Nikmati pasar kuliner, live music, wahana bermain, senam pagi, karaoke, WiFi gratis, dan berbagai hiburan seru di Giri Menang Park.

Yuk, datang dan ramaikan bersama keluarga!

Gerung, Diskominfotik. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menggelar rapat persiapan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Ruang Rapat Senggigi, Kantor Bupati Lombok Barat, Jumat (31/7/2026).

Rapat tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha, Sekretaris Daerah, para Asisten Setda, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta para camat se-Kabupaten Lombok Barat.

Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha. Dalam arahannya, ia menegaskan bahwa rangkaian kegiatan peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-81 yang mengusung tema “Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur” tetap dilaksanakan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya.

“Kegiatan-kegiatan seperti gerak jalan, apel peringatan, dan doa bersama di tingkat kabupaten tetap dilaksanakan seperti biasa. Begitu juga di tingkat kecamatan agar tetap menyelenggarakan kegiatan rutin yang selama ini dilaksanakan, seperti gerak jalan dan pawai”, ujarnya.

Wakil Bupati menyampaikan bahwa meskipun saat ini Lombok Barat tengah menghadapi berbagai tantangan dan beredarnya sejumlah informasi terkait kondisi daerah, semangat peringatan Hari Kemerdekaan harus tetap dijaga sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan serta upaya memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat.

Melalui rapat tersebut, seluruh perangkat daerah dan pemerintah kecamatan diharapkan dapat bersinergi untuk menyukseskan seluruh rangkaian kegiatan peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-81 sehingga berlangsung dengan tertib dan aman.
Diskominfotik: Wn/Ria

Batulayar, Diskominfotik – Upaya membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten Lombok Barat harus dimulai dari fondasi paling dasar, yakni tata kelola pemerintahan desa yang berintegritas. Semangat reborn atau lahir kembali yang digaungkan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menjadi pesan utama dalam Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2026 yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lombok Barat di Hotel Montana, Senggigi, Kamis (30/7/2026).

Kegiatan tersebut diikuti oleh kepala desa, sekretaris desa, dan kaur keuangan desa se-Kabupaten Lombok Barat sebagai upaya memperkuat kapasitas aparatur desa dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, tertib administrasi, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dalam Sambutannya Mewakili Wakil Bupati Lombok Barat, Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan Setda Kab. Lobar H. Saiful Ahkam, mengawali sambutannya dengan mengangkat satu kata yang menurutnya menjadi fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, yakni integritas.

Ia memaknai integritas sebagai keselarasan antara pikiran, ucapan, dan perbuatan. Menurutnya, integritas bukan sekadar slogan, melainkan nilai yang harus melekat dalam setiap penyelenggara pemerintahan, terutama para pengelola keuangan negara.

“Mari kita bangun semangat kebersamaan untuk memasuki era baru, *reborn* atau *renaissance*. Kita lahir kembali untuk menata kondisi Lombok Barat, minimal dengan menumbuhkan kembali kepercayaan publik terhadap kabupaten yang kita cintai ini,” ujarnya.

Ia mengakui bahwa berbagai persoalan yang terjadi belakangan ini telah memengaruhi persepsi masyarakat terhadap integritas penyelenggaraan pemerintahan. Namun, menurutnya, kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk berhenti berbenah.

Sebaliknya, seluruh aparatur pemerintahan harus menjadikannya sebagai momentum untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh, dimulai dari diri sendiri dan lingkungan kerja masing-masing, termasuk dalam sistem pemerintahan desa.

“Semangat *reborn* harus dimulai dari diri kita masing-masing, terutama melalui tata kelola keuangan desa yang berintegritas, transparan, akuntabel, berdasarkan fakta, tertib administrasi, dan benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat,” tegasnya.

Selain itu, Saiful Ahkam juga menekankan bahwa setiap rupiah yang bersumber dari APBN maupun APBD harus dikelola secara bertanggung jawab. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang dikelola, tetapi dari sejauh mana anggaran tersebut mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan warga desa.

