Persentase lahan pesisir laut di Lombok Barat yang dikatagorikan cukup kritis. Pasalnya ditemukan sebanyak 30 persen dari luas lahan sebanyak 362  hektar mengalami kritis. Karena itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut melalui Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar melakukan rehabilitasi dengan menanam bibit mangrove.

Staf ahli Bidang Ekologi dan Sumberdaya Laut KKP Aryo Hanggono, pada gerakan ayo menanam mangrove mengatakan Desa Cendi Manikove, di Desa Cendi Manik, Sekotong Rabu lalu dipilih karena faktor kerentanan. Daerah ini termasuk kawasan rawan tsunami. Selain itu, Cendi Manik juga perlu rehabilitasi sebagai Green Belt (perlindungan) terhadap abrasi. “Dari kegiatan kita ini, ada manfaat ekonomi kedepan. Yakni membuka peluang kerja dan mata pencaharian baru,” jelasnya. (lebih…)

Realisasi tanam sejak bulan Oktober 2015 hingga Januari 2016 di kabupaten Lombok Barat seluas 247,42 hektar. Secara khusus di Desa Batu Kumbung, realisasi panennya hingga 26 Februari lalu mencapai 126 hektar. Adapun produksi rata-rata saat ubinan padi mencapai 7,75 ton/hektar gabah kering panen

Penegasan tersebut disampaikan Bupati Lobar diwakili Sekda Ir. H. Moh. Taufiq, M.Sc saat melakukan panen raya padi serempak bersama 7 provinsi se-Indonesia di Dusun Sidekarya, Desa Batukumbung, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Senin (29/2).

Panen raya tersebut dihadiri Direktur Serealia Kementerian Pertanian RI, Dr. Ir. Nandang Sunandar, MP, Kasdam IX Udayana Brigjen. Inf. I Made Sumantra, SH, Gubernur NTB TGH. Zainul Majdi, Danrem 162 WB, Kol. CZI. Lalu Rudi Ircham Srigede, Kepala SKPD provinsi NTB dan ratusan petani setempat.

Meskipun hasil tersebut terbilang memuaskan, lanjut Ir. H. Moh. Taufiq, M.Sc, namun tak boleh cepat berpuas diri. Peningkatan produksi tanaman, baik kualitas dan kuantitasnya harus terus dilakukan, mengingat pertumbuhan pendudukan dari waktu ke waktu terus meningkat.

Akan tetapi untuk mencapai tujuan tersebut tidaklah mudah. Karena saat ini masih menghadapi beberapa kendala. Diantaranya, produktifitas lahan yang belum optimal akibat belum maksimalnya penerapan teknologi. Selain itu masih belum memadainya sarana dan prasarana serta masih banyaknya petani yang menggunakan bibit bermutu rendah.

“Untuk mengatasi masalah tersebut kami berharap kiranya pihak Provinsi NTB dapat memberikan bantuan berupa sarana dan prasarana pertanian. Saat ini kami membutuhkan alat dan mesin pertanian seperti hand traktor, combine harvester padi dan jagung, rice transplanter, mesin pompa air, serta pengembangan dan rehabilitasi jaringan irigasi pertanian,” kata Taufiq.

Pada tahun 2015 lalu, kata Sekda petani di Lobar sudah diberikan program Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GPPTT) padi hibrida seluas 2000 hektar dengan nilai 7,3 miliar rupiah, GPPTT jagung hibrida 1000 hektar dengan nilai 2,1 miliar rupiah, GPPTT kedelai untuk areal seluas 3000 hektar dengan nilai 5,4 miliar rupiah.

Bantuan lainnya yakni perluasan areal tanam jagung 3500 hektar, bantuan benih bersubsidi 11.500 hektar, dan rehabilitasi jaringan irigasi 7400 hektar, optimalisasi lahan 5.084 hektar, peningkatan System of Rice Intensification (SRI).

“Untuk alat dan mesin pertanian, para petani kita sudah mendapatkan hand traktor roda 2 sebanyak 45 unit, roda 4 sebanyak 1 unit, dan rice harvest 31 unit,” kata Taufiq.

