Written by gm   
Friday, 27 January 2012 03:46

Uzair: Pelantikan Pejabat Struktural, Tidak Ada Bias-Bias Lain

 

Sekretaris Daerah Lombok Barat (Sekda Lobar), H.Moh.Uzair mengatakan, pihaknya selaku Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (baperjakat) Lobar, inilah hasil yang diperoleh bersama tim. Pelantikan jabatan struktural eselon IV kali ini, tidak ada bias-bias lain yang mendominasinya. “Begitu juga pada pelantikan pejabat struktural eselon II dan III sebelumna,” katanya dalam arahannya pada pelaksanaan kegiatan pelantikan Pejabat struktural eselon IV di Aula Utama, Kamis (26/1) kemarin.

Dikatakan Uzair, sebagai penerima delegasi dari Bupati, dirinya harus melaksanakan tugas pelantikan ini sesuai tupoksinya sebagai sekda. Pelantikan siang hari itu, kata dia  memang terasa cukup beda. Sebanyak 374 orang pejabat struktural dengan durasi pembacaan hampir selama 2 jam. “Dimungkinkan, pada waktu mendatang, kegiatan yang sama masih ada lagi,” katanya.

Diharapkan, dari kegiatan proses pelantikan ini, supaya jangan sampai ada pihak yang berpikir negatif. Tidak ada bias-bias lain dari seluruh  proses yang ditempuh oleh tim baperjakat. Karena alasan yang dikemukakan sekda, ingin mengedepankan kwalitas tehnis, loyalitas semata-mata menjadi acuan utama, sehingga tahun 2012 sebagai tahun prestasi bagi pemerintahan Zaini-Mahrip, dapat dimujudkan bersama.

Dari 374 orang pejabat yang dilantik, ada juga pejabat yang mendapatkan jabatan promosi, tapi juga melantik dalam kaitannya dengan pengukuhan yang disesuaikan dengan nomenklatur baru pada struktur organisasi dan tata kerja Pemkab Lobar. Dinas dan kantor tersebut meliputi, Diparbud, Dikbud, Kebersihan dan lainnya yang memerlukan pelantikan secara resmi, sehingga tidak ada celah dan cacat pada saat pejabat tersebut melaksanakan tugas selaku pejabat struktural. “Sekarang tidak ada lagi pejabat yang tidak melaksanakan tugas, karena semua sudah dilantik,” jelas sekda.

Di sisi laian, lanjutnya, dirinya memahami, dalam prosesi kegiatan ini pasti ada yang puas dan tidak puas. Tapi kondisi itu tentu memiliki batasan-batasan dan inilah hasil yang bisa dilaksanakan. Selaku ketua baperjakat, mungkin dirinya diacungkan jempol, tapi juga di sisi lain ada yang mencaci maki. “Ini suatu resiko, jangankan ketua baperjakat, bupati, gubernur pun sama saja,” jelasnya seraya menambahkan, semua itu sebagai pejabat, pasti akan mendapat dampak. Namun Uzair memahami, terlebih pada saat pelantikan kali ini, durasi pembacaan selama 2 jam, semua berdiri dan duduk dengan kondisi yang tidak nyaman. “Tapi, mau tidak mau, saudara sekalian harus dilantik,” katanya. (L.Pangkat Ali)

 
 
Written by gm   
Friday, 27 January 2012 03:36

BKBPP Lobar Pasilitasi Pembinaan Eks Korban Trafficking

Kantor Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Lombok Barat (Lobar), beberapa waktu lalu menggelar kegiatan pelatihan, pemberdayaan dan pembinaan bagi eks korban trafficking. Trafficking atau perdagangan orang tersebut digelar di Lesehan Dini Gerimax, Narmada diikuti, 15 orang peserta.