Pada kesempatan itu, ia turut memberikan apresiasi kepada Kepala DPMD Kabupaten Lombok Barat, Mahnan, S.STP., yang dinilai berhasil membangun budaya organisasi pembelajar dengan mengawali penguatan integritas aparatur desa melalui peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan.

“Saya memberikan apresiasi kepada Kepala DPMD yang telah membangun organisasi pembelajar dan memperkuat integritas aparatur desa melalui kegiatan ini. Langkah seperti inilah yang dibutuhkan agar tata kelola pemerintahan desa semakin baik,” katanya.

Sementara itu, Kepala DPMD Kabupaten Lombok Barat, Mahnan menegaskan bahwa pelatihan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memastikan pengelolaan keuangan desa berjalan secara transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurutnya, dana desa harus mampu menjadi instrumen pembangunan yang mendorong pertumbuhan ekonomi desa, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah desa.

“Keuangan desa yang dikelola dengan baik akan memberikan dampak langsung terhadap bergeraknya perekonomian desa. Karena itu, transparansi, akuntabilitas, dan kebermanfaatan harus menjadi prinsip utama dalam setiap proses pengelolaan keuangan desa,” ujarnya.

Untuk memperkuat pemahaman para peserta, DPMD menghadirkan narasumber yang memiliki kompetensi di bidang hukum, pengawasan, dan kebijakan pemerintahan desa, yaitu Dr. Gede Made Pasek Swardhyana, S.H. dari Kejaksaan Negeri Mataram, IPDA Dimas Prabowo, S.H., Kanit Tindak Pidana Korupsi Polres Lombok Barat, serta Lin Wahyulia, S.T., Analis Kebijakan Ahli Muda DPMD Dukcapil Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Melalui kolaborasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berharap aparatur desa memiliki pemahaman yang semakin kuat mengenai aspek regulasi, pengawasan, serta tata kelola keuangan yang baik sehingga mampu meminimalkan potensi penyimpangan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Pelatihan ini menjadi penegasan bahwa semangat “reborn” yang diusung Pemerintah Kabupaten Lombok Barat tidak berhenti sebagai slogan, melainkan diwujudkan melalui langkah-langkah nyata dalam memperkuat integritas aparatur, membangun tata kelola keuangan desa yang profesional, dan mengembalikan kepercayaan masyarakat. Dari desa yang transparan, akuntabel, dan berintegritas, diharapkan lahir kembali kepercayaan publik yang menjadi modal utama menuju Lombok Barat yang lebih maju, bersih, dan sejahtera.

(Diskominfotik)

Giri Menang – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Narmada, Rabu (29/7/2026).

Pelantikan dipimpin oleh Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha dan dihadiri para Asisten Setda, Staf Ahli Bupati, Kepala OPD, serta Sekretaris OPD.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Hj. Nurul Adha mengatakan bahwa pelantikan jabatan fungsional bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Menurutnya, setiap ASN yang dilantik harus mampu menjalankan tugas sesuai dengan kompetensi yang dimiliki serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Jabatan fungsional adalah amanah dari publik dan negara. Mari kita laksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya sehingga apa yang kita lakukan tidak hanya menjadi tanggung jawab kepada masyarakat, tetapi juga bernilai ibadah,” ujarnya.

Wakil Bupati juga mengajak seluruh ASN untuk terus mengoptimalkan tugas dan fungsi masing-masing. Ia berharap para pejabat fungsional dapat menjaga integritas, meningkatkan kompetensi, serta bekerja secara profesional demi mendukung terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas.

“Mari kita bersinergi membangun Kabupaten Lombok Barat dengan terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas dan tanggung jawab kita masing-masing,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala BKDPSDM Kabupaten Lombok Barat Hj. Baiq Mustika Dwiadni dalam laporannya menyampaikan bahwa sebanyak 50 Aparatur Sipil Negara (ASN) dilantik dan diambil sumpah/janjinya dalam jabatan fungsional. Para ASN tersebut mengisi berbagai jabatan fungsional pada sejumlah perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan organisasi dan kompetensi yang dimiliki.

“Melalui pelantikan ini diharapkan para pejabat fungsional dapat melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, menjaga profesionalisme, serta memberikan kontribusi terbaik dalam mendukung pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Lombok Barat”jelasnya.

