Rapim II: Sekda mengingatkan ASN untuk tetap kreatif, disiplin, amanah serta bekerja sesuai dengan aturan

Gerung, Diskominfotik – Rapat Pimpinan II dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Lombok Barat pada hari Kamis (28/7/2022). Kegiatan ini Dihadiri oleh Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid, Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Sumiatun, Sekertaris Daerah Lombok Barat H. Baehaqi, para Asisten Daerah, Kepala OPD lingkup Kabupaten Lombok Barat serta seluruh Camat se-Kabupaten Lombok Barat.

Dalam penyampaiannya Sekda Lobar H. Baehaqi menyampaikan beberapa hal yang telah disampaikan oleh KPK RI pada kunjungan mereka pada tanggal 26 dan 27 Juli lalu. Ia mengatakan bahwa hal ini perlu menjadi perhatian semua pihak karena merupakan bagian dari upaya meningkatkan MCV. “KPK RI mengingatkan agar ASN di Lombok Barat untuk tetap kreatif, amanah, disiplin, serta bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga dapat terhindar dari perbuatan melawan hukum,” tambahannya.

H. Baehaqi juga menambahkan bahwa ASN harus mengerjakan pekerjaan dengan baik demi menghasilkan output yang baik pula. Hal ini sebagai upaya meningkatkan semangat dan etos kerja ASN. Melalui jargon FASTI (Fathonah, Amanah, Shidiq, Tabligh dan Istiqomah) ASN Lobar dapat bekerja dengan maksimal menuju Lombok Barat Mantap. “Alhamdulillah saat ini Kabupaten Lombok Barat telah meraih sembilan prestasi dan delapan diantaranya adalah yang terbaik di NTB. Tentu ini prestasi yang membanggakan kita semua” terangnya.

Selain itu, KPK juga menyampaikan bahwa sangat penting bagi Pemda untuk mengatur anggaran mereka secara proporsional. Hal ini tentu diperlukan agar pemerintah daerah dapat mensejahterakan masyarakat. Menurutnya dengan anggaran yang proporsional pemerintah daerah diharapkan dapat berbuat banyak untuk pembangunan di masyarakat. “KPK juga menyampaikan agar Pemda dapat bekerja keras dalam menggali potensi PAD, karena kondisi pemerintah pusat saat ini belum memberikan dukungan anggaran secara maksimal ke daerah seperti tahun tahun sebelumnya,” ujarnya.
(Diskominfotik/Tim IKP).

RAPIM II : Bupati Lombok Barat Apresiasi Dinas Kominfotik

Gerung, Diskominfotik – Kegiatan Rapat Pimpinan (RAPIM) II dilaksanakan pada hari Kamis (28/7/2022) di Aula Kantor Bupati Lombok Barat. Hadir dalam kegiatan ini Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid, Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Sumiatun, Sekretaris Daerah Kab. Lombok Barat Dr. H. Baehaqi, Inspektur Kab. Lombok Barat Hademan, Assisten Lingkup Setda Kab. Lombok Barat, Kepala OPD Lingkup Pemkab Lombok Barat dan Camat Se-Kabupaten Lombok Barat.

Bupati Lombok H. Fauzan Khalid dalam arahannya menyampaikan agar setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki salah seorang staf yang mampu menulis tentang kegiatannya. Sehingga setiap OPD mampu memberikan informasi yang positif kepada masyarakat. Saat ini Lombok Barat melalui Diskominfotik melaksanakan program rutin setiap pekan SENIN KITA (Sekolah Jurnalistik dan Kajian Berita) sebagai wahana untuk meningkatkan kualitas SDM ASN bidang jurnalistik dan informasi. “Saya harapkan semua OPD mampu menulis berita kegiatannya dan mengikuti SENIN KITA setiap pekan,” ujarnya.

