Giri Menang, Diskominfotik,
Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menggelar rapat kerja dan evaluasi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang berlangsung di Ruang Rapat Senggigi Kantor Bupati, Rabu (8/4/2026), Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Lombok Barat H. Lalu Ahmad Zaini (LAZ), Wakil Bupati Hj. Nurul Adha (UNA), Pj. Sekda Lobar H. Akhmad Saikhu, para Asisten, Kepala OPD, Direktur RS Tripat dan RS Awet Muda Narmada, Dewan Pengawas BLUD, serta kepala Puskesmas se-Kabupaten Lombok Barat.

Dalam arahannya, Bupati Lombok Barat H. Lalu Ahmad Zaini (LAZ) menegaskan pentingnya pengelolaan BLUD yang profesional dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Ia berharap seluruh fasilitas kesehatan mampu meningkatkan kualitas manajemen, baik dari sisi sumber daya manusia maupun pengelolaan pendapatan dan anggaran.

“Saya berharap evaluasi terhadap kinerja keuangan dan manajemen BLUD, baik di rumah sakit maupun puskesmas, dapat mendorong peningkatan pelayanan kesehatan yang tepat waktu, efektif, dan efisien,” ujarnya.

Lebih lanjut, Bupati LAZ menjelaskan bahwa pengembangan BLUD memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan unit layanan publik, mencakup pengelolaan pendapatan, belanja, hingga sumber daya manusia. Melalui penerapan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) BLUD, unit layanan diharapkan mampu bekerja lebih adaptif, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, tanpa sepenuhnya terikat pada mekanisme anggaran konvensional.

“Melalui Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, unit layanan diharapkan lebih adaptif, profesional, dan tidak sepenuhnya terikat pada mekanisme anggaran konvensional.” harapnya.

Senada dengan hal tersebut, Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha (UNA) menekankan pentingnya pengelolaan yang tetap berpedoman pada regulasi yang berlaku, guna menghindari potensi masalah dan ketimpangan di kemudian hari. Menurutnya, hasil evaluasi kinerja BLUD dapat menjadi dasar penting dalam pembinaan serta pengambilan kebijakan oleh pemerintah daerah. Selain itu, evaluasi ini juga berperan dalam penentuan insentif, penyesuaian tarif layanan, serta penyusunan strategi pengembangan BLUD ke depan.

“Evaluasi ini tidak hanya mendorong peningkatan layanan, tetapi juga menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran demi pelayanan kesehatan yang semakin baik bagi masyarakat,” ujarnya.

Rapat koordinasi ini membahas berbagai aspek strategis, mulai dari evaluasi kinerja BLUD, peningkatan efisiensi pengelolaan anggaran, hingga penguatan layanan kesehatan berbasis BLUD. Berbagai kendala dalam implementasi sistem BLUD juga turut diidentifikasi, disertai langkah-langkah solusi guna meningkatkan efektivitas pengelolaan layanan kesehatan di daerah.

(Diskominfotik/Bq. Ria/Angga)bludblud