Batulayar. Diskominfotik– Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Maulid Nabi Muhammad SAW. Kegiatan berlangsung di Ruang Senggigi Hotel Jayakarta, Senggigi, Rabu (29/7/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha, Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Setda Lombok Barat, unsur Forkopimda, para kepala OPD, Pimpinan Wilayah Bulog Provinsi NTB, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, pKepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Provinsi NTB, serta perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lombok Barat.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha menegaskan bahwa pengendalian inflasi merupakan salah satu langkah strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, terutama pada masa transisi pemerintahan. Menurutnya, keberhasilan mengendalikan inflasi akan berdampak langsung terhadap upaya menekan angka kemiskinan sekaligus menjaga daya beli masyarakat.

Wakil Bupati menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berkomitmen menjaga agar angka kemiskinan tidak mengalami peningkatan. Untuk itu, seluruh perangkat daerah bersama para pemangku kepentingan diminta terus memperkuat sinergi dalam melaksanakan berbagai program pengendalian inflasi sehingga pertumbuhan ekonomi tetap terjaga dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.

Ia menjelaskan, terdapat empat aspek utama yang menjadi fokus TPID, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif antarpemangku kepentingan. Melalui High Level Meeting tersebut diharapkan lahir berbagai gagasan dan langkah konkret dalam menjaga stabilitas harga, khususnya menjelang perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW.

Menurut Wakil Bupati, tradisi masyarakat Lombok dalam memperingati Maulid Nabi menyebabkan meningkatnya permintaan terhadap sejumlah komoditas pangan, seperti beras, telur, daging ayam, daging sapi, dan berbagai kebutuhan pokok lainnya. Karena itu, pemerintah harus memastikan ketersediaan pasokan tetap aman dan harga tetap terkendali agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya tanpa terbebani lonjakan harga.

Selain memastikan ketersediaan pasokan, Wakil Bupati juga mengingatkan pentingnya pengawasan distribusi barang guna mencegah praktik penimbunan yang berpotensi memicu kenaikan harga di pasaran. TPID bersama seluruh pemangku kepentingan diminta terus melakukan pemantauan dan mengambil langkah cepat apabila ditemukan potensi gangguan terhadap stabilitas harga maupun pasokan.

Ia juga mendorong agar berbagai program pengendalian inflasi yang selama ini berjalan terus diperkuat, seperti pelaksanaan Pasar Murah, Gerakan Pangan Murah, Tenten Tani Keliling, serta inspeksi mendadak ke pasar dan distributor. Program-program tersebut dinilai efektif dalam menjaga stabilitas harga sekaligus menjamin kebutuhan pokok masyarakat tetap terpenuhi.

Pada kesempatan itu, Wakil Bupati turut mendorong percepatan implementasi revisi Roadmap TPID Kabupaten Lombok Barat Tahun 2025–2027 agar selaras dengan RPJMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2025–2030. Ia berharap dukungan dari seluruh anggota TPID, Bank Indonesia, Bulog, dan seluruh pemangku kepentingan terus diperkuat sehingga upaya pengendalian inflasi dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Lombok Barat, Abubakar, menjelaskan bahwa pelaksanaan High Level Meeting TPID merupakan langkah strategis untuk memperkuat kolaborasi dan sinergi antarinstansi dalam menjaga stabilitas inflasi daerah. Kegiatan ini difokuskan pada upaya memastikan ketersediaan stok dan kelancaran pasokan kebutuhan pokok menjelang perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW di Kabupaten Lombok Barat.

Menurutnya, melalui forum tersebut TPID menegaskan komitmen untuk menjamin ketersediaan bahan pangan dengan harga yang tetap terjangkau. Selain itu, HLM juga menjadi sarana memperkuat ketahanan pangan daerah melalui koordinasi yang berkesinambungan antara pemerintah daerah, kementerian dan lembaga terkait, Bank Indonesia, Bulog, BUMD pangan, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya dalam rangka pengendalian inflasi di Kabupaten Lombok Barat.