Kepala BKBPP Lobar, Dra.Hj.Baiq Eva Nurcahyaningsih mengatakan, kegiatan tersebut sebagai bentuk kepeduliannya kepada eks korban trafficking di Lobar. “Para peserta diberikan bimbingan pelatihan serta pembinaan” jelasnya seraya berharap, usai pelatihan selama dua hari ini, para peserta bisa mandiri sehingga mampu berinteraksi dengan masyarakat setempat. Lebih dari itu, mereka bisa mandiri dalam pengelolaan ekonomi keluarga mereka. Dengan demikian, kata Eva, mereka tidak akan bisa lagi tergiur oleh para ‘joki’ yang menyesatkan.

Menurut Eva, pembinaan dan bimbingan yang diberikan meliputi, pelatihan manajemen keuangan, produksi usaha serta pemberian dana pembinaan kepada masing-masing peserta. “BKBPP hanya mempasilitasi, termasuk merealisasi dana yang digelontorkan dari pusat” jelasnya.

Selaku instruktur dalam pelatihan tersebut, panitia menghadirkan lembaga terkait meliputi, Yayasan Keluarga Sehat Sejahtera Indonesia (YKSSI), Lembaga Solidaritas Perempuan (LSP), Koslata, Perkumpulan Pancakarsa, P2TP2A dan Santai. Mereka inilah yang memberikan materi meliputi organisasi usaha, manajemen keuangan serta pengelolaan produksi rumah tangga.

Di tempat yang sama, salah satu peserta pelatihan, US mengatakan, dirinya berjanji tidak akan menjadi korban traficking lagi untuk kedua kalinya. Wanita warga Kekeri Kecamatan Gunungsari ini merasa terbantu dengan kegiatan pelatihan ini. “Dengan pelatihan ini saya ada kegiatan positif nanti di rumah” kata wanita yang sudah mengelilingi 10 negara itu.

Selain itu, manfaat dari kegiatan ini, para peserta bisa memperoleh dana binaan dengan jumlah yang cukup memadai. Masing-masing kelompok memperoleh dana sebesar Rp.5 juta. “Dana ini untuk kebutuhan modal usaha mereka,” demikian kata Eva. (L.Pangkat Ali)

Penanganan ABH di Lobar Tanggungjawab Bersama

Penanganan masalah sosial anak, tidak saja dipasilitasi dari sisi sosial dan pendidikan semata, melainkan juga menyeluruh, termasuk penanganan sisi advokasinya.

Semisal, penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah, salah satu kegiatan yang digelar oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA). Kegiatan yang berlangsung di Aula PKK Lombok Barat (Lobar) akhir beberapa waktu lalu itu, merupakan kegiatan kerjasama antara LPA Provinsi NTB dengan LPA Lobar.

Kegiatan yang bertajuk Sosialisasi Penanganan ABH di Lobar itu, dihadiri oleh pengurus LPA Lobar, LPA NTB, perwakilan SKPD Lobar, Pendamping AMPK, ABH serta sejumlah anggota TPPKK Lobar.

Wakil Ketua LPA  Lobar, Juminah mengatakan, kegiatan ini sebagai bentuk dan program dari LPA Lobar dan LPA Provinsi NTB. “Ini kerjasama kami dengan menghadirkan Pendamping dari Kemensos RI” jelasnya.

Penanganan untuk ABH, lanjut Juminah, dikategorikan kepada anak di bawah umur 18 tahun. Mereka dipasilitasi masalah pendampingan hukum. Hal ini ditangani oleh pendamping ABH dari Kemensos RI. Sementara penanganan masalah sosial, merupakan kewenangan pendamping Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK). Kedua lembaga ini bernaung di Panti Sosial Marsudi Paramita-Mataram. “Selaku nara sumber dari sosialisasi ini, kami hadirkan Pak Imam Purwadi, SH dari LPA Provinsi NTB” jelas Juminah.