Ditambahkan Taufiq, berbekal sarana dan prasarana yang tiap tahun diberikan itu, para petani bisa meningkatkan hasil panennya dari tahun ke tahun. Akan tetapi meski bagaimanapun melimpahnya hasil panen, namun kalau tidak didukung dengan harga yang pantas, maka tetap saja kesejahteraan petani tak bisa meningkat.

Sebagaimana dimaklumi bahwa apabila musim panen tiba, hasil panen padi para petani di daerah cukup melimpah. Di satu sisi kondisi ini sangat membahagiakan petani, namun di saat yang sama justru membuat hati menjadi miris, sebab melimpahnya hasil panen justru membuat harga anjlok.

“Untuk itu kami berharap agar Pemerintah Provinsi NTB bisa menekan Bulog agar bersedia membeli hasil panen para petani kita. Dengan demikian para petani bisa tersenyum gembira karena mendapat keuntungan yang sepantasnya dari hasil panen mereka yang berlimpah” ungkapnya. (her)

Semarak peringatan maulid nabi Besar Muhammmad SAW di Lombok khususnya dilakukan dengan beragam kegiatan bernuansa islami ataupun gelar hiburan masyarakat yang muaranya satu makin memperkuat hubungan kekerabatan, media silaturrahmi dan mempererat semangat ukuwah islamiyah antar sesama muslim.

Karakteristik masing-masing desa di Lombok tentu berbada dalam tahap pelaksanaannya. Di Dusun Paok Dodol, Desa Bajur, Kecamatan Labuapi, Lombok Barat misalnya, menjelang hari H pelaksanaan Maulid yang direncanakan Kamis (7/1) mendatang, diantaranya diisi dengan pertandingan sepakbola antar warga setempat dengan mewajibkan bagi para pemainnya mengenakan sarung. Tentu saja olahraga yang satu ini tidak saja menyedot warga setempat, juga mencuri perhatian pengendara kendaraan bermotor lainnya untuk melihat langsung lomba sepakbola unik yang mengharuskan pemainnya mengenakan sarung.

Tentu saja dalam lomba seperti ini, selain menjadi tontonan gratis bagi warga, juga sebagai wahana hiburan masyarakat setempat, karena sesekali dalam permainannya tampak kocak ditambah banyolan presenter yang mengundang gelak tawa para penonton. Selain itu ajang silaturrahmi juga makin terlihat erat antar warga. Dan yang menarik justru joget bersama dilakukan bagi klub yang menang diiringi dengan diputarnya music-musik dangdut riang yang menghibur hati.

Panitia penyelenggara Dedi, S Minggu (3/1) di Paok Dodol menjelaskan, selain olahraga sepakbola dangdut bersarung dalam rangka peringatan maulid Nabi Besare Muhammad SAW, juga digelar berbagai lomba hiburan lainnya. Diantaranya lomba makan kerupuk bagi anak-anak, lomba memukul kendi, lomba membaca ahyat-ayat pendek, lomba AZAN, musabaqoh. “bahkan yang ditunggu-tunggu pada waktunya nanti yakni lomba menggendong istri yang akan ramai pengunjung,” kata Dedi (her).

Selain wisata alam yang tersebar di berbagai penjuru, di Lombok juga terdapat banyak sekali wisata budaya, diantaranya adalah “TRADISI PERANG TOPAT” yang merupakan tradisi turun temurun yang mulai dilakukan sepeninggal penjajahan Bali di Lombok di masa lampau. Tradisi ini di lakukan dengan cara saling lempar dengan menggunakan ketupat antara Ummat Islam dan Ummat Hindu Lombok. Dengan menggunakan pakaian adat khas Sasak dan Bali ribuan warga Sasak dan umat Hindu bersama-sama dengan damai merayakan upacara keagamaan yang dirayakan tiap tahun di Pura Lingsar, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat.

