Akhir Pekan 9–10 Mei 2026, CFN dan CFD Ramaikan Giri Menang Park

Giri Menang Park kembali menjadi pusat aktivitas masyarakat dalam kegiatan Car Free Nite (CFN) pada Sabtu, 9 Mei 2026, dan Car Free Day (CFD) pada Minggu, 10 Mei 2026. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai agenda rutin mingguan yang menghadirkan ruang publik bebas kendaraan sekaligus wadah rekreasi dan kreativitas masyarakat.

Pelaksanaan Car Free Nite akan dimulai pada pukul 16.00 WITA hingga selesai, sedangkan Car Free Day berlangsung mulai pukul 06.30 WITA hingga selesai. Masyarakat dapat menikmati suasana Giri Menang Park yang lebih nyaman untuk berjalan kaki, berolahraga, bersantai, dan berinteraksi bersama keluarga.

Beragam kegiatan disiapkan untuk memeriahkan CFN dan CFD akhir pekan ini, di antaranya pasar kuliner, pentas seni, wahana bermain anak, serta senam pagi. Pengunjung juga dapat memanfaatkan fasilitas WiFi gratis yang disediakan di area kegiatan.

Dalam rangkaian acara CFN dan CFD pekan ini, turut dilaksanakan penyerahan Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) CFN sebagai bentuk dukungan terhadap komunitas dan pelaku seni kreatif. Kegiatan semakin semarak dengan penampilan dari Serdadu Art Community dan komunitas seni lainnya.

Ayo Semeton Lombok kita meriahkan acara CFN 9-10 Mei 2026 di Giri Menang Park, dengan tetap menjaga ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan bersama.

KEMBALI KE HAKEKAT EKOSISTEM PENDIDIKAN DENGAN KESAMAAN VISI DAN PENEGAKAN DISIPLIN

Giri Menang – Lombok Barat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat menggelar apel sekaligus pembinaan dan diseminasi informasi, Kamis (7/5/2026). Kegiatan yang dipimpin Asisten I Setda Lombok Barat, H. Saiful Ahkam itu dihadiri jajaran pejabat dan pegawai lingkup Disdikbud Lobar, mulai dari kepala dinas, sekretaris dinas, para kepala bidang, kepala subbagian, kepala SMP, pengawas sekolah, staf, dan Sekretaris Dinas Kominfotik Lombok Barat.

Apel tersebut menjadi momentum penguatan komitmen aparatur sipil negara (ASN) dalam mendukung Visi Kabupaten Lombok Barat yang “Maju, Mandiri, dan Berkeadilan”.


Dalam arahannya, H. Saiful Ahkam menekankan pentingnya kesamaan persepsi terhadap visi daerah. Menurutnya, seluruh ASN Lombok Barat harus memiliki arah pandang yang sama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pemerintahan.

“Tidak boleh ada visi yang berbeda karena kita berada pada wadah yang sama yang kita sebut dengan Kabupaten Lombok Barat,” tegasnya.

Ia mengatakan, visi daerah bukan sekadar slogan, melainkan pedoman bersama yang harus diwujudkan melalui kinerja nyata dan pelayanan publik yang berkualitas.

Selain menyoroti soal visi, Asisten I juga menyinggung penerapan sistem absensi elektronik Sihawa sebagai instrumen untuk meningkatkan disiplin aparatur, khususnya tenaga pendidik.
Menurutnya, disiplin merupakan fondasi utama dalam membangun kualitas pendidikan. Karena itu, kedisiplinan tidak cukup hanya diucapkan, tetapi harus tercermin dalam perilaku sehari-hari.
Ia menyoroti masih adanya guru yang datang ke sekolah hanya saat memiliki jam mengajar. Padahal, sebagai ASN, guru memiliki kewajiban menaati aturan jam kerja yang berlaku.

