Gerung, Diskominfotik – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat terus memperkuat upaya percepatan penurunan stunting melalui kegiatan Roadshow Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting (TP3S) Kabupaten Lombok Barat. Roadshow yang digelar di Kecamatan Narmada ini menjadi agenda keempat dari rangkaian kunjungan ke 10 kecamatan yang ada di Lombok Barat.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Bapperida Lobar Deny Arif Nugroho, Kepala Dinas Dukcapil Lobar Fathurrahman, Kepala Dinas Kesehatan Lobar Hj. Erni Suryana, Sekretaris Dinas Kominfotik Lobar H. Iswarta Mahmuluddin, Camat Narmada, Kepala Desa se-kecamatan Narmada, para kader kesehatan dan Gizi.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat, Hj. Erny Suryana, yang mewakili Wakil Bupati Lombok Barat. Dalam arahannya, Hj. Erny menegaskan bahwa roadshow ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat koordinasi, evaluasi, dan sinergi lintas sektor dalam mempercepat penurunan angka stunting di Kabupaten Lombok Barat.

Menurutnya, berdasarkan data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM), prevalensi stunting di Kabupaten Lombok Barat saat ini berada pada angka 9 persen. Namun demikian, berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2024, angka stunting masih berada di kisaran 27 persen. Perbedaan data tersebut menjadi tantangan yang harus dijawab melalui kerja sama seluruh perangkat daerah, pemerintah kecamatan, desa, hingga masyarakat.

Upaya percepatan penurunan stunting juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan visi Kabupaten Lombok Barat, yaitu “Terwujudnya Masyarakat Lombok Barat yang Maju, Mandiri, dan Berkeadilan.” Salah satu misinya adalah menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing global, dan berkarakter.

Hj. Erny menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Lombok Barat telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk intervensi spesifik penanganan stunting. Pada tahun 2026, anggaran tersebut mencapai sekitar Rp5 miliar. Namun, menurutnya, stunting tidak dapat diselesaikan hanya melalui intervensi sektor kesehatan.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2021, intervensi spesifik hanya berkontribusi sekitar 30 persen terhadap penurunan stunting, sedangkan 70 persen sisanya berasal dari intervensi sensitif yang melibatkan berbagai sektor seperti sanitasi, penyediaan air bersih, pendidikan, administrasi kependudukan, perlindungan sosial, hingga pemberdayaan masyarakat.

Hasil skrining yang dilakukan dokter spesialis di 20 puskesmas juga menunjukkan bahwa banyak anak stunting mengalami penyakit penyerta seperti tuberkulosis (TB), anemia, serta berbagai masalah kesehatan lain yang dipengaruhi kondisi lingkungan, sanitasi, kualitas air minum, dan kondisi sosial ekonomi keluarga.

Dalam kesempatan tersebut, TP3S juga mengevaluasi sejumlah indikator percepatan penurunan stunting di Kecamatan Narmada. Beberapa persoalan yang menjadi perhatian antara lain kondisi sarana dan prasarana Posyandu yang sudah tidak layak, khususnya alat timbang dan alat ukur panjang badan balita yang harus memenuhi standar sesuai Keputusan Menteri Kesehatan.

Selain itu, evaluasi juga mencakup pelaksanaan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi ibu hamil dengan kekurangan energi kronis (KEK) dan balita gizi kurang. Pemerintah daerah mendorong agar sasaran penerima manfaat dapat terdata dan terlaporkan secara optimal melalui sistem pelaporan yang dikelola oleh Bapperida bersama pemerintah kecamatan.

Isu lain yang turut menjadi perhatian adalah masih terbatasnya akses masyarakat terhadap air minum yang layak serta masih ditemukannya warga yang belum memiliki dokumen administrasi kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Kondisi tersebut dinilai dapat menghambat akses masyarakat terhadap berbagai layanan kesehatan dan program pemerintah.

Melalui roadshow ini, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berharap seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat komitmen dan kolaborasi sehingga berbagai kendala di lapangan dapat segera ditindaklanjuti demi mempercepat terwujudnya generasi Lombok Barat yang sehat, berkualitas, dan bebas stunting.

“Penurunan stunting bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah, pemerintah desa, dan masyarakat. Dengan kolaborasi yang kuat, kita optimistis target penurunan stunting di Lombok Barat dapat tercapai,” ujar Hj. Erny Suryana.

Penulis dan Foto : Angge (Diskominfotik)