Kegiatan High Level Meeting TPID diikuti sekitar 80 peserta yang terdiri atas unsur TPID Kabupaten Lombok Barat, perwakilan Bank Indonesia, Bulog, TNI, Polri, serta berbagai pemangku kepentingan terkait. Pelaksanaan kegiatan difasilitasi oleh Bank Indonesia sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan koordinasi pengendalian inflasi di daerah.

(Diskominfotik, Husni)hlm2026

Giri Menang, Diskominfotik – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) menjadikan objek cagar budaya sebagai laboratorium sejarah untuk memperkuat pembelajaran sekaligus menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap warisan budaya daerah.

Hal tersebut dilakukan melalui kunjungan edukatif peserta didik ke sejumlah objek cagar budaya di Kabupaten Lombok Barat, Selasa (28/7/2026). Dalam kegiatan ini, peserta didik tidak hanya belajar sejarah melalui buku, tetapi juga melihat secara langsung peninggalan dan jejak kehidupan masyarakat masa lampau.

Dalam Wawancaranya Kepala Bidang Kebudayaan Dikbud Lombok Barat, Hirman Zulkarnaen, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kolaborasi antara pemerintah daerah dan satuan pendidikan dalam mengenalkan sejarah serta kebudayaan yang ada di lingkungan peserta didik.

“Peserta didik bisa melihat langsung bukti atau peninggalan sejarah manusia terdahulu yang tanpa mereka sadari sebenarnya ada di sekitar mereka. Informasi seperti ini belum tentu mereka dapatkan dalam proses pembelajaran di sekolah,” ujarnya

Pada kunjungan kali ini, peserta didik SMP Negeri 2 Gerung mengunjungi Langgar Karang Bayan dan Kemaliq Pura Lingsar di Kecamatan Lingsar. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari agenda kunjungan edukatif selama tiga hari yang juga melibatkan SMP Negeri 2 Labuapi dan SMP Negeri 5 Gerung serta sejumlah objek cagar budaya lainnya.

Menurut Hirman, pemilihan lokus yakni mempertimbangkan bahwa cagar budaya yang dikunjungi sudah memperoleh penetapan dari pemerintah pusat sebagai cagar budaya nasional. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya mendukung pemajuan kebudayaan sebagai salah satu arah pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lombok Barat.

“Ini merupakan kegiatan awal untuk mengenalkan kepada sekolah dan peserta didik bahwa pemajuan kebudayaan diawali dari pendidikan karakter dan pemahaman terhadap sejarah yang terdokumentasi,” jelasnya.

Selain itu, Hirman menilai pembelajaran langsung di lokasi cagar budaya memberikan pengalaman yang berbeda bagi peserta didik. Mereka dapat melihat secara nyata peninggalan sejarah sekaligus memahami keterkaitan antara kehidupan masyarakat masa lalu dengan kebudayaan yang masih berkembang hingga saat ini.

Ia berharap kolaborasi antara Dikbud dan satuan pendidikan dapat terus diperkuat dan dilakukan secara berkelanjutan. Dengan demikian, semakin banyak generasi muda yang mengenal, mencintai, dan turut menjaga warisan budaya Lombok Barat.

“Semua objek pemajuan kebudayaan yang kita miliki tidak kalah menarik dengan daerah lain. Karena itu, generasi muda harus mengetahui, mencintai, dan ikut menjaga kekayaan budaya yang ada di Lombok Barat,” pungkasnya.
(Diskominfotik/Juan)

Gerung, Diskominfotik – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat memperkuat persiapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Tahun 2026 melalui Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang dipimpin Wakil Bupati Lombok Barat, Hj. Nurul Adha, di Ruang Kerja Wakil Bupati, Kantor Bupati Lombok Barat. Rapat tersebut diakhiri dengan penandatanganan kesepakatan bersama sebagai komitmen menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran seluruh tahapan Pilkades di 77 desa. (Senin, 27 Juli 2026).

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lombok Barat, H. Mahnan, menyampaikan bahwa tahapan Pilkades Serentak 2026 akan dimulai pada 5 Agustus 2026, sedangkan pemungutan suara dijadwalkan berlangsung pada 9 Desember 2026.

