Mataram, Diskominfotik – Salah satu peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XIII Tahun 2026 asal Kabupaten Lombok Barat, Hj. Baiq Mustika Dwi Adni, S.Sos., berhasil masuk dalam lima peserta terbaik dengan meraih peringkat keempat.

Penghargaan tersebut diberikan dalam rangkaian kegiatan PKN Tingkat II Angkatan XIII Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), di Lantai II Wisma Tambora BPSDMD NTB, Sabtu (26/9/2026).

Hj. Baiq Mustika Dwi Adni mengaku bersyukur atas capaian yang diraihnya. Menurutnya, penghargaan tersebut menjadi bagian dari proses pembelajaran dan kerja keras seluruh peserta selama mengikuti rangkaian PKN.

“Hari ini adalah penutupan PKN II Angkatan XIII. Kebetulan dari Lombok Barat ada 14 peserta, dan alhamdulillah saya merupakan salah satu perwakilan untuk menerima penghargaan lima terbaik dari peserta PKN,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, pelaksanaan PKN Tingkat II menerapkan sistem pembelajaran blended learning yang memadukan pembelajaran klasikal dan nonklasikal. Rangkaian pendidikan dan pelatihan tersebut berlangsung sejak 2 Juni hingga 26 September 2026.

“Jadi sistemnya blended, ada klasikal dan nonklasikal. Kegiatan ini dimulai sejak tanggal 2 Juni sampai dengan hari ini,” jelasnya.

Lebih lanjut, Baiq Mustika menegaskan bahwa capaian selama mengikuti PKN tidak hanya berhenti pada proses pendidikan dan pelatihan. Proyek perubahan yang telah disusun, dikembangkan, dan dipaparkan selama mengikuti PKN diharapkan dapat terus diimplementasikan di lingkungan kerja masing-masing.

“Yang tentunya diharapkan, inovasi yang sudah kita paparkan dalam kegiatan proyek perubahan tidak hanya berakhir pada saat pelatihan, tetapi dapat kita implementasikan selanjutnya di lingkungan kerja,” ujarnya.

Menurutnya, keberlanjutan proyek perubahan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peningkatan tata kelola pemerintahan serta mendorong ASN untuk terus menghadirkan inovasi dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.

“Harapannya juga dapat memotivasi ASN yang lain untuk terus berinovasi dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Lombok Barat,” pungkasnya.

(Diskominfoti. Husni/Juan).

Mataram, Diskominfotik – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mendorong para peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XIII Tahun 2026 untuk mengimplementasikan berbagai inovasi dan proyek perubahan yang telah disusun selama mengikuti proses pendidikan dan pelatihan.

Hal tersebut disampaikan Asisten II Setda Lombok Barat, H. Ahmad Saikhu, saat mewakili Bupati Lombok Barat menghadiri kegiatan penutupan atau pelepasan peserta PKN Tingkat II Angkatan XIII Tahun 2026 di Lantai II Wisma Tambora, BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sabtu (26/9/2026).

H. Ahmad Saikhu menjelaskan, kegiatan tersebut lebih tepat disebut sebagai pelepasan peserta, bukan penutupan. Sebab, setelah menyelesaikan rangkaian pendidikan dan pelatihan, para peserta akan kembali ke daerah masing-masing untuk mengimplementasikan ilmu, gagasan, serta proyek perubahan yang telah disusun.

“Ini bukan sekadar penutupan, tetapi pelepasan. Karena setelah ini para peserta akan kembali ke daerah masing-masing untuk melaksanakan tugas. Justru di sanalah pelatihan yang sebenarnya, karena mereka akan menghadapi berbagai macam tantangan,” jelasnya.

Menurutnya, salah satu tujuan utama PKN adalah membentuk sosok pemimpin yang adaptif. Pemimpin adaptif dituntut mampu berpikir fleksibel, proaktif, dan tanggap dalam menghadapi berbagai perubahan serta dinamika organisasi.

“Konsep dari pendidikan ini adalah membentuk pemimpin yang adaptif. Artinya pemimpin yang berpikir fleksibel, proaktif dan tanggap. Mereka harus mampu memimpin timnya untuk menyesuaikan dengan kondisi yang ada, karena kondisi akan terus berubah,” katanya.

Lebih lanjut, H. Ahmad Saikhu menyampaikan bahwa Kabupaten Lombok Barat mengikutsertakan sebanyak 14 peserta dalam PKN Tingkat II Angkatan XIII Tahun 2026. Masing-masing peserta telah menyusun proper atau proyek perubahan sebagai bagian dari proses pembelajaran dan pengembangan inovasi di lingkungan pemerintahan.

