategis kegiatan.

Penulis: Afid
Fotografer: Tim IKP Diskominfotik Lombok Barat

Gerung, Diskominfotik – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat terus memperkuat koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) guna memastikan pelaksanaan program pemerintahan berjalan efektif, terarah, dan sesuai target.

Hal tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi OPD di bawah koordinasi Asisten III Setda Kabupaten Lombok Barat bersama sejumlah OPD di ruang kerja Asisten III Setda Lobar, Senin (24/8/2026). Rapat tersebut dihadiri Kepala Disarpus H. Lalu Winengan, Kepala BKPSDM Baiq Mustika Dwiadni, Kepala Bapenda Lalu Agha Farabi, Kepala Diskominfotik H. Rizky Bani Adam beserta Sekretaris Diskominfotik H. Iswarta Mahmuluddin dan Kepala BKAD I Agus Wirawan Satra.

Dalam arahannya, Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Lombok Barat Fauzan Husniadi menekankan pentingnya sinergi, komunikasi, dan koordinasi antar-OPD dalam menjalankan setiap program pemerintah. Menurutnya, kolaborasi menjadi kunci agar berbagai agenda pembangunan dapat terlaksana secara optimal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Ia juga mendorong setiap OPD untuk meningkatkan kesiapan, menyelesaikan berbagai kendala di lapangan, serta memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.

“Koordinasi harus terus diperkuat. Setiap OPD harus memahami peran dan tanggung jawabnya sehingga program pemerintah dapat berjalan efektif dan tidak terjadi tumpang tindih,” tegasnya.

Rapat koordinasi tersebut juga menjadi ruang evaluasi dan penyamaan persepsi terhadap sejumlah agenda pemerintahan, sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam mendukung pencapaian target pembangunan Kabupaten Lombok Barat.

Melalui koordinasi yang konsisten dan kolaborasi lintas sektor, Pemkab Lombok Barat optimistis penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dapat terus ditingkatkan.

(Diskominfotik/Juan)

Batulayar, Diskominfotik – Festival Senggigi 2026 resmi ditutup setelah berlangsung sejak 21 Juni hingga 22 Agustus 2026 di Amphitheater Pasar Seni Senggigi, Sabtu Malam (22/08/2026). Pemerintah Kabupaten Lombok Barat memastikan kegiatan serupa akan dilanjutkan dengan konsep dan branding baru mulai September mendatang sebagai bagian dari upaya menghidupkan kembali Senggigi sebagai ikon pariwisata daerah. Turut Hadir dalam kegiatan ini Pj. Sekda Lobar, Staf Ahli, Para Kepala OPD Lingkup Pemkab Lobar, Camat Se Lobar, Anggota DPRD Lobar Fraksi PAN Munawir Haris, Kepala Desa Senggigi, Plt Dirut PDAM Giri Menang, Ketua Baznas Lobar, Pj. Ketua DWP Lobar.

Dalam sambutannya Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha mengatakan, keberhasilan Festival Senggigi merupakan hasil kolaborasi pemerintah, camat, masyarakat, pelaku UMKM, pelaku usaha pariwisata, DPRD, serta berbagai pihak lainnya.

“Dengan semangat bersama, insyaallah kita terus berkomitmen memajukan pariwisata, khususnya Senggigi. Mudah-mudahan Allah mudahkan dan berkahi,” ujarnya

Menurutnya, festival tidak hanya menjadi ruang promosi pariwisata, tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat melalui keterlibatan UMKM serta menjadi wadah pelestarian seni dan budaya dari 10 kecamatan di Lombok Barat.

Wabup UNA berharap peningkatan kunjungan dan lama tinggal wisatawan di Senggigi dapat berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor hotel, restoran, parkir, dan usaha pariwisata lainnya.

“Pariwisata harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ketika PAD bertambah, kita kembalikan untuk kesejahteraan masyarakat Lombok Barat,” katanya.

Menutup Sambutannya Wabup UNA menegaskan, kebangkitan Senggigi membutuhkan kolaborasi dan konsistensi seluruh pihak. Pemerintah daerah, DPRD, pelaku usaha, masyarakat, dan pelaku pariwisata harus bergerak bersama agar Senggigi semakin maju dan mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih besar.

“Senggigi harus terus kita hidupkan, pariwisatanya maju, ekonominya bergerak, dan kesejahteraan masyarakat meningkat,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Disparekrafpora Lobar Agus Gunawan menyampaikan, Festival Senggigi berlangsung aman, lancar dan meriah. Kegiatan tersebut juga mendapat respons positif dari wisatawan mancanegara yang hadir setiap pekan.

Ia mengatakan, mulai September mendatang kegiatan akan kembali digelar dengan nama dan konsep baru, termasuk pengembangan Senggigi Sunset Market, sekaligus sebagai persiapan menyambut berbagai event nasional dan internasional.