Sebagaimana evennya digelar, Kamis (26/11-2015) di pelataran Pura Lingsar digelar tradisi tahunan bernama Perang Topat. Keunikann tradisi ini mengundang kalangan pejabat seperti Plt. Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid, beserta segenap anggota Muspida, Kadis Pariwisata Lombok Barat Ispan Junaidi dan tentunya wisatawan asing yang dibawa para tour operator turut menyaksikan tradisi yang merupakan bentuk manifestasi kerukunan dua ummat beragama Muslim di Lombok dan Hindu Bali yang tinggal di Lombok.

Ketua Pengelola Kemaliq Lingsar, Lalu Suparman Taufik menjelaskan, Prosesi Perang Topat dimulai dengan mengelilingkan sesaji berupa makanan, buah, dan sejumlah hasil bumi sebagai sarana persembahyangan dan prosesi ini didominasi masyarakat Sasak dan beberapa tokoh umat Hindu yang ada di Lombok. Sarana persembahyangan seperti kebon odek, sesaji ditempatkan didalam Pura Kemalik.

Prosesi kemudian dilanjutkan dengan perang topat, bertepatan dengan gugur bunga waru atau dalam bahasa Sasaknya “rorok kembang waru” yakni menjelang tenggelamnya sinar matahari sekitar pukul 17.30. Perang topat merupakan rangkaian pelaksanaan upacara pujawali yaitu upacara sebagai ungkapan rasa syukur umat manusia yang telah diberikan keselamatan, sekaligus memohon berkah kepada Sang Pencipta. (her-humas)

Tak sedikit persoalan yang dihadapi para calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI), baik prosedur , persyaratan maupun persoalan krusial dalam hubungannnya dengan industrial ketenaga kerjaan hingga selesainya masa kontrak khususnya para TKI yang hendak bekerja ke luar negeri. Karena itu Bagian Administrasi Kesra Setdakab. Lombok Barat menginisiasi persoalan tersebut dengan melakukan pembinaan kembali bagi para calon TKI asal Lombok Barat dari Kecamatan Lembar dan Kuripan Sebanyak 100 orang peserta  mulai 23-24/11-2015 lalu di aula Baznasda Lombok Barat.  Selaku nara sumber pada kesempatan tersebut diantaranya H. Muktasimbillah, S.Sos, SE, MM Kabag. Adm. Kesra Lobar dengan materi “Kebijakan dan Perlindungan Pemda Bagi Calon TKI Di Kabupaten Lombok Barat , “Strategi Pembinaan Tenaga Kerja Berbasis Kompetensi Di Kabupaten Lombok Barat” oleh  Kabid. Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Drs. Mujtahidin dan Agus Martimbang S.Sos dengan materi pentingnya identitas kependudukan bagi masyarakat. Moderator kegiatan ini disampaikan Hj. Dewi Dahliana Kasubag Nakertrans Bag. Adm. Kesra Setda. Lobar.

Kabag. Adm. Kesra Lobar, H. Muktasimbillah menjelaskan,  data yang diakses dari Disnakertrans. Lobar menunjukkan, jika hingga saat ini jumlah tenaga kerja yang ada di Kabupaten Lombok Barat sebanyak 394.837 orang, sedangkan tenaga kerja asing berjumlah 32 orang yang bekerja pada 24 perusahaan yang tersebar pada daerah di Kabupaten Lombok Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu menetapkan kebijakan yang dapat memberikan kesempatan kerja kepada setiap orang baik di dalam hubungan kerja maupun di luar hubungan kerja. “Pemerintah menjadi salah satu kunci penting di dalam banyak hal yang berhubungan dengan ketenagakerjaan,”kata Muktasimbillah.

Sedangkan informasi pekerja yang ada di Kabupaten Lombok Barat, sebagaimana tertuang pada UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang     Perluasan Kesempatan Kerja mengatur mengenai kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemda yang diarahkan kepada penciptaan dan perluasan kesempatan kerja. Perencanaan Tenaga Kerja dan Informasi Ketenagakerjaan, dalam rangka pembangunan ketenagakerjaan, pemerintah menetapkan kebijakan dan menyusun perencanaan tenaga kerja secara berkesinambungan yang meliputi,  Penduduk dan tenaga kerja, Kesempatan kerja, Pelatihan kerja termasuk kompetensi kerja, Hubungan industrial, Kondisi lingkungan kerja, Pengupahan dan Kesejahteraan tenaga kerja dan Jaminan sosial tenaga kerja.

