Gerung, Diskominfotik – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat memperkuat koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah melalui penyediaan data sektoral yang akurat, lengkap, dan tepat waktu.

Penguatan data tersebut dibahas dalam Rapat Percepatan Indikator Makro Laju Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang berlangsung di Ruang Rapat Senggigi, Kantor Bupati Lombok Barat, Jumat (11/9/2026). Rapat dihadiri Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha, Pj. Sekda, para Asisten, Staf Ahli, serta seluruh Kepala OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

Dalam Arahannya Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha menegaskan, data sektoral harus mampu menggambarkan kondisi riil aktivitas ekonomi masyarakat di lapangan. Data tersebut menjadi salah satu dasar penting bagi pemerintah dalam membaca perkembangan ekonomi sekaligus mendukung penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

“Pertumbuhan ekonomi bukan hanya dari sektor pertanian saja, tetapi dari berbagai sektor, seperti UMKM, pariwisata dan sektor-sektor lainnya,” ujarnya

Menurutnya, berbagai aktivitas masyarakat memiliki kontribusi terhadap pergerakan ekonomi daerah dan harus tercatat secara optimal. Mulai dari petani yang menghasilkan panen, nelayan dengan hasil tangkapan, peternak, pedagang, pelaku UMKM hingga aktivitas sektor pariwisata.

Karena itu, ia meminta seluruh OPD tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi memperkuat kolaborasi dalam menyediakan dan memperbarui data sektoral secara berkelanjutan.

“Saya berharap semua OPD dapat mengambil peran dan berkolaborasi dengan baik untuk percepatan pertumbuhan ekonomi daerah,” tegasnya.

Selain itu Ummi Nurul menekankan, percepatan pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya dengan memperbanyak program pembangunan. Pemerintah juga harus memastikan setiap aktivitas ekonomi masyarakat dapat terdata dan menjadi dasar dalam menentukan kebijakan.

Sementara itu, Kepala BAPPERIDA Lombok Barat Deny Arif Nugroho menjelaskan, sejumlah indikator menjadi perhatian dalam memperkuat pengukuran pertumbuhan ekonomi daerah. Di antaranya produksi dan luas panen tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, produksi serta harga ternak, hingga hasil perikanan tangkap dan budidaya.

Data bahan pangan pokok, realisasi belanja dan penyerapan rantai pasok lokal dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), produksi kayu, aktivitas pertambangan dan penggalian, serta nilai penjualan air bersih dan listrik juga menjadi bagian dari indikator yang perlu diperkuat.

“Seluruh data tersebut diperlukan agar pemerintah dapat melihat kondisi ekonomi daerah secara lebih nyata dan menyusun kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” jelasnya.

Untuk menjamin ketersediaan data, setiap OPD akan menunjuk operator yang bertanggung jawab terhadap penyampaian data sektoral. Data bulanan selanjutnya disampaikan kepada Badan Pusat Statistik (BPS) paling lambat tanggal 10 setiap bulan.

Penguatan tata kelola data juga dilakukan melalui forum rekonsiliasi bersama BPS, BAPRIDA dan OPD teknis setiap triwulan. Sementara rapat pengendalian bulanan terkait realisasi APBD, investasi dan produksi akan dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Lombok Barat.

“Jangan sampai aktivitas masyarakat yang sebenarnya memberikan kontribusi terhadap ekonomi daerah tidak tercatat karena data terlambat atau tidak tersedia,” ujarnya.

Melalui penguatan koordinasi dan tata kelola data tersebut, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berharap indikator ekonomi daerah semakin akurat sehingga kebijakan pembangunan dapat disusun secara lebih tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Diskominfotik: Wn/Juan