Pelatihan Peningkatan Kapasitas ini berupa Bimbingan Teknis Ritel Modern dan Pelatihan Pemasaran offline dan online, untuk peningkatan kapasitas dan sumber daya manusia (SDM) serta memperluas akses jaringan perdagangan di dalam negeri.
Direktur Pemasaran Dalam Negeri Ida Rustini dalam laporannya mengatakan kegiatan ini dilaksanakan serentak di dua kabupaten secara online dan offline yaitu Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Barat
Tujuan dari pelatihan untuk meningkatkan pengentahuan dalam usaha pangan dan non pangan serta peningkatan daya saing UMKM, memberikan pemahaman pengetahuan tentang produk serta perbaikan kemasan serta kualitas daya saing produk di tingkat pasar.
Sementara itu Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Syailendra mengatakan pihaknya terus mendorong implementasi program pelatihan atau bimbingan teknis, pendampingan, dan pemasaran produk UKM, menurutnya peningkatan transaksi produk lokal akan berdampak positif pada kinerja pertumbuhan ekonomi nasional.
“Kita tahu UMKM ini luar biasa 97 persen tenaga kerja diserap oleh UMKM dengan jumlah 133 juta orang. Bayangkan besarnya kekuatan UMKM,” katanya.
Syailendra berkomitmen untuk menaikkan kontribusi UMKM secara nasional.
“Kita semua berbicara UMKM namun kita lupa melihat kontribusi UMKM itu perlu dinaikkan,” tambahnya.
Menurut Syailendra ada tiga hal penting yang harus diberikan kepada UMKM. Pertama, adalah UMKM diberikan pelatihan peningkatan kapasitas baik sisi produksi, kualitas SDM, UMKM maupun membuat produk sesuai dengan permintaan pasar.
Kedua, UMKM itu butuh pasar maka dicarikan akses pasar. Pasar itu dilakukan secara offline dan online. “UMKM bisa memasarkan hasil produksinya sendiri termasuk memberikan ruang di hotel maupun di ritel-ritel modern,” katanya.
Ketiga, UMKM butuh dukungan akses pembiayaan karena UMKM itu tidak butuh ikan tapi kail.
“Kami bersama bank kerja sama untuk mempermudah para usaha kecil dalam meminjam uang dengan bunga yang serendah-rendahnya,”ujarnya
“Bagi kami dan para pelaku UMKM di Lombok Barat, kegiatan ini menjadi motivasi bagi kami untuk meningkatkan kualitas produk di Lobar,” katanya.
Bupati berharap 60 persen kebutuhan industri pariwisata itu didukung oleh UMKM Lobar seperti kebutuhan sandal, makanan dan lainnya.
Untuk itu, dia mengeluarkan peraturan bupati (perbup) bagi daerah dan OPD termasuk desa yang mengunakan anggaran daerah untuk membeli produk lokal.
“Maka setiap ritel yang mengajukan ijin pun harus menandatangani surat perjanjian kalau hasil UMKM dapat diakomodir di ritel-ritel modern,” katanya.
Selajutnya Fauzan juga berharap setelah pelatihan diharapkan ada tindak lanjutnya dari Kementerian, karena di katakannya dari para pelaku UMKM yang paling sulit itu adalah konsistensinya.
“Itu butuh penanganan khusus maka dinas saya minta untuk keliling silaturahim ke UMKM serta dikoordinasikan dengan dinas terkait,” pungkasnya.
Usai membuka pelatihan, Dirjen dan Bupati Lombok Barat turun meninjau pasar Gunungsari dimana di lokasi pasar tersebut sebagai lokasi pembagian Alat Pelindung Diri (APD) untuk para pedagang yang diberikan oleh Sekretaris Jendral Kementerian Perdagangan RI Suhanto ke Bupati Lombok Barat dan kemudian diteruskan kepada para pedagang yang ada di pasar Gunungsari didampingi dirjen dan Direktur Pemasaran Dalam Negeri. (Diskominfotik/zul/ sumber Dedy-ProKopi Lobar)