Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mengucapkan selamat datang kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal (Purn.) H. Prabowo Subianto, dalam kunjungan kerja ke untuk meresmikan Bendungan Meninting.
Bukan Sekadar Dokumen, Standar Pelayanan Jadi Komitmen RSUD Patut Patuh Patju Layani Masyarakat
Gerung, Diskominfotik – RSUD Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui kegiatan review dan penyusunan kembali Standar Pelayanan Publik. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh layanan kesehatan tetap relevan dengan perkembangan regulasi, kebutuhan masyarakat, serta transformasi pelayanan kesehatan yang terus berkembang.
Kegiatan yang berlangsung di lantai III RSUD Patut Patuh Patju, Rabu (9/7/2026), dibuka oleh Direktur RSUD Patut Patuh Patju yang diwakili Wakil Direktur Pelayanan, dr. Kaspan, Sp.OG. Turut hadir Ketua Komite Medis dr. Farida Hartati, Sp.KK, Wakil Direktur Umum, Keuangan, dan SDM Baiq Halimah, ST, Kepala Bidang Pelayanan Medis drg. Nyoman Adnyan, jajaran manajemen, kepala instalasi, kepala ruangan, Tim Akreditasi, Tim Zona Integritas, Unit Pengaduan, serta seluruh unsur penyelenggara pelayanan.
Dalam sambutannya, dr. Kaspan menegaskan bahwa standar pelayanan bukan sekadar dokumen administratif, melainkan bentuk komitmen rumah sakit kepada masyarakat.
“Standar pelayanan menjadi pedoman bagi seluruh petugas dalam memberikan pelayanan sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai hak-hak yang mereka peroleh saat mengakses layanan kesehatan,” ujarnya.
Menurutnya, pelayanan yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh kompetensi tenaga kesehatan maupun kelengkapan fasilitas, tetapi juga oleh sistem yang mampu menjamin pelayanan berjalan secara konsisten, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Karena itu, evaluasi standar pelayanan dilakukan secara berkala sebagai bagian dari budaya continuous improvement. Peninjauan tersebut mencakup penyesuaian terhadap regulasi terbaru, perkembangan teknologi informasi, transformasi digital layanan kesehatan, hasil akreditasi rumah sakit, hingga berbagai masukan masyarakat.
Perkembangan standar pelayanan di RSUD Patut Patuh Patju juga menunjukkan peningkatan yang signifikan. Jika pada 2022 rumah sakit memiliki 10 standar pelayanan, jumlah tersebut meningkat menjadi 21 standar pada 2023 dan 23 standar pada 2024. Seluruh standar itu kini kembali ditinjau agar tetap adaptif terhadap dinamika pelayanan kesehatan.
Penyusunan standar dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unit pelayanan di lingkungan rumah sakit, didampingi Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat serta Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik melalui fungsi Organisasi dan Tata Laksana (Ortal), sehingga memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip penyelenggaraan pelayanan publik yang baik.
Ketua Tim Penyusunan Standar Pelayanan menjelaskan bahwa proses penyusunan diawali dengan inventarisasi seluruh jenis layanan, dilanjutkan dengan review standar yang telah berlaku, penyusunan rancangan baru, pembahasan lintas unit, uji publik, penyempurnaan dokumen, penetapan melalui Keputusan Direktur, hingga sosialisasi kepada seluruh pegawai sebelum dipublikasikan kepada masyarakat.
“Standar pelayanan harus dipahami oleh petugas maupun masyarakat. Dengan begitu, hak dan kewajiban masing-masing pihak menjadi jelas serta membuka ruang evaluasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan,” jelasnya.
Sebagai bagian dari proses tersebut, RSUD Patut Patuh Patju juga akan menggelar Focus Group Discussion (FGD) dan Public Hearing pada akhir Juli 2026. Forum ini akan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, Ombudsman, Komisi IV DPRD, perwakilan kecamatan, kelurahan, puskesmas, hingga perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat guna memberikan masukan terhadap rancangan standar pelayanan.
Pelibatan berbagai pemangku kepentingan tersebut merupakan wujud penerapan pelayanan publik yang partisipatif, di mana masyarakat tidak hanya menjadi penerima layanan, tetapi juga mitra dalam membangun pelayanan kesehatan yang semakin berkualitas.
