Gerung, Diskominfotik- “BACALAH” Demikian sepenggal Perintah dari Sang Pencipta, sebagaimana yang tertuang dalam kitab suciNya Al-Qur’an. Perintah ini bermakna sangat luas karena semua ciptaan Tuhan dapat dijadikan sebagai Objek untuk kita baca. Dalam konteks yang lebih sempit dapat diartikan sebagai membaca buku, kitab, majalah, koran dan semua media yang menyediakan informasi apa saja yang dibutuhkan oleh manusia. Sejarah telah mencatat bahwa Tokoh-tokoh hebat adalah orang-orang yang sangat intens meluangkan waktunya untuk membaca.

Kepedulian terhadap rendahnya minat baca dan masalah literasi di NTB, menggugah kesadaran berbagai lintas elemen, komunitas, organisasi sosial masyarakat, tokoh, dunia usaha, perguruan tinggi dan pegiat literasi untuk menghimpun diri dalam sebuah Konsorsium NTB Membaca.

Dari beberapa kali tahapan diskusi yang oleh Konsorsium NTB MEMBACA yang difasilitasi oleh INOVASI NTB, melahirkan ide bahwa ke depan harus ada gerakan yang masif dan sinergi dalam menyelesaikan masalah krisis literasi, khususnya di NTB.

Menindaklanjuti gerakan guna meningkatkan minat baca di daerah, Konsorsium NTB membaca dipimpin oleh Dr. Lalu Sirajul Hadi, M.Pd., lakukan kunjungan ke Pemerintah Daerah Lombok Barat dan diterima langsung oleh Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid, S.Ag., M.Si di ruang kerjanya Senin, 09/11/2020.

Bupati didampingi Sekretaris Daerah H. Baihaqi menerima kunjungan Gerakan NTB Membaca yang terdiri dari Ketua nya Dr. Lalu Sirajul Hadi, M.Pd., Koordinator Sekretariat Publikasi Konsorsium NTB Membaca Wahyudin Pelo, dan Perwakilan Gramedia.

Bupati H. Fauzan Khalid menyambut baik dan sangat mendukung apa yang dilakukan Konsorsium NTB Membaca, karena dengan gerakan ini dapat menumbuhkan dan mengembangkan  budaya literasi di sekolah maupun masyarakat yang tentunya akan berdampak pada meningkatnya, pola pikir,  wawasan dan pengetahuan yang dimiliki.

Menurut Fauzan gerakan ini patut digalakkan agar masyarakat terbiasa untuk membaca dan memahami segala informasi untuk itu Pemerintah Daerah mendorong selain  menyasar sekolah dan Taman Baca Masyarakat (TBM) yang tersebar di seluruh Lombok Barat juga akan menambah Spot-Spot membaca Masyarakat berupa Berugak Baca dan lain-lain.

Sebagai langkah awal Bupati langsung meminta Sekda H. Baehaqi untuk memfasilitasi MoU antara Konsorsium NTB Membaca, Gramedia, Dikbud, Pusda Lobar.

“Nanti akan di sampaikan pada Rapim yang akan datang.” Ungkapnya

Sementara itu Ketua Konsorsium NTB Membaca Dr. Lalu Sirajul Hadi, M.Pd., mengatakan, adapun tujuan kunjungannya ialah ingin memastikan, bahwa pemerintah memiliki kebijakan konkret dalam menyelesaikan masalah krisis membaca di NTB.

Semua elemen harus peduli terhadap literasi ini, kita mengalami fenomena krisis membaca di NTB, ini masalah serius, efek jangka panjangnya akan sangat tidak bagus bagi kualitas SDM masyarakat, dan pasti akan menjadi penghambat serius dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang berdaya saing. “Oleh sebab itu, semua pihak harus peduli, Konsorsium NTB Membaca siap berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat.” ungkapnya. (Diskominfotik/ Angge)

Gerung, Diskominfotik-Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) merupakan lembaga non struktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menciptakan Pegawai ASN yang profesional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa.

