Batulayar, Diskominfotik. “YES I DO” merupakan program non pemerintah yang terus mendorong kegiatan pencegahan perkawinan anak,  kehamilan remaja serta praktik tidak baik untuk kesehatan reproduksi perempuan dan berkomitmen penuh dalam pendewasaan usia perkawinan.

Program ini telah berjalan 4 tahun sejak tahun 2016 sejalan dengan Program Pemerintah Daerah Lombok Barat dengan Program Gerakan Anti Merarik Kodek (GAMAK) yang telah berhasil menurunkan angka perkawinan usia dini di Lombok Barat.

Hal ini diungkap oleh Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid saat menyampaikan sambutan pada acara Penutupan Pelaksanaan Program Yes I do di Hotel Aruna Senggigi, Selasa (29/09/2020).

Hadir dalam acara tersebut, Kepala Dinas P2KBP3A  Ramdan Hariyanto, Kepala Dinas Kesehatan Hj. Ni Made Ambarwati, Kepala Dinas PDK H. Nasrun dan dan Aliansi Yes I do Lombok Barat

Lebih lanjut Fauzan mengatakan komitmen PemdaLombok Barat dalam menekan angka pernikahan dini dengan telah mengeluarkan beberapa Regulasi sebagai landasan Hukum untuk mendukung program Gamak tersebut.

“ Program Yes I do ini mendorong Pemerintah Daerah menerbitkan Peraturan Bupati ada 3 Perbup terkait perkawinan Usia Dini bahkan di tahun 2019 kita telah memiliki Perda tentang Pendewasaan Usia Perkawinan.” Ungkapnya.

Ada banyak faktor yang melatarbelakangi kesulitan kenapa banyak terjadi pernikahan dini, tidak bisa hanya Yes I do saja, atau hanya pemerintah saja  tetapi butuh kerjasama, butuh koordinasi dan butuh komitmen bersama untuk memberikan pemahaman terhadap dampak dari pernikahan dibawah usia (usia dini).

“ Dinas-Dinas terkait, tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh yang memiliki entitas kuat dalam berbicara masalah itu, harus bekerjasama dan peran tokoh agama sangat penting untuk memberikan pemahaman terhadap dampak dari pernikahan dini karena merupakan pintu masuk dari lahirnya generasi yang  Lemah dari sisi ekonomi, lemah dari sisi kecerdasan dan lemah dari sisi kesehatan.” Terang Fauzan.

Faktor Pengetahuan, terutama pengetahuan tentang reproduksi, Bupati sering meminta kepada Kepala Dinas PDK agar menyampaikan kepada guru-guru ketika menutup proses pembelajaran disetiap kelas agar memasukkan nasihat tentang masalah pernikahan Dini, selain guru juga orang tua perannya sangat penting untuk menjaga anak-anaknya, kemana anaknya pergi dan dengan siapa dia pergi terutama pada jam-jam diluar sekolah dan malam hari.

Peran Posyandu juga penting untuk menyampaikan masalah-masalah dampak kesehatan terhadap pernikahan dini.

Bupati juga mengingatkan kepada Dinas Kesehatan, Dinas PDK dan Dinas P2KBP3A, agar apa yang telah dilakukan oleh Aliansi Yes I do, terus dilanjutkan  dengan memerankan masing-masing institusi dibawahnya untuk mensosialisasikan kepada siswa dan masyarakat tentang dampak dari Pernikahan Dini, jika perlu masing-masing Desa membuat awig-awig tentang pernikahan dini, jika terlanjur terjadi pernikahan dini maka hendaknya menunda untuk memiliki anak.

“ Mari kita memiliki komitmen yang sama dalam menangani permasalahan pernikahan dini ini.” Tutupnya.

Sementara itu District Coordinator Rutgers WPF Indonesia Muhammad Rey Dwi Pangestu, dalam laporannya menyampaikan Di Lombok Barat terdapat 4 Desa, yang di intervensi Yes I do yaitu Desa Kediri, Jagaraga Indah, Lembar Selatan dan Sekotong Timur

Program yang bertajuk  Peran Pendidikan Kesehatan Reproduksi yang koprehensip dan pelayanan kesehatan peduli remaja dalam pencegahan perkawinan anak dan kehamilan remaja di Lombok Barat

Kerja-kerja yang dilakukan dengan menerapkan model sisi ekonomi dimana model ini bekerja di 5 level, yaitu level individu, level antar individu, organiasi, komunitas  dan kebijakan publik, di lima level ini terus diintervensi, mulai dari Puskesmas, Bidan Desa bahkan sampai dirumah-rumah ini dianggap efektif.

Capaian pertama adalah perubahan perilaku dari anggota komunitas dalam menangani mencegah dampak perkawinan anak dan kehamilan remaja dan praktek tidak baik untuk kesehatan reproduksi perempuan

Menurut Muhammad Rey ada 1494 orang tua dan remaja yang berpartisipasi dalam sesi diskusi komunitas terkait pencegahan perkawinan anak yang kedua 214 anggota tokoh perlindungan anak desa yang mendapatkan pelatihan mengenai kesehatan reproduksi relasi gender dan lingkungan sehat hal ini dilakukan dengan berbagai kegiatan yaitu Workshop relasi plan bagi Kepala Dusun, BPD Pemerintahan Desa, Diskusi komunitas tingkat Desa, pertemuan rutin fasilitator, duskusi komunitas Desa terkait perkawinan anak, pencegahan kehamilan remaja dan praktek tidak baik untuk kesehatan reproduksi perempuan serta menerbitkan buku pedoman ulama dalam pencegahan perkawinan anak, kehamilan remaja khususnya perempuan  untuk lebih melibatkan tokoh agama dalam menunjang kerja yes I do

Capaian yang berhubungan dengan penyediaan dan peningkatan kualitas akses terhadap pendidikan seksualitas yang koperehenship dan pelayanan kesehatan para remaja.

“ Terdapat 1411 siswa yang sudah menerima pendidikan seksualitas yang koperehenship dengan menggunakan modul setara sepakat dunia remaja, 214 tenaga guru, tenaga kesehatan, pekerja sosial dan pendidik sebaya yang dilatih untuk mendeteksi dan mencegah perkawinan anak, kehamilan remaja dan juga praktek tidak baik untuk reproduksi perempuan serta 92 pelajar yang dilatih menjadi pendidik sebaya.Hal ini dilakukan dengan berbagai cara seperti melakukan pertemuan rutin forum guru setara di 4 sekolah intervensi Yes I do yaitu SMPN 1 Kediri, SMPN 4 Kuripan, SMPN 2 Lembar dan SMP Islam Ihya Ulumudin dan ditambah lagi 5 SMP lainnya yang berkomitmen untuk menerapkan modul setara yaitu SMPN 1 Gerung, SMP 3 Labuapi, SMPN 2 Kuripan , SMPN 1 Sekotong dan Madrasah Al Muhtariah.” Paparnya.

Ditambahkan pula ada pelatihan dan pembentukan pendidik setara, Pertemuan rutin dan peningkatan pendidik setara untuk mepromosikan  bahaya pernikahan anak, pertemuan orang tua siswa setara yang dilakukan untuk membetuk dukungan terhadap pentingnya pembelajaran kesehatan reproduksi di sekolah.