Upaya ini sekaligus mendukung penguatan Zona Integritas, Reformasi Birokrasi, serta implementasi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
Melalui penyusunan kembali Standar Pelayanan Publik, RSUD Patut Patuh Patju menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pelayanan kesehatan yang profesional, mudah diakses, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Sebab, kepercayaan publik tidak hanya dibangun melalui pelayanan medis, tetapi juga melalui kepastian standar yang menjadi janji rumah sakit kepada setiap masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan.
(Diskominfotik/H. Iswarta/Juan)
Pemkab Lombok Barat dan Unram Perkuat Sinergi, Siapkan Kolaborasi Pembangunan Berbasis Potensi Desa
Gerung, Diskominfotik – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat memperkuat sinergi dengan Universitas Mataram (Unram) melalui penjajakan kerja sama pembangunan berbasis potensi desa. Kolaborasi tersebut dibahas dalam audiensi jajaran pimpinan Unram bersama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat di Ruang Rapat Senggigi Kantor Bupati Lombok Barat, Rabu (8/7/2026).
Audiensi dipimpin langsung Bupati Lombok Barat H. Lalu Ahmad Zaini (LAZ) dan dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah Lobar H. Akhmad Saikhu, para kepala OPD, Rektor Universitas Mataram Prof. Dr. Sukardi, beserta jajaran akademik Unram.
Bupati Lombok Barat H. Lalu Ahmad Zaini menyambut baik kunjungan tersebut dan menilai pertemuan itu menjadi langkah strategis untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi dalam mendukung percepatan pembangunan daerah.
Dalam kesempatan itu, Bupati Lobar H. Lalu Ahmad Zaini memaparkan berbagai potensi unggulan Kabupaten Lombok Barat, mulai dari sektor pariwisata, pertanian, perikanan, hingga pendidikan. Menurutnya, setiap desa di Lombok Barat memiliki karakteristik dan potensi yang dapat dikembangkan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Ia juga menjelaskan bahwa pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program prioritas meskipun menghadapi tantangan pengurangan transfer anggaran dari pemerintah pusat.
“Pemerintah daerah terus berupaya mencari berbagai solusi melalui efisiensi anggaran, optimalisasi program, serta pengembangan potensi unggulan di masing-masing desa agar mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat,” ujarnya.
Menanggapi paparan Rektor Unram mengenai program akademik dan pengabdian kepada masyarakat, Bupati LAZ menyatakan kesiapan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk menindaklanjutinya melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dan akan menginventarisasi program-program yang dapat diimplementasikan di lapangan, terutama yang berkaitan dengan pembangunan desa.
Menurut Bupati LAZ, program Kuliah Kerja Nyata (KKN) mahasiswa Unram memiliki peran strategis dalam mendampingi masyarakat mengembangkan potensi desa secara berkelanjutan.
“Kita coba program kolaborasi yang nantinya dapat menggabungkan ilmu pengetahuan dengan praktik di lapangan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Rektor Universitas Mataram Prof. Dr. Sukardi menyampaikan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari penguatan program Kampus Berdampak, yang mendorong kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah.
Melalui program tersebut, mahasiswa yang mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) akan melakukan pendampingan, pelatihan, serta mengidentifikasi potensi yang dimiliki setiap desa untuk dikembangkan bersama masyarakat.
“Mahasiswa akan terlibat langsung dalam pendampingan masyarakat serta membantu pengembangan berbagai sektor potensial seperti pertanian, peternakan, perikanan, dan potensi unggulan desa lainnya agar dapat berkembang secara optimal,” ujarnya
Melalui sinergi tersebut, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan Universitas Mataram berharap dapat menghadirkan berbagai inovasi pembangunan berbasis potensi lokal sekaligus memperkuat pemberdayaan masyarakat, sehingga Lombok Barat dapat menjadi daerah percontohan dalam pengembangan desa berbasis kolaborasi akademisi dan pemerintah.
(Diskominfotik/Ria/Windi)
BPBD Lombok Barat Salurkan 228 Ribu Liter Air Bersih untuk Warga Terdampak Kekeringan
Gerung, Diskominfotik – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terus bergerak cepat menangani dampak musim kemarau yang memicu krisis air bersih di sejumlah wilayah. Hingga awal Juli 2026, BPBD telah mendistribusikan 228.000 liter air bersih kepada masyarakat terdampak sebagai bagian dari upaya tanggap darurat kekeringan.
Dalam Wawancaranya Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Lombok Barat Toni Hidayat mengatakan distribusi air bersih dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil asesmen lapangan untuk memastikan bantuan tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat.