Ia berharap berbagai proyek perubahan tersebut tidak berhenti sebagai dokumen atau tugas pendidikan, tetapi dapat benar-benar diterapkan dan memberikan manfaat bagi peningkatan kinerja pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

“Kami yakin proper yang sudah disusun oleh teman-teman peserta ini bisa diimplementasikan. Tentunya diharapkan dapat mendukung indikator-indikator, baik indikator makro maupun indikator strategis utama yang telah ditetapkan dalam RPJMD,” ungkapnya.

Ia menilai berbagai inovasi yang lahir dari peserta PKN Tingkat II Angkatan XIII Tahun 2026 cukup potensial untuk diterapkan di lingkungan kerja masing-masing.

“Luar biasa inovasi dari teman-teman peserta Diklat PIM ini. Kami yakin bisa diimplementasikan di lapangan dan memberikan kontribusi terhadap pencapaian target pembangunan daerah,” pungkasnya.

Dengan berakhirnya rangkaian PKN Tingkat II Angkatan XIII Tahun 2026, para peserta diharapkan mampu membawa semangat perubahan ke lingkungan kerja masing-masing, sekaligus menjadi penggerak inovasi dalam mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Lombok Barat.

(Diskominfotik. Husni/Juan).

Punya aspirasi atau keluhan terkait pelayanan publik?

Sampaikan melalui SP4N-LAPOR!. Laporan Anda akan diteruskan kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti.

Akses melalui lapor.go.id atau lombokbarat.lapor.go.id, dan aplikasi mobile SP4N-LAPOR!

Berani LAPOR! untuk pelayanan publik yang lebih baik.

Gerung, Diskominfotik – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat kembali melanjutkan proses seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lombok Barat. Kegiatan pembukaan seleksi digelar di Ruang Senggigi, Kantor Bupati Lombok Barat, Selasa (22/9/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha, Pj. Sekretaris Daerah Lombok Barat H. Saiful Ahkam, tim panitia seleksi (pansel), tim asesor dari BKDPSDM Kota Tangerang, serta para peserta seleksi.

Dalam arahannya, Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha menyampaikan bahwa proses seleksi Sekda kembali dilanjutkan setelah sebelumnya sempat mengalami penundaan karena adanya arahan dari Menteri Dalam Negeri terkait proses permohonan perizinan.

“Alhamdulillah, akhirnya proses seleksi Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat kembali kita lanjutkan. Sebelumnya proses ini sempat ditunda karena adanya arahan dari Menteri Dalam Negeri agar dilakukan permohonan perizinan terlebih dahulu,” jelasnya.

Setelah perizinan diterbitkan, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat kembali melanjutkan seluruh tahapan seleksi dengan menggunakan tim panitia seleksi dan tim asesor yang sebelumnya telah ditetapkan.

Dalam seleksi kali ini, terdapat tujuh peserta yang mengikuti proses seleksi. Enam peserta merupakan pejabat Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, sementara satu peserta lainnya merupakan Pejabat Fungsional Guru Pembina Madya dari Kabupaten Lombok Tengah.

Ummi Nurul menjelaskan, para peserta selanjutnya akan mengikuti sejumlah tahapan seleksi, termasuk asesmen, penyusunan makalah, presentasi, serta tahapan penilaian oleh tim pansel. Dari seluruh proses tersebut nantinya akan ditetapkan tiga nama terbaik.

Setelah tiga besar ditetapkan, ketiga calon akan mengikuti wawancara secara langsung bersama Wakil Bupati Lombok Barat sebagai bagian dari rangkaian proses seleksi.

Menurut Ummi Nurul, seluruh peserta yang mengikuti seleksi merupakan sosok yang memiliki kompetensi. Namun, proses seleksi tetap diperlukan untuk melihat kemampuan, kesiapan, serta kesesuaian masing-masing calon dengan kebutuhan birokrasi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

Ia menegaskan bahwa Sekda memiliki posisi strategis sebagai komandan birokrasi yang berperan penting dalam memastikan tata kelola pemerintahan berjalan secara efektif dan harmonis.

“Yang kita butuhkan adalah Sekda sebagai komandan birokrasi yang mampu menata tata kelola pemerintahan. Karena itu, kompetensi menjadi salah satu hal utama yang kita lihat,” ujarnya.

Selain kompetensi, kemampuan komunikasi dan membangun harmonisasi dengan berbagai pihak juga menjadi perhatian. Sekda terpilih nantinya diharapkan mampu membangun koordinasi yang baik di lingkungan eksekutif maupun legislatif serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

Ummi Nurul juga menekankan pentingnya membangun hubungan kerja yang baik antara kepala daerah dan Sekda. Menurutnya, pemerintahan membutuhkan kerja sama dan sinergi yang kuat untuk menjalankan berbagai program pembangunan.

“Dalam menentukan pilihan, tentu saya juga akan mempertimbangkan chemistry atau kecocokan dalam bekerja. Pemerintahan ini akan berjalan bersama-sama dan cukup panjang. Siapapun yang terpilih nantinya harus mampu bekerja bersama untuk kepentingan Kabupaten Lombok Barat,” katanya.