Dalam hubungan itu, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan pelatihan kerja dan produktivitas  yang dilakukan melalui pengembangan budaya produktif,  kerja teknologi, dan efisiensi kegiatan ekonomi menuju terwujudnya produktivitas nasional.

Sedangkan penempatan tenaga kerja ini menurut Muktasimbillah diarahkan tepat sesuai dengan keahlian dan kemampuannya, pelaksana penempatan tenaga kerja ini wajib memberikan perlindungan sejak rekrutan sampai penempatan tenaga kerja yang mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja.

Kabid. Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Dinsosnakertrans Lobar, Drs. Mujtahidin menyatakan, identifikasi permasalahan Dinsosnakertrans Kab. Lobar berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yakni, kurangnya ketersediaan sumber daya aparatur yang berkualitas, disiplin dan berintegritas, permasalahan tingginya angka pencari kerja dan masih banyaknya perselisihan antar serikat pekerja.

Adapun program peningkatan kesempatan kerja meliputi, kegiatan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Tenaga Kerja, kegiatan Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja dan kegiatan Kesempatan Kerja.  Sedangkan Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga ketenagakerjaan meliputi, kegiatan Fasilitasi Prosedur pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, kegiatan Peningkatan Pengawasan dan Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Kecuali itu Mujtahidin menyebutkan, permasalahan penempatan tenaga kerja meliputi, Jumlah pencari kerja aktif (dalam negeri) terdaftar               sebesar      2.029 orang (Laki-laki : 1.057 dan         Perempuan : 972). Penempatan TKI ke luar negeri  dihadapkan pada tingkat pendidikan rendah,  Ketidaklengkapan dokumen keberangkatan, lemahnya perlindungan hukum, koordinasi lintas sektoral/lembaga masih lemah.

Dari Disdukcapil Lobar, Agus Martimbang mengharapkan agar masyarakat yang belum membuat KTP untuk segera melakukan perekaman di Kantor Disdukcapil Lombok Barat.  KTP penting dibuat karena menyangkut dokumen persayaratan yang harus tersedia dalam setiap kebutuhan baik untuk melamar kerja, menjadi TKI ataupun untuk pembuatan KK, akte nikah dan lain sebagainya. “Diusahakan agar data yang ada di KTP harus sama dengan data-data lainnya baik yang ada di KK maupun dokumen penting lainnya seperti SIM, paspor dan sebagainya. “Kaitannya dengan para calon TKI, KTP penting dimiliki sebagai dokumen yang wajib diperlukan dapam pembuatan paspor bagi calon TKI ke luar negeri,” kata Agus. (her-humas)

Penyakit Masyarakat (Pekat) tak pernah luput sedikitpun dari ekplore media massa saat ini. Pekat sellau menghiasi halaman media masa baik media cetak, online ataupun media social lainnya. Karena itulah Badan Kesatuan bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Lombok Barat menggelar penyuluhan pencegahan peredaran Minuman Keras (Miras) dan Narkoba di aula Kementerian Agama Lobar, Selasa (24/11) lalu.

Kepala Bakesbangpol Lombok Barat, H. Ahdiyat Subiantoro, SH saat membuka kegiatan tersebut menjelaskan, sasaran Pekat bukan saja nak-anak muda tapi juga orang dewasa dari berbagai lapisan masyarakat seperti PNS, polisi, TNI. Pekat merupakan perilaku menyimpang yang terjadi dalam kehidupan social kemasyarakatan.

Ahdiat menambahkan bentuk penyakit social masyarakat diantaranya penyalahgunaan narkoba dan Miras. Narkoba awalnya digunakan untuk member efek nyaman dan dapat menghilangkan rasa sakit pada praktek medis. Namun disalahgunakan oleh masyarakat yang membuatnya menjadi kecanduan. Padahal kalau sudah kecanduan berakibat merusak system syaraf manusia bahkan dapt menyebabkan kematian.