Di tempat yang sama, Pendamping ABH dari Kemensos RI, Zainal Arifin  menjelaskan, kegiatan ABH ini merupakan salah satu program Kesejahteraan Anak Kemensos RI. Di NTB. Saat ini kata Zainal, Pihaknya sedang menangani kasus yang berhubungan dengan pendampingan hukum terhadap anak. Dari program ABH ini, dikalsifikasi kasusnya meliputi pencurian, pelecehan sexual, pencabulan dan hak asuh. Kasus yang dinilai berat dan terbaru, pihak Pendamping saat ini  sedang menangani kasus pencurian yang dilakukan oleh 7 orang anak asal Desa Babussalam kecamatan Gerung. Dari jumlah itu, 3 orang di antaranya adalah anak-anak. “Kasus ini sedang kami tangani dan bernegosiasi dengan pihak kepolisian” kata Zainal seraya menambahkan, upaya yang dilakukan, agar anak-anak tersebut bisa dikembalikan kepada orang tuanya. “Inti dari upaya ini adalah perdamaian,” katanya.

Menurut Zainal, penanganan ABH ini, tidak saja pada anak yang memiliki kasus baru, melainkan juga kasus lama. Selain itu, keluarga mereka yang tergolong tidak mampu pun mendapatkan bantuan. “Kami memberikan dana sebesar 1,5 juta per anak per tahun” jelasnya.

Di Lobar sendiri lanjut Zainal, tahun 2012 ini sedang ditangani sebanyak 35 orang anak yang tersangkut ABH. Sementara dari AMPK ditangani sebanyak 62 orang, termasuk diantaranya anak cacat.

Pada kesempatan itu Zainal berharap, Pemkab Lobar bisa menyisihkan sedikit dana sharing untuk kegiatan ABH ini. Alasannya, karena pihak Pendamping ABH maupun AMPK memiliki dana yang minim. Dengan adanya kerjasama, baik materi maupun lainnya, maka program ABH dengan sendirinya dapat diimplementasikan. “Dengan adanya kerjasamaini, kita berharap masalah ABH di Lobar khususnya bisa berkurang” harap Zainal.

Sementara Pendamping AMPK, Erniwati mengemukakan, pihaknya tidak saja melakukan pendampingan terhadap keadvokasian. AMPK yang dipasilitasi Panti Asuhan Marsudi Putra Paramita juga membina anak-anak nakal dengan memberikan pelajaran reguler, keterampilan serta pendidikan berkaitan dengan psycologi.(L.Pangkat Ali)
 
Written by gm   
Wednesday, 23 November 2011 04:22

26 Ribu Unit Rumah Kumuh Belum Tersentuh Bantuan

 

Sesuai data yang ditransper dari seluruh desa, jumlah unit rumah tidak layak huni di kabupaten Lombok Barat (Lobar) masih tergolong besar. Jumlahnya mencapai 30.334 unit. Dari jumlah ini, hanya 5 ribu unit tahun ini sudah direalisasi mendapatkan bantuan.

Kepala BPMPD Lobar, H.Moh. Zaini mengatakan, dari total jumlah unit rumah kumuh yang ada di wilayahnya, sejak tahun 2009-2011, hampir 5 ribu unit yang sudah mendapatkan bantuan. “Sisanya sebanyak 26.081 unit, selama tiga tahun ke depan diharapkan bisa tuntas” katanya pada acara penyerahan bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS), Rabu pagi tadi di Kantor Camat Lembar. Hadir dalam kesempatan tesebut, Bupati Lobar H.Zaini Arony, Kadis PU, Robijono Prasetijanto, Muspika Lembar, Kades serta seluruh penerima bantuan BSPS.

Dilaporkan zaini, Penanganan rehabilitasi rumah kumuh atau tidak layak huni terus dilanjutkan dengan optimal. Hal ini, sebagai bentuk upaya dalam menekan angka kemiskinan, sehingga ke depam bisa tumbuh nilai kebersamaan, kepedulian dan toleransi tinggi di tengah lingkungan masyarakat yang sehat, bersih dan produktif.