Asisten Komisioner Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit  Wilayah I Muhlis Irfan saat berkunjung ke Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menyampaikan bahwa salah satu dari 5 prioritas kerja 5 tahun ke depan Presiden Jokowi adalah Pembangunan Sumber Daya Manusia.

“ASN sebagai Impelementator Kebijakan Pemerintah, sebagai pelayan Masyarakat dan sebagai perekat persatuan Bangsa harus memiliki profesionalitas yang tinggi, dan untuk mendapatkan ASN yang memiliki profesionalitas tinggi yaitu dengan penerapan Sistim Merit.” paparnya saat audiensi di ruang kerja Sekretaris Daerah Jumat, 16/10/2020.

Hadir dalam audiensi tersebut Asisten I Agus Gunawan, Asisten III H. Mahyudin, Inspektur H. Ilham, Kepala BKD-PSDM Suparlan bersama Sekretaris dan Kepala Bidang dan Kasinya.

Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, dan kondisi kecacatan (Tanpa Diskriminasi).

Prinsip sistim merit yaitu mensejajarkan aspek kompetensi, kualifikasi, prestasi kerja, adil dan terbuka.

Tujuan Sistem Merit Merekrut ASN yang profesional dan berintegritas dan menempatkan mereka pada jabatan-jabatan birokrasi pemerintah sesuai kompetensinya; Mempertahankan ASN melalui pemberian kompensasi yang adil dan layak; Mengembangkan kemampuan ASN melalui bimbingan dan diklat; Melindungi karier ASN dari politisasi dan kebijakan yang bertentangan dengan prinsip merit (nepotisme, primordialisme)

Sementara itu Sekretaris Daerah H. Baihaqi menyampaikan merujuk 8 area penerapan sistem Merit tersebut, Lombok Barat sejak Januari 2020 meluncurkan program Setda menyapa OPD yang tujuannya untuk meningkatkan disiplin ASN, setiap pejabat di Sekretariat Daerah turun langsung ke setiap OPD melakukan pembinaan ASN mulai dari Apel pagi jam 7.30 sampai dengan mengecek kehadiran dan memberikan pembinaan.

“Bagaimanapun kita merujuk dari 8 Sistem itu kalau disiplinnya tidak dibenahi akan mendapatkan kesulitan.” ungkapnya

Dua bulan terakhir ini tingkat kehadiran (disiplin) ASN di Lombok Barat mencapai 98,8%, sisanya yang tidak hadir karena Cuti, Sakit, dan lain-lain. Ini menunjukkan disiplin ASN di Lombok Barat sudah tinggi.

Terkait dengan pemetaan sudah dilakukan oleh BKD PSDM dan untuk waktu 5 tahun ke depan sudah terbaca dan ditahu berapa kebutuhan ASN sesuai latar belakang dan sesuai dengan manajemen ASN untuk bidang-bidang yang dibutuhkan. Sehingga bisa diselaraskan dengan kebutuhan per tahun dan dari pemetaan itu sudah bisa di ketahui berapa yang pensiun setiap bulannya.

Di tempat yang sama Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Barat, H. Ilham  menjelaskan Implementasi dari apa yang disampaikan oleh Komisi ASN tadi sudah hampir sebagian besar sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat baik dalam rekrutmen, penempatan ataupun dalam promosi sudah melalui berbagai tahapan.

Terkait dengan evaluasi jabatan setiap kali ada pengisian untuk rencana mengisi jabatan-jabatan yang kosong secara periodik BKD PSDM melakukan evaluasi jabatan.

“Tidak ada pengisian jabatan tanpa melalui proses tahapan tersebut.” ucapnya

Untuk valuasi Kinerja secara rutin setiap bulan dilakukan melalui rapim, secara umum dilakukan oleh Bupati, sedangkan evaluasi kinerja secara keseluruhan dilakukan oleh BKD PSDM dengan mekanisme yang sudah ada.