H. Fauzan Khalid juga mengapresiasi Dinas Kominfotik atas inisiatif dan terobasan dalam menyiapkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur di bidang jurnalistik dan informasi. Ia menyampaikan dalam kondisi keterbatasan anggaran Dinas Kominfotik mampu menghadirkan program yang mencerahkan dan melahirkan citra positif bagi pemerintah daerah. “Saya apresiasi Diskominfotik mampu melaksanakan acara SENIN KITA untuk menghadirkan citra positif bagi pemerintah daerah,” sambungnya.

Bupati Lombok Barat juga menyampaikan bahwa agar semua OPD membuat berita yang positif terkait program kegiatan yang dilaksanakan. Sehingga tidak hanya mengharapkan tim Diskominfotik yang meliput karena tidak akan bisa disebabkan oleh keterbatasan personel. Jika semua OPD mampu membuat berita bisa dihasilkan belasan ribu berita selama 1 (satu) tahun. “Saya dorong semua OPD bisa membuat berita kegiatan masing-masing lalu diserahkan ke Diskominfotik untuk diedit kemudian diterbitkan.” tutupnya.

Sementara itu Kepala Dinas Kominfotik Lobar Ahad Legiarto, ST.,M.Eng. memaparkan bahwa banyak usaha yang telah dilaksanakan untuk mendukung dan mewujudkan Lombok Barat menuju daerah Smart City. Upaya yang dilakukan diantaranya mengatasi permasalahan blank spot terutama di wilayah Sekotong, sudah ada beberapa provider yang masuk. “Kami bekerja maksimal mewujudkan Lombok Barat menuju kota Smart City dan menyelesaikan permasalahan blank spot di wilayah Sekotong,” paparnya.

Ahad Legiarto, ST.M.Eng. juga menambahkan sedang menggalakkan program SENIN KITA untuk meningkatkan kemampuan SDM aparatur mulai dari Desa sampai OPD lingkup Lombok Barat. Kegiatan ini sudah berlangsung selama 7 (tujuh) pekan dengan narasumber wartawan media nasional dan media lokal. Para peserta dalam mengikuti kegiatan sangat semangat dan penuh antusias. “Sekolah Jurnalistik dan Kajian Berita (SENIN KITA) sudah kita laksanakan sebanyak 7 (tujuh) kali dengan pembicara dari wartawan nasional dan lokal, pesartanya dari Desa, Kecamatan, Puskesmas dan OPD. Mereka mengikuti kegiatan dengan antusias tidak meninggalkan kegiatan sebelum selesai.” tutupnya.
(Diskominfotik/Hmzh/Dhea/Angga)

Wakil Bupati Lombok Barat (Lobar) Hj.Sumiatun didampingi Sekda Lobar H. Baehaqi pimpin Rapim) II Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021 yang digelar di Aula Kantor Bupati Lobar, Kamis (28/1)

Wabup Lobar Hj. Sumiatun dalam arahannya mengatakan disiplin ASN termasuk juga non ASN pada semua level, mulai Kepala OPD hingga staf, adalah wajib.

“Mulai senin depan, saya tidak mau lagi melihat atau mendengar laporan masih banyak ASN maupun non-ASN yang tidak ikut apel pagi. Ini penting karena keberhasilan program-program masing-masing OPD dimulai dari disiplin,” tegasnya.

“Yang kedua, saya pesan tingkatkan harmonisasi dan koordinasi pejabat lintas OPD. Tidak boleh ada satu OPD yang merasa lebih hebat dari OPD lainnya. Keberhasilan kita adalah keberhasilan karena bersama-sama, bukan secara individu OPD,” pesannya.

Dia menyebut, secara internal, antara kepala OPD, sekretaris maupun lingkup di bawahnya, harus seiya sekata, tidak boleh saling menjatuhkan. Tidak boleh ada yang berlagak sok pintar.

“Mohon kedua pesan saya tersebut dicatat, karena pada Rapim II yang akan datang akan saya evaluasi,” tutupnya.

