Gerung, 5 Mei 2026 – Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) melakukan kunjungan kerja sekaligus pemantauan pelaksanaan Program Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Lombok Barat. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Senggigi, Kantor Bupati Lombok Barat, Selasa (5/5).
Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau langsung strategi, capaian, serta tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam upaya menurunkan angka stunting. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Lombok Barat memaparkan secara komprehensif berbagai langkah yang telah dilakukan, mulai dari perbaikan sistem data hingga intervensi gizi yang terukur.

Bupati menegaskan bahwa seluruh kebijakan yang dijalankan saat ini berbasis pada data yang valid dan terverifikasi. Ia mengungkapkan bahwa pada awal masa kepemimpinannya, kualitas data stunting di Lombok Barat masih belum akurat dan tidak terintegrasi dengan baik.
“Data sebelumnya banyak yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Bahkan, ada penurunan angka stunting yang terlihat signifikan, tetapi hanya terjadi di atas kertas,” ungkapnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menerapkan sistem pendataan by name by address yang terintegrasi melalui perangkat lunak khusus dan diverifikasi langsung di lapangan. Berdasarkan data terbaru, prevalensi stunting balita di Lombok Barat tercatat sebesar 5,1 persen, sedikit lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional sebesar 5,5 persen.
Bupati juga menyoroti pentingnya akurasi data dalam penyaluran bantuan sosial agar tepat sasaran. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan setiap anak yang membutuhkan intervensi benar-benar terdata dan mendapatkan penanganan.
“Jangan sampai anak yang stunting justru tercatat normal, atau sebaliknya. Kita harus menyelesaikan masalah nyata, bukan sekadar memperbaiki angka statistik,” tegasnya.
Salah satu inovasi yang dilakukan adalah intervensi gizi melalui pemberian susu Pangan Medis Khusus (PMK) bagi balita stunting, khususnya usia 6–24 bulan. Program ini dijalankan berdasarkan rekomendasi tenaga medis dan disertai pengawasan ketat oleh tenaga kesehatan.
Dari total 1.552 balita sasaran, sebanyak 152 anak menerima intervensi khusus tersebut. Untuk memastikan efektivitas program, setiap konsumsi susu dipantau secara harian dan dilengkapi dengan dokumentasi serta laporan berkala.
Hasilnya menunjukkan capaian yang signifikan, antara lain tingkat kepatuhan konsumsi mencapai 88,9 persen, rata-rata kenaikan berat badan sebesar 873 gram per anak, serta 16,2 persen balita berhasil keluar dari kategori stunting. Selain itu, perbaikan status gizi berdasarkan tinggi badan menurut usia mencapai 28,8 persen.
Meski demikian, Bupati mengakui masih terdapat sejumlah kendala di lapangan, seperti adanya balita yang tidak dapat menerima intervensi karena kondisi kesehatan tertentu, serta ditemukannya penyakit penyerta seperti anemia dan tuberkulosis. Selain itu, keterbatasan asupan gizi dari lingkungan keluarga juga menjadi tantangan, mengingat intervensi program baru mencakup sebagian kebutuhan gizi anak.
Ke depan, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menargetkan peningkatan cakupan dan kualitas intervensi. Untuk tahun 2025, sasaran program mencakup 13.000 ibu hamil, 56.000 balita, 36.000 remaja putri, dan 6.000 pasangan calon pengantin. Sementara pada 2026, pemerintah daerah berencana meningkatkan tingkat kepatuhan konsumsi hingga mendekati 95 persen serta mengembangkan sistem pemantauan berbasis teknologi yang lebih terintegrasi.
Untuk kelompok usia di atas 24 bulan, pendekatan intervensi akan difokuskan pada peningkatan kualitas gizi keluarga, tidak lagi bertumpu pada pemberian susu.

Perwakilan Setwapres yang hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan apresiasi atas komitmen dan inovasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Pendekatan berbasis data dan sistem pengawasan yang diterapkan dinilai mampu menjadi contoh bagi daerah lain.
“Pendekatan yang dilakukan Lombok Barat sangat baik dan berpotensi menjadi model nasional dalam percepatan penurunan stunting,” ujarnya.
Melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan upaya percepatan penurunan stunting di Lombok Barat dapat terus ditingkatkan, sehingga mampu menciptakan generasi yang sehat, berkualitas, dan berdaya saing di masa depan.
(Diskominfotik : Angga)