Kaitan dengan penegakan kode etik ASN sudah banyak dilakukan teguran-teguran bahkan funishmen bahkan sampai pada pemberhentian baik pemberhentian dengan hormat maupun tidak dengan hormat itu sudah dilakukan, inspektorat terlibat juga dalam hal penegakan ini, arsip-arsipnya ini sudah di BKD PSDM.

Kepala BKD PSDM Lombok Barat Suparlan menambahkan untuk menuju merit sistem di Lombok Barat sedang berproses, masih dilakukan pembenahan-pembenahan, ada satu dua yang belum sesuai ini masih dilakukan pembenahan

“Kalau dibandingkan rekrutmen JPT atau roling JPT dengan kabupaten kota yang lain di NTB, Lombok Barat menjadi contoh, karena Lombok Barat tidak pernah lepas dari KASN mulai dari izin pelaksanaan termasuk persyaratan-persyaratan rutin dilakukan komunikasi dengan KASN.” Demikian diungkapkan oleh Kepala BKD yang gemar Olah Raga Bulutangkis ini.(Diskominfotik/zul)

Giri Menang, 13 Oktober 2020 – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Syarwan mewakili Pemerintah Pusat, menyerahkan plakat dan piagam penghargaan kepada Kabupaten Lombok Barat atas prestasinya meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk keenam kali secara berurut-turut. Plakat dan piagam ini diterima langsung Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid dan Wakil Bupati Hj. Sumiatun di Ruang Kerja Bupati di Giri Menang, Gerung, Selasa, (13/10).
Disampaikan Syarwan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan penghargaan terkait dengan capaian opini tertinggi dalam penyusunan laporan keuangan yang diraih Lobar yaitu WTP.
Menkeu Sri Mulyani, kata Syarwan, memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas capaian prestasi yang diraih Lobar. Hal ini, lanjutnya, dengan meraih WTP maka Lobar telah membantu Pemerintah Pusat juga untuk meraih opini WTP.
“Karena sinergi yang kuat dan pengelolaan keuangan yang sangat baik artinya mendukung Pemerintah Pusat mendapatkan WTP juga. Pemerintah pusat sudah mendapatkan WTP sejak laporan keuangan tahun 2016,” kata Syarwan.

” Alhamdulillah Kabupaten Lombok Barat sudah enam tahun berturut-turut mendapatkan penghargaan WTP, seharusnya kalau bukan pandemi ini penghargaannya di Jakarta diserahkan langsung oleh Presiden atau paling tidak oleh Menteri Keuangan,” ujar Syarwan.
Sementara itu, Bupati Fauzan menyampaikan raihan WTP yang keenam kali yang didapat Kabupaten Lombok Barat akan menjadi semangat yang luar biasa bagi Lobar untuk meningkatkan kinerja khususnya dalam hal pengelolaan keuangan. Bahkan, sejak lama kepada semua organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada di Lobar Bupati menegaskan bahwa WTP itu adalah bukan kebanggaan.
“WTP itu bukan kebanggaan tapi kewajiban,” tegas Bupati dua periode ini.
Dikatakan Bupati, target Lobar bukan hanya WTP tetapi lebih dari itu.
“Lewat Inspektorat  kita sedang membuat Peraturan Bupati Gardu Mente (Gerakan Terpadu Menuju Nol Temuan), yang akan segera di launching saat rapim (rapat pimpinan, red),” kata Bupati.
Menurut Bupati Lobar kita tidak akan puas hanya dengan laporan keuangan yang bagus tetapi juga menekankan pada output yang jelas, terukur dan terarah.
“Tidak hanya dari sisi laporan keuangan saja tapi juga output-nya harus betul-betul bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” jelas Fauzan.
Syarwan pada bagian lain penyampaiannya mengatakan dengan banyaknya prestasi yang diraih Lombok Barat, maka semua ini harus dipertahankan dan ditingkatkan menjadi lebih baik.
“Supaya pemerintah ini dipercaya oleh masyarakat dan investor. Karena ini salah satu sebagai instrumen investor untuk mengambil keputusan. Saat kita WTP mereka yakin pengelola keuangannya sudah baik,” ujarnya.
Di tempat yang sama disampaikan Syarwan, karena Lobar sudah meraih WTP 6 tahun berturut-turut, maka kali ini diberikan dua penghargaan yaitu dalam bentuk piagam dan plakat.
“Juga WTP ini salah satu unsur penilaian untuk DID, Dana Insentif Daerah,” jelasnya.
Beberapa hal yang dinilai bagus sehingga Lobar kembali meraih WTP yaitu tahun 2020 ini Dana Desa tersalur 99,31%, dana alokasi khusus (DAK) dari Rp 150 M tersalur Rp 138M. Juga DID yang sudah tersalur 100%.
Sekda Dr. Baehaqi yang juga hadir menyampaikan raihan WTP bagi Lombok Barat karena Lombok Barat dinilai tidak ada temuan signifikan. Bahkan melalui Gardu Mente, kata Sekda, akan diupayakan menjadi nol temuan.