Agenda Rapim II ini meliputi:
1. Penandatangan Mou Penataan Pelabuhan Lembar antara Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat dengan KSOP Satpel Pelabuhan Lembar, Pelindo, ASDP dan Dishub.
2. Perjanjian Kerja sama antara Dinas Dukcapil dengan Dinas PMD tentang Percepatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan di Kabupaten Lombok Barat.
3. Sosialisasi Produk Dana dan Pembiayaan BANK NTB Syariah.
4. Penandatanganan Pakta Integritas dan Kontrak Kinerja Kepala OPD.
5. Ekspose Tingkat Disiplin ASN di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020.
6. Ekspose LKPJ, LPPD dan LAKIP Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020, dan
7. Ekspose Kepatuhan Terhadap LHKPN dan LHKASN Tahun 2021.

 

Sumber : ProKoPi Lobar

Rapim II Akhir Tahun 2020 Pemkab Lobar

Giri Menang, 30 Desember 2020 – Bupati Kabupaten Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid didampingi Wakil Bupati Hj Sumiatun dan Sekda Lobar H. Baehaqi memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) II bertempat di Aula Kantor Bupati Lobar, Rabu, (30/12).

Rapim terakhir di akhir tahun 2020 ini dihadiri oleh semua Kepala OPD lingkup Pemkab Lobar dimulai pukul 09.00 wita dan berakhir pukul 12 ,30 wita.

Sebelum Rapim dimulai, Bupati Lobar H. Fauzan Khalid bersama Wakil Bupati Hj Sumiatun dan Sekda Lobar H. Baehaqi memberikan penghargaan berupa piagam apresiasi peduli lingkungan tahun 2020 kepada 44 orang dan organisasi.

Selanjutnya di kesempatan itu juga disampaikan pemaparan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Timur Iteng Watih Patriarti terkait Pengamanan Penerimaan Pajak tahun 2020 untuk Pembangunan Lombok Barat dan Indonesia Maju.

Dalam paparannya Iteng mengatakan dana bagi hasil Kab. Lobar tahun 2019 sebesar Rp 46,33 Miliar dan tahun 2020 sebesar Rp 51,57 Miliar. Adapun langkah pengamanan penerimaan pajak tahun 2020 dilakukan dengan cara bendaharawan Instansi segera membuat pertanggungjawaban atas belanja pemerintah dalam bentuk SPJ.

OPD atau Instansi Pemerintah Daerah menerbitkan SPM paling lambat tanggal 28 Desember 2020. BPKAD sebagai BUD menerbitkan SP2D paling lambat tanggal 30 Desember 2020. Koordinasi antara KPP Pratama Mataram Timur, OPD, BPKAD dan Bank NTB Syariah Gerung serta pendampingan dan monitoring oleh petugas atau tim sampai dengan akhir tahun.

Dalam rapim tersebut dilakukan ekspose oleh Kepala Badan BPKAD H. Fauzan Husniadi terkait pengelolaan aset Daerah di mana Jumlah Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat berjumlah Rp. 3.158.128.290.377,90 yang terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan dan ditambah dengan Aset lain-lain (Aset Rusak Berat dan Aset dengan nilai kemanfaatan kurang dari 40%).

Juga dijelaskan mengenai pengamanan aset, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari hasil retribusi pemakaian kekayaan daerah, penyelesaian permasalahan aset tanah Pemda, Penyelesaian Permasalahan pemindahtanganan dan penghapusan BMD.

Dalam kesempatan itu juga ekspose disampaikan oleh Kepala Bapenda Suparlan dan oleh Inspektur Inspektorat H. Ilham.