Sementara Miras memiliki kandungan alcohol lebih dari lima persen. Penyalahgunaan Mkiras yang tidak sesuai ambang batas akan fatal akibatnya bagi kesehatan. “Di beberapa wilayah ada jamu atau minuman tradisional yang digolongkan Miras. Jika saja tak digunakan berlebihan jamu bias digmanfaatkan untuk pengobatan dan kesehatan tubuh. Sayangnya minuman tradisonal ini dikonsumsi secara berlebihan dan dilakukan pesta minuman sehingga mabuk-mabukan,” kata Ahdiyat.

Karena itu kata Ahdiyat, diperlukan tindakan-tindakan yang dapat mencegah peredaran dan penyalahgunaan Miras ataupun narkoba di Lobar dengan membuat kebijaka-kebijakan yang mengarah pada pencegahan seperti membentuk Forum Percepatan, Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (Forum P4GN) Lobar. Forum ini bertugas melakukan penyuluhan-penhyuluhan kepada masyarakat melalui SKPD terkait sesuai dengan tupoksinya.

Kecuali itu Ahdiyat menambahkan, perlu dilakukan perubahan perilaku seperti menanamkan kesadaran hidup sehat, menanamkan pemahamn agama oleh para tokoh masyarakat, membangun dan mencipgtakan hubuingan antar sesame baik di lingkungan rumah, sekolah dan akntor. Selain itu dihimbau kepada para orangtua, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda untuk memberikan tauladan yang baik guna mencegah peredaran dan penyalahgunaan Mkiras dan narkoba di lingkungan masing.masing.

Ketua panitia penyelenggara, Moh. Ilyas, SH melaporkan, Mkiras dan narkoba sampai saat ini sudah sangat mewabah dalam masyarakat, penyebarannya tak lagi mengenal status social, ekonomi dan usia. Sedangkan narkoba juga tak mengenal batasan umur dan status tua muda bahkan anak-anak banyak yang terjerat narkoba.

Maksud dan tujuan diselenggarakannya kegiatan ini, lanjut Ilyas, dalam rangka menunjang program Pemkab. Lobar untuk meningkatkan upaya pemberantasan penyakit masyarakat yakni penyalahgunaan Miras dan narkoba. “Adapun peserta penhyuluhan sebanyak 40 orang terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh wanita/PKK/Dharma Wanita Kecamatan, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDN), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Anggota Satgas Forum Percepatan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (FP4GN), jelas Ilyas. (her-humas)

Tradisi berhemat dengan cara menyisihkan sebagian uang belanja untuk ditabung khususnya bagi pelajar hendaknya dimulai sejak dini. Peran institusi sekolah, orangtua wali dan lembaga perbankan haruslah menjadi mentor terdepan atas gerakan gemar menabung bagi pelajar. Menuju itu semua, Jumat (18/11) lalu SMKN 1 Gerung menggandeng Bank NTB Cabang Gerung untuk memberikan pencerahan, pemahaman sekaligus memotivasi para pelajar lingkup SMKN 1 Gerung untuk hidup berhemat dengan cara menabung. “Gerakan gemar menabung bagi para pelajar ini merupakan tindaklanjut dari gerakan serupa yang telah dicanangkan Wagub NTB beberapa waktu lalu,” jelas Hj. Bq. Alwani Uzair dari Bank NTB cabang Gerung.

Inisiasi antara lembaga pendidikan dan perbankkan ini tentu saja mendapat apresiasi tinggi dari segenap dewan guru, para pelajar dan TU di SMKN 1 Gerung. Semangat ini justru ditunjukkan oleh Kepala SMKN 1 Gerung, Drs. Zainal Arifin, M.Pd dengan memberi hadiah bagi para siswanya berupa buku tabungan dan isinya yang bisa menjawab pertanyaan.

Tidak ketinggalan Bank NTB Cabang Gerung dipimpin Ny. Hj. Alwani Uzair menghadiah sejumlah buku tabungan beserta isinya kepada siswa SMKN 1 Gerung yang menjawab dengan benar berbagai produk tabungan Bank NTB. Dan serangkaian kegiatan olahraga menyambut HUT PGRI ke 70 Bank NTB Cabang Gerungpun member dukungan berupa bantuan dua buah bola basket kepada pihak sekolah.