Workshop terhadap tenaga kesehatan bagaimana menghadapi kasus kekerasan, pertemuan rutin forum tenaga kesehatan, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan pada posyandu remaja dan kepala dusun terkait kesehatan reproduksi,  penjangkauan pasangan muda yang sudah terlanjur menikah terkait alat kontrasepsi sehingga mereka dapat mempersiapkan keluarga yang lebih baik posyandu remaja dan penyedian Alat Pelindung Diri  bagi bidan yang bekerja  disaat pandemi covid-19 ini.(Diskominfotik/Yani/Ajie/zul)

Kediri, Diskominfotik  –  Menegakkan disiplin pelaksanaan potokol kesehatan di Lombok Barat terutama penggunaan masker, Satpol PP bersama Polres Lombok Barat kembali menggelar operasi sesuai amanat Perda NTB Nomor 7 tahun 2020.  Kali ini dilaksanakan di jalan depan Pondok Pesantren Islahudin Kediri Lombok Barat, 3 jalur arah kedatangan kendaraan yaitu jalur timur arah Lombok Tengah, jalur utara arah Montong Are dan jalur barat arah Mataram, Selasa (29/09/2020).

Kepala Bagian Operasional Polres Lombok Barat AKP Kadek Metria S.Sos,SH.MH. dalam arahannya saat memimpin apel persiapan di Kantor Desa Kediri menyampaikan agar dalam  melaksanakan kegiatan penegakan harus mengedepankan sikap humanis.

“kita harus mengedepankan sikap humanis/ramah, tidak banyak melakukan argumen di jalan raya, jika ada pelanggaran langsung diarahkan ke meja penindakan/penegakan, ungkapnya tegas.

Kabag Ops  Metria membagi tugas personil, Satlantas bertugas mengamankan dan mengatur lalulintas kendaraan pelanggar baik sepeda motor maupun mobil. Babinsa dan satreskrim membackup Pol PP dalam penindakan, sedangkan petugas berpakian preman membackup petugas berbaju dinas agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Dalam Operasi tersebut, petugas berhasil menjaring 39 orang pelanggar, 8 orang diantaranya  kena sangsi denda dan sisanya kena sangsi sosial berupa bekerja melakukan kebersihan di jalan dengan menggunakan Rompi bertuliskan Pelanggar Perda yang sudah disiapkan Petugas.

Sementara itu Kasat Pol PP Lombok Barat, Baiq  Yeni Ekawati saat diwawancara mengatakan “ sejak dimulainya operasi penegakan mulai tanggal 14 September lalu hingga saat itu pelanggar yang tidak menggunakan masker menembus 1.000 orang, kedua tertinggi di NTB. Untuk itu harapannya agar masyarakat khususnya masyarakat Lombok Barat untuk lebih taat terhadap Regulasi yang ada demi kebaikan kita bersama,” Jelasnya.

Ikut hadir dalam kegiatan Operasi penegakan ini Kabag Operasional Polres Lombok Barat, Kasat Pol PP, Camat Kediri, Satlantas Polres Lombok Barat, Polsek Kediri, Babinsa dan Babinkamtipmaspol Desa Kediri dan Pol PP Lombok Barat. (Diskominfotik/Yani/zul)

Batulayar, Diskominfotik-Dalam rangka menuju penyelenggaraan MTQ dan STQ yang berkualitas di Lombok Barat Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menyiapkan Dewan Hakam yang berintegritas dan berkualitas serta profesional dengan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Dewan Hakam dan Calon Dewan Hakam MTQ dan STQ Kabupaten Lombok Barat selama 3 hari mulai hari Senin, 28 – 30 September 2020 di Hotel Aruna Senggigi Lombok Barat.

Bimbingan Teknis ini diikuti oleh para dewan Hakim dan calon Dewan Hakim MTQ dan STQ yang ada di Lombok Barat dan dibuka secara resmi oleh Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid, Senin 28/09/2020

Turut hadir dalam acara pembukaan tersebut adalah Asisten 1 Agus Gunawan, Asisten 3 H. Mahyudin dan para Nara Sumber

Kabag Kesra H. Maksum dalam laporannya selaku penyelenggara  menyampaikan bahwa Tujuan diselenggarakannya Bimtek ini  untuk Meningkatkan Kompetensi Dewan Hakim dalam rangka melahirkan Dewan Hakim yang memiliki kapasitas dan berkualitas serta mampu memberikan penilaian secara profesioanl pada setiap  pelaksanaan MTQ dan STQ di Kabupatwen Lombok Barat, disamping itu pula untuk menyamakan persepsi dan menyeragamkan unsur-unsur penilaian MTQ  dan STQ menuju terwujudnya obyektifitas dan kualitas penilaian yang di harapkan .

Narasumbernya antara lain Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi NTB Dr. KH. Zaidi Abdad, Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Lombok Barat, Asisten 3 Setda Lombok Barat Selaku Ketua LPTQ , TGH.  M. Zaini Azhar, TGH. Basyirun M Saleh, M.Si.,dan Ahmad Baihaqi, S.Pd.I

Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid dalam sambutannya saat membuka acara tersebut menyampaikan Bimbingan Teknis ini dilaksanakan untuk menyamakan persepsi dalam proses penilaian  karena beda persepsi  berpengaruh pada sistem penilaian yang menyebabkan hasil berbeda, dan tujuan lainnya adalah adanya regenerasi  untuk mempersiapkan sejak awal para Dewan Hakim agar tidak kekurangan, karena Dewan Hakim dari Lombok Barat  sering kali dipakai  oleh Kabupaten/Kota lain bahkan Provinsi dan setiap ada event atau perlombaan MTQ , STQ yang paling banyak dipakai Dewan Hakim dari Lombok Barat.

“ Alhamdulillah setiap ada event perlombaan apapun dalam bentuk MTQ di Kabupaten/Kota bahkan Provinsi yang paling banyak dipakai adalah Dewan Hakim dari Lombok Barat.” Terangnya.

Demikian juga  dengan Qori, Qoriah atau Hafiz, Hafizah dari Lombok Barat yang ikut berlomba dari daerah lain Pemerintah Daerah tidak mempermasalahkan dan merasa senang karena  menjadi lebih banyak Qori Qoriah atau Hafiz Hafizah Lombok Barat yang ikut berkompetisi.

“ Kita di Pemda tidak mempermasalahkan kalau ada Qori Qoriah, Hafiz Hafizah kita yang ikut dari daerah lain seperti misalnya  yang menjadi juara MTQ di Kota Bima, 5 orang dari Ponpes Aziziah Kapek Gunungsari dan 1 orang dari Ponpes Nurul Hakim Kediri, Alhamdulillah ada  kebanggaan dan ada marwah kita disana, karena itu saya tetap mendorong dan Insya Allah pahalanya tetap ke kita walaupun dia ikut dari daerah lain karena kita yang menyiapkan.” Terangnya.

Selain itu Fauzan juga menyampaikan tentang hafiz hafizah yang sudah hafal 30 juz setelah hafal lalu kawin kemudian tidak ada pekerjaan selain dari mengajar menghafal , ”  ini perlu perhatian “ terangnya.