Sumber : Budi-ProKopi Lobar

Bupati Pimpin Rapim II Lombok Barat Bulan Agustus

Giri Menang, 12 Agustus 2020. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) kembali menggelar rapat pimpinan (Rapim) II yang rutin dilakukan setiap bulan. Bulan ini, Rapim II dilaksanakan Rabu (12/8), bertempat di Aula Utama Kantor Bupati Lombok Barat di Giri Menang, Gerung. Acara ini dipimpin Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid dan Wakil Bupati Hj Sumiatun yang didampingi Sekretaris Daerah Dr.H.Baehaqi.
Tema yang diangkat dalam rapim kali ini yaitu “Amanah dan Berprestasi di Tengah Pandemi”. Ada enam paparan yang disampaikan plus arahan dari bupati dan wakil bupati. Paparan pertama dan kedua disampaikan oleh Sekretaris Daerah Lobar Dr. H. Baehaqi yaitu tentang tingkat kehadiran ASN sampai tanggal 10 Agustus 2020 dan pertumbuhan dan kondisi fiskal Kab.Lombok Barat. Paparan ketiga oleh Sekretaris Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sri Murni tentang persiapan penyusunan RAPBD Tahun 2021. Paparan keempat oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) H.Fauzan Husniadi tentang pengelolaan dan kondisi aset daerah di Kab. Lombok Barat. Paparan kelima dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan drg Hj Ni Made Ambaryati dengan judul trend perkembangan Covid-19 di Lombok Barat; serta paparan terakhir oleh Asisten I H.Agus Gunawan tentang progres Program Kampung Sehat.
Bupati Lobar H. Fauzan Khalid dalam arahannya menyampaikan agar semua program dikawal dengan baik.
“Mohon dikawal semua program, semua yang sudah direncanakan, supaya hasilnya bagus dan progress-nya sesuai dengan target-target yang sudah ditentukan,” perintah bupati.
Terkait dengan usaha pengeloaan aset bupati meminta kalau ada informasi dari rekan-rekan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait posisi aset agar diinformasikan kepada BPKAD termasuk aset-aset yang ada di desa. Bahkan bupati meminta agar membentuk tim pencari dokumen aset-aset yang dimiliki Lombok Barat.
“Untuk mendapatkan bukti-bukti otentik yang sebelumnya tidak ditemukan,” ujar Fauzan.
Mengenai Covid-19, bupati menyebut diperlukannya pengarusutamaan isu agar protokol kesehatan pencegahan Covid-19 benar-benar bisa diterapkan dan dijadikan sebagai kewajiban. Ini penting, kata bupati, karena saat ini banyak dokter atau ahli yang ‘kalah’ oleh yang bukan ahlinya.
“Banyak yang mempercayai hoax misalnya Covid-19 sebagai konspirasi yang disampaikan oleh bukan ahlinya,” bupati mengingatkan.
Untuk itu, bupati berpesan agar semua pihak terlibat termasuk agar Dinas Pendidikan dan Pendidikan menghimbau para guru dan kepala sekolah untuk membantu mensosialisasikan protokol kesehatan Covid-19 kepada masyarakat.
Hal lain disampaikan bupati terkait dengan progres rumah tahan gempa (RTG) Di Lombok Barat. Bupati meminta agar surat pertanggungjawaban (SPJ)-nya segera diselesaikan karena kalau sampai dengan September 2020 belum selesai maka dana untuk pemabangun RTG tersisa sekitar 2.500-an RTG akan diblokir oleh pusat.
Sekretaris Daerah Dr. Baehaqi menekankan agar program-program yang mendorong perekonomian masyarakat untuk disegerakan. Kepada ASN, senada dengan bupati, H. Baehaqi meminta agar semua ASN yang ada di Lombok Barat bisa menjadi humas daerah mensosialisasikan protokol kesehatan Covid-19.
Acara ini diikuti oleh seluruh kepala OPD yang ada di lingkup Pemerintahan Kab. Lombok Barat.