“Guru bukan hanya berdiri di depan kelas menyampaikan materi pelajaran, tetapi juga membentuk karakter peserta didik melalui sikap dan perilaku yang ditunjukkan setiap hari, termasuk dalam memberikan teladan kedisiplinan,” ujarnya.

Meski demikian, H. Saiful Ahkam mengingatkan bahwa disiplin sejatinya harus tumbuh dari kesadaran dan motivasi internal, bukan semata-mata karena tekanan sistem absensi elektronik.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyoroti pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB). Ia meminta seluruh jajaran pendidikan menjaga kondusivitas dan menjalankan proses penerimaan siswa sesuai aturan yang berlaku.

Beberapa sekolah yang selama ini menjadi favorit masyarakat, seperti SMPN 1 Narmada, SMPN 1 Gerung, dan SMPN 1 Gunungsari, disebut perlu mendapat perhatian khusus agar proses penerimaan siswa tidak menimbulkan polemik maupun kekecewaan di tengah masyarakat.

“Kondusivitas harus dijaga dengan baik agar tidak menimbulkan kekecewaan bagi orang tua siswa maupun sekolah-sekolah sekitar,” katanya.
Menutup arahannya, H. Saiful Ahkam mengajak seluruh jajaran pendidikan kembali pada misi utama pembangunan pendidikan daerah, yakni meningkatkan rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, serta menekan angka putus sekolah.

Menurutnya, target tersebut hanya dapat dicapai melalui pembangunan ekosistem pendidikan yang sehat dan berjalan secara menyeluruh.
“Mari kembali pada hakikat ekosistem pendidikan dengan menggerakkan seluruh unsur yang ada di dalamnya,” pungkasnya.

(Diskominfotik/HIM/Zulyadaen/Lalu Adiwijaya)dikdibkuddibkud

Setwapres Apresiasi Upaya Lombok Barat Tekan Stunting, Posyandu Jadi Garda Terdepan

Labuapi, 6 Mei 2026 – Tim Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) melakukan pemantauan langsung implementasi percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lombok Barat. Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Pemantauan dilaksanakan di wilayah Kecamatan Labuapi dan didampingi oleh Ketua Tim Penggerak PKK Lombok Barat, Hj. Ayu Indra Rukmana Zaini, bersama jajaran pemerintah daerah, di antaranya Sekretaris Bapperida, Camat Labuapi, Kepala Puskesmas Labuapi, serta Kepala Desa Labuapi.

Ketua Tim Setwapres, Indira Oktoviani, menyampaikan apresiasi atas komitmen dan kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam menekan angka stunting. Ia menilai berbagai inovasi yang dilakukan telah berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Upaya yang dilakukan sudah berada di jalur yang tepat dan menunjukkan hasil yang baik,” ujarnya.

Dalam pemantauan tersebut, Tim Setwapres juga menilai pelayanan posyandu di wilayah Labuapi telah berjalan sesuai prosedur dan standar yang ditetapkan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah Posyandu Melati 1 di Dusun Labuapi Utara, Desa Labuapi, yang dinilai memiliki kualitas pelayanan sangat baik dan berpotensi menjadi percontohan.

Setwapres berharap upaya pencegahan dapat terus ditingkatkan sehingga tidak ada lagi kasus baru stunting. Dengan demikian, target penurunan angka stunting di Lombok Barat pada tahun 2026 dapat tercapai secara signifikan.

Sementara itu, Ketua TP PKK Lombok Barat, Hj. Ayu Indra Rukmana Zaini, menjelaskan bahwa pemantauan difokuskan pada alur pelayanan posyandu sebagai garda terdepan dalam pencegahan stunting.

Ia menyebutkan, seluruh tahapan pelayanan di Posyandu Melati, mulai dari pendaftaran, pencatatan hingga pelayanan kesehatan anak, telah berjalan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara tertib dan sistematis.

Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari peran aktif kader posyandu dalam memberikan edukasi kepada masyarakat serta melakukan pemantauan tumbuh kembang anak secara intensif. Bahkan, dalam dua tahun terakhir, posyandu tersebut tidak mencatat adanya kasus stunting.

“Inovasi sederhana seperti penggunaan buku pemantauan bayi dan balita oleh kader terbukti efektif untuk deteksi dini, mulai dari kekurangan berat badan, anemia hingga indikasi penyakit lainnya,” jelasnya.

Melalui pencatatan tersebut, kader juga dapat memberikan edukasi kepada orang tua terkait pola asuh, pemenuhan gizi, dan kebersihan lingkungan.

Ke depan, Posyandu Melati diharapkan dapat menjadi model percontohan di tingkat desa maupun kecamatan, sehingga kualitas pelayanan posyandu di Kabupaten Lombok Barat dapat meningkat secara merata.

Pemerintah daerah juga berkomitmen untuk terus memperkuat layanan kesehatan berbasis Standar Pelayanan Minimal, serta mendorong peningkatan kapasitas melalui studi tiru ke daerah lain guna memperkaya inovasi.

Dengan pemerataan layanan dan penguatan peran kader, Kabupaten Lombok Barat optimistis mampu menurunkan angka stunting secara lebih cepat, terukur, dan berkelanjutan di masa mendatang.

(Diskominfotik : Husni)

Setwapres Apresiasi Inovasi Lombok Barat dalam Percepatan Penurunan Stunting

Gerung, 5 Mei 2026 – Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) melakukan kunjungan kerja sekaligus pemantauan pelaksanaan Program Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Lombok Barat. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Senggigi, Kantor Bupati Lombok Barat, Selasa (5/5).

Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau langsung strategi, capaian, serta tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam upaya menurunkan angka stunting. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Lombok Barat memaparkan secara komprehensif berbagai langkah yang telah dilakukan, mulai dari perbaikan sistem data hingga intervensi gizi yang terukur.

Bupati menegaskan bahwa seluruh kebijakan yang dijalankan saat ini berbasis pada data yang valid dan terverifikasi. Ia mengungkapkan bahwa pada awal masa kepemimpinannya, kualitas data stunting di Lombok Barat masih belum akurat dan tidak terintegrasi dengan baik.

“Data sebelumnya banyak yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Bahkan, ada penurunan angka stunting yang terlihat signifikan, tetapi hanya terjadi di atas kertas,” ungkapnya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menerapkan sistem pendataan by name by address yang terintegrasi melalui perangkat lunak khusus dan diverifikasi langsung di lapangan. Berdasarkan data terbaru, prevalensi stunting balita di Lombok Barat tercatat sebesar 5,1 persen, sedikit lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional sebesar 5,5 persen.

Bupati juga menyoroti pentingnya akurasi data dalam penyaluran bantuan sosial agar tepat sasaran. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan setiap anak yang membutuhkan intervensi benar-benar terdata dan mendapatkan penanganan.

“Jangan sampai anak yang stunting justru tercatat normal, atau sebaliknya. Kita harus menyelesaikan masalah nyata, bukan sekadar memperbaiki angka statistik,” tegasnya.

Salah satu inovasi yang dilakukan adalah intervensi gizi melalui pemberian susu Pangan Medis Khusus (PMK) bagi balita stunting, khususnya usia 6–24 bulan. Program ini dijalankan berdasarkan rekomendasi tenaga medis dan disertai pengawasan ketat oleh tenaga kesehatan.

Dari total 1.552 balita sasaran, sebanyak 152 anak menerima intervensi khusus tersebut. Untuk memastikan efektivitas program, setiap konsumsi susu dipantau secara harian dan dilengkapi dengan dokumentasi serta laporan berkala.

Hasilnya menunjukkan capaian yang signifikan, antara lain tingkat kepatuhan konsumsi mencapai 88,9 persen, rata-rata kenaikan berat badan sebesar 873 gram per anak, serta 16,2 persen balita berhasil keluar dari kategori stunting. Selain itu, perbaikan status gizi berdasarkan tinggi badan menurut usia mencapai 28,8 persen.