Fauzan mengatakan Pemerintah Daerah memprogramkan pelatihan-pelatihan  bagi Hafiz Hafizah di Lombok Barat yang direncakan dimulai tahun 2021 yang menjadi prioritas pemberdayaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat. Prinsipnya tidak hanya sekedar pelatihannya saja  sekalian akan diberikan peralatan peralatan sesuai bidang pelatihannya dan akan dikawal pembinaannya  agar terus berkembang , seperti ketrampilan menjahit, membuat kue, budi daya Jamur tiram, dan lain-lainnya  ini akan menjadi  salah satu pilot proyek di Lombok Barat termasuk juga peternakan  jadi semua sisi ini sedang didata oleh Kabag Kesra

“kita undang rapat itu Dinas Pertanian, Dinas Perindag, Dinas Koperasi, Dinas Tenaga Kerja tentunya Kabag Kesra sebagai Suportingnya karena data-data itu ada di Bagian Kesra Kabupaten Lombok Barat.” Terang Fauzan

Menutup sambutannya   Fauzan meminta kepada para peserta, para Alamukaramun dan para tokoh  supaya ikut mmbantu Pemerintah Daerah dalam sosialisasi protokol kesehatan covid 19 sekaligus memberikan keteladanan, agar selalu disiplin terhadap protokol kesehatan covid-19.

“ Kita lihat faktanya, sekarang akibatnya kita rasakan, satu minggu yang lalu misalnya  Menteri Keuangan sudah mengatakan kita sudah masuk resesi, dan  negara itu defisit sampai 500 triliun dalam bulan Agustus,  jangankan di Lombok Barat mohon maaf kita di Lombok Barat kurang lebih 400 milar hilang APBD kita, jadi banyak pembangunan yang kita batalkan.” Ungkapnya.

Ditambahkan oleh Fauzan bahwa satu bulan yang lalu 59 Negara memboikot Indonesia , jadi  Orang Indonesia itu tidak boleh ke 59 Negara, termasuk Arab Saudi dan Malaysia karena masyarakat kita dianggap tidak disiplin menjalankan  protokol kesehatan covid-19.

“Orang nyongkol, pendaftaran Calon Bupati Wakil Bupati, itu sudah masuk di media internasional, itu menjadi patokan mereka melakukan boikot, makanya saya katakan janganlah terlalu tinggi bahasan kita ber konspirasi mau apa, yang pasti sekarang faktanya akibat dari covid-19 ini kita rasakan.” Katanya.

Selain itu sekarang ini banyak orang yang kehilangan pekerjaan, perusahaan-perusahaan sudah mengurangi karyawannya bahkan hotel-hotel  50% karyawannya dirumahkan dan sisanya 50% yang masih bekerja digaji 50% dari yang seharusnya.

Covid-19 ini tidak hanya menimpa perusahaan besar efeknya juga dirasakan dan terjadi pada pedagang kecil sebagaimana diceritakan oleh Fauzan ketika dia turun berkeliling  bersama Asisten 3 mengunjungi pengerajin  yang dulu dapat PKH (Program Keluarga Harapan) tetapi dengan kesadaran sendiri mengundurkan diri karena dia punya usaha.

“Di desa Sesaot itu dia bisa mempekerjakan 10 orang rata-rata digaji 80 ribu sehari sambil duduk-duduk bikin dodol nangka dan sebagainya nah sekarang ini mati, kenapa ya karena hasil produksinya itu untuk oleh-oleh, dia masukkan ke Sasaku,  Dia masukkan ke sayang sayang orang beli kan tidak ada akhirnya macet,” tuturnya.

Terakhir Fauzan  mengajak untuk selalu disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan covid-19, karena tidak ada salahnya kita berlaku disiplin terhadap kebersihan bahkan berpahala karena termasuk ibadah.

“Apa salahnya kita pakai masker, kan tidak berdosa, apa salahnya kita rajin cuci tangan bahkan di banyak tempat jarang saya mengatakan rajin cuci tangan tapi rajin wudhu’ di komunitas pondok pesantren saya menyampaikan bukan rajin cuci tangan tapi rajin wudhu’ karena wudhu’ bahkan lebih dari standar protokol kesehatan kalau kita wudhu’ pahala dapat, protokol kesehatan bahkan lebih dari yang seharusnya kita lakukan dan ini saya mohon bantuannya mudah mudahan bisa kita sosialisasikan dan kita contohkan di masyarakat.” Tutupnya. (Diskominfotik/Zul/Yani)

Gerung, Diskominfotik- Monitoring proyek pembangunan infrastruktur di Lombok Barat yang dipimpin langsung oleh Bupati H. Fauzan Khalid mendapatkan temuan beberapa proyek yang progresnya masih rendah, dari 12 proyek yang tersebar dibeberapa kecamatan ditemukan tiga proyek pekerjaannya belum sesuai dengan kontrak mulai dari kualitas bangunan hingga pekerja yang tidak dilengkapi dengan alat keselamatan kerja atau  alat pelindung diri (APD).

Hal ini terungkap pada rapat evaluasi hasil monitoring percepatan pembangunan Lombok Barat di ruang rapat Kantor Bupati  Jayengrane, Jumat, 25/09/2020.

Rapat Evaluasi ini dihadiri oleh Bupati H. Fauzan Khalid, Sekretaris Daerah H. Baihaqi,  para Asisten, Inspektur Inspektorat H. Ilham, Anggota Tim Monitoring , Kepala OPD terkait, PPK, Pengawas dan para kontraktor.

Dalam arahannya Bupati H. Fauzan Khalid mengatakan bahwa semua elemen yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur Lobar bisa bekerja sama dengan baik. Beliau juga menyampaikan, rapat evaluasi hasil monitoring ini, bertujuan untuk meminimalisir kesalahan pembangunan Fisik maupun non Fisik di Lobar, belajar dari tahun – tahun sebelumnya ada beberapa proyek yang putus kontrak ditengah jalan karena tidak sesuai dengan rencana.

“Saya berharap semua elemen yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur di Lobar saling bekerja sama dan silaturahmi agar bisa menceritakan keluh kesah dan bisa mendapatkan jalan keluar bersama dalam membangun Lobar kedepannya.” Terangnya.

Rapat evaluasi hasil monitoring ini dipimpin oleh Asisten 3 selaku Plt Asisten 2 Drs. H. Mahyudin.

Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Barat selaku anggota tim monitoring kesempatan pertama memaparkan hasil monitoringnya pertama Mengapresiasiasi  beberapa perusahaan yang sudah mampu melaksanakan pekerjaannya dengan baik sehingga  progresnya positif diantaranya adalah Pembangunan Puskesmas Banyumulek progresnya +5%, Rumah Jabatan Rumah Sakit Narmada +22%, Gedung ICU Narmada 13,5% dan yang tertinggi progresnya adalah Pasar Gunungsari mencapai +25,4%

Ilham melanjutkan bahwa yang perlu mendapat perhatian adalah  Pembangunan Kantor Dukcapil Lombok Barat yang berada jalan Utama jantung Kota Lombok Barat capaiannya -3,48%, Pembangunan dan Rehab ruang  rawat jalan Rumah Sakit Narmada dalam posisi -4,05%, dan  Pembangunan pemeliharaan berkala  Jalan Kabupaten Pelangan – Labuan Poh  progresnya -0,57%

Lebih lanjut Ilham merinci paparannya mulai dari proyek pemeliharaan berkala jalan Pelangan-Labuan Poh.

