Lombok Barat, 15 September 2026 – Rangkaian proses seleksi peserta Program Magang ke Jepang yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat memasuki tahap penilaian kemampuan fisik dan kesehatan hari ini. Langkah ini merupakan bagian penting untuk menjamin kesiapan para calon peserta dalam menjalani tugas serta kehidupan di negeri Sakura nantinya.

Kegiatan seleksi berlangsung secara tertib dan terjadwal dengan baik, melibatkan para calon peserta yang telah lolos pada tahap-tahap sebelumnya. Fokus utama pelaksanaan tes hari ini mencakup dua aspek pokok, yaitu pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh dan pengujian ketahanan fisik.

Untuk bagian uji ketahanan fisik, standar yang ditetapkan cukup jelas dan terukur, yakni peserta wajib menyelesaikan lari sejauh 2,4 kilometer dengan batas waktu yang ditentukan maksimal dalam waktu 12 menit. Ketentuan ini bertujuan untuk mengukur tingkat kebugaran jasmani serta ketahanan stamina setiap peserta, mengingat tuntutan lingkungan kerja dan aktivitas yang akan dijalani di Jepang membutuhkan kondisi fisik yang prima, kuat, dan sehat.

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui instansi terkait menegaskan bahwa persyaratan kesehatan dan kebugaran jasmani menjadi syarat mutlak dalam pemilihan peserta. Hal ini bertujuan agar para peserta dapat mengikuti seluruh program pelatihan dan pekerjaan dengan maksimal, aman, serta bebas dari kendala kesehatan di kemudian hari. Selain tes fisik, pemeriksaan kesehatan juga dilakukan secara mendalam untuk mengetahui kondisi kesehatan umum masing-masing peserta.

Program magang ini sendiri disiapkan sebagai sarana berharga bagi putra-putri daerah untuk menambah wawasan, keahlian, pengalaman kerja, serta mempelajari teknologi dan budaya kerja yang maju di Jepang. Oleh karena itu, setiap tahapan seleksi dilaksanakan dengan prinsip keadilan, keterbukaan, ketelitian dan transparansi demi menghasilkan peserta-peserta terbaik yang membawa nama Kabupaten Lombok Barat.

Hasil dari pelaksanaan tes kesehatan dan tes fisik hari ini akan menjadi salah satu pertimbangan penentu kelanjutan peserta ke proses berikutnya. Seluruh rangkaian kegiatan terus dipantau dan dipandu oleh panitia yang telah dibentuk guna menjamin kelancaran pelaksanaan hingga tuntas.

Diskominfotik : (Angga)

Giri Menang, Diskominfotik – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat bergerak cepat memastikan kesiapan proses seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Sekretaris Daerah. Usai mengikuti rapat daring bersama Panitia Seleksi (Pansel), Pj. Sekretaris Daerah Lombok Barat H. Saeful Ahkam langsung mengunjungi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Tangerang, Senin (14/9/2026).

Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kesediaan BKPSDM Kota Tangerang sebagai lembaga asesor dalam proses seleksi calon Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat yang dijadwalkan berlangsung pada 23–24 September 2026.

Kedatangan Pj. Sekda Lobar H. Saeful Ahkam hadir bersama Kepala BKPSDM Lombok Barat Baiq Mustika Dwi Adni. Keduanya diterima langsung oleh Kepala BKPSDM Kota Tangerang Jatmiko di kantornya, kawasan Karawaci, Tangerang.

“Selain memastikan pihak BKPSDM Kota Tangerang tetap menjadi asesor, kami juga ingin belajar dari daerah yang telah maju dalam penerapan manajemen talenta. Banyak hal yang kami diskusikan, termasuk peluang kerja sama dalam pengembangan Corporate University,” ujarnya

Kesediaan BKPSDM Kota Tangerang sebagai asesor mendapat respons positif. Bahkan, pihak BKPSDM Kota Tangerang menyiapkan tiga asesor untuk mendukung proses seleksi calon Sekda Lombok Barat.

“Sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh pihak Lombok Barat, kami akan datang pada tanggal 23 dan 24 September ini,” katanya

BKPSDM Kota Tangerang dipilih sebagai lembaga asesor karena memiliki sertifikasi nasional serta pengalaman dan prestasi dalam pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN). Sebelumnya, Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha juga meminta agar BKPSDM Kota Tangerang tetap dilibatkan sebagai asesor dalam proses seleksi tersebut.

Ahkam menegaskan, seluruh tahapan seleksi akan terus dikoordinasikan dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN), baik melalui Kantor Regional maupun BKN pusat, agar pelaksanaannya berjalan sesuai ketentuan.

