Giri Menang, 4 Mei 2026 – Bupati Lombok Barat memimpin rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk membahas sejumlah isu strategis, yakni kesiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak, penanganan kelangkaan gas LPG, serta penertiban kafe ilegal. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Senggigi, Kantor Bupati Lombok Barat, Senin (4/5).
Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Bupati Lombok Barat, anggota Forkopimda, Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda), para asisten, staf ahli bupati, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, serta perwakilan organisasi di wilayah Lombok Barat.
Dalam arahannya, Bupati Lombok Barat, H. L. Ahmad Zaini, menyampaikan bahwa rapat tersebut membahas beberapa agenda penting yang membutuhkan perhatian dan sinergi bersama seluruh pihak terkait.
Agenda pertama yang dibahas adalah persiapan pelaksanaan Pilkades serentak. Bupati menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat guna memastikan pelaksanaan Pilkades berjalan aman, tertib, dan lancar.
“Kita berharap Pilkades serentak dapat berlangsung dengan kondusif. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat dari semua pihak, baik pemerintah daerah, aparat keamanan, maupun masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, Bupati juga menyoroti persoalan kelangkaan gas LPG yang belakangan menjadi perhatian masyarakat. Ia meminta agar distribusi gas dapat diawasi secara ketat sehingga tepat sasaran dan tidak terjadi penimbunan maupun penyalahgunaan.
“Kita harus memastikan distribusi gas LPG berjalan dengan baik dan tepat sasaran, sehingga kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi,” tegasnya.
Isu lain yang turut dibahas adalah penertiban kafe ilegal yang dinilai meresahkan masyarakat. Bupati menegaskan bahwa penegakan aturan harus dilakukan secara tegas, namun tetap mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis.
“Penertiban kafe ilegal merupakan bagian dari upaya menjaga ketertiban umum dan menciptakan lingkungan yang kondusif di Lombok Barat,” katanya.
Ia juga mengajak seluruh peserta rapat untuk terus memperkuat koordinasi, komunikasi, dan kerja sama lintas sektor dalam menyelesaikan berbagai persoalan daerah.
“Setiap permasalahan harus kita tangani bersama dengan penuh tanggung jawab dan komitmen,” imbuhnya.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Lombok Barat, Hj. Nurul Adha, menekankan pentingnya langkah konkret dalam penertiban kafe ilegal. Ia mendorong pembentukan tim khusus yang akan turun langsung ke lapangan guna melakukan penertiban terhadap tempat hiburan yang tidak berizin.
“Kita perlu membentuk tim dan melakukan langkah-langkah konkret agar penertiban kafe dan tempat hiburan ilegal dapat dilaksanakan secara efektif, sehingga tidak ada lagi keluhan dari masyarakat,” ujarnya.
Rapat koordinasi ini diharapkan mampu menghasilkan langkah-langkah strategis dan terpadu dalam menjaga stabilitas daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta menciptakan situasi yang aman dan kondusif di Kabupaten Lombok Barat.
(Diskominfotik : Wirdan, Ria)
Penulis 