Ny. Hj. Bq. Alwani Uzair dalam sosialisainya mengajak para siswa untuk untuk selalu hidup hemat dengan cara gemar menabung. “Gemar menabung selain merupakan pendidikan karakter para siswa,disiplin dan bernilai edukasi bagi siswa, juga sebagai bekal dan kesiapan siswa setelah mereka keluar dari sekolah. Mereka bisa memanfaatkan hasil tabungannya untuk modal usaha agar hidup mereka lebih mandiri,” ujar Alwani.

Road Show ke sekolah-sekolah lainnya dikatakan Alwani, juga sering dilakukannya. Tujuannya tak lain bagaimana mengajak para pelajar untuk selalu berhemat dan mulai memikirkan masa depan yang lebih baik dengan cara gemar menabung. Masalahnya para pelajar saat ini lebih mengarahkan keuangannya ke hal-hal yang sifatnya konsumtif. “Lebih baik mereka membiasakan diri menabung. Jika saatnya nanti mereka perlu biaya pendidikannya, ada yang bisa diharapkan,” ujar perempuan ramah ini.

Menurut Alwani, selain bernilai edukasi dari kegemaran menabung ini, terkandung nilai pembelajaran lainnya yang bisa dipetih. Ia member contoh, dengan menabnung para siswa bisa mengetahui mengetahui proses transaksi administrasi di Bank serta proses pembuatan dan penggunaan ATM. “Bank NTB punya tiga produk tabungan. Diantaranya Tabungan Simpeda, Tabunganku dan Tambora dan Simpel (Simpanan Pelajar),” tegasnya.

Ke depan Alwani berharap agar jajaran pendidikan di Lobar bisa bekerjasama dengan Bank kebanggan masyarakat Lobar ini yang lebih baik terutama para siswa. Demikian  juga kalangan guru bisa memberikan pemahaman akan kesadaran mereka untuk lebih hidup berhemat dengan cara gemar menabung kepada siswanya. “Kecuali itu juga diharapkan ada kepedulian orangtua untuk memotivasi anaknya agar hidup hemat dengan menyisihkan uang belanjanya untuk menabung,” tambahnya.

Khusus tabungan Simpel, Alwani menjelaskan, jika produk yang satu ini merupakan produk terakhir dari Bank NTB yang ditetapkan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan)diperkenalkan kepada para pelajar da Simpel ini ada di seluruh Indonesia. Simpel ini dikeluarkan dalam rangka perluasan akses keuangan, khususnya bagi para pelajar. Berbagai prosedur dan persayaratan dipaparkan Bq. Alwani Uzair saat itu.

Secara umum kata dia, tujuan umum menabung untuk meningkatkan pemahaman kepada siswa, orangtua dan lingkungan sekolah khususnya produk tabungan Simpel. Meningkatkan akses keuangan yang mudah dijangkau, biaya ringan dan fitur yang menarik siswa sekolah. Menciptakan budaya gemar menabung dan melatih mengelola keuangan sejak dini. Mengajarkan kepada siswa utk memiliki dan mengembangkan asset dengan cara menabung. Hal ini utk member motivasi pada anak-anak agar menyanyangi uangnya.

Adapun manfaat menabung bagi siswa kata Alwani, sebagai sarana edukasi keuangan bagi siswa, mendorong budaya gemar menabung, melatih mengelola keuangan sejak dini. Memberi edukasi kepada orangtua tentang pengelolaan keuangan bagi anak-anak. Memudahkan orangtua untuk mengontorol keuangan pengeluaran anak. Dan untuk sekolah sarana edukasi keuangan bagi siswa dan guru, menumbuhkembangkan budaya menabung di sekolah serta sarana sistem pembayaran keuangan yang efektip dan efisien di lingkungan sekolah.(her-humas)

Inovasi, kreatifitas, metodolgi, trobosan dan entah apa namanya yang sepadan harusnya menjadi support kinerja bagi sebuah organisasi yang muaranya pada pelayanan kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat perlu untuk terus didukung. Untuk sebuah inovasi ataupun lompatan bagi sebuah organisasi tidak perlu jauh-jauh member contoh. Puskesmas Labuapi, Lombok Barat misalnya, patut dihargai bahkan diberi nilai tambah karena progressif memberikan pelayanan dasar di bidang kesehatan yang belum pernah dilakukan Puskesmas sebayanya di Lombok Barat, bahkan di seantero provinsi NTB sekalipun.