“Kalau dilihat dari pekerjaan-pekerjaan yang ada di proyek yang punya kendala ini, 30% adalah pekerjaan pendukung dari 30% yang utama kalau dilihat dari 4 bulan waktu kontrak yang ada itu baru mencapai 2,91% dari perencanaan 3,4%,  yang perlu mendapat perhatian perencanaan dibulan pertama kenapa dicantumkan hanya 3,4% padahal kalau kita lihat kontrak yang 4 bulan  dan waktu yang dihabiskan satu bulan, kalau 30% dari pekerjaan pokok itu dibagi 4 bulan maka  kurang lebih ada 7,5% seharusnya perencenaannya, tetapi di sini dituangkan hanya 3,48% dan capaiannya  hanya 2,91% sehingga kalau kita lihat dari capaiannya masih -0,57% sesungguhnya ini masih jauh dari yang seharusnya.” terang mantan Asisten 1 ini.

Ini harus menjadi perhatian terutama  semua pihak yang terkait dengan proyek pembangunan ini  dan meminta penjelasan yang lebih detail tentang kendala-kendala yang dihadapi.

Lebih lanjut Ilham memaparkan kaitannya dengan Dinas Dukcapil yang capaiannya  minus 3,48 ini masih banyak hal yang perlu harus diperbaiki dari sisi manajemen pengelolaan sumber daya manusia yang terlibat bekerja didalamnya.

“ Perhatian terhadap keselamatan kerja ini tidak terbangun dengan baik para pekerja yang ada di situ tidak ada satu pun yang kita lihat menggunakan peralatan kerja yang memadai yang sesuai dengan standart Keselamatan Kerja. Ini harus menjadi perhatian kita semua.” ungkapnya

Sedangkan dari sisi pelaksanaan pekerjaan Ilham mengatakan  tiang-tiang kolom tidak sebaik ditempat-tempat yang lain, seperti dikerjakan oleh orang-orang kurang profesional.

“ Tiang-tiang kolom yang terpasang kalau dilihat dari bawah ke tengah sampai ke atas kelihatan sekali perbedaannya seperti dikerjakan oleh orang-orang yang kurang professional  takutnya nanti menjadi pekerjaan di akhir meskipun bisa ditutup pada saat finishing tetapi ini akan membutuhkan tenaga, waktu dan materi yang tidak kecil oleh karena itu harus betul-betul didisain dari awal beberapa pekerjaan itu supaya tidak menjadi persoalan pada saat finishing dan tolong perhatikan waktu kontrak, waktu satu bulan  sudah lewat ini progres tidak signifikan.” terangnya

Kemudian dari segi material Ilham meminta semua material-material yang digunakan harus berdasarkan uji laboratorium,

“ Materi materi yang ada dilokasi harus sudah bisa digunakan, harus sudah melalui uji laboratorium yang seharusnya, terhadap materi-materi yang digunakan disitu.” Tambahnya.

Melihat progress yang sangat minim Inspektur menyarankan  pertama kembali mereskedul rencana kerja kedepan,  bagaimana langkah-langkah percepatan yang diperlukan sehingga disisa waktu yang ada menuju kontrak betul-betul bisa on the track didalam progress yang berikutnya.

Kedua material-material dan alat kerja pendukung yang diperlukan dilapangan harus meyakinkan bahwa itu semua tersedia dilapangan, hasil monitoring kemarin materal-materal dan alat kerja pendukung pekerjaan dilapangan tidak tampak.

Kemudian kalau harus kerja dengan lembur lampu-lampu untuk berkerja malam hari harus tersedia, kami tidak melihat ada disana oleh karena itu agar yang melaksanakan pekerjaan di Dukcapil agar memperhatikan semua hal-hal yang disebutkan tadi.

Untuk Progres Pembangunan dan Rehab Ruang rawat Jalan Rumah Sakit Narmada ditemukan banyak pekerja yang belum dilengkapi dengan APD.

“ ini merupakan permasalahan secara umum ada pada seluruh kegiatan kita pada tahun ini keselamatan kerja itu rupanya tidak menjadi perhatian bagi pihak ketiga oleh karena itu sebelum terjadi hal –hal yang tidak kita inginkan yang berdampak lebih jauh kepada kita semua mungkin ini perlu diperhatikan terhadap penggunaan K3 itu.” Ungkapnya.

Sedangkan Ahad Legiarto Kadis Kominfotik Lobar yang juga sebagai anggota tim pada kesempatan kedua menyampaikan terkait hasil monitoring ada beberapa lokasi belum menerapkan atau belum  mengikuti dokumen penawaran yang dibuat artinya didokumen penawaran yang dilanjutkan dengan kontrak harus dipenuhi mulai dari kualitas, mamejemen, dan RK3 nya.

Ahad menyoroti pelaksana dilapangan yang ditugaskan direktur perusahaannya belum memenuhi kompetensi.

“Saya kemarin ingin nanya ke direkturnya Apakah tenaga ahli yang di lapangan sesuai dengan tenaga ahli yang direncanakan di dokumen.”

PPK diminta jadwal lagi kapabilitas rekanan agar menjadi catatan pengusaha dalam mengevaluasi prestasi dari perusahaan itu sendiri, dan  untuk Kabag PBJ agar dibuat catatan komitmen yang dibuat dalam penawaran oleh kontraktor tidak diaplikasikan dilapangan.

Ahad memberikan catatan pada kualitas dan jumlah harus berpedoman pada dokumen yang ada di spesifikasi yang kemudian dilanjutkan tanda tangan kesepakatan di dalam kontrak.

Sedangkan untuk pengawas Ahad menghimbau agar jangan hanya melihat kualitas saja tetapi juga melihat manajemen pelaksanaan dilapangan, mulai dari keberadaan pelaksanaannya sudah sesuai belum dengan dokumen penawarannya jumlah tenaganya, jumlah tenaga terampil yang sesuai dengan  SKTnya,

“ Kemarin dilapangan kemarin saya menemukan tenaga terampil tidak ada yang punya SKT.” Ungkap Kepala Dinas Kominfo ini.

Pada kesempatan ketiga Sekretaris Daerah H. Baihaqi memaparkan hasil monitoringnya terhadap  pasar Gunungsari Baihaqi menyoroti masalah jaringan listrik yang dipasang terbuka tanpa pengaman, lebih-lebih dipasang diatas besi dan ini rawan menimbulkan korsleting

“ Mestinya jaringan listrik yang diatas besi jangan dibiarkan terbuka ini berbahaya dan rawan terjadi korsleting seharusnya dibungkus supaya kelihatan rapi tidak digantung dan dilepas-lepas bigitu saja ini harus jadi perhatian dan atensi dari PPK dan kontraktor.” ungkapnya

Kemudian yang kedua masalah pedangang yang ada didalam mendirikan atap menggunakan bedek sehingga kelihatan pasar yang indah malah menjadi kumuh.

“Pasar Gunungsari disainnya adalah pasar modern yang mengharuskan banyak sinar yang masuk karena pasar Gunungsari juga pasar yang basah, maka perlu sosialisasi yang intens terhadap pedagang yang ada didalamnya agar jangan ada atap di atas atap, kelihatan pasarnya indah tetapi malah menjadi jorok.” Terangnya.