Ia juga berharap masih ada ASN yang mengikuti proses pendaftaran hingga batas waktu yang ditentukan, yakni 17 September 2026. Saat ini, sebanyak tujuh orang telah mendaftarkan diri sebagai calon Sekda Lombok Barat.

“Masih ada waktu sampai 17 September nanti. Saya tetap berharap dapat diikuti oleh para pendaftar lainnya selain tujuh orang yang sudah terlebih dahulu mendaftar,” tegasnya.

Selain membahas proses asesmen, kunjungan tersebut juga menjadi momentum bagi Pemkab Lombok Barat untuk mempelajari penerapan Tangerang Government University (Gorvu) sebagai model pengembangan kompetensi ASN.

Sementara itu, Kepala BKPSDM Lombok Barat Baiq Mustika Dwi Adni menjelaskan, Gorvu merupakan sistem pengembangan kompetensi ASN yang mengintegrasikan pembelajaran, pekerjaan, manajemen pengetahuan, pengembangan kompetensi, teknologi pembelajaran, manajemen talenta, serta kebutuhan strategis organisasi pemerintah.

“Gorvu di Tangerang sudah berjalan lebih dari tiga tahun. Seluruh organisasi pemerintah dijadikan tempat belajar. ASN dapat belajar melalui pelatihan formal, coaching, mentoring, praktik pekerjaan, berbagi pengalaman antar-OPD, hingga pembelajaran digital,” jelasnya.

Menurut Baiq Mustika, pengalaman tersebut relevan untuk dikembangkan di Lombok Barat, terutama dalam memastikan peningkatan kompetensi ASN sejalan dengan target pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Kita tidak hanya belajar organisasinya, tetapi juga praktik peningkatan kompetensi ASN yang dapat menunjang pencapaian target-target dalam RPJMD,” katanya.

Ia menambahkan, Pemkab Lombok Barat terbuka menjalin kerja sama dengan BKPSDM Kota Tangerang dalam pengembangan kompetensi ASN. Bentuk kerja sama tersebut dapat dilakukan melalui pembelajaran daring maupun program bersertifikat dengan menyesuaikan kebutuhan kompetensi daerah.

“Kita dimungkinkan menjalin kerja sama. Kami akan laporkan kepada Ibu Wabup. Proses pembelajaran bisa dilakukan secara daring dan bersertifikat, serta kita dapat memilih kompetensi apa yang dibutuhkan dalam rangka pencapaian target RPJMD,” pungkasnya.

Gerung, Diskominfotik – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat membuka peluang bagi generasi muda untuk meningkatkan keterampilan sekaligus memperoleh pengalaman kerja di luar negeri melalui Program Magang ke Jepang.

Sebanyak 150 peserta ditargetkan mengikuti program tersebut. Namun, tingginya antusiasme masyarakat tercermin dari jumlah pendaftar yang mencapai sekitar 200 orang. Tahapan seleksi berlangsung selama lima hari, mulai 14 hingga 18 September 2026.

Pembukaan seleksi berlangsung di Aula Narmada, Kantor Bupati Lombok Barat, Senin (14/9/2026). Kegiatan dihadiri Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha, perwakilan Kementerian Ketenagakerjaan Farah Zudaeda, perwakilan IM Japan Kumagai Hiroaki, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja (DPKUKMTK) Lombok Barat Aisyah Desiliana Darmawati, serta sejumlah perwakilan OPD lingkup Pemkab Lombok Barat.

Dalam Sambutannya Wakil Bupati Lombok Barat, Hj. Nurul Adha, mengapresiasi terselenggaranya program tersebut. Ia mendorong para peserta memanfaatkan kesempatan dengan sungguh-sungguh sebagai bagian dari upaya meningkatkan kompetensi dan meraih masa depan yang lebih baik. Menurutnya, proses menuju kesuksesan membutuhkan ketekunan, optimisme, serta dukungan dan doa dari orang tua.

“Kesuksesan kuncinya adalah berbakti kepada orang tua. Dengan kalian berbakti kepada mereka, maka insyaallah kesuksesan akan diraih,” ungkapnya.

Ummi Nurul juga mengingatkan peserta agar tidak mudah menyerah dalam menghadapi setiap tahapan seleksi. Ia menilai generasi muda memiliki peran strategis sebagai agen perubahan yang akan menentukan masa depan daerah.