Selain itu, dukungan pemerintah pusat untuk penataan kawasan Senggigi juga menjadi angin segar bagi kebangkitan pariwisata. Sejumlah program yang disiapkan antara lain revitalisasi Pasar Senggigi, pembangunan dermaga dan penataan sejumlah titik kawasan wisata.

“Dengan dukungan pemerintah pusat ini, mudah-mudahan menjadi momentum sejarah bagi Senggigi untuk bangkit kembali,” ujarnya

(Diskominfotik/Adiwijaya/Juan)

Giri Menang, Diskominfotik – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mengirimkan empat tenaga kesehatan untuk membantu penanganan pascabencana di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Keempat tenaga kesehatan tersebut terdiri atas dua dokter dan dua perawat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat. Mereka akan bertugas selama 10 hari di Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur, NTT.

Tim medis Lombok Barat bergabung dalam Tim Medis Siaga Bencana Provinsi NTB Batch 2 yang melibatkan tenaga kesehatan dari sejumlah kabupaten/kota di NTB. Pengiriman ini merupakan bagian dari keberlanjutan pelayanan kesehatan setelah Tim Medis Siaga Bencana Batch 1 menyelesaikan masa tugas dan kembali ke NTB.

Kehadiran tim medis tersebut diharapkan dapat memperkuat pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terdampak bencana, sekaligus mendukung percepatan pemulihan di wilayah terdampak.

Pengiriman tenaga kesehatan ini juga menjadi bentuk solidaritas dan kepedulian Pemerintah Kabupaten Lombok Barat bersama Pemerintah Provinsi NTB terhadap masyarakat NTT yang tengah menghadapi masa pemulihan pascabencana.

Melalui kolaborasi lintas daerah tersebut, Lombok Barat menunjukkan komitmennya untuk turut hadir dalam misi kemanusiaan. Dukungan tenaga medis diharapkan dapat memberikan pelayanan kesehatan secara optimal sekaligus meringankan beban masyarakat terdampak.

(Diskominfotik/Adiwijaya/Juan)

Silak Jok Penas, 22-23 Agustus 2026 di Giri Menang Park.

Saatnya menikmati malam penuh seni, budaya, hiburan, dan kreativitas di Car Free Nite (CFN) Lombok Barat!

Ada pasar kuliner, wahana bermain, live musik, seni lukis styrofoam, modelling class, RC construction toy, donor darah, dan berbagai aktivitas menarik lainnya!

Ajak keluarga dan teman-teman. Yuk, ramaikan CFN Lombok Barat!

Kuripan, Diskominfotik – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar operasi pasar atau bazar distributor di Kantor Desa Kuripan Utara, Kecamatan Kuripan, Jumat (21/8/2026).

Kegiatan pasar murah tersebut merupakan upaya pemerintah daerah membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi langkah pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan di tengah masyarakat, khususnya menjelang berbagai kegiatan keagamaan.

Dalam kegiatan tersebut, Pemkab Lombok Barat menghadirkan tujuh distributor yang menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat. Komoditas yang dijual antara lain LPG 3 kilogram, beras, minyak goreng, telur, gula, serta sejumlah kebutuhan pokok lainnya dengan harga mengacu pada Harga Eceran Tertinggi (HET).

Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Barat, Muhammad Adnan, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari arahan pemerintah provinsi yang dilaksanakan secara serentak di kabupaten/kota pada 21 Agustus 2026.

“Hari ini kita mengadakan operasi pasar atau bazar distributor, terutama dalam rangka menyambut Maulid dan hari besar keagamaan nasional. Alhamdulillah, kali ini kita juga mendatangkan Pertamina untuk menyediakan LPG 3 kilogram dengan harga sesuai HET, yaitu Rp18 ribu,” ujarnya.

Menurut Adnan, antusiasme masyarakat cukup tinggi, terutama terhadap LPG 3 kilogram. Selain LPG, masyarakat juga dapat memperoleh telur dan beras dengan harga yang mengacu pada ketentuan HET.

Sejumlah distributor turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, di antaranya Indomaret, Alfamart, UD Cinta, Bulog, Pertamina, serta unsur terkait bidang pertanian dan ketahanan pangan yang menyediakan komoditas pertanian.

Adnan menjelaskan, salah satu komoditas yang mendapat perhatian masyarakat adalah minyak goreng. Dalam bazar tersebut, minyak goreng dijual sekitar Rp15.700 per liter atau Rp31 ribu untuk kemasan dua liter. Harga tersebut dinilai lebih terjangkau dibandingkan harga di pasaran.

“Harapan kita, masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan harga kebutuhan pokok tetap terjangkau dan kelangkaan seperti gas LPG yang pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya tidak terjadi lagi,” katanya.