“Hingga saat ini, kekeringan berdampak pada lima kecamatan, yakni Sekotong, Lembar, Gerung, Kuripan, dan Batulayar. Terdapat 11 desa dan 45 dusun yang terdampak, dengan total 5.560 kepala keluarga atau sekitar 15.156 jiwa mengalami kesulitan memperoleh air bersih,” ujarnya.
Ia menjelaskan, penyaluran air bersih yang telah dilakukan BPBD telah menjangkau 6.102 kepala keluarga di wilayah terdampak. Bantuan tersebut difokuskan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat selama musim kemarau.
Selain distribusi air, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Lombok Barat Toni Hidayat juga memperkuat koordinasi dengan pemerintah desa, pemerintah kecamatan, PDAM, dan instansi terkait agar penanganan kekeringan berjalan cepat dan efektif. Personel, armada mobil tangki, serta peralatan pendukung tetap disiagakan untuk merespons setiap laporan masyarakat yang membutuhkan bantuan air bersih.
Lebih lanjut, BPBD Kabupaten Lobar mengimbau masyarakat agar menggunakan air secara hemat dan bijaksana serta segera melaporkan kepada pemerintah desa atau BPBD apabila mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air bersih.
Sebagai langkah antisipasi menghadapi puncak musim kemarau, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat telah menetapkan Status Siaga Bencana Kekeringan yang berlaku mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Penetapan status tersebut menjadi dasar percepatan penanganan dan mobilisasi sumber daya guna meminimalkan dampak kekeringan terhadap masyarakat.
Dengan langkah responsif ini, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menegaskan komitmennya untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi serta menjaga pelayanan kebencanaan berjalan optimal selama musim kemarau.
Penulis : Ria/Windi
Fotografer : Fery
Kapolda NTB Kunjungi Lombok Barat, Perkuat Sinergi Forkopimda Melalui Aksi Sosial dan Penghijauan
Lembar, Diskominfotik – Bupati Lombok Barat H. Lalu Ahmad Zaini (LAZ) bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Lombok Barat menerima kunjungan kerja Kapolda NTB Irjen Pol. Kalingga Rendra Raharja, S.E., M.H., di Markas Komando (Mako) Polres Lombok Barat, Rabu (8/7/2026). Kunjungan tersebut diisi dengan berbagai kegiatan sosial, penghijauan, serta penguatan integritas personel sebagai wujud sinergi antara Pemerintah Daerah dan Kepolisian.
Kapolda NTB tiba di Mako Polres Lombok Barat didampingi Ketua Bhayangkari Daerah NTB Bulawan Widihastuti Kalingga beserta rombongan. Kedatangannya disambut langsung oleh Bupati Lombok Barat H. Lalu Ahmad Zaini, Kapolres Lombok Barat AKBP Yasmara Harahap, S.I.K., M.Si., unsur Forkopimda Kabupaten Lombok Barat, jajaran pejabat utama Polres Lombok Barat, serta pengurus Bhayangkari Cabang Lombok Barat.
Dalam rangkaian kunjungan tersebut, Kapolda NTB bersama Bupati Lombok Barat dan Forkopimda menyerahkan bantuan sosial kepada warakawuri, anak yatim, petani, serta masyarakat kurang mampu. Bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat sekaligus upaya mempererat hubungan antara institusi kepolisian dengan warga.
Setelah kegiatan bakti sosial, rombongan melaksanakan penanaman pohon rindang di kawasan Lapangan Sport Center Mako Polres Lombok Barat. Penanaman pohon ini menjadi simbol komitmen bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus menciptakan kawasan kerja yang hijau, nyaman, dan berkelanjutan.
Kunjungan kerja Kapolda NTB juga menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antara Kepolisian Daerah NTB, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, serta seluruh unsur Forkopimda dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan mendukung pembangunan daerah.
Sinergi yang kuat antara Polri, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan merupakan modal utama dalam menciptakan situasi yang aman, kondusif, serta menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ujar Kapolda NTB.
Melalui kunjungan kerja ini diharapkan kolaborasi yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan, baik dalam menjaga stabilitas keamanan, memperkuat kepedulian sosial, maupun mendukung pelestarian lingkungan di Kabupaten Lombok Barat.
Penulis: Angge
Foto: Juan
Jadwal Nobar Perempat Final Piala Dunia FIFA 2026 di Alun-Alun Giri Menang Park Lombok Barat.
Jadwal Nobar Perempat Final Piala Dunia FIFA 2026 di Giri Menang Park Lombok Barat.
