Giri Menang, Diskominfotik,
Bupati Lombok Barat H. Lalu Ahmad Zaini (LAZ) memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) melalui Zoom Meeting yang membahas kebutuhan pembangunan jembatan layak di sejumlah titik wilayah Kabupaten Lombok Barat. Rakor ini menjadi langkah strategis dalam percepatan peningkatan infrastruktur, sekaligus memastikan aksesibilitas masyarakat berjalan aman, nyaman, dan tidak lagi terhambat oleh kondisi jembatan yang rusak.

Salah satu fokus utama pembahasan adalah percepatan pendataan jembatan rusak yang berdampak langsung terhadap akses anak-anak sekolah di wilayah terpencil. Pendataan ini menjadi prioritas mengingat peran vital jembatan dalam mendukung mobilitas masyarakat dan kelancaran aktivitas pendidikan.

Rakor yang digelar di Ruang Kerja Bupati Lombok Barat, Jumat (28/11/2025), dihadiri oleh Sekretaris Dinas PUTR Lalu Ratnawi, Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga Dinas PUTR Ahmad Fathoni serta Tim teknis Bina Marga.

Dalam Rakor tersebut, Kemendagri RI, menegaskan bahwa hasil pendataan jumlah serta kondisi riil jembatan rusak di daerah harus sudah diterima paling lambat pada 4 Desember 2025. Data tersebut akan menjadi dasar penting dalam penyusunan perencanaan perbaikan infrastruktur yang diarahkan untuk menjawab kebutuhan vital masyarakat, terutama pada wilayah dengan tingkat risiko tinggi dan mobilitas harian yang bergantung pada keberadaan jembatan yang aman serta layak fungsi.

Sementara itu, Bupati LAZ menegaskan komitmennya untuk memastikan akses masyarakat, khususnya anak-anak sekolah di wilayah terpencil, tidak lagi terhambat oleh kondisi jembatan yang rusak. Ia langsung memerintahkan jajarannya melakukan inventarisasi menyeluruh terhadap seluruh jembatan yang mengalami kerusakan di Kabupaten Lombok Barat.

“Segera lakukan survei dan data berapa jumlah jembatan yang rusak. Data tersebut harus kita kirimkan ke Kemendagri paling lambat tanggal 4 Desember 2025,” tegas Bupati LAZ dalam arahannya.

Ia juga meminta para camat untuk memperkuat koordinasi dengan para kepala desa, sehingga proses pendataan dapat dilakukan secara cepat, detail, dan tepat sasaran. Menurutnya, tidak boleh ada lagi anak sekolah yang terhambat aktivitas belajarnya hanya karena kondisi jembatan yang tidak layak.

“Hasil survei akan lebih baik bila dilengkapi dengan foto dan titik koordinat. Saya minta camat dan kepala desa bergerak cepat untuk mendokumentasikan kondisi jembatan di wilayah masing-masing,” ujarnya.

Rapat koordinasi (Rakor) ini dilaksanakan melalui zoom meeting bersama Kementerian Dalam Negeri RI. Rakor tersebut membahas pelaksanaan crash program, yaitu kebijakan langsung Presiden RI terkait pendataan jembatan rusak secara nasional. Program ini menjadi langkah strategis bagi Pemkab Lombok Barat dalam memperkuat infrastruktur konektivitas wilayah, sekaligus memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi secara cepat dan tepat.

Melalui pendataan yang akurat dan terintegrasi, Pemkab Lombok Barat menegaskan komitmennya untuk mewujudkan daerah yang maju, mandiri, berkeadilan, serta sejahtera dimulai dari desa, sehingga pembangunan dapat dirasakan merata dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Credits: (H. Iswarta/Zul)