Ia menambahkan, kegiatan bazar distributor di Lombok Barat untuk sementara dilaksanakan di Desa Kuripan Utara. Selanjutnya, pemerintah daerah akan menyesuaikan titik pelaksanaan kegiatan berdasarkan hasil monitoring sehingga masyarakat di wilayah lain juga dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga sesuai ketentuan.

Sementara itu, Asmi, warga Dusun Pelulan, Desa Kuripan Utara, menyambut baik pelaksanaan pasar murah tersebut. Ia mengaku kegiatan tersebut cukup membantu masyarakat karena harga sejumlah kebutuhan pokok lebih murah dibandingkan harga normal.

“Lumayan menguntungkan karena lebih murah dari harga normal. Ada minyak, gula, tisu dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Kalau bisa diteruskan, tentu sangat membantu,” ujarnya.

Ia juga menyoroti harga LPG 3 kilogram yang dijual Rp18 ribu dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, harga tersebut lebih murah dibandingkan harga yang biasa dibayarkan masyarakat di tingkat pengecer.

“Kalau di rumah biasanya Rp24 ribu, di sini Rp18 ribu. Lumayan selisihnya Rp6 ribu. Sangat membantu masyarakat,” katanya.

Asmi berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan, terutama menjelang hari-hari besar keagamaan ketika kebutuhan masyarakat terhadap bahan pokok cenderung meningkat.

(Diskominfotik. Husni)

Kediri, Diskominfotik – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat terus memperkuat pelayanan kesehatan masyarakat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS). Penguatan tersebut diwujudkan melalui kegiatan GERMAS dan Aksi Bergizi yang digelar di Lapangan Kediri, Jumat (21/8/2026).

Dalam Sambutannya Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha menegaskan, pemerintah daerah berkomitmen memastikan pelayanan kesehatan dapat diakses secara merata oleh seluruh masyarakat tanpa diskriminasi.

“Kita berharap masyarakat benar-benar merasakan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Kepala puskesmas harus memastikan pelayanan kesehatan gratis ini berjalan dan dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya.

Wabup UNA juga meminta agar pelayanan kesehatan tidak dilakukan secara tebang pilih. Menurutnya, pemerataan pelayanan kesehatan menjadi salah satu indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam memberikan pelayanan publik.

“Jangan sampai pelayanan kesehatan tebang pilih. Pelayanan harus merata dan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat,” ujarnya.

Sebagai bagian dari penguatan layanan kesehatan, Pemkab Lombok Barat menyerahkan ambulans kepada Puskesmas Gunungsari dan Puskesmas Lingsar. Bantuan tersebut diharapkan mendukung mobilitas tenaga kesehatan serta mempercepat pelayanan dan penanganan masyarakat di wilayah kerja masing-masing puskesmas.

Selain itu, Dinas Kesehatan Lombok Barat terus memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan tuberkulosis (TBC) melalui tracking di tingkat kecamatan dan desa. Pelacakan juga diarahkan kepada keluarga yang terindikasi atau memiliki riwayat kontak dengan penderita TBC untuk menemukan kasus lebih dini dan mencegah penularan.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Lombok Barat Hj. Erni Suryana mengatakan, GERMAS merupakan langkah preventif yang dapat dilakukan masyarakat melalui kebiasaan hidup sehat.

“Mari kita biasakan berolahraga, makan buah dan sayur serta menjaga pola hidup sehat. Ini merupakan langkah sederhana yang dapat kita lakukan untuk mencegah penyakit,” katanya.

Hj. Erni juga mengajak masyarakat memanfaatkan program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Dari target 12 ribu masyarakat di Lombok Barat, capaian CKG saat ini baru sekitar 50 persen. Karena itu, masyarakat diimbau mendatangi puskesmas untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan secara gratis.

Sementara itu, melalui Aksi Bergizi, Dinas Kesehatan mendorong kebiasaan sarapan sehat dan konsumsi tablet tambah darah, khususnya bagi anak sekolah, sebagai bagian dari upaya mencegah anemia dan stunting.

Kegiatan GERMAS dan Aksi Bergizi tersebut turut dihadiri Pj. Sekda Lombok Barat, para asisten, staf ahli Bupati, Inspektur, kepala OPD, direktur rumah sakit, kepala puskesmas, tenaga kesehatan, pelajar, serta masyarakat.

Melalui rangkaian program tersebut, Pemkab Lombok Barat menegaskan komitmennya untuk menggeser pola pelayanan kesehatan dari sekadar pengobatan menuju pencegahan dan deteksi dini, sekaligus memastikan layanan kesehatan yang berkualitas dapat dirasakan seluruh masyarakat.

Penulis: Bq. Ria