Saatnya menyaksikan laga seru babak perempat final bersama! Ajak keluarga dan sahabat menikmati keseruan nobar dengan layar videotron, sound system berkualitas, dan fasilitas WiFi gratis.
Datang dan ramaikan Nobar Piala Dunia FIFA 2026 bersama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Sampai jumpa di lokasi!
Roadshow TP3S di Narmada, Pemkab Lombok Barat Perkuat Sinergi Percepatan Penurunan Stunting
Gerung, Diskominfotik – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat terus memperkuat upaya percepatan penurunan stunting melalui kegiatan Roadshow Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting (TP3S) Kabupaten Lombok Barat. Roadshow yang digelar di Kecamatan Narmada ini menjadi agenda keempat dari rangkaian kunjungan ke 10 kecamatan yang ada di Lombok Barat.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Bapperida Lobar Deny Arif Nugroho, Kepala Dinas Dukcapil Lobar Fathurrahman, Kepala Dinas Kesehatan Lobar Hj. Erni Suryana, Sekretaris Dinas Kominfotik Lobar H. Iswarta Mahmuluddin, Camat Narmada, Kepala Desa se-kecamatan Narmada, para kader kesehatan dan Gizi.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat, Hj. Erny Suryana, yang mewakili Wakil Bupati Lombok Barat. Dalam arahannya, Hj. Erny menegaskan bahwa roadshow ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat koordinasi, evaluasi, dan sinergi lintas sektor dalam mempercepat penurunan angka stunting di Kabupaten Lombok Barat.
Menurutnya, berdasarkan data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM), prevalensi stunting di Kabupaten Lombok Barat saat ini berada pada angka 9 persen. Namun demikian, berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2024, angka stunting masih berada di kisaran 27 persen. Perbedaan data tersebut menjadi tantangan yang harus dijawab melalui kerja sama seluruh perangkat daerah, pemerintah kecamatan, desa, hingga masyarakat.
Upaya percepatan penurunan stunting juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan visi Kabupaten Lombok Barat, yaitu “Terwujudnya Masyarakat Lombok Barat yang Maju, Mandiri, dan Berkeadilan.” Salah satu misinya adalah menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing global, dan berkarakter.
Hj. Erny menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Lombok Barat telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk intervensi spesifik penanganan stunting. Pada tahun 2026, anggaran tersebut mencapai sekitar Rp5 miliar. Namun, menurutnya, stunting tidak dapat diselesaikan hanya melalui intervensi sektor kesehatan.
Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2021, intervensi spesifik hanya berkontribusi sekitar 30 persen terhadap penurunan stunting, sedangkan 70 persen sisanya berasal dari intervensi sensitif yang melibatkan berbagai sektor seperti sanitasi, penyediaan air bersih, pendidikan, administrasi kependudukan, perlindungan sosial, hingga pemberdayaan masyarakat.
Hasil skrining yang dilakukan dokter spesialis di 20 puskesmas juga menunjukkan bahwa banyak anak stunting mengalami penyakit penyerta seperti tuberkulosis (TB), anemia, serta berbagai masalah kesehatan lain yang dipengaruhi kondisi lingkungan, sanitasi, kualitas air minum, dan kondisi sosial ekonomi keluarga.
Dalam kesempatan tersebut, TP3S juga mengevaluasi sejumlah indikator percepatan penurunan stunting di Kecamatan Narmada. Beberapa persoalan yang menjadi perhatian antara lain kondisi sarana dan prasarana Posyandu yang sudah tidak layak, khususnya alat timbang dan alat ukur panjang badan balita yang harus memenuhi standar sesuai Keputusan Menteri Kesehatan.
Selain itu, evaluasi juga mencakup pelaksanaan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi ibu hamil dengan kekurangan energi kronis (KEK) dan balita gizi kurang. Pemerintah daerah mendorong agar sasaran penerima manfaat dapat terdata dan terlaporkan secara optimal melalui sistem pelaporan yang dikelola oleh Bapperida bersama pemerintah kecamatan.
Isu lain yang turut menjadi perhatian adalah masih terbatasnya akses masyarakat terhadap air minum yang layak serta masih ditemukannya warga yang belum memiliki dokumen administrasi kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Kondisi tersebut dinilai dapat menghambat akses masyarakat terhadap berbagai layanan kesehatan dan program pemerintah.
Melalui roadshow ini, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berharap seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat komitmen dan kolaborasi sehingga berbagai kendala di lapangan dapat segera ditindaklanjuti demi mempercepat terwujudnya generasi Lombok Barat yang sehat, berkualitas, dan bebas stunting.