Proses seleksi dijadwalkan berlangsung hingga Sabtu. Selanjutnya, diharapkan pada pekan berikutnya telah diperoleh tiga nama yang masuk dalam tahapan selanjutnya.

Ketiga calon tersebut kemudian akan mengikuti presentasi di hadapan tim pansel dan Wakil Bupati Lombok Barat, sebelum menjalani tahapan wawancara.

Ummi Nurul berharap seluruh rangkaian proses seleksi dapat berjalan dengan baik dan objektif sehingga pada Oktober 2026 Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat yang terpilih sudah dapat ditetapkan.

“Dengan masuknya tiga nama, prosesnya tentu akan semakin dekat. Melalui wawancara, kita bisa lebih mengenal masing-masing calon, melihat kemampuan, kesiapan, serta kesanggupan mereka menghadapi berbagai tantangan yang ada di Kabupaten Lombok Barat,” pungkasnya.

(Diskominfotik/Husni/Juan)

Gerung, Diskominfotik — Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menyiapkan anggaran sekitar 11 miliar per tahun untuk mendukung penyesuaian penghasilan bagi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPK PW).

Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha, Selasa (22/9/2026). Kebijakan ini menjadi salah satu perhatian Pemkab Lombok Barat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan guru, khususnya guru PPPK Paruh Waktu yang sebelumnya berstatus tenaga honorer daerah.

Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha mengatakan, penyesuaian penghasilan tersebut mencakup guru PPPK Paruh Waktu yang berasal dari tenaga honorer daerah. Penghasilan mereka akan disetarakan menjadi sekitar 760 ribu sesuai skema yang disiapkan pemerintah daerah.

Sementara itu, bagi guru yang telah menerima sertifikasi, Pemkab Lombok Barat juga menyiapkan tambahan penghasilan sebesar 500 ribu.

“Yang guru PPPK Paruh Waktu yang berasal dari honorer daerah kita setarakan menjadi 760 ribu. Kemudian yang sertifikasi, tadinya sebenarnya ini untuk penunjang saja. Karena mereka mendapatkan sertifikasi, kita tambahkan menjadi 500 ribu,” jelasnya.

Menurutnya, kebutuhan anggaran untuk mengakomodasi kebijakan tersebut cukup besar. Jika dihitung dalam satu tahun, total anggaran yang harus disiapkan mencapai sekitar 11 miliar.

Wabup menegaskan, kondisi fiskal daerah masih memungkinkan untuk mengalokasikan anggaran tersebut. Pemkab Lombok Barat, kata dia, memprioritaskan anggaran pada sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan pelayanan dan kebutuhan masyarakat, termasuk sektor pendidikan.

“Saya memang memprioritaskan anggaran-anggaran itu kepada prioritas, yaitu guru, kemudian fasilitas sekolah dan seterusnya,” katanya.

Ia menjelaskan, kebijakan tersebut juga merupakan bentuk respons pemerintah daerah terhadap aspirasi para guru yang selama ini menyampaikan tuntutan terkait peningkatan kesejahteraan dan keadilan dalam penghasilan.

“Dari anggaran yang ada, saya pastikan pertama bagaimana teman-teman yang terus-terusan bersuara, meminta keadilan ini, bisa kita penuhi. Ternyata mampu,” ungkapnya.

Terkait waktu pelaksanaan, penyesuaian penghasilan tersebut direncanakan dapat direalisasikan setelah penetapan APBD Perubahan Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2026.

“Setelah penetapan APBD Perubahan bisa direalisasi,” tegasnya.

Ia memastikan pembiayaan tersebut telah menjadi bagian dari perencanaan anggaran pemerintah daerah. Alokasi sekitar 11 miliar merupakan kebutuhan pembiayaan dalam satu tahun untuk mendukung tambahan penghasilan guru PPPK Paruh Waktu.

(Diskominfotik. Husni/Juan).

Gerung, Diskominfotik – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) strategis. Rapat ini mengulas sejumlah isu krusial mulai dari kesehatan mental aparatur, perbaikan tata kelola pasca-peristiwa yang menyita perhatian publik, hingga target pengentasan kemiskinan ekstrem yang harus dicapai pada tahun ini pentingnya pembenahan menyeluruh di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk mempercepat pencapaian sejumlah target pembangunan prioritas.

Hal tersebut disampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) percepatan capaian prioritas pembangunan Kabupaten Lombok Barat, Selasa (22/9/2026). Rakor membahas sejumlah agenda strategis, mulai dari kesejahteraan aparatur, penguatan tata kelola pemerintahan, pengentasan kemiskinan ekstrem, layanan kesehatan, Standar Pelayanan Minimal (SPM), hingga pengelolaan sampah dan percepatan realisasi anggaran.