Di tempat terpisah Kepala Dinas Kominfotik Lombok Barat Ahad Legiarto mengatakan dengan diraihnya WTP untuk yang ke enam kalinya secara berturut-turut ini membuktikan bahwa Pemerintah Kabupaten Lombok Barat bersungguh-sungguh dalam menyelenggarakan Pemerintahan yang bersih sehingga kepercayaan Masyarakat terhadap Pemerintah menjadi meningkat. Ini juga tidak terlepas dari kerja keras semua pihak khususnya penyelenggara Pemerintahan yang ada di Kabupaten Lombok Barat tentunya di bawah komando Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat..
Acara ini juga dihadiri oleh Kepala Bappeda Lombok Barat, Inspektur Inspektorat H.Ilham, Kepala Bapenda Akhmad Saikhu dan Kepala BPKAD Fauzan Husniadi. Sementara itu dari Kanwil DJPb NTB hadir  Kepala Bidang PAPK, Tri Tenggo Sukmono dan Kepala Bidang PPA2 Rabindra Aldi.(Diskominfotik Lobar)

Sumber Humas Lobar

Giri Menang, Rabu 29 Januari 2020 – Satu lagi program terbaru dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat (Lobar) di awal tahun 2020 ini. Program ini diberi nama “Pemda Menyapa Desa”.

Program ini bertujuan sebagai ajang silaturahim antara Pemkab Lobar dengan pemerintah desa untuk mendekatkan hubungan antara Pemda Lobar dengan masyarakat setempa. Hal ini disampaikan Asisten I Pemkab Lobar H. M. Ilham pada Rapat Pimpinan (Rapim) II Kabupaten Lobar di Aula Utama Kantor Bupati, Rabu (29/1).

Selain sebagai ajang silaturahmi, kata Ilham, program ‘Pemda Menyapa Desa’ juga dimaksudkan untuk menyerap berbagai keluhan dan aspirasi di desa. Selanjutnya pemda bisa menyampaikan atau menginformasikan program-program prioritasnya. Tidak hanya itu, pemda juga bisa melakukan pembinaan terhadap desa serta desa juga bisa melakukan konsultasi publik. Kegiatan ‘Pemda Menyapa Desa’, lanjut Ilham, di antaranya adalah melakukan pembinaan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kepada desa terhadap hal-hal yang dinilai perlu mendapat pembinaan mulai dari pagi hari, kemudian dilanjutkan dengan Sholat Jumat bersama.

”Program ‘Pemda Menyapa Desa’ akan dibentuk 4 tim, tim satu akan dipimpin langsung oleh Bupati, tim dua oleh Sekda , tim tiga dipimpin oleh Asisten 1 dan tim empat dipimpin oleh Asisten 3,” ujar Ilham.

