Giri Menang, 4 Mei 2026 – Bupati Lombok Barat menginstruksikan perbaikan kualitas data sebagai kunci utama percepatan penurunan stunting. Instruksi tersebut disampaikan dalam kegiatan pemaparan dan evaluasi program Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting (TP3S) Kabupaten Lombok Barat yang berlangsung di Ruang Senggigi, Kantor Bupati Lombok Barat, Senin (4/5).

Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Lombok Barat, Wakil Bupati Lombok Barat, serta seluruh jajaran TP3S yang terdiri atas kepala perangkat daerah, tenaga teknis, dan pengelola program lintas sektor.

Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa penanganan stunting merupakan isu strategis yang harus ditangani secara serius dan terukur, sebagaimana program pembangunan lainnya. Ia menyebutkan bahwa capaian penurunan stunting juga menjadi indikator kinerja daerah yang akan dinilai oleh pemerintah pusat maupun provinsi.

“Setiap pertemuan, koordinasi, dan program yang kita susun harus berjalan efektif, terukur, dan tepat sasaran. Secara konsep, program yang kita miliki sudah sesuai pedoman nasional, namun masih terdapat persoalan mendasar yang harus segera dibenahi, yaitu kualitas data,” tegasnya.

Menurutnya, data yang akurat, lengkap, dan terintegrasi menjadi fondasi utama dalam menentukan kebijakan dan intervensi yang tepat. Ia mengakui, saat ini masih ditemukan data yang belum valid, tidak lengkap, bahkan keliru, sehingga berpotensi menghambat efektivitas program penanganan stunting.

Bupati menekankan pentingnya pendataan sejak dini, bahkan dimulai sejak masa pra-kehamilan. Idealnya, data pasangan yang telah menikah dapat langsung dicatat dan dipantau perkembangannya, sehingga ketika terjadi kehamilan, kondisi kesehatan dan sosial ekonomi dapat segera terdeteksi.

“Jika pendataan sejak pra-kehamilan belum dapat diterapkan secara optimal, maka minimal kita harus memaksimalkan pendataan sejak bayi lahir. Data dasar ini harus disiapkan dengan baik dan disinkronkan antarinstansi,” ujarnya.

Untuk mendukung hal tersebut, ia mendorong pemanfaatan teknologi informasi dalam membangun sistem pemantauan yang terintegrasi, sehingga kondisi ibu hamil dan balita dapat dipantau secara berkelanjutan dan real time.

Selain itu, Bupati juga mengarahkan agar fokus pendataan dan intervensi diprioritaskan pada keluarga miskin ekstrem, yang dinilai memiliki kontribusi besar terhadap tingginya angka stunting. Ia menegaskan pentingnya memastikan bantuan gizi, seperti Manfaat Bantuan Gizi (MBG), benar-benar diterima dan dikonsumsi oleh sasaran.

“Kita harus memastikan bantuan tidak hanya tersalurkan, tetapi juga dimanfaatkan dengan baik. Dibutuhkan sistem pemantauan yang jelas agar tidak terjadi penyimpangan,” katanya.

Lebih lanjut, Bupati mengingatkan bahwa ketidaksesuaian antara data dan kondisi lapangan dapat menyebabkan banyak kasus stunting tidak terdeteksi dan tidak mendapatkan intervensi. Hal ini berpotensi menghambat pencapaian target penurunan stunting yang telah ditetapkan.

“Jangan sampai data yang kita laporkan tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan. Tidak boleh ada satu pun sasaran yang terlewat dari pendataan dan penanganan,” tegasnya.

Ia juga menyinggung pentingnya sinkronisasi data lintas sektor, termasuk penguatan integrasi sistem seperti BPI-JK, yang saat ini masih dalam tahap penyelarasan modul dan detail data.

Menindaklanjuti arahan tersebut, TP3S Kabupaten Lombok Barat sepakat untuk segera membentuk tim khusus yang bertugas melakukan verifikasi data lapangan, memperbarui sistem informasi, serta memastikan sinkronisasi data antarinstansi berjalan secara berkala.

Langkah ini diharapkan dapat mempercepat penurunan angka stunting di Kabupaten Lombok Barat sekaligus mewujudkan generasi yang yg sehat, unggul, dan berkualitas.

(Diskominfotik : Angga)