Perlu ada sosialisasi supaya mereka paham apa sebabnya diberikan atap transparan agar banyak sinar yang masuk sehingga jamur tidak tumbuh disana ini untuk kesehatan.

Terkait penataan kawasan pantai Senggigi  Sekda menyoroti design kios2 pedagang. Design atap dan plafon dirasa Sekda kurang memberikan kenyamanan dan keamanan untuk pedagang, karena designnya terbuka dan rawan pencurian. Oleh karenanya, perlu dilakukan pemasangan teralis, sehingga bangunan ini memiliki fungsi sesuai dengan yang diharapkan dan orang yang menggunakannya merasa aman dan nyaman.

Dalam rapat tersebut juga terungkap alasan-alasan klasik yang disampaikan kontraktor ataupun pekerja, salah satunya seperti yang disampaikan Pengawas Pembangunan jalan dari Desa Pelangan sampai Desa Batu Putih ada beberapa faktor yang menyebabkan terhambatnya pembangunan diwilayah tersebut diantaranya, karena desain yang tidak sesuai dengan keadaan dilapangan. Walaupun demikian, dia juga menyampaikan optimisme pembangunan jalan Desa pelangan sampai Desa Batu Putih bisa rampung akhir November tahun ini.

Sedangkan untuk penggunaan APD alasannya pekerja tidak terbiasa menggunakan APD dan merasa sesak kalau menggunakan APD dan ini harus diupayakan agar protokol kesehatan tetap diterapkan, ungkap dr. Aan.

Terakhir Asisten 3 selaku Plt. Asisten 2 yang bertindak sebagai moderator pada akhir rapat memberi catatan-catatan untuk ditindak lanjuti oleh semua yang terlibat dalam Proyek Pembangunan Infrastruktur di Lombok Barat

Terkait Pasar Gunung Sari pertama yaitu dengan listriknya harus dibenahi yang kedua konstruksi bajanya  sebelum di cat supaya dilakukan pembersihan agar tidak karatan lalu kemudian saluran air talang jangan sampai dilupakan, kemudian kadar air  catnya haruslah proporsional.  Untuk di Killa dibawah koordinasi PU  dilakukan redesign terkait dengan atap yang tidak menyatu dengan bangunannya

Untuk pengawas banyak rangkaian itu yang tidak ngelock ini menjadi perhatian jangan ketika tim monitoring datang lalu dijawab  nanti bisa dikejar dengan pelesteran ini lagu lama, pengawas harus sering-sering datang ke lapangan. Supaya pekerjaan selesai tepat waktu.

terkait dengan bangunan jalan dari Pelangan ke Batu Putih Asisten menambahkan agar  jangan terlalu santai.

“masak 1 bulan direncanakan Cuma  3% itu seharusnya kita berencana 1 bulan itu 25% matematika seperti itu tapi dilihat di dokumen cuma 3% sehingga dari perencananya 3% terlambat lagi, pekerjaan 30% untuk itu memang tingkat kesulitannya di situ Oleh karena itu kami  kepada pelaksana supaya lebih memperhatikan pekerjaan penunjang nya.” Jelasnya.

Diminta kepada pelaksana agar memberikan perhatian lebih kepada pekerjaan penunjang,

“ Kami minta komitmen bahwa waktu yang tertera di kontrak itu betul-betul sama  dengan progress pekerjaan yang ada dilapangan dengan begitu  ketika terjadi keterlambatan pekerjaan  maka segera harus berbenah dengan menambah pekerja dan menambah waktu.” Harapnya.

Kepada kontraktor agar bisa menyelesaikan pembangunan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Agar mereskedul perencanaannya, melakukan penambahan pekerja dan waktu kerja, material yang digunakan dalam pekerjaan dipastikan ada di lokasi proyek dan berkualitas berdasarkan hasil uji Laboratorium dan melengkapi  alat dan perlengkapan keselamatan kerja untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari serta menyelesaikan pekerjaan tepat waktu sesuai dengan dokumen kontrak.(Diskominfotik/Ria).

Gerung,Diskominfotik- Rapat Kerja  Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Lombok Barat (Lobar)  dibuka secara resmi oleh Ketua Dekranasda Lombok Barat Lobar Hj. Kheratun Fauzan Khalid  di Ruang Rapat Pendopo Bupati, Kamis 24/09/2020.

Rapat Kerja kali ini bertujuan untuk membahas rancangan penyusunan kegiatan seperti menyusun rencana kerja Tahun 2020, menyusun jadwal kerja Monitoring dan Evaluasi (MONEV), persiapan pelantikan pengurus Dekransda, serta membahas mengenai penyusunan program kerja tahun 2021 dan kebijakan Dekranasda, yakni, adanya regenerasi Sumber Daya Manusia (SDM), Meningkatakan daya saing produk, Meningkatkan kemitraan Steakholder, perluasan akses pasar, serta mengembangkan industri.

Hj. Khaeratun dalam sambutannya menyampaikan bahwa Industri kerajinan merupakan bagian dari ekonomi kreatif yang pertumbuhannya sangat cepat berkembang hampir diseluruh pelosok tanah air dan sangat bervariasi dari skala  kecil sampai skala menengah.

“Industri ini peranannya cukup strategis dalam perekonomian nasional karena secara historis sangat lekat dengan keseharian kehidupan rakyat Indonesia,” jelasnya.

Oleh sebab itu produk kerajinan bisa menjadi andalan mata pencaharian terutama dengan pemanfaatan sumber daya kita di Lombok Barat dan pengembangan kearifan lokal.

“Sebagaimana kita ketahui bahwa kekayaan sumber daya alam dan budaya kita, menjadi inspirasi bagi berkembangnya produk kerajinan. Oleh karena itu menjadi tanggungjawab kita bersama untuk terus menjaga, menggali dan mengembangkan potensi yang ada di Bumi Patut Patuh Patdju Lombok Barat ini,” lanjutnya

Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Lobar dibidang Industri Kecil Menengah (IKM) tentu menjadi perhatian yang cukup penting. Adapun rencana kerja Dekranasda Kab Lobar Tahun  2021, akan lebih meningkatkan  promosi IKM Unggulan Lobar Melaui Jejaring Sosial, peningkatan SDM IKM melalui Pelatihan–pelatihan,  MONEV/BIMBINGAN TEKNIS KEPADA PELAKU IKM unggulan dan IKM yang baru berjalan, pelatihan kewirausahaan bagi IKM, melakukan kemitraan dengan steakholder terkait untuk pengembangan IKM.

Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua I Dekranasda Lobar Hj. Nurhikmah Baehaqi, Ketua Harian Dekranasda H. Sabidin, Sekertaris Dekranasda L. Agha Farabi, serta para pengurus Dekranasda Lobar.

Disela-sela acara Ketua Dekranasda Lobar bersama rombongan mengunjungi Ermina Tas, salah satu IKM binaan Disperindag Lobar yang merupakan IKM yang bergerak dalam bidang kain tenun tradisional Khas Lombok. (Diksominfo/Windi/WinaPerindag/YL)

Gerung, Diskominfotik, Bupati Lombok Barat mengapresiasi dan memberi penghargaan kepada Muhammad Al Haqiqi putra seorang peserta PKH Lombok Barat yang berhasil menyabet penghargaan internasional pada ajang Outstanding Diplomat dalam Konferensi Model United Nation (MUN) atau Simulasi Sidang PBB yang diselenggarakan secara daring di Pakistan pada bulan Juli lalu dan juara II Kompetisi Penulisan Essay Ilmiah Nasional Environmental Research Event (VIRULEN) 2020 yang diselenggarakan secara virtual oleh Universitas Hasanuddin (UNHAS), Makassar.

