Batulayar – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat terus memperkuat sinergi dengan pemerintah desa dalam menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat. Hal tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) bersama seluruh kepala desa se-Kecamatan Batulayar yang digelar di Kantor Camat Batulayar, Rabu (17/6/2026).

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Bupati Lombok Barat H. Lalu Ahmad Zaini, Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha, Asisten I Setda Lombok Barat, para kepala OPD teknis, Camat Batulayar, serta seluruh kepala desa se-Kecamatan Batulayar.

Dalam arahannya, Bupati Lombok Barat H. Lalu Ahmad Zaini mengatakan bahwa rakor tingkat kecamatan ini menjadi sarana penting untuk menyerap berbagai aspirasi dan persoalan yang dihadapi masyarakat secara langsung dari pemerintah desa. Kehadiran OPD teknis dalam pertemuan tersebut diharapkan dapat mempercepat penanganan berbagai permasalahan yang muncul.

“Kegiatan rakor tingkat kecamatan ini kami laksanakan untuk menyerap berbagai permasalahan yang ada di wilayah Kecamatan Batulayar. Dalam pertemuan ini juga hadir OPD teknis agar berbagai persoalan yang disampaikan dapat langsung ditindaklanjuti dan dicarikan solusi,” ujarnya.

Menurut Bupati, rakor bersama kepala desa merupakan program yang sengaja dicanangkan di tingkat kecamatan untuk memperkuat koordinasi sekaligus mempercepat penyelesaian berbagai persoalan masyarakat.

“Ini memang program yang saya canangkan di level kecamatan, yaitu rapat bersama seluruh kepala desa untuk menyelesaikan berbagai masalah yang muncul di tengah masyarakat. Banyak hal yang disampaikan, mulai dari persoalan infrastruktur hingga berbagai kebutuhan pelayanan masyarakat lainnya,” jelasnya.

Bupati menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan akan menjadi perhatian pemerintah daerah dan akan diselesaikan secara bertahap melalui kolaborasi seluruh pihak.

“Tidak ada yang tidak menjadi prioritas. Semua persoalan yang disampaikan akan kita selesaikan secara bersama-sama. Yang terpenting adalah kolaborasi antara pemerintah kabupaten, kecamatan, desa, dan OPD terkait,” tegasnya.

Lebih lanjut, Bupati menyoroti persoalan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang menjadi salah satu fokus pembangunan daerah. Ia berharap tidak ada lagi warga Lombok Barat yang tinggal di rumah yang tidak memenuhi standar kelayakan.

“Salah satu perhatian utama kami adalah persoalan rumah tidak layak huni. Saya ingin tidak ada lagi masyarakat Lombok Barat yang tinggal di rumah tidak layak huni. Karena itu, sinergi dan kolaborasi semua pihak sangat diperlukan untuk mewujudkan hal tersebut,” pungkasnya.

Sementara itu, Camat Batulayar H. Muhammad Subayin, SE menyampaikan bahwa kegiatan rakor ini merupakan program yang diinisiasi langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat. Kecamatan Batulayar menjadi wilayah pertama yang melaksanakan kegiatan tersebut.

“Alhamdulillah, meskipun ini menjadi kegiatan perdana sehingga kami masih dalam tahap penyesuaian, pelaksanaannya berlangsung sukses. Inti dari pertemuan ini adalah mempererat silaturahmi sekaligus membahas berbagai persoalan yang ada di tengah masyarakat agar dapat segera dicarikan solusi,” ujarnya.

Dalam forum tersebut, sejumlah program prioritas diusulkan berdasarkan hasil koordinasi antara Forum Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) dan para kepala desa. Salah satu usulan strategis yang mendapat perhatian adalah pembangunan jalan alternatif menuju kawasan Senggigi.

Menurut Camat, keberadaan jalan alternatif sangat dibutuhkan mengingat akses menuju Senggigi saat ini hanya mengandalkan satu jalur utama. Kehadiran jalur alternatif dinilai penting untuk mengantisipasi kemacetan maupun kondisi darurat akibat bencana alam.

“Alhamdulillah, Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati merespons positif usulan tersebut. Jalan ini sangat penting karena dapat menjadi jalur alternatif sekaligus menghubungkan kawasan wisata pantai di Batulayar dengan kawasan wisata di wilayah utara,” jelasnya.

Selain infrastruktur jalan, peningkatan status puskesmas juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Upaya percepatan proses perizinan yang masih menjadi kewenangan pemerintah pusat terus dilakukan agar pelayanan kesehatan masyarakat semakin optimal.

Persoalan pengelolaan kawasan pantai juga turut menjadi pembahasan. Camat Batulayar menilai perlunya kejelasan mengenai batas sempadan pantai dan area publik guna menghindari konflik antara pemilik lahan, pelaku usaha, pedagang, maupun nelayan.

“Kami membutuhkan kejelasan mengenai batas sempadan pantai dan area publik sesuai aturan yang berlaku. Dengan adanya kejelasan tersebut, pemerintah desa dan kecamatan dapat mengamankan kawasan publik yang memang tidak boleh dibangun,” katanya.

Dalam bidang perumahan, Kecamatan Batulayar telah menyelesaikan verifikasi data RTLH di sembilan desa. Dari 1.688 unit data awal yang diterima dari Dinas PUPR, sebanyak 411 unit dinyatakan memenuhi syarat untuk diusulkan mendapatkan bantuan.

Camat juga mengapresiasi Program Satu Miliar Per Desa dan Kelurahan yang dinilai sangat membantu masyarakat di tengah keterbatasan anggaran akibat penyesuaian kebijakan pembangunan nasional.

“Program Satu Miliar Per Desa sangat membantu karena sebagian besar Dana Desa saat ini terserap untuk program prioritas nasional. Dengan adanya dukungan dari Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, berbagai kebutuhan masyarakat tetap dapat diakomodir,” ungkapnya.

Meski demikian, ia berharap pembangunan ke depan tidak hanya berfokus pada sektor fisik, tetapi juga memberikan perhatian yang lebih besar terhadap sektor kesehatan, pendidikan, dan penanganan stunting.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Desa Sandik Mahnan Hariyanto menyampaikan apresiasi atas komitmen Bupati Lombok Barat yang turun langsung mendengarkan berbagai aspirasi masyarakat melalui kepala desa.

“Kami sangat mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Bapak Bupati bersama seluruh jajaran pemerintah daerah. Kami merasa yakin bahwa berbagai usulan dan aspirasi yang disampaikan oleh desa-desa dapat langsung didengar dan ditanggapi oleh Bapak Bupati,” ujarnya.

Ia mengungkapkan bahwa salah satu usulan yang menjadi perhatian bersama sembilan desa dan tiga desa persiapan adalah pembukaan akses jalan menuju kawasan Senggigi serta jalur-jalur strategis lainnya yang dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan pariwisata.

Selain itu, pihak desa juga mendorong percepatan pembangunan Puskesmas Penimbung serta peningkatan status rumah sakit di wilayah Gunungsari menjadi rumah sakit tipe C guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.

Menurutnya, pertemuan tersebut menunjukkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam menyusun program pembangunan berdasarkan kebutuhan riil masyarakat.

“Kami siap mendukung program-program pemerintah daerah demi kemajuan Kabupaten Lombok Barat. Semoga apa yang menjadi harapan bersama dapat segera terwujud dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tutupnya.

Rakor tingkat kecamatan ini diharapkan menjadi wadah efektif untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah kabupaten, kecamatan, dan desa sehingga berbagai persoalan masyarakat dapat ditangani lebih cepat, tepat, dan berkelanjutan.

(Diskomintotik. Husni).