Ia berharap peserta yang nantinya mendapat kesempatan magang dan bekerja di Jepang tidak hanya mengejar keberhasilan secara pribadi, tetapi juga membawa pulang ilmu, pengalaman dan keterampilan untuk dikembangkan di daerah.

“Kalau sudah sukses nanti jangan lupa untuk kembali. Terapkan ilmu dan pengalaman yang sudah didapat di sana, serta motivasi anak-anak muda lainnya,” pesannya.

Sementara itu, Kepala DPKUKMTK Lombok Barat, Aisyah Desiliana Darmawati, menjelaskan bahwa Program Magang ke Jepang merupakan program pemerintah pusat yang bekerja sama dengan Pemerintah Jepang. Lombok Barat menjadi salah satu daerah yang ditunjuk sebagai lokasi perekrutan peserta.

Para peserta yang dinyatakan lolos nantinya berkesempatan memperoleh pengalaman kerja dan meningkatkan keterampilan di Jepang pada sejumlah bidang, di antaranya pertanian, pertukangan, perkebunan dan bidang industri lainnya.

Aisyah menegaskan, program tersebut dibuka secara gratis bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan. Seluruh peserta mengikuti proses seleksi sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Salah seorang peserta asal Labuapi, Habiburrahman, mengaku antusias mengikuti seleksi. Ia berharap kesempatan tersebut menjadi langkah awal untuk mewujudkan cita-cita sekaligus membahagiakan orang tuanya.

“Saya berharap bisa lolos dan mendapatkan kesempatan bekerja di Jepang,” ujarnya.

Melalui program tersebut, Pemkab Lombok Barat berharap semakin banyak generasi muda memiliki akses terhadap peningkatan keterampilan, pengalaman kerja dan peluang karier internasional, yang pada akhirnya dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri, keluarga maupun pembangunan daerah.

Diskominfotik: Wn

Lingsar, Diskominfotik – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat memperkuat pendampingan pembangunan di tingkat desa melalui implementasi Klinik Desa Tematik di Desa Batu Kumbung, Kecamatan Lingsar, Senin (14/9/2026).

Klinik Desa Tematik dirancang sebagai wadah fasilitasi dan pendampingan bagi pemerintah desa dalam memastikan program pembangunan berjalan lebih terarah, mulai dari identifikasi potensi desa, penyusunan perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Implementasi program tersebut berlangsung di Aula Kantor Desa Batu Kumbung dan dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DMPD) Lombok Barat Mahnan, Kepala Dinas Pertanian Lombok Barat, Kepala Desa Batu Kumbung H. Wirya Adi Saputra, para kepala dusun serta seluruh staf Pemerintah Desa Batu Kumbung.

Dalam Sambutannya Kepala DMPD Lombok Barat Mahnan mengatakan, Klinik Desa Tematik merupakan bagian dari proyek perubahan dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II yang diikutinya.

“Ini menjadi wadah untuk memfasilitasi dan melakukan pendampingan terkait program yang ada di desa, mulai dari identifikasi potensi desa, perencanaan, pelaksanaan kegiatan sampai pada akhirnya dilakukan evaluasi,” jelasnya

Ia menegaskan, pendampingan tersebut penting untuk memastikan setiap program yang dilaksanakan pemerintah desa memiliki arah yang jelas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Kita berharap semua program yang diselenggarakan tepat sasaran dan bisa memberikan kemampuan bagi Lombok Barat menuju kesejahteraan yang dimulai dari desa,” katanya.

Menurut Mahnan, desa memiliki potensi dan karakteristik yang berbeda sehingga membutuhkan pendekatan pembangunan yang sesuai dengan kondisi masing-masing. Karena itu, Klinik Desa Tematik diharapkan dapat menjadi ruang kolaborasi untuk mengoptimalkan potensi desa sekaligus memperkuat kualitas perencanaan pembangunan.

Sementara itu, Kepala Desa Batu Kumbung H. Wirya Adi Saputra menyambut positif implementasi Klinik Desa Tematik di wilayahnya. Ia berharap program tersebut dapat memberikan motivasi sekaligus memperkuat kapasitas pemerintah desa dalam mengelola pembangunan.

“Kami sangat bersyukur atas kegiatan implementasi Desa Tematik yang dipusatkan di desa kami. Mudah-mudahan kegiatan Klinik Desa Tematik ini bisa menambah motivasi kami di Desa Batu Kumbung untuk menuju desa yang lebih baik lagi di masa yang akan datang,” ujarnya.

Ia menambahkan, pembangunan yang kuat harus dimulai dari desa melalui pengelolaan potensi dan program yang tepat. Sinergi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa dinilai menjadi kunci untuk mewujudkan pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

“Harapan kami, dari desa ini bisa menuju Lombok Barat yang maju, mandiri dan sejahtera,” pungkasnya.