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menyiapkan 610 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang akan diamankan oleh 2.850  personel gabungan dari unsur Kepolisian, TNI, Satpol PP, dan Linmas. Pemerintah daerah juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp4,05 miliar untuk mendukung seluruh tahapan penyelenggaraan Pilkades Serentak Tahun 2026.

Wakil Bupati Lombok Barat, Hj. Nurul Adha, menegaskan bahwa keberhasilan Pilkades tidak hanya ditentukan oleh penyelenggara, tetapi juga oleh sinergi dan komunikasi yang baik antara Pemerintah Daerah, Forkopimda, penyelenggara, dan seluruh pemangku kepentingan.

“Sinergi dan komunikasi yang kuat akan menjadi modal utama untuk mewujudkan Pilkades yang aman, damai, demokratis, dan berkualitas. Kami berharap seluruh pihak dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional sehingga masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dengan aman dan nyaman,” ujarnya.

Usai rapat koordinasi, Wakil Bupati secara resmi membuka Rapat Koordinasi Forkopimda Pilkades Serentak Kabupaten Lombok Barat Tahun 2026 yang dilanjutkan dengan penandatanganan kesepakatan bersama sebagai bentuk komitmen seluruh unsur Forkopimda dan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta menyukseskan pelaksanaan Pilkades Serentak Tahun 2026.

Melalui kesepakatan tersebut, seluruh pihak berkomitmen memperkuat koordinasi, menjaga kondusivitas wilayah, serta memastikan seluruh tahapan Pilkades berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Kegiatan ini dihadiri perwakilan Forkopimda Kabupaten Lombok Barat, para Asisten Daerah, Kepala OPD, serta tamu undangan lainnya.

Penulis: Wirdan
Fotografer: Fery

Mataram, Diskominfotik- Kabupaten Lombok Barat berhasil mengukir prestasi dengan meraih Juara III pada Pekan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat (Porprov NTB) 2026 yang resmi ditutup di Gedung Olahraga (GOR) Turide, Mataram. Penutupan ajang olahraga tingkat provinsi tersebut menjadi momentum apresiasi terhadap prestasi atlet sekaligus memperkuat kesiapan Nusa Tenggara Barat sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028. (Sabtu, 25 Juli 2026)

Acara penutupan dihadiri para kepala daerah kabupaten/kota se-NTB, Ketua KONI, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), official, serta para atlet peserta Porprov NTB 2026.

Wakil Bupati Lombok Barat, Hj. Nurul Adha, mengungkapkan rasa bangga atas keberhasilan kontingen Lombok Barat meraih Juara III. Ia menyatakan prestasi tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh atlet, pelatih, dan official yang telah berjuang mengharumkan nama daerah. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, lanjutnya, akan terus mendukung pembinaan olahraga agar prestasi atlet terus meningkat.

Ketua KONI Provinsi NTB, Mori Hanapi, mengumumkan Kota Mataram sebagai juara umum Porprov NTB 2026, diikuti Kabupaten Lombok Tengah di posisi kedua dan Kabupaten Lombok Barat di posisi ketiga. Ia menilai persaingan tahun ini berlangsung semakin ketat dan menunjukkan peningkatan kualitas olahraga di NTB.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua KONI Kabupaten Lombok Barat, Abu Bakar Abdullah, menyampaikan apresiasi kepada seluruh atlet atas dedikasi dan perjuangan mereka. Ia berharap semangat juang tersebut terus dipertahankan dan ditingkatkan sehingga mampu menghasilkan prestasi yang lebih baik pada berbagai kejuaraan mendatang.

Giri Menang, Diskominfotik – Kontingen Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (FORKI) Kabupaten Lombok Barat menorehkan prestasi membanggakan pada ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XII Nusa Tenggara Barat 2026. Tampil di Auditorium M. Yusuf Abubakar Universitas Mataram pada 20–25 Juli 2026, karateka Lombok Barat berhasil meraih predikat Juara Umum II dengan koleksi 5 medali emas, 2 perak, dan 4 perunggu, melampaui target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dalam Wawancaranya Ketua Umum FORKI Lombok Barat, Kamaruddin, S.IP., M.H., mengungkapkan rasa syukur dan bangganya atas capaian para atlet yang mampu menunjukkan performa terbaik sepanjang pertandingan.