Muhamad  Al-haqiqi yang akrab disapa Qiqi putra kebanggaan dari pasangan Marzuki dan Siti Fatimah merupakan keluarga penerima bantuan PKH pemerintah, yang beralamat di Desa Rumak Kecamatan Kediri Lombok Barat diterima oleh Bupati H. Fauzan Khalid diruang kerjanya

Ikut mendampingi dalam pertemuan tersebut Sekretaris Daerah H. Baihaqi, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat, Lalu Martajaya, Asisten III Drs. H. Mahyudin dan Kepala Bagian Ekonomi Agus Rahmat Hidayat,serta Pejabat Bank NTB Syari’ah, Jumat, 25/09/2020.

Bupati H. Fauzan Khalid dalam arahannya sangat mengapresiasi atas perolehan atau capaian yang diraih oleh Muhammad Al Haqiqi, mahasiswa UI asal Lombok Barat ini walaupun dengan keterbatasan ekonomi keluarga  tidak menyurutkan tekadnya untuk berprestasi.  Bupati berharap dengan ini bisa memotivasi para siswa atau siswi dan mahasiswa yang lain di Lombok Barat, Sebab dengan pendidikan yang bisa mengubah peradaban dan banyak hal termasuk perekonomian, lanjutnya.

Selain Bupati, Bank NTB syariah juga memberikan apresiasi berupa dana pendidikan kepada Muhammad Al Hakiki, dengan tujuan agar memotivasi genre untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Walaupun ditinggal oleh almarhum Bapaknya (Marzuki) sejak enam tahun yang lalu, itu tidak menyurutkan Langkah Qiqi menorehkan prestasi disetiap jenjang pendidikannya

Sebelumnya dia juga pernah mendapatkan juara di berbagai Olimpiade saat masih duduk Di bangku SMA, yakni Juara 2 Olimpiade Kimia Tingkat SMA se-NTB 2018, Juara 3 OSN Bidang Kimia Tingkat Kabupaten Lombok Barat 2018, Juara 1 LKBB Pria Tingkat SMA se-Pulau Lombok 2018 dan Semifinalis Magna Science and Medical Olympiad Tingkat Bali-Nusra 2018.

Qiqi sapaan akrabnya mendapatkan Apresiasi serta penghargaan dari Bupati Lobar dan Bank NTB syariah atas pencapaian prestasinya berhasil menyabet penghargaan internasional pada ajang Outstanding Diplomat dalam Konferensi Model United Nation (MUN) atau Simulasi Sidang PBB yang diselenggarakan di secara daring di Pakistan pada bulan Juli lalu dan juara II Kompetisi Penulisan Essay Ilmiah Nasional Environmental Research Event (VIRULEN) 2020 yang diselenggarakan secara virtual oleh Universitas Hasanuddin (UNHAS), Makassar, Agustus 2020.

Mantan siswa SMAN 1 gerung yang saat ini tengah menempuh semester 5 di salah satu Universitas ternama di Indonesia yakni Universitas Indonesia (UI).

Awalnya Qiqi ingin masuk Kedokteran Universitas Mataram (Unram). Akan tetapi karena terdapat 6 orang lain yang ingin tujuan yang sama. Ia mencoba jalur lain. Setelah Paguyuban SASAMBO UI sosialisasi di sekolahnya, mengubah tujuan dia mengambil jurusan Kimia di Universitas Indonesia.

Dan memantapkan diri mendaftar di jurusan Kimia UI di pilihan pertama melalui Jalur Undangan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), kemudian mendapatkan beasiswa Bidik Misi.

Ungkapan hati dari pemuda Asal Desa Rumak ini merasa sangat bersyukur dan bahagia atas kepedulian dan apresiasi dari Bupati Lombok Barat dan Bank NTB syariah untuknya, dengan harapan bantuan tersebut bisa membantunya untuk melanjutkan pendidikan kejenjang berikutnya, baginya ini adalah apresiasi yg luar biasa. Karena Pendidikan yang ditempuhnya saat ini sudah mendekati Wisuda haqiqi berniat  fokus mengembangkan belajarnya untuk membantu siswa dan siswi di Kabupaten Lombok Barat.

“Saat ini saya sudah mendirikan Komunitas Lotujar, bersama dua rekan lainnya. Sebagai media motivasi dan pembelajaran anak- anak yang mau maju dan berprestasi” Cetusnya. (Diskominfotik/Windi/Yani).

Gerung, Diskominfotik.  Kabupaten Lombok Barat di masa Pandemi copid19 ini mendapat kunjungan dari luar daerah yaitu dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kabupaten Gianyar Bali.

Rombongan DPRD Gianyar yang berjumlah hampir 45 orang ini diterima langsung oleh Sekda Lombok Barat Dr. H. Baehaqi bersama sejumlah kepala OPD Lombok Barat di Ball Room Hotel Aruna, Senggigi Lombok Barat. selasa, 22 /09/ 2020.

Menurut Sekda penerimaan dilakukan di wilayah Senggigi atau tempat menginap para tamu untuk mempermudah tamu yang berkunjung ke Lombok Barat. Pemerintah Daerah memberikan pelayanan prima kepada para tamu yang berkunjung ke Lombok Barat.

“Penerimaan ini dilakukan di Senggigi karena Senggigi ini aman dari covid19 dan Senggigi ini memiliki protokol covid19 yang ketat sehingga memberikan kenyamanan dan keamanan kepada para tamu yang berkunjung ke Lombok Barat” ujarnya.

Kunjungan  DPRD Gianyar yang dipimpin langsung oleh  Ketua DPRD Gianyar I Wayan Tagel Winarta serta Wakil Ketua DPRD Ida Bagus Gaga Adi Saputra, ke Lombok Barat untuk mempelajari sejumlah hal terkait dengan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan pemukiman kumuh, retribusi pelayanan persampahan dan retribusi ijin gangguan dan ijin usaha.

Dalam kesempatan tersebut pimpinan rombongan mengatakan bahwa DPRD Gianyar dalam proses pembahasan sejumlah Peraturan Daerah membutuhkan masukan dan beberapa pembanding. Hal ini agar Perda yang dibahas dapat maksimal, karena itu pihaknya memilih Lombok Barat sebagai Lokasi Studi Banding. Selain itu pihak DPRD Gianyar melihat Lombok Barat memiliki protokol kesehatan yang baik sehingga layak dijadikan lokasi kunjungan.