Implementasi Klinik Desa Tematik di Batu Kumbung menjadi langkah awal untuk menghadirkan pola pendampingan pembangunan desa yang lebih terarah, berbasis potensi dan kebutuhan lokal, sehingga program yang dirancang dapat memberikan manfaat yang lebih nyata bagi masyarakat.

(Diskominfotik/Juan)

Giri Menang, Diskominfotik – Ribuan masyarakat memadati kawasan Giri Menang Park, Lombok Barat, Sabtu malam (12/9/2026), dalam kegiatan Muhasabah Akbar yang digelar Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Menghadirkan Ustadz Abdul Somad (UAS), kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat keimanan, mempererat persatuan, sekaligus mengajak masyarakat melakukan introspeksi dan memperbanyak doa untuk kebaikan daerah.

Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha secara resmi membuka kegiatan yang berlangsung dalam suasana khidmat dan penuh kebersamaan tersebut. Di hadapan ribuan jamaah, Ummi Nurul mengajak seluruh masyarakat menjadikan Muhasabah Akbar sebagai momentum untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT sekaligus memohon keberkahan bagi Lombok Barat.

Dalam doa bersama, Ummi Nurul memohon agar Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan perlindungan kepada masyarakat Lombok Barat, para ulama, para umara, serta seluruh wilayah Kabupaten Lombok Barat.

“Kami memohon ke hadirat Allah SWT agar senantiasa melimpahkan rahmat serta perlindungan kepada seluruh masyarakat Lombok Barat, para ulama, para umara, dan seluruh wilayah Kabupaten Lombok Barat tercinta. Semoga diberkahi dan segala harapan baik dikabulkan-Nya,” ungkapnya.

Tak hanya mendoakan masyarakat dan daerah, Wabup juga memohon kekuatan bagi dirinya bersama seluruh kepala perangkat daerah agar mampu menjalankan amanah pemerintahan dengan sebaik-baiknya.

“Kami juga memohon agar Allah memberikan kekuatan kepada diri saya dan seluruh Kepala Satuan Kerja, supaya kami mampu memikul amanah membangun daerah dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, amanah sebagai penyelenggara pemerintahan bukan sekadar jabatan, tetapi tanggung jawab yang harus dijalankan dengan ketulusan, kerja keras dan komitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, Ummi Nurul juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas berbagai kekurangan selama menjalankan tugas pemerintahan. Ia berharap dukungan dan doa masyarakat terus mengiringi pemerintah daerah dalam menjalankan amanah pembangunan.

Ummi Nurul turut menyampaikan apresiasi kepada Ustadz Abdul Somad dan seluruh panitia yang telah bekerja keras sehingga Muhasabah Akbar dapat terlaksana dengan baik.

Kehadiran Ustadz Abdul Somad menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Tausiah yang disampaikan diharapkan dapat memberikan penguatan spiritual sekaligus menjadi pengingat bagi seluruh jamaah untuk senantiasa melakukan evaluasi diri, memperbaiki hubungan dengan Allah SWT dan sesama manusia.

Menutup sambutannya, Ummi Nurul berharap Muhasabah Akbar tidak berhenti sebagai kegiatan keagamaan semata, tetapi dapat memberikan dampak positif dalam kehidupan masyarakat.

“Semoga seluruh kebaikan yang kita lakukan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT,” harapnya.

Kegiatan Muhasabah Akbar di Giri Menang Park sekaligus memperkuat komitmen Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam membangun daerah yang tidak hanya maju secara pembangunan, tetapi juga kuat dalam nilai keagamaan, persatuan dan kepedulian sosial.

(Diskominfotik/Tim IKP)

Giri menang, Diskominfotik – Masyarakat Lombok Barat tidak perlu ragu menyampaikan sanggahan apabila menemukan data kondisi sosial ekonomi yang dinilai belum sesuai dengan keadaan sebenarnya. Pemerintah telah menyediakan mekanisme pengusulan dan sanggahan untuk terus menyempurnakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSN).

Dalam Wawancara dengan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DINSOSPPPA) Lombok Barat, Arief Suryawirawan, disampaikan bahwa DTSN merupakan data yang terus berkembang dan diperbarui melalui proses sinkronisasi berbagai sumber data pemerintah.

“Data ini terus berkembang. Tingkat inclusion error dan exclusion error masih ada, tetapi sudah jauh menurun,” ujar Arief saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (11/9/2026).