Terhadap upaya ini lanjut Zaini, Pemkab Lobar tahun ini telah mendapat alokasi dana BSPS dari Kemenpera RI. Bantuan ini diprioritaskan untuk pembangunan baru (PB) sebanyak 50 unit dengan nilai Rp.500 juta. Dan peningkatan kwaitas (PK) sebanyak 50 unit senilai Rp.450 juta. Kedua dana ini bersumber dari APBN sebesar Rp.950 juta. “Dana dari kita juga ada yang disisihkan dari APBD II sebesar Rp.260 juta untuk 65 unit” jelas Zaini seraya menambahkan, unit program PB, telah dilakukan kegiatannya beberapa waktu lalu. Serta untuk kegiatan PK dan dana bantuan dari APBD Lobar, akan direalisasikan penyerahannya hari ini (kemarin red.).

Di tempat yang sama, Bupati Lobar, H.Zaini Arony dalam arahannya mengatakan, selain menyerahkan bantuan program rehabilitasi rumah kumuh, pihaknya menyampaikan berita gembira bahwa, dana yang diperoleh dari APBN sebesar Rp.1,8 Milyar, akan direalisasikan untuk program PK sebanyak 200 unit. “Alokasi ini tentunya sangat menbantu kita lebih cepat mengatasi masalah perumahan” harapnya.

Usai memberikan arahan, bupati Zaini langsung membagikan bantuan secara simbolis. Sebanyak 6 kecamatan, kepada masing-masing perwakilan menerima bantuan untuk 165 lokasi. 100 unit untuk PB dan PK masing-masing 50 unit. Sedangkan 65 unit dari APBD Lobar. (L.Pangkat Ali)
 
Written by gm   
Tuesday, 13 December 2011 06:00

Ormas Islam Kota Cimahi Kunker ke Lobar

Sebanyak 32 orang Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam Kota Cimahi, Jawa Barat, Selasa pagi (13/12), melakukan kunjungan kerja (kunker) ke kabupaten Lombok Barat (Lobar). Rombongan, selain Ormas Islam, mereka juga tergabung bersama Pemerintah dan Kemenag Kota Cimahi.

Pimpinan rombongan, Drs.Hendra dalam arahannya mengatakan, maksud kunjungannya adalah, selain menjalin silaturahmi, mereka juga ingin mendapatkan informasi terkait kerukunan umat beragama di wilayah Lobar. Karena sesungguhnya, selama ini, informasi yang didapat hanya melalui media massa, kerukunan beragama  di Lobar cukup kondusif. Namun Asisten II Kota Cimahi ini berharap, informasi berharga ini akan menjadi rujukan dan adopsi dalam rangka menjalin hubungan beragama di daereahnya.

Ke 32 rombongan ormas Islam tertsebut, terdiri dari unsur Kemenag, MUI, FKUB, DMI, NU, Muhammadiyah, Ponpes, serta perwakilan Alim Ulama dan lembaga agama lainnya.

Selain mengetahui informasi masalah umat beragama, Hendra juga mohon informasi perkembangan pariwisata dan budaya. Karena menurutnya, selama ini pariwisata selalu diidentikkan dengan kehidupan hura-hura, nudisme serta hal negatif lainnya. Tapi di Lombok, khususnya Lobar, bagaimana mungkin pariwisata dan budaya bisa jalan, padahal umat Islam di Lobar mencapai 92,93 persen. “Terlebih daerah Lombok Barat ini dikenal dengan seribu masjid” kata Hendra.

Selain itu, masalah aliran Muhammadiyah juga menjadi topik yang tak luput dari pembicaraan, termasuk perkembangan agama lain. “Apa kiat dan solusi, sehingga pariwisata dan budaya bisa jalan,” kata Hendra seraya meminta informasi selengkap mungkin.

Rombongan kunker tersebut diterima langsung oleh Asisten II Lobar, Drs.H.M Najib, Kabag Kesra, Kabag Pemerintahan serta sejumlah Tuan Guru, Alim Ulama dan perwakilan dari Forum Kerjasama Pondok Pesantren (FKSPP) Lobar.