“Penurunan stunting bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah, pemerintah desa, dan masyarakat. Dengan kolaborasi yang kuat, kita optimistis target penurunan stunting di Lombok Barat dapat tercapai,” ujar Hj. Erny Suryana.
Penulis dan Foto : Angge (Diskominfotik)
Pecinta Bola Merapat! Babak 16 Besar Piala Dunia Bisa Ditonton Bareng di Lombok Barat
Saatnya seru-seruan bareng menyaksikan Babak 16 Besar Piala Dunia FIFA 2026! Dukung tim favoritmu, nikmati suasana meriah, dan ramaikan kebersamaan di Alun-Alun Giri Menang Park Lombok Barat. Satu lapangan, satu semangat, satu tujuan!
📍Alun-Alun Giri Menang Park, Lombok Barat
Ayo ajak keluarga dan temanmu, datang dan ramaikan nobar bersama!
Bantuan ATENSI Senilai Rp244 Juta Disalurkan, Pemkab Lombok Barat Dorong Penerima Manfaat Keluar dari Kemiskinan
Gerung, Diskominfotik – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menyalurkan bantuan Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) Tahun 2026 senilai Rp244 juta kepada 102 penerima manfaat melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia dan Sentra Paramita Mataram. Bantuan tersebut diharapkan menjadi stimulus untuk meningkatkan kemandirian masyarakat sekaligus mendukung percepatan pengentasan kemiskinan di daerah. (Jumat, 3 Juli 2026).
Penyaluran bantuan dilaksanakan di Kantor Bupati Lombok Barat dan dihadiri Bupati Lombok Barat H. Lalu Ahmad Zaini, Wakil Bupati, Ketua Sentra Paramita Mataram, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DISOSPPPA), serta sejumlah tamu undangan.
Dalam sambutannya, Bupati H. Lalu Ahmad Zaini menegaskan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat terus memperkuat akurasi penyaluran bantuan sosial melalui pemanfaatan basis data terpadu yang diawali dengan verifikasi faktual masyarakat pada desil 1 dan desil 2. Pendataan tersebut selanjutnya akan diperluas hingga desil 5 sebagai acuan penyaluran bantuan agar semakin tepat sasaran.
Menurut Bupati, bantuan sosial bukan untuk menciptakan ketergantungan, melainkan sebagai stimulus agar masyarakat mampu meningkatkan taraf hidup melalui pemberdayaan dan pelatihan keterampilan sehingga dapat keluar dari kategori masyarakat miskin.
Ketua Sentra Paramita Mataram menyampaikan bahwa Program ATENSI merupakan salah satu program prioritas pemerintah pusat dalam mendukung percepatan pengentasan kemiskinan. Ia juga meminta pemerintah daerah terus melakukan verifikasi dan pemutakhiran data agar bantuan tersalurkan secara tepat sasaran.
Kepala DINSOSPPPA Kabupaten Lombok Barat, Arif Surya Wirawan, melaporkan total bantuan yang diterima dari Kementerian Sosial melalui Sentra Paramita Mataram mencapai Rp244 juta. Bantuan tersebut disalurkan dalam bentuk barang kepada 102 penerima manfaat yang terdiri atas 41 penerima bantuan usaha, 30 penerima bantuan kebutuhan hidup layak, dan 31 penerima alat bantu bagi penyandang disabilitas.
Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berharap Program ATENSI dapat meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat penerima manfaat sehingga secara bertahap mampu keluar dari kemiskinan dan tidak lagi bergantung pada bantuan sosial.
Car Free Nite & Car Free Day 4-5 Juli di Giri Menang Park!
Yuk ajak keluarga, sahabat, dan orang tersayang menikmati akhir pekan yang seru di Giri Menang Park!
📅 Car Free Nite – Sabtu, 4 Juli 2026; 16.00 WITA – selesai.
📅 Car Free Day – Minggu, 5 Juli 2026; 06.00 WITA – selesai.
Beragam aktivitas menarik siap menemani akhir pekan Anda. Mari ciptakan akhir pekan yang sehat, produktif, dan penuh kebersamaan di Giri Menang Park.
📍Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewat! Ajak keluarga dan teman-teman untuk meramaikan Car Free Nite & Car Free Day Lombok Barat.
#CarFreeNite #CarFreeDay #GiriMenangPark #LombokBarat #KerjaNyata