Ia menjelaskan, DTSN pada awalnya dibentuk melalui proses sinkronisasi sejumlah basis data, di antaranya Regsosek, DTKS dan P3KE, kemudian dipadankan dengan data dari Pertamina, PLN serta Dukcapil.

Dalam perkembangannya, data tersebut terus disempurnakan dan dimanfaatkan oleh berbagai kementerian dan lembaga sesuai kebutuhan masing-masing.

Menurut Arief, kondisi tersebut membuat data DTSN tidak bersifat statis. Artinya, apabila terdapat warga yang kondisi sosial ekonominya belum tergambarkan secara tepat, masih tersedia ruang untuk melakukan perbaikan melalui mekanisme yang telah ditetapkan.

Arief mengatakan pemerintah melalui Kementerian Sosial telah menyediakan mekanisme sanggahan bagi masyarakat yang merasa data dirinya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Proses tersebut dapat dilakukan melalui operator SIKS-NG di desa. Masyarakat dapat menyampaikan sanggahan dengan mengikuti ketentuan dan prosedur yang berlaku.

Selain melakukan sanggahan, masyarakat juga dapat mengusulkan warga yang dinilai layak menerima bantuan sosial tetapi belum tercatat sebagai penerima.

“Kalau kita menemukan warga yang seharusnya dapat bantuan tetapi belum dapat, sudah dibuatkan Aplikasi Cek Bansos. Siapa pun bisa mengusulkan,” jelasnya.

Melalui Aplikasi Cek Bansos, masyarakat dapat melakukan pengecekan status bantuan sekaligus memanfaatkan fitur pengusulan sesuai mekanisme yang tersedia.

Arief menekankan, akurasi data tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Masyarakat, khususnya aparat lingkungan hingga pemerintah desa, memiliki peran penting dalam memastikan data yang diusulkan benar-benar menggambarkan kondisi warga.

Menurutnya, proses pengusulan idealnya dimulai dari tingkat RT karena aparat lingkungan merupakan pihak yang paling mengetahui kondisi warganya sehari-hari.

“Pengusulan yang terbaik itu dari RT, karena yang paling tahu kondisi warganya adalah Pak RT. Kemudian diusulkan ke kepala dusun dan masuk ke desa,” katanya.

Ia meminta pemerintah desa memperkuat sosialisasi agar masyarakat memahami jalur pengusulan maupun sanggahan dan tidak hanya menunggu ketika terjadi persoalan terkait bantuan sosial.

Arief juga mengingatkan adanya periode pengusulan yang perlu diperhatikan masyarakat dan pemerintah desa. Pengusulan dilakukan setiap bulan pada tanggal 1 hingga 10.

Selanjutnya, usulan tersebut direkap di tingkat kabupaten pada tanggal 12 dan diproses sesuai mekanisme yang berlaku. Pada tanggal 14 dilakukan proses penandatanganan oleh pimpinan daerah.

“Yang perlu diperhatikan tanggal 1 sampai tanggal 10. Setiap bulan kami rekap tanggal 12 untuk usulan kabupaten, kemudian tanggal 14 ditandatangani pimpinan daerah,” terangnya.

Arief berharap masyarakat semakin aktif memanfaatkan kanal yang tersedia untuk memastikan data sosial ekonomi benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.

Menurutnya, perbaikan data membutuhkan partisipasi semua pihak. Pemerintah terus melakukan pemutakhiran, sementara masyarakat dapat berperan dengan memberikan informasi apabila menemukan data yang belum sesuai.

“Yang harus kami kencangkan sekarang adalah sosialisasi, terutama kepada teman-teman di desa, supaya masyarakat mengetahui apa yang harus dilakukan dalam pengusulan maupun sanggahan,” pungkasnya.

(Diskominfotik/H. Rizky/Juan)

Giri Menang, Diskominfotik – Wali Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha menerima silaturahim bersama tim penguji Uji Kompetensi Wartawan (UKW) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat pada jum’at malam, (11/09/2026). Silaturahmi digelar melalui kegiatan ramah tamah di rumah makan Sukma Rasa, Labuapi Lombok Barat, Wabup menyambut hangat kehadiran tim penguji UKW bersama para pengurus PWI NTB dan PWI Kabupaten Kota di Provinsi NTB.

Wabup didampingi Pj Sekda Lombok Barat H. Saiful Ahkam, Asisten III H. Fauzan Husniadi, Kepala Dinas Kominfotik Lombok Barat H. Rizki Bani Adam. Sementara itu dari PWI Pusat hadir Ketua Bidang Pembinaan Organisasi PWI Pusat H. Joko Tetuko bersama para tim penguji lainnya.