Meski demikian, Bupati mengakui masih terdapat sejumlah kendala di lapangan, seperti adanya balita yang tidak dapat menerima intervensi karena kondisi kesehatan tertentu, serta ditemukannya penyakit penyerta seperti anemia dan tuberkulosis. Selain itu, keterbatasan asupan gizi dari lingkungan keluarga juga menjadi tantangan, mengingat intervensi program baru mencakup sebagian kebutuhan gizi anak.

Ke depan, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menargetkan peningkatan cakupan dan kualitas intervensi. Untuk tahun 2025, sasaran program mencakup 13.000 ibu hamil, 56.000 balita, 36.000 remaja putri, dan 6.000 pasangan calon pengantin. Sementara pada 2026, pemerintah daerah berencana meningkatkan tingkat kepatuhan konsumsi hingga mendekati 95 persen serta mengembangkan sistem pemantauan berbasis teknologi yang lebih terintegrasi.

Untuk kelompok usia di atas 24 bulan, pendekatan intervensi akan difokuskan pada peningkatan kualitas gizi keluarga, tidak lagi bertumpu pada pemberian susu.

Perwakilan Setwapres yang hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan apresiasi atas komitmen dan inovasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Pendekatan berbasis data dan sistem pengawasan yang diterapkan dinilai mampu menjadi contoh bagi daerah lain.

“Pendekatan yang dilakukan Lombok Barat sangat baik dan berpotensi menjadi model nasional dalam percepatan penurunan stunting,” ujarnya.

Melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan upaya percepatan penurunan stunting di Lombok Barat dapat terus ditingkatkan, sehingga mampu menciptakan generasi yang sehat, berkualitas, dan berdaya saing di masa depan.

(Diskominfotik : Angga)

CFN Giri Menang Semakin Semarak, The Sensi Band Sihir Pengunjung dengan Ragam Genre

Gerung — Suasana Car Free Night (CFN) Giri Menang kian ramai dan hidup dengan hadirnya penampilan The Sensi Band, pada Sabtu, 2/05/2026. Grup musik yang dikenal mengusung beragam aliran musik. Mulai dari lagu-lagu Sasak, reggae, hingga alternatif, berhasil mereka sajikan dalam satu panggung yang memikat perhatian pengunjung.

Menariknya, The Sensi Band merupakan kolaborasi talenta lokal yang para personelnya berasal dari wilayah Gerung, Dasan Geres, Aik Ampat, dan Babussalam. Keberagaman latar belakang ini turut memperkaya warna musik yang mereka bawakan, sekaligus menjadi representasi kuat kreativitas anak daerah Lombok Barat.

Penampilan energik tersebut mampu menghadirkan nuansa berbeda di kawasan Giri Menang. Irama musik yang variatif membuat pengunjung larut dalam suasana, menciptakan pengalaman hiburan yang hangat dan inklusif bagi semua kalangan.

Tak hanya menjadi ruang rekreasi, CFN Giri Menang kini menjelma sebagai pusat interaksi masyarakat dan panggung ekspresi seni. Keramaian yang tercipta bahkan menghadirkan atmosfer yang mengingatkan pada kawasan Jalan Malioboro, dengan deretan pengunjung yang menikmati hiburan malam sambil bersantai bersama keluarga dan teman.

Dengan antusiasme masyarakat yang terus meningkat, CFN Giri Menang diharapkan dapat terus menjadi ikon ruang publik yang mendorong geliat ekonomi kreatif sekaligus memperkuat identitas budaya lokal di Lombok Barat.

(indrafarians)

Bupati Pimpin Rapat Forkopimda Bahas Kesiapan Pilkades, Kelangkaan Gas, dan Penertiban Kafe Ilegal

Giri Menang, 4 Mei 2026 – Bupati Lombok Barat memimpin rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk membahas sejumlah isu strategis, yakni kesiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak, penanganan kelangkaan gas LPG, serta penertiban kafe ilegal. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Senggigi, Kantor Bupati Lombok Barat, Senin (4/5).

Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Bupati Lombok Barat, anggota Forkopimda, Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda), para asisten, staf ahli bupati, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, serta perwakilan organisasi di wilayah Lombok Barat.

Dalam arahannya, Bupati Lombok Barat, H. L. Ahmad Zaini, menyampaikan bahwa rapat tersebut membahas beberapa agenda penting yang membutuhkan perhatian dan sinergi bersama seluruh pihak terkait.

Agenda pertama yang dibahas adalah persiapan pelaksanaan Pilkades serentak. Bupati menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat guna memastikan pelaksanaan Pilkades berjalan aman, tertib, dan lancar.

“Kita berharap Pilkades serentak dapat berlangsung dengan kondusif. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat dari semua pihak, baik pemerintah daerah, aparat keamanan, maupun masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, Bupati juga menyoroti persoalan kelangkaan gas LPG yang belakangan menjadi perhatian masyarakat. Ia meminta agar distribusi gas dapat diawasi secara ketat sehingga tepat sasaran dan tidak terjadi penimbunan maupun penyalahgunaan.

“Kita harus memastikan distribusi gas LPG berjalan dengan baik dan tepat sasaran, sehingga kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi,” tegasnya.

Isu lain yang turut dibahas adalah penertiban kafe ilegal yang dinilai meresahkan masyarakat. Bupati menegaskan bahwa penegakan aturan harus dilakukan secara tegas, namun tetap mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis.

“Penertiban kafe ilegal merupakan bagian dari upaya menjaga ketertiban umum dan menciptakan lingkungan yang kondusif di Lombok Barat,” katanya.

Ia juga mengajak seluruh peserta rapat untuk terus memperkuat koordinasi, komunikasi, dan kerja sama lintas sektor dalam menyelesaikan berbagai persoalan daerah.

“Setiap permasalahan harus kita tangani bersama dengan penuh tanggung jawab dan komitmen,” imbuhnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Lombok Barat, Hj. Nurul Adha, menekankan pentingnya langkah konkret dalam penertiban kafe ilegal. Ia mendorong pembentukan tim khusus yang akan turun langsung ke lapangan guna melakukan penertiban terhadap tempat hiburan yang tidak berizin.

“Kita perlu membentuk tim dan melakukan langkah-langkah konkret agar penertiban kafe dan tempat hiburan ilegal dapat dilaksanakan secara efektif, sehingga tidak ada lagi keluhan dari masyarakat,” ujarnya.

Rapat koordinasi ini diharapkan mampu menghasilkan langkah-langkah strategis dan terpadu dalam menjaga stabilitas daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta menciptakan situasi yang aman dan kondusif di Kabupaten Lombok Barat.

(Diskominfotik : Wirdan, Ria)

Bupati Lombok Barat Instruksikan Perbaikan Data untuk Percepat Penurunan Stunting

Giri Menang, 4 Mei 2026 – Bupati Lombok Barat menginstruksikan perbaikan kualitas data sebagai kunci utama percepatan penurunan stunting. Instruksi tersebut disampaikan dalam kegiatan pemaparan dan evaluasi program Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting (TP3S) Kabupaten Lombok Barat yang berlangsung di Ruang Senggigi, Kantor Bupati Lombok Barat, Senin (4/5).

Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Lombok Barat, Wakil Bupati Lombok Barat, serta seluruh jajaran TP3S yang terdiri atas kepala perangkat daerah, tenaga teknis, dan pengelola program lintas sektor.

Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa penanganan stunting merupakan isu strategis yang harus ditangani secara serius dan terukur, sebagaimana program pembangunan lainnya. Ia menyebutkan bahwa capaian penurunan stunting juga menjadi indikator kinerja daerah yang akan dinilai oleh pemerintah pusat maupun provinsi.