Dalam arahannya, Wakil Bupati Lobar Hj. Nurul Adha menempatkan kesehatan mental dan kesejahteraan aparatur sebagai bagian penting dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Sekitar 400 ASN disebut mengalami gangguan kesehatan mental akibat tekanan kerja.

Menurutnya, kondisi aparatur perlu menjadi perhatian bersama karena berpengaruh terhadap kinerja, kehidupan keluarga, serta suasana lingkungan kerja. Karena itu, pembenahan harus dimulai dari diri sendiri, penguatan keimanan, sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang sehat, aman, nyaman, dan saling mendukung.

“Mari kita mulai dari diri sendiri, saling memperbaiki, dan bekerja sepenuh hati untuk mewujudkan Lombok Barat yang bahagia, maju, mandiri, dan berkeadilan,” ujarnya.

Ummi Nurul juga meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadikan perhatian publik dan pengawasan terhadap tata kelola pemerintahan sebagai momentum untuk melakukan pembenahan.

Seluruh OPD diminta terbuka terhadap berbagai catatan dan kekurangan, kemudian segera melakukan perbaikan pada aspek perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan program. Penguatan pengawasan internal juga perlu dilakukan agar penyelenggaraan pemerintahan semakin transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Dua bulan ini menjadi masa penting untuk kita melakukan pembenahan secara menyeluruh,” tegasnya.

Pada sektor sosial, percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem menjadi salah satu perhatian utama. Target nasional pada 2026 adalah kemiskinan ekstrem mencapai 0 persen.

Di Lombok Barat, masih terdapat sekitar 2.700 warga yang tercatat dalam kategori kemiskinan ekstrem. Sementara perubahan metodologi pendataan turut memengaruhi jumlah warga dalam kategori desil nol yang mencapai sekitar 18.000 jiwa. Untuk memastikan ketepatan sasaran, seluruh kepala OPD, camat dan jajaran diminta turun langsung melakukan verifikasi dan validasi data.

Pemkab Lombok Barat juga diarahkan melakukan studi tiru ke daerah yang telah memiliki pengalaman dalam penanganan kemiskinan, di antaranya Surabaya dan Probolinggo. Wilayah Sekotong yang memiliki kasus relatif tinggi menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian khusus. Persoalan sinkronisasi data kepesertaan BPJS juga menjadi perhatian. Terdapat sekitar 109.000 peserta yang perlu diselaraskan dengan data kemiskinan yang tercatat sekitar 96.000 jiwa.

Ummi Nurul meminta perangkat daerah terkait mempercepat penyesuaian data serta membangun komunikasi dengan pemerintah pusat. Di sisi pelayanan, masyarakat harus tetap mendapatkan penanganan, terutama dalam kondisi rujukan dan kegawatdaruratan di puskesmas maupun rumah sakit. Mekanisme penanganan bagi warga yang mengalami perubahan atau terputus kepesertaannya juga diminta disiapkan agar tidak ada masyarakat yang kehilangan akses terhadap layanan kesehatan.

Ummi Nurul juga menegaskan bahwa capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) harus mencapai 100 persen. Setiap layanan publik, termasuk administrasi kependudukan, kesehatan dan pendidikan, harus memiliki standar pelayanan yang jelas dan diterapkan secara konsisten. Praktik pungutan liar dalam pelayanan publik ditegaskan tidak boleh terjadi dan harus diawasi secara ketat.

Selain itu, data kinerja pada laman Bangda diminta segera dilengkapi sehingga perkembangan capaian pembangunan dapat dipantau secara terbuka dan terukur. Sejumlah agenda lainnya yang turut menjadi perhatian adalah pengelolaan sampah, inventarisasi aset setelah penataan kelembagaan, serta percepatan realisasi anggaran.

Percepatan anggaran diharapkan mampu mendorong aktivitas ekonomi daerah, khususnya pada sektor pertanian dan kelautan yang menjadi bagian penting dalam penguatan perekonomian masyarakat. Untuk itu, kepala OPD diminta membangun tim kerja yang solid, kompak, dan mengedepankan semangat kolaborasi.

Ummi Nurul menekankan bahwa perubahan tidak hanya dibangun melalui kebijakan dan program, tetapi juga melalui sikap aparatur dalam memberikan pelayanan.

“Keramahan dan senyum menjadi awal keberhasilan pelayanan,” pungkasnya.

Turut hadir Pj. Sekda Lobar H. Saepul Ahkam, Asisten II Setda Lobar Ahmad Saikhu, Asisten III Setda Lobar Fauzan Husniadi, Para Staf Ahli Bupati Lobar, Seluruh Kepala OPD Lingkup Pemkab Lobar, Seluruh Camat Se Kabupaten Lombok Barat serta Seluruh Eselon III dan IV Lingkup Pemkab Lobar.

(Diskominfotik/intan/Via/Angga)

Gerung, Diskominfotik – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat terus memperkuat tata kelola pemerintahan melalui evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilakukan secara terukur dan berkelanjutan. Evaluasi tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan profesionalisme, kedisiplinan, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat. Senin (21/09/2026).

Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat, Drs. H. Fauzan Husniadi, M.M., menjelaskan bahwa penilaian kinerja ASN dilakukan melalui sistem e-Kinerja dengan memperhatikan dua aspek utama, yakni kinerja dan perilaku kerja.

“Penilaian kinerja itu ada dua di e-Kinerja, yaitu kinerja dan perilaku. Komposisinya 60 persen dan 40 persen,” jelasnya

Menurutnya, evaluasi kinerja dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing pejabat. Pimpinan memiliki tanggung jawab untuk melakukan penilaian terhadap pegawai yang berada di bawah koordinasinya berdasarkan capaian target serta perilaku kerja.

Dalam lingkup koordinasinya, Asisten III melakukan evaluasi terhadap sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), antara lain Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), BKDPSDM, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

“Kalau saya di Asisten III, leading sector-nya ada BKAD, Bapenda, BKDPSDM, Diskominfo dan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Itu yang saya nilai untuk eselon II,” terangnya.

Evaluasi kinerja tersebut tidak hanya melihat pencapaian target secara kuantitatif, tetapi juga mempertimbangkan perilaku kerja ASN dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Hasil penilaian menjadi salah satu bahan evaluasi pimpinan dalam menentukan langkah pembinaan dan pengembangan kompetensi pegawai.

Fauzan menyampaikan bahwa secara umum ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat memiliki kesiapan untuk mengikuti perkembangan dan perubahan dalam tata kelola pemerintahan. Namun, kemampuan adaptasi setiap pegawai memiliki kecepatan yang berbeda.

“Pada dasarnya mereka siap semua, tidak ada yang menolak perubahan. Tetapi ada yang lamban dan ada yang harus didorong,” ungkapnya.

Terhadap pegawai yang capaian kinerjanya masih berada di bawah ekspektasi, pemerintah daerah akan melakukan evaluasi dan pembinaan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kinerja. Hasil penilaian tersebut juga menjadi bahan bagi pimpinan untuk menentukan langkah tindak lanjut sesuai dengan kebutuhan organisasi.

“Yang belum bisa move on, misalnya, diberikan jempol kebalik. Ini menjadi bahan evaluasi untuk rencana ke depan seperti apa,” ujarnya.

Selain melalui evaluasi kinerja, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat juga mendorong peningkatan kapasitas ASN melalui pendidikan dan pelatihan. Pengembangan kompetensi, khususnya bagi pejabat struktural, diarahkan untuk memperkuat kemampuan manajerial, kepemimpinan, serta tata kelola organisasi.

“Sekarang yang paling penting adalah mereka mengikuti TKN II untuk mengangkat kemampuan manajerial dan leadership,” katanya

Penguatan kapasitas sumber daya manusia tersebut dinilai penting seiring dengan semakin berkembangnya digitalisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. ASN dituntut mampu beradaptasi dengan pemanfaatan teknologi informasi serta memberikan pelayanan publik yang semakin efektif, cepat, dan berkualitas.

Sejalan dengan hal tersebut, BKDPSDM Kabupaten Lombok Barat terus melaksanakan berbagai program pendidikan dan pelatihan sebagai bagian dari pengembangan kompetensi ASN. Program tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan kemampuan teknis maupun manajerial pegawai, khususnya bagi aparatur yang masih membutuhkan penguatan dalam menghadapi perubahan tata kelola pemerintahan berbasis digital.

Saat ini, sebanyak 14 pegawai tengah mengikuti program pengembangan kompetensi yang dijadwalkan berlangsung selama empat bulan. Program tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas, kompetensi, serta kepemimpinan aparatur dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Melalui evaluasi kinerja yang terukur dan diikuti dengan pembinaan serta pengembangan kompetensi, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berkomitmen membangun aparatur yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

(Diskominfotik/Husni/Juan)

Giri Menang, Diskominfotik – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat terus memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu langkah yang dilakukan yakni dengan mengoptimalkan keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) Lombok Barat yang berada di Kecamatan Labuapi.

Keberadaan MPP menjadi bagian dari upaya Pemkab Lombok Barat menghadirkan pelayanan publik yang lebih mudah, cepat, terintegrasi, dan efisien. Berbagai layanan yang sebelumnya tersebar di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kini dipusatkan dalam satu lokasi pelayanan.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Lombok Barat, Hery Ramdan, mengatakan MPP Lombok Barat merupakan sistem kelembagaan pelayanan publik modern yang berada di bawah DPMPTSP. MPP tersebut telah dibuka sejak tahun lalu setelah dilakukan revitalisasi oleh Bupati Lombok Barat.

“Semua layanan perizinan OPD, termasuk layanan instansi vertikal, BUMD dan layanan lainnya, ada di satu tempat di MPP,” ujar Hery saat ditemui di ruang kerjanya.