Kegiatan ramah tamah ini merupakan rangkaian dari kegiatan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dan Orientasi Kewartawanan dan Keorganisasian (OKK) yang digelar PWI NTB bersama PWI pusat dari tanggal 10-12 September 2026 di Mataram.
Dalam kesempatan ini Wabup Umi Nurul menyampaikan ucapan selamat datang kepada para tim penguji di Lombok Barat.

(Diskominfotik/Tim IKP)

Gerung, Diskominfotik – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menyampaikan jawaban Kepala Daerah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Lombok Barat mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2026.

Penyampaian jawaban tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lombok Barat di Ruang Sidang DPRD, Jumat (11/9/2026).

Rapat paripurna dihadiri pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat, Wakil Bupati Lombok Barat yang diwakili Asisten III Setda Lombok Barat, para Staf Ahli, serta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

Dalam pidato Bupati Lombok Barat yang dibacakan oleh Asisten III Setda, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD yang telah menyampaikan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Sejumlah pertanyaan dan masukan dari fraksi-fraksi DPRD kemudian dijawab dan dijelaskan oleh Pemerintah Daerah.

Terkait kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 9,794 miliar lebih atau sekitar 1,60 persen, pemerintah daerah menjelaskan bahwa peningkatan tersebut berasal dari retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah, terutama peningkatan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Untuk mengoptimalkan PAD pada sisa tahun anggaran 2026, Pemkab Lombok Barat akan memperkuat digitalisasi dan pengawasan pemungutan, mengoptimalkan penagihan piutang, serta meningkatkan pengawasan transaksi. Langkah tersebut dilakukan agar peningkatan PAD dapat dicapai tanpa memberikan beban yang tidak proporsional kepada masyarakat.

Sementara itu, terkait penurunan sebesar 57,28 persen pada sektor lain-lain pendapatan daerah yang sah, pemerintah daerah menjelaskan bahwa kondisi tersebut disebabkan oleh penurunan pendapatan bagi hasil pemegang IUPK atas pertambangan mineral logam dan batubara yang bersumber dari PT Aman Mineral Nusa.

Pada sisi belanja, belanja operasi dalam perubahan APBD mencapai 1,772 triliun lebih. Pemerintah daerah menjelaskan bahwa peningkatan terbesar berasal dari belanja barang dan jasa yang naik sekitar 122 miliar lebih. Kondisi tersebut berkaitan dengan adanya perubahan pendapatan dari sektor pertambangan serta adanya belanja modal yang tidak dapat diselesaikan dalam masa perubahan APBD sehingga penganggarannya sementara diarahkan ke belanja barang dan jasa.

Menyikapi waktu pelaksanaan APBD Perubahan 2026 yang relatif terbatas, khususnya untuk kegiatan fisik, pemerintah daerah menegaskan akan melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan. Langkah tersebut dilakukan melalui penetapan prioritas terhadap kegiatan yang telah memiliki kesiapan pelaksanaan, percepatan proses pengadaan, pengendalian jadwal pelaksanaan dan pembayaran, serta monitoring secara berkala.

Terkait alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar 43,624 miliar lebih, pemerintah daerah menjelaskan bahwa pengalokasian tersebut merupakan langkah antisipatif terhadap kemungkinan terjadinya kondisi kedaruratan dan potensi bencana alam di wilayah Kabupaten Lombok Barat.

Selain itu, BTT disiapkan untuk memenuhi kebutuhan mendesak dan tidak terduga pada sisa tahun anggaran berjalan, sekaligus menjadi bantalan dalam menjaga likuiditas keuangan apabila pendapatan yang direncanakan tidak tercapai.

Mengenai penggunaan SiLPA sebesar Rp337 miliar yang dialokasikan untuk menutup defisit sehingga posisi SiLPA menjadi nol, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat akan melakukan pemantauan penerimaan kas serta mempercepat realisasi penerimaan daerah.

Pemantauan berkala juga dilakukan terhadap posisi kas, komitmen belanja, serta kewajiban yang akan jatuh tempo hingga akhir tahun. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjaga arus kas tetap sehat dan mencegah terjadinya penumpukan tagihan maupun keterlambatan pembayaran kepada pihak ketiga.

Dalam hal pokok-pokok pikiran DPRD, pemerintah daerah menyatakan terus mendorong penyederhanaan proses administrasi sepanjang tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemkab Lombok Barat juga mendorong penerapan digitalisasi melalui sistem bantuan yang terpadu dan terukur, khususnya dalam pengelolaan belanja hibah, bantuan sosial, serta barang yang diserahkan kepada masyarakat. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat proses sekaligus meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran.