“Setiap pertemuan, koordinasi, dan program yang kita susun harus berjalan efektif, terukur, dan tepat sasaran. Secara konsep, program yang kita miliki sudah sesuai pedoman nasional, namun masih terdapat persoalan mendasar yang harus segera dibenahi, yaitu kualitas data,” tegasnya.

Menurutnya, data yang akurat, lengkap, dan terintegrasi menjadi fondasi utama dalam menentukan kebijakan dan intervensi yang tepat. Ia mengakui, saat ini masih ditemukan data yang belum valid, tidak lengkap, bahkan keliru, sehingga berpotensi menghambat efektivitas program penanganan stunting.

Bupati menekankan pentingnya pendataan sejak dini, bahkan dimulai sejak masa pra-kehamilan. Idealnya, data pasangan yang telah menikah dapat langsung dicatat dan dipantau perkembangannya, sehingga ketika terjadi kehamilan, kondisi kesehatan dan sosial ekonomi dapat segera terdeteksi.

“Jika pendataan sejak pra-kehamilan belum dapat diterapkan secara optimal, maka minimal kita harus memaksimalkan pendataan sejak bayi lahir. Data dasar ini harus disiapkan dengan baik dan disinkronkan antarinstansi,” ujarnya.

Untuk mendukung hal tersebut, ia mendorong pemanfaatan teknologi informasi dalam membangun sistem pemantauan yang terintegrasi, sehingga kondisi ibu hamil dan balita dapat dipantau secara berkelanjutan dan real time.

Selain itu, Bupati juga mengarahkan agar fokus pendataan dan intervensi diprioritaskan pada keluarga miskin ekstrem, yang dinilai memiliki kontribusi besar terhadap tingginya angka stunting. Ia menegaskan pentingnya memastikan bantuan gizi, seperti Manfaat Bantuan Gizi (MBG), benar-benar diterima dan dikonsumsi oleh sasaran.

“Kita harus memastikan bantuan tidak hanya tersalurkan, tetapi juga dimanfaatkan dengan baik. Dibutuhkan sistem pemantauan yang jelas agar tidak terjadi penyimpangan,” katanya.

Lebih lanjut, Bupati mengingatkan bahwa ketidaksesuaian antara data dan kondisi lapangan dapat menyebabkan banyak kasus stunting tidak terdeteksi dan tidak mendapatkan intervensi. Hal ini berpotensi menghambat pencapaian target penurunan stunting yang telah ditetapkan.

“Jangan sampai data yang kita laporkan tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan. Tidak boleh ada satu pun sasaran yang terlewat dari pendataan dan penanganan,” tegasnya.

Ia juga menyinggung pentingnya sinkronisasi data lintas sektor, termasuk penguatan integrasi sistem seperti BPI-JK, yang saat ini masih dalam tahap penyelarasan modul dan detail data.

Menindaklanjuti arahan tersebut, TP3S Kabupaten Lombok Barat sepakat untuk segera membentuk tim khusus yang bertugas melakukan verifikasi data lapangan, memperbarui sistem informasi, serta memastikan sinkronisasi data antarinstansi berjalan secara berkala.

Langkah ini diharapkan dapat mempercepat penurunan angka stunting di Kabupaten Lombok Barat sekaligus mewujudkan generasi yang yg sehat, unggul, dan berkualitas.

(Diskominfotik : Angga)

Lombok Barat Jadi Lokus Studi Lapangan PKP NTB 2026, Tekankan Kepemimpinan Berbasis Kompetensi

Gerung, 4 Mei 2026 – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat resmi menerima peserta Studi Lapangan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan IX Tahun 2026 lingkup kabupaten/kota se-Nusa Tenggara Barat. Kegiatan ini berlangsung di Aula Narmada, Kantor Bupati Lombok Barat, Senin (4/5), dan menjadi bagian dari upaya penguatan kapasitas kepemimpinan aparatur sipil negara (ASN).