 

Lombok Barat Rapim II Bulan Juli

Giri Menang, 6 Juli 2020. Pemerintah Kab. Lombok Barat (Lobar) kembali menggelar rapat pimpinan (rapim) rutin tiap bulan yang diberi nama Rapim II, berlangsung di Aula Utama Kantor Bupati Lombok Barat, Senin (6/7).
Kegiatan yang dipimpin Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid, didampingi Wakil Bupati Hj Sumaitun, dan Sekretaris Daerah (Sekda), Dr.H.Baehaqi, serta seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Kab. Lobar dilakukan untuk mengevaluasi berbagai program yang telah dilaksanakan serta langkah-langkah yang perlu dilakukan ke depannya.
Ada beberapa pokok bahasan dalam Rapim II kali ini di antaranya penandatangan MoU Bupati Lombok Barat dengan Rektor Universitas Mataram tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi, Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kominfotik Kab. Lombok Barat dengan Fakultas Teknik Universitas Mataram tentang Sisitem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Smart City dan Sumber Daya Kabupaten Lombok Barat; Expose Upaya memperkuat Koordinasi antara Legislatif dan Eksekutif dari Pandangan Sekretaris DPRD Kab. Lombok Barat (Sekwan); Expose Tingkat Kehadiran ASN Sampai Tanggal 2 Juli 2020 (Kepala BKD & PSDM); Expose Penetapan Protokol Pelaksanaan Pariwisata Menuju Masyarakat Produktif dan Rencana Penataan Kawasan Senggigi (Kadis Pariwisata), Expose Rancangan APBD-P 2020 (Kepala Bappeda), serta Expose Capaian PAD sampai dengan Akhir Triwulan II (Kepala Bapenda).
Bupati Fauzan Khalid dalam arahannya memberikan tanggapan dan masukan dari ekpose masing-masing OPD. Bupati berharap agar apa yang menjadi catatan-catatan dari masing-masing ekspose bisa ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan. Sebagai contoh, terkait MoU dengan Unram, bupati meminta untuk segera diproses.
“Terkait MoU antara Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Dinas Kominfo (Kominfotik, red) dengan Unram, saya berharap MoU ini tidak hanya di tingkat kertas saja akan tetapi harus ditindaklanjuti oleh Diskominfo untuk aktif berkoordinasi dengan pihak Unram. Hal ini dikarenakan informasi dan tehnologi ini sangatlah penting,” pesan Fauzan.
Terhadap koordinasi antara Legislatif dan Eksekutif, Fauzan berharap agar semakin baik. Dia menegaskan apa yang menjadi fungsi utama dari sekretaris dewan yaitu sebagai fasilitator antara eksekutif dan kegislatif.
“Sekwan sebenarnya memilki fungsi memfasilitasi semua kegiatan Dewan tetapi juga menjadi bagian dari eksekutif yang ditugaskan oleh Bupati dan Wakil Bupati serta Sekda untuk menfasilitasi semua kegiatan yang ada di DPRD terkait fungsi danTugas DPRD yakni Fungsi anggaran, Legislasi dan Fungsi pengawasan,” ujar bupati.
Dalam kesempatan itu, mendukung apa yang disampaikan oleh Sekda Baehaqi, bupati juga berpesan agar disiplin ASN melalui absensi dan apel pagi agar diperhatikan.
“ Untuk kepala OPD silahkan beri sanksi terhadap bawahannya agar bisa dilakukan pembinaan sesuai peraturan perundang-undangan,” tegas Fauzan. Demikian juga terkait dengan protokol kesehatan, karena Lombok Barat dan Kota Mataram mendapatkan atensi dari Provinsi NTB, maka ASN juga diharapkannya memberi contoh dalam hal penerapan protokol kesehatan.
Sekda Baehaqi memberikan kesimpulan Rapim II di anataranyta penekanan agar Sekertaris Dewan meningkatkan harmonisasi hubungan antara eksekutif dan legislatif. Dalam hal kehadiran apel pagi ASN, dijelaskan Baehaqi, dengan mengambil sampel 5 hari, yang tidak hadir rata-rata 15 persen atau kehadirannya 85 persen. Hal ini perlu menjadi perhatian untuk meningkatkan kehadiran dan disiplin ASN.

 

HARI PERTAMA MENJABAT, SASWADI PIMPIN RAPIM II

Giri Menang, Kamis 15 Februari 2018 – Sehari setelah resmi dilantik sebagai Penjabat Sementara Bupati Lombok Barat, pagi tadi (15/2) H. L. Saswadi langsung memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) II. Rapim diisi dengan sosilalisasi Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN ) yang dilanjutkan dengan pengisian e-LHKPN bagi penyelenggara negara .