Pemerintah daerah juga menegaskan bahwa pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur tetap menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Lombok Barat. Belanja daerah diarahkan pada program-program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, dengan tetap mengedepankan perencanaan yang tepat sasaran dan efisiensi anggaran.

Dalam upaya meningkatkan pemerataan pembangunan, khususnya di kawasan tertinggal, terpencil dan terluar (3T), pemerintah daerah mengalokasikan anggaran afirmasi untuk mempercepat pemenuhan fasilitas pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar.

Salah satu kawasan yang menjadi perhatian adalah wilayah kepulauan, termasuk Desa Giri Indah dan Giri Gede. Sejumlah program diarahkan pada pembangunan infrastruktur dasar, seperti pembangunan pelabuhan, jaringan perpipaan air bersih, penataan jalan lingkungan, bantuan rumah tidak layak huni (RTLH), penataan destinasi wisata, bantuan alat tangkap nelayan, serta dukungan operasional transportasi antarpulau.

Sementara itu, terkait pertumbuhan ekonomi, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah saat ini berada pada kisaran 4,19 persen. Angka tersebut masih berada di bawah target RPJMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2026 yang ditetapkan sebesar 5,47 persen.

Untuk mengejar target tersebut, pemerintah daerah akan terus mendorong program-program pembangunan yang memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, meningkatkan produktivitas sektor-sektor unggulan, serta memperkuat kemampuan fiskal daerah melalui optimalisasi PAD.

Penyampaian jawaban Kepala Daerah tersebut menjadi bagian penting dalam tahapan pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2026 antara Pemerintah Daerah dan DPRD.

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berharap seluruh proses pembahasan dapat berjalan secara konstruktif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dapat segera ditetapkan dan dilaksanakan secara optimal untuk mendukung pelayanan publik serta pembangunan daerah.

Gerung, Diskominfotik – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat memperkuat koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah melalui penyediaan data sektoral yang akurat, lengkap, dan tepat waktu.

Penguatan data tersebut dibahas dalam Rapat Percepatan Indikator Makro Laju Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang berlangsung di Ruang Rapat Senggigi, Kantor Bupati Lombok Barat, Jumat (11/9/2026). Rapat dihadiri Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha, Pj. Sekda, para Asisten, Staf Ahli, serta seluruh Kepala OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

Dalam Arahannya Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha menegaskan, data sektoral harus mampu menggambarkan kondisi riil aktivitas ekonomi masyarakat di lapangan. Data tersebut menjadi salah satu dasar penting bagi pemerintah dalam membaca perkembangan ekonomi sekaligus mendukung penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

“Pertumbuhan ekonomi bukan hanya dari sektor pertanian saja, tetapi dari berbagai sektor, seperti UMKM, pariwisata dan sektor-sektor lainnya,” ujarnya

Menurutnya, berbagai aktivitas masyarakat memiliki kontribusi terhadap pergerakan ekonomi daerah dan harus tercatat secara optimal. Mulai dari petani yang menghasilkan panen, nelayan dengan hasil tangkapan, peternak, pedagang, pelaku UMKM hingga aktivitas sektor pariwisata.

Karena itu, ia meminta seluruh OPD tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi memperkuat kolaborasi dalam menyediakan dan memperbarui data sektoral secara berkelanjutan.

“Saya berharap semua OPD dapat mengambil peran dan berkolaborasi dengan baik untuk percepatan pertumbuhan ekonomi daerah,” tegasnya.

Selain itu Ummi Nurul menekankan, percepatan pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya dengan memperbanyak program pembangunan. Pemerintah juga harus memastikan setiap aktivitas ekonomi masyarakat dapat terdata dan menjadi dasar dalam menentukan kebijakan.

Sementara itu, Kepala BAPPERIDA Lombok Barat Deny Arif Nugroho menjelaskan, sejumlah indikator menjadi perhatian dalam memperkuat pengukuran pertumbuhan ekonomi daerah. Di antaranya produksi dan luas panen tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, produksi serta harga ternak, hingga hasil perikanan tangkap dan budidaya.

Data bahan pangan pokok, realisasi belanja dan penyerapan rantai pasok lokal dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), produksi kayu, aktivitas pertambangan dan penggalian, serta nilai penjualan air bersih dan listrik juga menjadi bagian dari indikator yang perlu diperkuat.