“Program ini akan dilakukan setiap Jumat, mulai dari tanggal 31 Januari ini, dan rencananya akan diawali tim satu yang dipimpin Bupati sekaligus membuka secara resmi program pemda menyapa desa,” tambah Ilham.

Output dari program ini, harap Ilham, agar permasalahan-permasalah di desa bisa segara dipetakan dan dikanalisasi sehingga permasalahan tidak menjadi liar. Sering kali, lanjut Ilham, sebagian desa tidak tahu tempat berkonsultasi atau menyampaikan permasalahannya, sehingga banyak kabar-kabar dari luar atau melalui media sosial yang sering menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

Output lainnya adalah agar respon Pemkab Lobar juga bisa lebih cepat dalam membuat program atau kegiatan yang menyelesaikan persoalan desa. Tidak hanya itu, tegas Ilham, program ini bisa menjadi model sosialisasi program yang lebih masif kepada desa.

http://humas.lombokbaratkab.go.id/portal/node/berita/2020-pemkab-lombok-barat-akan-sapa-desa

Giri Menang, Rabu 29 Januari 2020 – Wakil Bupati Lombok Barat (Lobar) Hj. Sumiatun kembali meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk lebih berinovasi dan memberikan terobosan program-program di instansinya.

“Apakah bapak-bapak akan melaksanakan program dan meningkatkan motivasi kerja di Lombok Barat ini dan selalu bekerja dan berkoordinasi dengan baik?. Sasarannya adalah kita bekerja dengan baik. Itu intinya,” tegasnya di hadapan peserta Rapat Pimpinan (Rapim) II Pemkab Lobar yang digelar di Aula Kantor Bupati, Rabu (29/1).

Sejak mendampingi Bupati Fauzan Khalid, Sumiatun mengaku penilaiannya atas kinerja OPD masih kurang optimal. Salah satu hal yang menjadi perhatian Sumiatun adalah keterlembatan penyelesaian pekerjaan pembangunan atau proyek. Bahkan ada proyek yang sampai diputus kontrak karena kehabisan waktu.

“Kali ini saya akan mengultimatum Kepala OPD. Jika tahun 2020 masih saja terjadi proyek yang terlambat, saya persilahkan saudara mundur atau dimundurkan dari jabatannya. Ini sebagai peringatan untuk bapak-bapak dari Pak Bupati, saya dan Pak Sekda,” tegasnya.

Pada kesempatan itu Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Lobar Ahad Legiarto memaparkan kondisi tender untuk tahun anggaran tahun 2020 di Lobar. Dijelaskan Ahad, tahun ini ada 118 paket yang terdiri dari 72 paket pekerjaan konstruksi dan 46 paket pengadaan barang dan jasa.

“Sampai saat ini seharusnya OPD telah melaksanakan dan telah menyelesaikan Surat Keputusan penunjukan KPA dan PPK,” ujarnya.

Untuk percepatan, pihaknya telah melakukan percepatan dalam meng-entry data pada SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan, red). Sebelum tanggal 27 Januari kemarin, tambah Ahad, SiRUP yang tayang baru mencapai 17,8 persen.

“Kemudian kami melakukan workshop kemarin dan Alhamdulillah sekarang sudah mencapai 70,8 persen.

Beberapa OPD lanjut Ahad, sudah 100 persen mengentry SiRUP. Antara lain, Bappeda, Sekertariat DPRD, Kantor Camat Sekotong, Camat Narmada, BKD-PSDM, Dukcapil Lobar, dan Dinas Perpustakaan dan Arsip Lobar.

“Mohon dukungannya kepada Kepala OPD untuk memantau Admin SiRUP-nya dan menugaskan langsung kalau ada kesulitan bisa langsung meng-entry di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. Kemudian untuk percepatan tender konstruksi perencanaan untuk segera, dan yang sudah siap dilelang kami menunggu di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa,” tutupnya.

http://humas.lombokbaratkab.go.id/portal/node/berita/sumiatun-semprot-opd