Menurutnya, masyarakat tidak hanya dapat mengurus berbagai jenis perizinan di MPP, tetapi juga memperoleh sejumlah layanan pembayaran dan administrasi lainnya.

“Untuk masyarakat yang ingin mengurus perizinan maupun melakukan pembayaran, semuanya bisa dilayani di MPP. Mulai dari pajak kendaraan atau Samsat, PBB, hingga layanan perbankan juga tersedia,” jelasnya.

Hery menambahkan, lokasi MPP yang berada di Kecamatan Labuapi juga menjadi salah satu keunggulan karena relatif mudah dijangkau masyarakat dari berbagai wilayah Lombok Barat. Warga dari wilayah utara seperti Gunungsari dan Batulayar maupun dari wilayah tengah seperti Narmada dan Lingsar tidak harus datang ke Gerung untuk mendapatkan berbagai layanan administrasi dan perizinan.

Berbagai layanan strategis tersedia di MPP Lombok Barat. Di antaranya pelayanan perizinan usaha dan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang telah terintegrasi dengan platform Online Single Submission (OSS).

Selain itu, tersedia layanan administrasi kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), serta dokumen pencatatan sipil. MPP juga mengintegrasikan berbagai layanan instansi vertikal dan mitra pelayanan, antara lain pembayaran pajak kendaraan melalui Samsat, perpanjangan SIM A dan C, layanan perbankan, BPJS, hingga layanan sertifikasi halal.

Tidak hanya mengoptimalkan pelayanan secara tatap muka, Pemkab Lombok Barat juga terus mendorong transformasi digital dalam pelayanan publik. Lombok Barat menjadi salah satu daerah yang mengimplementasikan MPP Digital Nasional versi terbaru.

Salah satu layanan yang mendapat manfaat dari integrasi digital tersebut adalah pengurusan Surat Izin Praktik (SIP) bagi tenaga kesehatan. Melalui integrasi dengan aplikasi SatuSehat Kementerian Kesehatan, proses pengurusan SIP menjadi lebih sederhana dan cepat.

Jika sebelumnya proses pengurusan membutuhkan waktu lebih lama, kini sejumlah tahapan dapat diselesaikan dalam hitungan jam. Hal ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk menghadirkan pelayanan yang semakin cepat, transparan, mudah, dan memberikan kepastian bagi masyarakat.

Pemkab Lombok Barat berkomitmen untuk terus melakukan penguatan dan pengembangan MPP sebagai pusat pelayanan publik terpadu. Optimalisasi tersebut diharapkan mampu memangkas alur birokrasi, meningkatkan efisiensi pelayanan, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh berbagai layanan pemerintahan.

Dengan konsep pelayanan satu pintu dan dukungan transformasi digital, MPP Lombok Barat diharapkan menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang responsif, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
(Diskominfotik/Husni/Juan)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lombok Barat menggandeng pihak PLN dan PTAM untuk mengatasi krisis listrik dan air bersih di salah satu destinasi unggulan pariwisata, Gili Asahan. Ikhtiar mengatasi permasalahan listrik dan air bersih di Gili Asahan diawali dengan turun bersama ke Gili Asahan untuk melakukan survey lokasi melihat dari dekat kondisi geografis dan topografis Gili Asahan sekaligus bertemu langsung dengan pelaku usaha dan masyarakat setempat untuk mengumpulkan data, informasi dan menghitung kebutuhan listrik di Gili Asahan.(10/09/2026).

Hasil survey kemudian dikaji oleh PLN dan PTAM baik secara finansial, bisnis dan teknis. Hasil kajian selanjutnya disampaikan pada rapat fasilitasi penyelesaian masalah dan hambatan investasi yang digelar oleh DPMPTSP Kabupaten Lombok Barat, di Resto Ujung Landasan. (16/09/26).

Berdasarkan hasil kajian yang dipaparkan oleh Hendra, Manajer Lisdes PT. PLN NTB, secara finansial dan bisnis anggaran yang dibutuhkan untuk membangun jaringan listrik ke Gili Asahan cukup besar sehingga tidak prospektif dari perspektif bisnis. Sedangkan secara teknis, pembangunan jaringan listrik ke Gili Asahan dimungkinkan baik melalui jaringan bawah laut maupun jaringan atas permukaan laut. Namun demikian yang paling efektif dan efisien menjadi pilihan saat ini yaitu melalui pembangunan jaringan listrik di atas permukaan laut menggunakan tower dan kabel yang akan membentang dari daratan pulau lombok ke Gili Asahan melalui Gili Goleng sepanjang 600 meter.