Saswadi mengawali acara dengan perkenalan dirinya selaku PJS Bupati di hadapan peserta Rapim.

“Ada berapa tugas yang harus saya laksanakan selaku Penjabat Sementara Bupati Lombok Barat di antaranya, menjalankan urusan pemerintahan, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, memfasilitasi pilkada Gubernur dan Bupati Lobar serta terlibat dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah,” ujar Saswadi.

Ditambahkannya, ada satu hal yang bukan menjadi wewenangnya yakni menerbitkan Peraturan Daerah. Dirinya berharap agar selama menjalankan tugas pemerintahan di Lobar penyerapan anggaran sampai akhir masa jabatamnya bisa mencapai 50 persen. Untuk diketahui berdasarkan SK Kemendagri RI Nomor 1.31.52-287 tahun 2018, masa jabatan Saswadi akan berakhir pada 23 Juni mendatang.

Dalam kesempatan itu, Saswadi juga memberi arahan terkait pengisian form secara online. Dia mengharapkan pengisian secara online dapat tuntas hingga akhir Maret esok.
Pemaparan kemudian dilanjutkan oleh perwakilan KPK. Sosialisasi diikuti oleh seluruh pejabat eselon 2 dan 3 Pemkab Lobar. (LPA/humas)

Rapim II Lobar, Digelar dengan Sejumlah Agenda

WhatsApp Image 2017-01-19 at 1.32.26 PMGiri Menang, 19 Januari 2017 – Berbeda dengan gelaran Rapat Pimpinan (Rapim) sebelumnya. Secara khusus, pada kegiatan Rapim II Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar), Kamis (19/1), dipadukan juga dengan sejumlah kegiatan. Semula, kegiatan rapim hanya diisi dengan evaluasi capaian SKPD dalam penyelesaian tugas-tugas internalnya.
Namun, pada rapim II ini dipadukan dengan pengukuhan pengurus FKUB, penyerahan Sertifikat ISO kepada Puskesmas Gunungsari, pemberian nomor kontak Saber Pungli, Pansel, agenda menghadapi HUT Lobar ke 59, ekspose Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Inspektorat serta penandatanganan fakta integritas. Kegiatan rapim berlangsung di Aula Utama, kantor bupati di Giri Menang, Gerung.
Selaku pimpinan rapat, Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid, menyatakan, terkait dengan pengukuhan FKUB, diminta supaya meninkatkan hubungan, komunikasi antar umat beragama di Lobar. Selain itu, diharapkan juga agar menjaga komunikasi, koordinasi dengan semua organisasi agama yang ada. “Sikap ini akan melahirkan sikap dan kepercayaan kepada FKUB Lobar,” katanya.
Kata bupati, ini penting untuk disampaikan. Karena sebagai tonggak dalam rangka menjaga kerukunan, kedamaian dan toleransi beragama. Harapan lain yang dikemukakan bupati, semoga pengurus FKUB periode 2016-2020 ini, semua tugas yang diemban bisa dilaksanakan dengan baik dengan hasil yang baik pula.
Hal lain yang diapresiasi bupati adalah, terkait perolehan predikat ISO kepada Puskesmas Gunungsari. Predikat standarisasi pelayanan yang diterima dari Kemenkes RI ini, diminta bupati secara terus menerus supaya diusahakan. “Kita semua tidak hanya bekerja, tetapi melakukan sosialisasi dan publikasi terhadap program apa yang pernah dilakukan,” pintanya dihadapan sekda Lobar, Asisten, Staf Ahli, kepala SKPD, Camat serta perwakilan dari FKUB NTB.
Alasan bupati, selama ini masyarakat hampir tidak tahu, apa yang pernah dilakukan oleh siapa. Hal ini secara khusus ditekankan kepada camat, karena camat memiliki kedekatan dengan masyarakat, untuk menyampaikan kepada masyarakat.
Hal lain yang juga penting adalah, tahun 2017 ini terkait dengan biaya langsung 40 persen. Ini mendapat apresiasi dari pemprov NTB. “Bahkan boleh kita katakan nihil evaluasi,” kata bupati. (LPA-humas)
WhatsApp Image 2017-01-19 at 1.32.26 PM WhatsApp Image 2017-01-19 at 1.32.25 PM WhatsApp Image 2017-01-19 at 1.32.24 PM