Penerimaan peserta dihadiri langsung oleh Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi NTB, Fathurrahman, para widyaiswara, serta kepala organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

Dalam sambutannya, Bupati Lalu Ahmad Zaini menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada seluruh peserta. Ia menegaskan bahwa terpilihnya Lombok Barat sebagai lokus studi lapangan merupakan sebuah kehormatan sekaligus kepercayaan yang harus dijaga dengan baik.

“Pemilihan Lombok Barat sebagai lokasi studi lapangan ini menjadi kebanggaan bagi kami. Ini juga menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan,” ujarnya.

Bupati menekankan bahwa Pemerintah Kabupaten Lombok Barat saat ini menerapkan sistem rekrutmen pejabat berbasis kompetensi melalui uji kemampuan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap pejabat memiliki kapasitas dan pengetahuan yang sesuai dengan jabatan yang diemban, bukan berdasarkan kedekatan personal atau senioritas.

“Kami memilih pejabat berdasarkan kompetensi dan pengetahuan melalui sistem seleksi yang objektif, bukan karena kedekatan,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya pemetaan sumber daya manusia (SDM) sebagai fondasi dalam mewujudkan Lombok Barat yang maju, mandiri, dan berkeadilan. Dengan sistem berbasis kompetensi, ia optimistis kinerja birokrasi dan kualitas pelayanan publik akan semakin meningkat.

Sementara itu, Kepala BPSDMD Provinsi NTB, Fathurrahman, menjelaskan bahwa jumlah peserta studi lapangan tahun ini sebanyak 42 orang. Para peserta berasal dari Kabupaten Lombok Utara sebanyak 10 orang dan Kabupaten Sumbawa Barat sebanyak 32 orang, serta didampingi oleh dua widyaiswara.

Ia menyampaikan bahwa studi lapangan ini merupakan bagian dari rangkaian Pelatihan Kepemimpinan Pengawas dengan tema “Transformasi Kepemimpinan Pengawas Adaptif dan Berintegritas Menuju Indonesia Emas 2045.”

Menurutnya, terdapat perubahan pendekatan dalam pelaksanaan PKP tahun ini. Jika pada tahun sebelumnya lebih berfokus pada penyortiran (sorting), maka pada tahun 2026 peserta diarahkan untuk mengadopsi praktik baik melalui metode ambil, tiru, modifikasi, dan adaptasi dari lokus yang dikunjungi.

Fathurrahman menambahkan, penetapan Lombok Barat sebagai lokus didasarkan pada capaian pembangunan daerah yang dinilai signifikan, serta berbagai inovasi dalam pelayanan publik. Selain itu, Lombok Barat juga memiliki potensi unggulan di bidang budaya, sumber daya alam, dan sumber daya manusia.

Ia berharap para peserta dapat memanfaatkan kesempatan ini secara optimal dengan melakukan pengamatan, diskusi, serta menyerap berbagai praktik baik yang dapat diterapkan di instansi masing-masing.

“Jadikan studi lapangan ini bukan sekadar pemenuhan laporan, tetapi sebagai sumber gagasan perubahan yang nyata dan berdampak bagi masyarakat,” pesannya.

Usai kegiatan penerimaan, para peserta dijadwalkan melakukan kunjungan lapangan ke sejumlah lokus pelayanan publik, di antaranya Rumah Sakit Patut Patuh Patju dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lombok Barat. Kunjungan ini bertujuan untuk memberikan pengalaman langsung terkait inovasi dan praktik pelayanan publik yang telah diterapkan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan para peserta mampu mengembangkan kompetensi kepemimpinan pengawas yang adaptif, profesional, dan berintegritas, serta mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah masing-masing.