Bagaimana tidak spesifik, umumnya pelayanan kesehatan di peruntukkan bahkan diutamakan bagi masyarakat umum, namun yang dilakukan Puskesmas Labuapi dibawah komando H. Sahroji, SE, SKM, MM justru berbeda. Tanpa mengabaikan, apalagi membeda-bedakan pasien umum (normal) dari sisi fhisik, pasien dengan penyandang penderita disabilitas juga turut menjadi perhatian dan skala perioritas pelayanan dasar kesehatan.

Belum lama di bulan Oktober 2015 lalu Puskesmas Labuapi merintis, jika tak dikatakan melauncing Puskesmas Labuapi Menuju Puskesmas Cinta Difabel di kantor Desa Bagik Pola Barat. Kegiatan ini sebagai wujud sosialisasi dan bentuk layanan puskesmas Inklusi yaitu dengan menyatakan bahwa Puskesmas Labuapi adalah salah satu Puskesmas cinta difabel. Kegiatan sosialisasi ini terlaksana berkat kerjasama Puskesmas Labuapi dengan PPPD (Pusat Pengembangan Potensi Disabilitas) di desa Bagek Polak Barat yang di fasilitasi oleh mahasiswa STIKES Mataram program profesi angkatan 10B 2015.

Sejumlah institusi kesehatan hadir saat itu baik dari kabupaten, provinsi ataupun jajaran Puskesmas Labuapi. Tentu saja masyarakat penderita disafebl se-Kecamatan Labuapi hadir untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baginya sangat bermakna bagi perjalanan hidupnya atas kepedulian Puskesmas yang sudah ditetapkan sebagai Puskesmas BLUD ini.

Ka. Puskesmas Labuapi, H. Sahroji berpandangan, guna mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, fhisik, mental dan social serta produktivitas yang optimal, Puskesmas yang bersebelahan dengan SMKN 1 Labuapi ini melakukan upaya-upaya pemeliharaan dan peningkatan kesenhatan secara terus-menerus baik kepada meraka yang normal ataupun pada mereka yang dengan latar belakang keterbatasan fhisik (difabel).

Menurut H. Sahroji dari data yang dimiliki Pusat pengembangan Potensi Disabilitas (P3D), Kecamatan Labuapi, tercatat sebanyak 200 orang dengan keterbatasan. Jumlah ini cukup besar sehingga Puskesmas Labuapi merasa berkewajiban dan terpanggil untuk memberikan pelayanan yang memadai dan komprehensip kepada mereka yang dengan keterbatasan (difabel).

Tujuan dirintisnya Puskesmas Difabel ini, jelas Sahroji, terwujudnya kesehatan fhisik, mental dan sosial serta produktivitas yang oftimal bagi penyandang difabel. Secara khusus bertujuan, mempererat tali persatuan dan persaudaraan antara pemberi pelayanan dengan penyandang difabel, meningkatkan kompetensi pengetahuan dan keterampilan dalam kemandirian kesehatan dan terpenuhinya hak-hak penyandang difabel dalam pelayanan kesehatan.