“Seluruh data tersebut diperlukan agar pemerintah dapat melihat kondisi ekonomi daerah secara lebih nyata dan menyusun kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” jelasnya.

Untuk menjamin ketersediaan data, setiap OPD akan menunjuk operator yang bertanggung jawab terhadap penyampaian data sektoral. Data bulanan selanjutnya disampaikan kepada Badan Pusat Statistik (BPS) paling lambat tanggal 10 setiap bulan.

Penguatan tata kelola data juga dilakukan melalui forum rekonsiliasi bersama BPS, BAPRIDA dan OPD teknis setiap triwulan. Sementara rapat pengendalian bulanan terkait realisasi APBD, investasi dan produksi akan dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Lombok Barat.

“Jangan sampai aktivitas masyarakat yang sebenarnya memberikan kontribusi terhadap ekonomi daerah tidak tercatat karena data terlambat atau tidak tersedia,” ujarnya.

Melalui penguatan koordinasi dan tata kelola data tersebut, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berharap indikator ekonomi daerah semakin akurat sehingga kebijakan pembangunan dapat disusun secara lebih tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Diskominfotik: Wn/Juan

Gerung, Diskominfotik – Pengurus Pemuda Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI) Kabupaten Lombok Barat resmi dilantik dan menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) sebagai momentum memperkuat peran pemuda serta sinergi dalam mendukung pembangunan daerah.

Pelantikan dan Rakerda berlangsung di Aula Narmada, Kantor Bupati Lombok Barat, Kamis (10/9/2026), dihadiri Ketua Pimpinan Pusat Pemuda NWDI Ustaz Muhammad Rifqi Farabi, Asisten II Setda Lombok Barat H. Ahmad Saikhu, Anggota DPRD Lombok Barat Tuan Guru Munawir dan H. Usnan Wadi, unsur TNI-Polri, jajaran Pemuda NWDI NTB, perwakilan Kesbangpol dan Dispora, serta sejumlah Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP).

Mewakili Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Asisten II Setda Lobar H. Ahmad Saikhu menyampaikan ucapan selamat kepada pengurus yang baru dilantik. Ia menegaskan, amanah organisasi harus diwujudkan melalui kontribusi nyata dalam mencerdaskan umat, membangun generasi muda, dan mendukung kemajuan daerah.

Menurutnya, kompleksitas persoalan pembangunan, mulai dari pendidikan, kemiskinan, pengangguran, hingga perkembangan teknologi dan dinamika generasi muda, membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.

“Pemerintah daerah tidak mungkin bekerja sendiri. Kami sangat berharap NWDI dapat terus menjadi mitra strategis dalam pembangunan daerah,” ujarnya

Ia juga mengajak Pemuda NWDI memperkuat persatuan dan menjaga semangat Ukhuwah Islamiyah, Ukhuwah Wathaniyah, dan Ukhuwah Insaniyah. Pemerintah daerah, lanjutnya, terbuka untuk membangun sinergi dan kolaborasi dengan organisasi kepemudaan dalam mewujudkan Lombok Barat yang semakin maju, mandiri, dan berkeadilan.

Sementara itu, Ketua Pemuda NWDI Kabupaten Lombok Barat Sahabudin menegaskan komitmen organisasinya untuk berkontribusi aktif dalam pembangunan daerah.

Mengusung tema “Kompak untuk Bersatu, Mengabdi Membangun Lombok Barat”, Sahabudin berharap seluruh OKP di Lombok Barat dapat dirangkul dan diberi ruang untuk berkontribusi sesuai kapasitas masing-masing.

Ia menyampaikan bahwa Pemuda NWDI siap mendukung kebijakan pemerintah yang berpihak kepada masyarakat, khususnya dalam masa transisi dan pemulihan daerah. Namun, organisasi juga siap menjalankan fungsi kontrol sosial secara konstruktif apabila terdapat kebijakan yang dinilai merugikan masyarakat.

“Apapun benderanya, selama tujuannya untuk membangun Lombok Barat, kami berharap pemerintah dapat merangkul seluruh OKP. Pemuda NWDI siap mendukung kebijakan yang berpihak kepada rakyat kecil dan tetap menjadi mitra kritis untuk kepentingan masyarakat,” tegasnya.

Pelantikan dan Rakerda tersebut diharapkan menjadi langkah awal bagi kepengurusan baru Pemuda NWDI Lombok Barat untuk menyusun program kerja yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemuda, pemerintah, dan seluruh elemen masyarakat dalam pembangunan daerah.

(Diskominfotik/Intan/Wirdan)