Setelah diberikan penjelasan panjang lebar, rombongan nampaknya merasa puas. Ini dibuktikan dengan sejumlah pertanyaan yang diajukan, seluruhnya bisa dipasilitasi. Pertemuan yang berlangsung sekitar dua jam itu, sama-sama mendapatkan kepuasan. Pihak Kota Cimahi sendiri merasa puas karena, segala informasi terkait kerukunan umat beragama di Lobar sudah didapati. Harapan mereka, informasi ini nantinya bisa didaopsi di daerah Cimahi, karena di daerah yang memiliki 3 kecamatan dan 15 lurah ini, akan dijadikan reperensi dalam menyusun kebutuhan pemerintahannya. “Kami mengucapkan terima kasih atas segala informasi penting ini” ungkap Hendra mengakhiri pertemuan kunker tersebut. (L.Pangkat Ali)
 
Written by gm   
Wednesday, 23 November 2011 04:19

Bupati Kritik Pembangunan USB SMK Pariwisata Batulayar

Bupati Lombok Barat, H.Zaini Arony, Selasa kemarin menggelar inspeksi mendadak (sidak) terhadap sejumlah fisik pembangunan. Salah satu bangunan yang menjadi targetnya adalah, pembangunan unit sekolah baru (USB) SMK 1 Batulayar. SMK yang diperuntukkan bagi pendidikan kepariwisataan ini, menurut bupati, pembangunannya jauh dari apa yang diharapkan.

Seperti yang ditemukan bupati, lantai masih menggunakan campuran semen. Begitu memasuki sejumlah ruangan, bupati langsung menangkap kesan, pembangunannya terkesan seadanya. Karena seluruh ruangan tidak menggunakan lantai keramik, termasuk kualitas bahan kayu masih menggunakan kayu kelas paling bawah. Selain itu yang disorot bupati, cat kusen pintu dan jendela masih kurang rapi. “Lantai supaya dikeramik, ini kan kesannya semrawutan, sama artinya dengan kerja seadanya, saya betul-betul kecewa melihatnya” kritiknya di hadapan Kadispora, H.Fathurrahim. Sementara pengawas dan anemer bangunan tidak ada di tempat saat sidak digelar sidak. “Saya sudah kontak, masih di jalan menuju kemari” tangkis Fathurrahim merendah. Namun hampir setengah jam sidak, mereka tak kunjung datang.

Yang menjadi pertanyaan bupati, pembangunan USB dengan dana yang sama, ternyata USB SMK I Narmada jauh lebih mewah dibanding SMK I Batulayar. Tambahan lokal untuk SMK 1 Narmada, menurut bupati sedikit memberikan kepuasan. Karena setiap ruangan tak lepas dari sorotannya, termasuk cat, bahan kayu, lingkungan dan SDM sekolah. Namun yang tak lepas dari kritiknya, WC dan KM di sekolah ini belum memenuhi kriteria kesehatan. “WC nya supaya sedikit lebih bersih” katanya seraya berpesan agar di depan sekolah ini ditanami pohon beringin kiri kanan yang simetris.

Selain menggelar sidak pembangunan USB SMK, bupati dan rombongan juga melakukan sidak di sejumlah titik. Di antaranya pembangunan pusat kuliner di Gerimak dan Tibu Piling. Kedua bangunan unit ini, bupati berharap, pembangunannya harus sesuai dengan bestek dan aturan-aturan yang ditetapkan. “Ya, supaya jangan melenceng dari aturan yang ada” katanya.

Selain menggelar sidak, bupati juga menyempatkan diri berdialog dengan se jumlah pedagang. Harapannya, supaya para pedagang bisa menempati unit bangunan yang telah dibangun. “Silahkan bapak ibu menempati bangunan ini dengan baik” pintanya.(L.Pangkat Ali)
 
More Articles...
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 23

Random Image

3.jpg