Menurut Sekda Lombok Barat bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabuapten Lombok Barat diatur secara teknis di dalam Peraturan Bupati.Sementara itu untuk peningkatan Rumah Kumuh dan Pemukiman Kumuh di Lombok Barat telah dilakukan secara bertahap oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Perumahan dan Pemukiman.Pemerintah Daerah secara Reguler tetap mengalokasikan anggaran untuk mengurangi rumah kumuh di Lombok Barat.Sekda Lombok Barat yang mantan Kepala Bappeda Lombok Barat ini lebih jauh mengatakan bahwa Lombok Barat menjadi salah satu Daerah yang telah memiliki RDTR(Rencana Detail Tata Ruang) di Indonesia.Ia menjelaskan bahwa jumlah Daerah di Indonesia yang memiliki RDTR masih sangat minim dan Lombok Barat adalah salah satu yang memiliki konsep RDTR.Sekda menambahkan bahwa  RDTR ini mengatur secara datail bagaimana Tata Ruang sebuah Daerah hingga Kecamatan.

Ditemui usai penerimaan kunjungan kerja DPRD Gianyar, Sekda Lombok Barat  Dr. H. Baehaqi mengatakan bahwa gerakan ayo kembali ke Senggigi memiliki pengaruh besar bagi pelaku wisata dalam menerapkan protokol kesehatan covid19. Menurutnya dengan gerakan ayo kembali ke Senggigi ini pelaku wisata juga sekaligus mengkampanyekan tentang keamanan dan kenyamanan Senggigi untuk dikunjungi,  sehingga  mendorong tamu tamu dari luar daerah seperti DPRD Gianyar ini berani berkunjung ke Lombok Barat.

“Gerakan ayo kembali ke Senggigi ini memberikan rasa aman bagi para tamu untuk ke Lombok Barat khususnya Senggigi, bahwa para pelaku wisata memiliki protokol kesehatan covid19 yang ketat sehingga memberikan keamanan dan kenyamanan bagi para tamu”ujarnya.

Sementara itu Kadis Komunikasi dan Informasi Lombok Barat, Ahad Legiarto mengatakan bahwa kedepan penerimaan tamu dari luar daerah akan dilakukan di Senggigi. Hal ini sesuai dengan surat edaran Bupati nomor 440/387/adm.pem/2020 tentang penerimaan kunker Selama Pandemi Covid19.  “Ini dilakukan untuk mempermudah para tamu yang ingin kunker ke Lombok Barat. Selain itu juga untuk untuk menunjang para pelaku wisata dalam mengembalikan kejayaan pariwisata  dan menggerakkan perekonomian di Lombok Barat di tengah hantaman covid19.” Ujarnya.

Lebih lanjut Ahad mengatakan bahwa even-even yang selama ini dilakukan di Senggigi yang digagas oleh Dinas Pariwisata Lombok Barat memberikan kesadaran bagi para pelaku wisata untuk menerapkan protokol kesehatan, guna menunjang Pemerintah Daerah dalam mengembalikan kejayaan pariwisata Lombok Barat khususnya kawasan Senggigi. (Diskomimfotik/Rif/ Juan)

Gerung, Diskominfotik, Bupati Lombok Barat H Fauzan Khalid langsung turun ke lapangan melakukan monitoring Pembangunan ditiga Lokasi Proyek pembangunan yakni Pembangunan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Pusekesmas Banyumulek, dan Rumah Sakit Awet Muda Narmada, Selasa (22/9/2020).

Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pekerjaan pembangunan berjalan sesuai dengan ketentuan dan perencanaan.

Kegiatan ini secara khusus difokuskan dalam rangka menguatkan kebijakan pembangunan daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019-2024,

Lebih lanjut dikatakan, Akselerasi pelaksanaan program pembangunan, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan penanggulangan kemiskinan membutuhkan usaha yang besar sehingga Pemerintah Daerah perlu membuat sebuah kebijakan yang tepat agar target-target yang telah ditetapkan bisa  tercapai sesuai dengan Perencanaan.

Hadir pada kesempatan ini Bupati H.Fauzan Khalid, Wakil Bupati Hj. Sumiataun, Inspektur Inspektorat H. Ilham, Kepala Bappeda Rusditah, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Ahad Legiarto, Kepala Dinas Kesehatan Hj. drg. Ambaryati, Kepala Satuan Polisi Pamong Pradja Lombok Barat  Baiq Yeni Satriani Ekawati dan undangan lainnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kominfo Ahad Legiarto menyampaikan bahwa Bapak Bupati Lombok Barat dan rombongan memulai Monev dari lokasi Pembangunan  Gedung Kantor Dinas Dukcapil Lombok Barat di Ibu Kota Gerung.Dalam Monev tersebut disampaikan bahwa progres pembangunannya sudah mencapai 12,72% dengan nilai Kontrak Rp.7.195.339.000.- yang sumber dananya dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan batas akhir kontrak tanggal 25 Desember 2020.

Setelah meninjau Proyek kantor Dinas Dukcapil,Tim bergerak menuju Proyek Fisik di Desa Banyumulek.Tim yang dipimpin oleh Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat ini memantau langsung progres pembanguanan Puskesmas Banyumulek Kecamatan Kediri yang dibangun dengan Dana DAK(Dana Alokasi Khusus) dengan nilai Kontrak sebesar Rp.9.349.190.000.-Dalam Proyek Fisik yang berakhir Kontrak Tanggal 16 Desember 2020 ini, Tim memperoleh laporan bahwa Progres pembangunan telah mencapai 32,49 %.

Tim,selanjutnya bergerak ke lokasi Proyek Pembangunan RSUD Awet Muda di Kecamatan Narmada.proyek fisik ditempat ini terdiri lima paket Pekerjaan.Diantaranya pembangunan dan Rehab Ruang Operasi yang merupakan dana DAK dengan nilai kontrak sebesar Rp.9.163.000.000.-Progres Proyek yang berakhir masa kontraknya tanggal 16 Desember 2020 ini mencapai 52,89 %.Sementara itu untuk Pembangunan dan Rehab Ruang Rawat Jalan yang dianggarkan melalui DAK dengan nilai kontrak sebesar Rp.6.987.899.000.- memiliki progres 21,73%.

Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat bersama jajarannya menemukan progres sebesar 25,99% pada pembangunan Gedung ICU/NICU di RSUD Awet Muda Narmada yang bersumber dari Dana Pinjaman Daerah dengan nilai kontrak sebesar Rp.5.310.000.000.-Sementara untuk pengadaan IPAL RSUD yang dananya bersumber dari Dana Pinjaman Daerah dengan nilai Kontrak mencapai Rp.1.938.200.000,- progresnya mencapai 42,72%.Sedangkan untuk pembangunan rumah Genset di RSUD Awet Muda yang dananya bersumber dari pinjaman Daerah dengan nilai kontrak sebesar 618.504.288,- progres pembangunannya mencapai 13,83%.

Monitoring dan evaluasi yang direncanakan selama 3 hari ini dilakukan untuk memastikan bahwa pembangunan berjalan sesuai dengan ketentuan dan perencanaan. Selain itu Bupati dan Wakil Bupati Lobar turun langsung ke lapangan untuk menguatkan kebijakan pembangunan daerah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran sesuai RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) tahun 2019-2024.

Sementara itu Kadis Kominfo Lombok Barat, Ahad Legiarto yang juga turut dalam monev tersebut mengatakan bahwa Monev yang dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat secara langsung ini untuk memastikan pelaksanaan proyek fisik 2020 berjalan dengan lancar dan sesuai dengan perencanaan. Hal ini penting dilakukan untuk memastikan penggunaan uang daerah agar tepat sasaran dan efisien. Kegiatan ini menurut Ahad sebagai wujud nyata tanggung jawab Bupati dan Wakil Bupati terhadap penggunaan uang rakyat yang telah dianggarakan dalam APBD 2020. ” Bupati dan Wakil Bupati ingin memastikan bahwa proyek ini berjalan sesuai dengan perencanaan dan tepat waktu sehingga uang rakyat yang telah dianggarkan dapat digunakan dan dipertanggung jawabkan dengan maksimal” ujar Ahad.