Terkait dengan besarnya anggaran untuk membangun jaringan, solusinya PLN akan mengusahakan penyediaan listrik di Gili Asahan melalui program listrik desa yang merupakan program strategis nasional dengan dukungan penganggaran dari pemerintah pusat. Mekanismenya, PLN wilayah NTB memasukkan Gili Asahan dalam proposal dan road map yang akan diajukan kepada Kementerian ESDM melalui Dirjen Kelistrikan untuk tahun 2027 melalui skema listrik pedesaan. Selain itu PT.PLN meminta dukungan dari berbagai pihak terkait, baik untuk proses perzinannnya maupun penyediaan lahan berupa kejelasan pemilik lahan sepanjang jalur rencana jaringan distribusi dan tapak atau landing poin kabel laut dengan ukuran masing masing tapak 12 x 12 Meter di 4 lokasi tapak, izin penancapan tiang listrik sepanjang jalur rencana di batu putih dan di gili asahan, izin penempatan lokasi trafo distribusi, izin lokasi tapak tower/landing poin kabel laut (bangunan gardu hubung), izin pemanfaatan ruang laut, izin pemanfaatan ruang darat, izin lingkungan dan lain sebagainya.

Pihak KSOP Lembar, Dinas Kelautan NTB, dan Dinas PU TR Kabupaten Lombok Barat yang hadir dalam pertemuan fasilitasi dimaksud menyatakan siap membantu segala bentuk perizinan yang dibutuhkan PLN untuk membangun jaringan listrik di Gili Asahan sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian pula Kepala Desa Gili Asahan juga menyatakan siap membantu pelaksanaan di lapangan termasuk mengkomunikasikan dengan pihak pemilik tanah yang akan digunakan untuk lokasi penempatan tiang dan tapak tower.

Sedangkan terkait dengan distribusi air bersih ke Gili Asahan, pihak PTAM menyampaikan bahwa jaringan pipa air bersih milik PTAM saat ini baru menjangkau wilayah desa sekotong tengah dan membutuhkan waktu lama dan anggaran yang besar untuk menjangkau desa batu putih apalagi menjangkau gili asahan melalui jaringan perpipaan bawah laut. Solusi yang paling dimungkinkan saat ini untuk menyediakan air bersih di Gili Asahan yaitu dengan membangun instalasi air bersih dengan menggunakan teknologi SWRO (Sea Water Reverse Osmosis) yaitu teknologi desalinasi atau penyulingan air laut menjadi air bersih dan tawar menggunakan metode osmosis balik (reverse osmosis), itupun harus menunggu tersedianya jaringan listrik di Gili Asahan untuk mengoperasionalkan mesin penyulingan dimaksud.

“Alhamdulillah ini pertemuan yang produktif, sudah ada titik terang atau solusi untuk merealisasi listrik dan air bersih di Gili Asahan yang sudah sekian lama dinantikan, mudah-mudahan dalam waktu dekat (listrik dan air bersih) sudah bisa dinikmati oleh pelaku usaha dan masyarakat setempat dan semakin banyak investor yang berminat berinvestasi di Gili Asahan” ucap Kadis PMPTSP Lombok Barat selesai acara.

Batulayar, Diskominfotik – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat terus mendorong kawasan wisata Senggigi kembali ramai dan semakin menarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Upaya tersebut salah satunya diwujudkan melalui rebranding Festival Senggigi menjadi Senggigi Sunset Show, yang digelar di Amphitheater Pasar Seni Senggigi, Sabtu malam (19/9/2026).

Dalam Sambutannya, Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha mengatakan, perubahan konsep dan nama kegiatan tersebut diharapkan menjadi momentum untuk membangkitkan kembali geliat pariwisata Senggigi sekaligus memberikan dampak nyata terhadap perekonomian daerah.

“Mudah-mudahan ini menandakan destinasi wisata di Senggigi terus bangkit, terus lebih baik menjadi tempat yang sangat nyaman untuk tamu-tamu, khususnya tamu mancanegara dan tamu domestik kita,” ujarnya

Menurutnya, keramaian Senggigi tidak boleh berhenti sebatas banyaknya pengunjung. Aktivitas pariwisata harus mampu meningkatkan tingkat hunian hotel, memperpanjang lama tinggal wisatawan, sekaligus memberikan dampak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakat.

Ia menyebut, kawasan Senggigi pada malam pelaksanaan kegiatan terlihat ramai, termasuk sepanjang perjalanan dari wilayah Batulayar hingga Senggigi.

“Kita berharap tidak hanya sekadar ramai, tetapi keramaian Senggigi ini menandakan Senggigi luar biasa. Senggigi tetap menjadi alternatif yang paling indah di Lombok,” katanya.

Ummi Nurul juga menekankan pentingnya menjaga keamanan, kenyamanan dan kebersihan kawasan agar Senggigi tetap menjadi destinasi yang dirindukan wisatawan.

Ia meminta perangkat daerah terkait memperkuat dukungan terhadap kawasan wisata, mulai dari kebersihan lingkungan, penerangan jalan, kesiapan layanan kesehatan hingga penguatan UMKM.