“Alhamdulillah, capaian ini merupakan hasil kerja keras atlet, pelatih, dan seluruh tim official. Kami mengirimkan 20 atlet terbaik, dan mereka mampu menjawab kepercayaan dengan prestasi yang melampaui target,” ujarnya.

Menurut Kamaruddin, sebelum Porprov dimulai, FORKI Lombok Barat menargetkan tiga medali emas. Namun berkat disiplin latihan, semangat juang, dan pembinaan yang berkesinambungan, target tersebut berhasil dilampaui dengan raihan lima medali emas.

“Menjadi Juara Umum II di bawah Kota Mataram merupakan pencapaian yang sangat membanggakan sekaligus bukti bahwa pembinaan karate di Lombok Barat berada di jalur yang tepat,” tambahnya.

Lima medali emas Lombok Barat dipersembahkan oleh Zahratul ’Ainy pada nomor Kata Perorangan Putri, Tim Kata Beregu Putri yang diperkuat Silawatul Aini, Aprilia Alpiani, dan Sonya Aulia Ningrum, Lailatul Nurjanah pada Kumite -50 kg Putri, I Gede Putu Darma pada Kumite -55 kg Putra, serta Faqiha Lal Husna pada Kumite -68 kg Putri.

Sementara dua medali perak diraih Gandi Darma Pratama pada nomor Kata Perorangan Putra dan Nafayyi Elya Azzahra pada Kata Perorangan Putri.

Empat medali perunggu disumbangkan oleh Nafayyi Elya Azzahra pada Kumite -61 kg Putri, Tim Kata Beregu Putra, I Komang Putra Wiguna pada Kumite -84 kg Putra, serta Tim Kumite Beregu Putri yang diperkuat Lailatul Nurjanah, Faqiha Lal Husna, Siti Atika Rahmida, Nafayyi Elya Azzahra, dan Hilyatul Uula.

Prestasi tersebut menjadi modal penting bagi FORKI Lombok Barat untuk terus memperkuat pembinaan atlet menuju kompetisi yang lebih tinggi, baik di tingkat regional maupun nasional. Keberhasilan ini juga menunjukkan bahwa sinergi antara atlet, pelatih, pengurus, dan dukungan pemerintah daerah mampu melahirkan prestasi yang mengharumkan nama Kabupaten Lombok Barat di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat.

(Ari/Juan)

Giri Menang – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan menunggu keterangan resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait informasi yang beredar mengenai penyegelan ruang kerja Bupati Lombok Barat. Masyarakat juga diminta menghormati proses hukum, menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, serta tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Kabupaten Lombok Barat, H. Rizky Bani Adam, dalam pernyataan resminya, Selasa (21/7/2026). Ia menegaskan, hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Lombok Barat masih menunggu penjelasan resmi dari KPK sebagai pihak yang berwenang menyampaikan informasi terkait substansi perkara.

“Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan. Kami tidak memberikan kesimpulan, dugaan, maupun spekulasi sebelum ada keterangan resmi dari KPK,” tegas Rizky.

Ia juga memastikan, berdasarkan arahan dari Wakil Bupati Lombok Barat, aktivitas pemerintahan di lingkungan Pemkab Lombok Barat tetap berjalan normal. Pelayanan publik, administrasi pemerintahan, serta pelaksanaan program pembangunan tetap berlangsung sebagaimana mestinya. Seluruh perangkat daerah dan aparatur sipil negara (ASN) tetap bekerja secara profesional, menjaga tertib administrasi, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Di akhir pernyataannya, ia memohon doa dari seluruh masyarakat agar Bupati Lombok Barat senantiasa diberikan yang terbaik sembari tetap menghormati seluruh proses hukum yang sedang berlangsung. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat yang telah menjaga situasi tetap aman, tertib, dan kondusif. Pemerintah berharap masyarakat terus bersikap bijak dalam menyikapi berbagai informasi yang beredar serta bersama-sama menjaga stabilitas daerah demi kelangsungan pembangunan di Kabupaten Lombok Barat.