Lebih lanjut Ahad mengatakan bahwa Bupati dan Wakil Bupati turun secara langsung untuk memastikan dan memantau kualitas fisik proyek yang sedang dikerjakan di tahun 2020 ini. Menurutnya apabila ditemukan pekerjaan yang terlambat dan minus progresnya serta kualitas tidak memenuhi spesifikasi dapat langsung di tegur dan diperingatkan agar progresnya bisa ditingkatkan. ” Mulai dari PPK, PA, PTP Konsultan Pengawas dan Kontraktornya akan diberikan teguran agar tidak terjadi keterlambatan atau kualitas dibawah standart yang tentunya dapat merugikan daerah” ujarnya.

Ahad Legiarto lebih lanjut mengatakan bahwa Bupati dan Wakil Bupati bersama jajarannya ingin meninjau langsung pergerakan ekonomi pada sektor konstruksi di Lombok Barat. Hal ini mengingat pertumbuhan ekonomi dari sektor konstruksi minus akibat dari dampak direfocusingnya anggaran pada sebagian besar proyek konstruksi di masa pandemi ini. Pemerintah Daerah mengharapkan sisa proyek fisik yang ada dapat dimaksimalkan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dari sektor konstruksi. “Hal ini tentu menjadi perhatian Pemerintah Daerah untuk memastikan agar pertumbuhan ekonomi tidak terjun bebas di masa pandemi ini yang tentu berpengaruh pada angka kemiskinan. Pemerintah Daerah ingin agar angka kemiskinan ini tidak turun secara signifikan di masa pandemi ini.” ujarnya. (Diskominfo/Yani/Zul/rif)

Diskominfotik Lobar–Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid mengapresiasi dibukanya Klinik Pratama Labuapi Barokah, dengan semakin banyaknya berdiri klinik kesehatan, maka semakin banyak alternatif pilihan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan semakin memacu peningkatan kualitas pelayanan kesehatan disemua fasilitas layanan kesehatan yang ada di Lombok Barat.

Hal ini disampaikan oleh Bupati Lombok Barat pada acara Lounching Klinik Pratama Labuapi Barokah yang beralamat di Jalan Gunung Pengsong No. 17 Desa Karang Bongkot Kecamatan Labuapi Lombok Barat, Senin 21/09/2020.

Dalam sambutannya Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid mengatakan Semakin banyak berdirinya fasilitas pelayanan kesehatan yang dikelola oleh pihak swasta, maka semakin banyak mitra pemerintah untuk bersama-sama memberikan layanan kesehatan, guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

“Fasilitas kesehatan di Lombok Barat sudah mendekati ideal walaupun belum ideal, Kita sudah punya dua rumah sakit tipe C dan Tipe D, kita juga punya 20 puskesmas. Saya punya target di masa jabatan saya sampai 2024 di Lombok Barat ada 21 puskesmas,” ungkap Bupati.

Disampaikan pula oleh Bupati bahwa di Sekotong kalau dilihat dari sisi jumlah penduduk, jumlah Puskesmas yang ada sekarang sudah ideal tapi kalau dari sisi geografisnya masih belum ideal karena Sekotong wilayahnya sangat luas, mudah mudahan tahun depan bisa ditambah.

Lombok Barat sekarang ini masih kekurangan tenaga kesehatan dari sekitar 300 tenaga dokter yang dibutuhkan yang ada sekarang baru 100 dokter.

“Alhamdulillah yang sekarang lewat Labuapi kita mendapatkan tambahan fasilitas Kesehatan lagi, Saya sangat berterima kasih kepada Klinik Pratama Labuapi Barokah, tapi yang paling kurang di Lombok Barat itu adalah tenaga kesehatannya.” Terangnya.

Sementara itu Ketua Yayasan As-Syifa Barokah Dr. Abdul Malik mengatakan, bahwa klinik ini adalah klinik keluarga karena pengurusnya hanya dari kalangan keluarga.

“Klinik ini di bawah Yayasan As-Syifa Barokah yang mana pengurus di dalamnya adalah adik-adik saya, sehingga saya katakan klinik ini adalah klinik keluarga,” ucapnya.

Dikatakannya, Klinik ini sudah ada dukungan dari 4 dokter, 4 tenaga medis perawat dan sejumlah tenaga administrasi sebagai pendukung Klinik dan ke depan akan bekerjasama dengan BPJS Mataram.

Ia berharap dengan adanya Klinik Labuapi Pratama Barokah akan meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dan terlebih lagi bagi masyarakat Desa Karang Bongkot dan Desa Perampuan.

Acara tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan Lobar Hj. Ni Made Ambaryati, Kepala BPJS Mataram Sarman Palipadang, Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Yusuf, Camat Labuapi Lalu Darme Artika, Kepala Desa Perampuan Sarhan dan Kepala Desa Karang Bongkot H. Saimi, tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat. (Diskominfotik/Angge)

Batulayar, Diskominfotik- Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Sumiatun membuka secara resmi platihan atau workshop Pengelolaan Warung Makan bagi Pengelolan usaha kuliner Lombok Barat di  Hotel Montana Senggigi, Senin, 21/09/2020.

Dalam sambutannya Wakil Bupati Hj. Sumiatun mengatakan selama 6 sampai 7 bulan pariwisata Lombok Barat mati suri , akan tetapi dengan inovasi, gagasan dan kreatifitas dari Dinas Pariwisata Lombok Barat kita bisa bangun kembali dengan diadakannya beberapa event-event yang sudah dilakukan yang tentunya tidak lepas dari support para pelaku wisata.

“Banyaknya kuliner yang beragam harus mempertahankan ciri khas dari masing-masing warung makan itu sendiri agar selalu diburu oleh para wisatawan, begitu juga UMKM memiliki peranan penting dalam mendukung sektor wisata.” Jelasnya.

Menutup Sambutannya Hj. Sumiatun berharap pelatihan ini bisa melahirkan sumber daya manusia lombok Barat yang unggul dan kompeten seperti standar pelayanan, mutu, packing dan juga bagaimana berkreasi dalam memasarkan produk.

Acara yang dihadiri juga oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat Hj. Nurul Adha dan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat H. Saeful Ahkam ini diikuti oleh para pelaku usaha dibidang kuliner yang ada di Kabupaten Lombok Barat sebanyak 40 chef warung makan dibagi dalam tiga angkatan.

Tujuan dari pelatihan ini agar para pengelola warung makan mampu menyajikan kuliner sebagai salah satu destinasi wisata kuliner dengan pengelolaan yang profesional tentunya dengan tetap mempertahankan rasa atau ciri khas dari masing-masing warung atau tempat makan itu sendiri, karena ditengah kondisi sulit akibat covid-19 ini diperlukan kreatifitas untuk keberlangsungan usaha kuliner terutama dari segi kesehatan dan higienitas makanan.( Diskominfotik/Ria/Juan)