“Saya yakin masyarakat Lombok Barat siap semua menghadirkan Senggigi yang nyaman dan penuh kedamaian yang dirindukan oleh dunia,” tegasnya.

Lebih jauh, Ummi Nurul menegaskan bahwa keberhasilan Senggigi Sunset Show tidak cukup diukur dari tingkat keramaian. Kegiatan pariwisata harus memiliki keterkaitan langsung dengan sektor ekonomi lainnya, terutama pertanian, kelautan dan perikanan, peternakan serta UMKM.

Menurutnya, sektor-sektor tersebut harus menjadi bagian dari ekosistem pariwisata Senggigi sehingga meningkatnya kunjungan wisatawan dan okupansi hotel turut meningkatkan penyerapan produk lokal.

“Kita berharap ramainya Senggigi, ramainya tingkat hunian hotel-hotel kita harus ada hubungannya dengan pertanian supaya hasil pertanian kita diserap juga oleh pelaku-pelaku usaha wisata yang ada di Senggigi ini,” jelasnya.

Ia mendorong adanya koordinasi yang lebih erat antara perangkat daerah dengan pengelola hotel dan pelaku usaha pariwisata. Produk pertanian, hasil kelautan dan perikanan, serta hasil peternakan masyarakat Lombok Barat diharapkan dapat masuk dan terserap oleh kebutuhan hotel maupun usaha kuliner di kawasan Senggigi.

Dengan demikian, geliat pariwisata tidak hanya menciptakan keramaian di destinasi, tetapi juga menggerakkan rantai ekonomi masyarakat dari hulu hingga hilir.

Sementara itu, Kepala Dinas Parekrafpora Lobar, Agus Gunawan, menjelaskan bahwa Senggigi Sunset Show merupakan rebranding dari Festival Senggigi dengan konsep yang diarahkan pada peningkatan kualitas event dan daya tarik kawasan.

Menurutnya, Festival Senggigi sebelumnya lebih diarahkan untuk menghibur wisatawan pada periode high season hingga sekitar Agustus. Sementara Senggigi Sunset Show hadir dengan konsep yang lebih berkelanjutan dan melibatkan lebih banyak unsur ekonomi lokal.

“Kita rebranding ini dalam rangka tentu peningkatan kualitas event,” katanya

Peningkatan kualitas tersebut antara lain dilakukan dengan melibatkan UMKM, termasuk pelaku usaha yang berasal dari hotel-hotel di kawasan Senggigi.

Selain itu, materi pertunjukan juga disesuaikan dengan karakter dan minat pengunjung berdasarkan hasil survei terhadap kegiatan sebelumnya.

Agus menambahkan, Senggigi Sunset Show juga menjadi bagian dari strategi road to MotoGP, mengingat Lombok akan kembali menjadi perhatian wisatawan menjelang penyelenggaraan MotoGP di Sirkuit Mandalika.

Ia menyebut sejumlah hotel di kawasan Senggigi mulai menunjukkan peningkatan pemesanan kamar menjelang ajang tersebut. Kondisi ini diharapkan terus meningkat hingga tingkat hunian hotel mencapai kapasitas maksimal.

“Ini kita harapkan menjadi bagian dari road to MotoGP. Mereka yang datang nantinya bisa menikmati Senggigi sambil menunggu kegiatan MotoGP berlangsung,” jelasnya.

Agus menegaskan, arahan Wabup untuk menghubungkan sektor pariwisata dengan pertanian, UMKM, serta kelautan dan perikanan akan segera ditindaklanjuti.

Pihaknya akan membangun koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS), para general manager hotel dan perangkat daerah terkait untuk mengidentifikasi serta mengkurasi produk lokal yang memenuhi standar kebutuhan hotel.

“Jadi tidak hanya dari okupansi tamu, tetapi kualitas pangan dan produk lokal kita juga harus bisa diserap oleh hotel,” ujarnya.

Langkah tersebut diharapkan membuat Senggigi tidak sekadar menjadi kawasan yang ramai saat berlangsungnya event, tetapi menjadi pusat pergerakan ekonomi yang memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat Lombok Barat.

Senggigi Sunset Show dengan demikian diarahkan menjadi ruang untuk meramaikan Senggigi, meningkatkan kunjungan dan lama tinggal wisatawan, memperkuat okupansi hotel, membuka pasar bagi UMKM dan produk lokal, serta mendorong pertumbuhan ekonomi Lombok Barat.

Turut hadir Pj. Sekda Lombok Barat H. Saepul Ahkam, Asisten III Setda Lombok Barat Fauzan Husniadi, Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Hj. Damayanti Widyaningrum, para kepala OPD lingkup Pemkab Lombok Barat, seluruh camat se-Kabupaten Lombok Barat serta Kepala Desa Senggigi.

(Diskominfotik/H. Rizky/Juan)