(Diskominfotik : Juan, Windi)

Pemkab Lombok Barat Perkuat Tata Kelola Keuangan Daerah, Hadirkan Dirjen Bina Keuangan Kemendagri

Gerung, Diskominfotik – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat terus memperkuat tata kelola keuangan daerah yang efisien, efektif, dan akuntabel melalui Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah yang digelar di Aula Narmada Kantor Bupati Lobar, Sabtu (2/5/2026).

Kegiatan ini menghadirkan Langsung Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Agus Fatoni, sebagai narasumber utama. Turut hadir Direktur BUMD, BLUD dan BMD Dalam Negeri RI, Bupati Lombok Barat H. Lalu Ahmad Zaini, Wakil Bupati Lobar Hj. Nurul Adha, Ketua DPRD Lobar L. Ivan Indaryadi, Pj. Sekretaris Daerah Lobar H. Ahmad Saikhu, para Asisten, Staf Ahli Bupati, serta seluruh Kepala OPD lingkup Kabupaten Lombok Barat.

Dalam sambutannya, Bupati Lobar H. Lalu Ahmad Zaini menegaskan pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang adaptif di tengah tantangan defisit anggaran. Menurutnya, optimalisasi pendapatan daerah harus diiringi dengan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) secara profesional.

“BLUD ke depan harus dikelola dengan manajemen yang baik agar mampu mandiri dan tidak sepenuhnya bergantung pada APBD. Ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat keuangan daerah,” ujarnya.

Selain itu, Bupati LAZ juga menyoroti perlunya efisiensi dalam pengelolaan layanan publik, khususnya rumah sakit daerah, yang dinilai memiliki potensi besar jika dikelola secara optimal.

Sementara itu dalam pemaparannya, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Agus Fatoni, menekankan pentingnya pemahaman menyeluruh terhadap pengelolaan keuangan bagi seluruh pimpinan OPD. Ia mengingatkan bahwa urusan keuangan tidak boleh dianggap sebagai hal teknis semata.

“Kepala OPD harus terlibat aktif, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Pengelolaan keuangan adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya administrasi,” tegasnya.

Ia menjelaskan, prinsip pengelolaan keuangan daerah harus mengacu pada konsep money follow program dan money follow function, yakni anggaran disusun berdasarkan program prioritas dan kewenangan yang jelas. Proses tersebut dimulai dari perencanaan melalui musrenbang, penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban yang harus berjalan linier dan selaras.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh perangkat daerah di Lombok Barat semakin memahami tata kelola keuangan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kinerja organisasi serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

(Diskominfotik/Penulis: Juan/Fotografer: Wirdan)

Peringatan Hari Pendidikan Nasional dalam Car Free Nite 2–3 Mei 2026

Lombok Barat – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat akan menggelar kegiatan Car Free Nite dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas). Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung selama dua hari, 2–3 Mei 2026, bertempat di Giri Menang Park.

Penyelenggaraan Car Free Nite ini melibatkan berbagai pihak, termasuk perangkat daerah, pelajar, pelaku seni, serta pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Car Free Nite disiapkan sebagai ruang hiburan sekaligus edukasi bagi masyarakat. Berbagai rangkaian acara akan ditampilkan, mulai dari pasar kuliner, pentas seni pelajar, live musik, pameran bonsai, wahana bermain anak, hingga senam pagi dan beragam permainan interaktif.

Selain itu, masyarakat juga dapat menikmati acara Bola Gembira, yang menjadi salah satu daya tarik utama dalam memeriahkan suasana malam bebas kendaraan.

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mengajak seluruh masyarakat untuk datang, berpartisipasi, dan bersama-sama memeriahkan Car Free Nite dalam rangka Hari Pendidikan Nasional di Giri Menang Park. Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah mendorong tumbuhnya ekonomi kreatif sekaligus memberikan ruang ekspresi bagi generasi muda. Selain itu, Kegiatan ini diharapkan mampu menghadirkan hiburan sehat sekaligus memperkuat kebersamaan di ruang publik.

1 2 3 53