BUPATI PIMPIN RAPIM II “KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK”

rapim Rapat Pimpinan Tingkat SKPD kembali digelar di Aula Kantor Bupati Lombok Barat Senin (5/9/2016). Rapim yang bertajuk Keterbukaan Informasi Publik ini difokuskan dalam rangka meraih kembali peringkat pertama keterbukaan informasi publik tingkat Provinsi NTB.

Untuk diketahui saat ini Kabupaten Lombok Barat berada di tingkat ke-2 setelah Kabupaten Sumbawa. Sedangkan untuk tingkat Nasional berada ditingkat ke-77.
Peningkatan prestasi Kabupaten Lombok Barat ini bisa terwujud jika ada kebersamaan semua SKPD. Dalam arahannya Bupati Lombok Barat H.Fauzan Khalid, M.Si mengharapkan semua SKPD untuk terus menerus meningkatkan kebersamaan dalam membangun Lobar.

Bupati juga mengingatkan kepada semua agar setiap permasalahan yang ada dilingkup Pemerintahan harus diselesaikan di internal Pemerintah. Kebersamaan dan Loyalitas dalam suatau organisasi, lembaga daerah adalah hal yang wajib dimilki.

Menyinggung masalah Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (LPPD), Bupati mengatakan keberhasilan Pemda Lobar yang saat ini berada Peringkat Kedua di NTB harus ditingkatkan menjadi yang Pertama dengan cara setiap SKPD wajib melaporkan capaian yang diraih kepada Bupati.

Untuk Laporan Akuntibilitas Kinerja Pemerintahan (LAKIP) yang saat ini dinilai C harus ada loncatan satu tahun kedepan menjadi B dan di tahun 2017 WTP bisa diraih kembali. Pusat pelayanan Informasi daerah (PPID) Lombok Barat saat ini mengalami penurunan. Sebelumnya ditahun 2014 Lobar meraih peringkat Ke-2 ,ditahun 2015 berada di peringkat Ke-3.Untuk nilai sendiri Lobar mengalami peningkatan. Bupati mengharapkan ada indikator keterbukaan informasi di Dishubkominfo serta SKPD yang lain.

Mengenai Laporan keterangan pertanggung jawaban harus mempunyai dasar yang pasti dan ukuran keberhasilan harus jelas, baik kualitas maupun kuantitas.

Diakhir acara Bupati menekankan pencapaian PAD 2016 harus dimulai dan menjadi bahan prioritas karena hal tersebut merupakan problem nasional dan permasalahan semua daerah. Ia juga menekankan perlu adanya sikronisasi, sinegritas dan transparansi sehingga semua bisa berjalan.

Sementara Sekertaris Daerah Lombok Barat H. Moh. Taufiq dalam arahanya mengatakan Mutasi tembang pilih harus dilaksanakan Bupati jika Sekda maupun Kepala SKPD tidak bisa bergerak memperbaiki kekurangannya. Lebih jauh Sekda menjelaskan ada berapa item yang harus dilakukan dalam perbaikan laporan yakni Insfektorat, Pol-PP, masalah IMB, e-KTP, Raperda Dewan, Prioritas Pembangunan, Belanja publik DAU, Belanja pelayanan dasar dan Belanja langsung.

Untuk permasalahan peningkatan prestasi, Sekda berpesan agar kebersamaan dalam tugas dan kewajiban harus dijaga. (budi/humas)

rapim1

1 2 3 7