Adapun pelayanan kesehatan yang bias dimanfaatkan oleh penyandang difabel menurut fungsinya, kata Sahroji menambahkan, yakni pelayanan Perawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas), pelayanan Puskel (Puskesmas Keliling), Pelayanan Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu), Pelayanan POSBINDU (Pos Pembinaan Terpadu), Pembinaan Kelompok dengan Kebutuhan Khusus. Pelayanan kesehatan ini untuk membantu penyandang difabel dalam meningkatkan pengetahuannnya dalam bidang kesehatan. Pelayanan kesehatan ini bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada penyandang difabel dan diadakan setiap bulan di Sekretariat P3D di Desa Bagik Pola Barat, Labuapi. (her-humas)

Ikatan Motor Indonesia (IMI) NTB oleh IMI pusat ditunjuk sebagai penyelenggara Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Lombok Time Rally Roda Empat di Mataram. Kejurnas ini dimulai, Sabtu (14/11) yang rencanya dibuka Gubernur NTB, Dr. TGH. Zainul Majdi. Sebelum digelarnya Kejurnas, para peserta yang berasal dari seluruh Indonesia ini, diterima sebelumnya oleh Plt. Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid, S.Ag, M.Si di Bencingah Agung, kompleks pemerintahan kantor Bupati Lombok Barat, Jl. Soekarno Hatta Giri Menang, Gerung Sabtu (14/11). Penerimaan di LOmbok Barat mengingat peserta Kejurnas melintas di wilayah Lombok Barat, dimana rombongan peserta ini masuk melalui Pelabuhan Lembar dikarenakan Pelabuhan ini merupakan satu-satunya pintu masuk dan keluar dari dan ke NTB. Hadir pada kesempatan tersebut Sekda Lobar drs. HM. Uzair, sejumalah kepala SKPD terkait disertai Ketua IMI NTB, Nurhaidin.

Plt. Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid menyambut gembira peserta Kejurnas yang berkesempatan diri untuk melintas di Lombok Barat. Sayangnya, kata mantan Ketua KPU ini, jika saja jadwal rally ini lebih banyak kesempatan untuk melintas di Daerah Tujuan Wisata (DTW) Lombok Barat, sangatlah menguntungkan dari sisi destinasi wisata lama dan baru yang mesti harus disinggahi. Bagaimanapun juga para peserta Kejurnas akan berdecak kagum melihat keindahan alam yang ada di Lombok Barat utamanya di wilayah Sekotong.

Sebagai perbandingan atas keunggulan wisata di Sekotong atau wilayah selatan Lombok Barat ini, Fauzan Khalid menyebut jika di Senggigi hanya satu titik atau satu gerdu pandamng keindahan pantai yang bias dinikmati. Namun berbeda dengan Sekotong, lokasi wisata ini setidaknya antara 5-7 titik pantai indah yang bisa dinikmati. Belum lagi terdapat tidak kurang dari 23 gili (pulau kecil) ada di Sekotong. Hasil penelusuran Fauzan Khalid menyimpulkan, jika masing- masing gili di Sekotong memiliki ciri dan karakteristik yang berbeda. “Diharapkan ke depan wilayah Sekotong bias menjadi daerah tujuan wisata paforit dan unggulan di NTB bahkan nasional.

Pada kesempatan itu juga, Fauzan Khalid memperkenalkan obyek wisata lainnya seperti Pantai Cemare, Lembar. Pantai ini menjadi pilihan wisata bagi wisatawan local maupun asing. Belum lama, katanya di Pantai Cemare dilakukan penanaman massal mangrove (bakau) dimana tempat ini dijadikan pilot projeck penanaman bakau se-NTB. Gerakan ini merupakan kerja bareng antara Pemkab. Lobar dengan TNI, PMI kabupaten, PMI Provinsi, PMI Pusat dan PMI Amerika.

Ditambahkan Plt. Bupati, sebelumnya banyak kegiatan bernotor yang pernah dilaksanakan di Lombok Barat. Belum lama ini juga terlaksana sukses Kejurnas Drag Bike Region III di Lombok Barat yang juga berkat koordinasi dengan pihak IMI NTB. “Guna lebih menghidupkan dan menggemakan Lombok Barat ini di kancah nasional, saya bahkan pernah survey lokasi bersama Ketua IMI NTB di Lobar ini untuk merencanakan pembangunan circuit motor yang nantinya bias dijadikan sebagai destinasi wisata bermotor di Lombok Barat. Karena itu perlu support rekan-rekan yang aktif di olahraga bermotor,” jelas fauzan Khalid.

Sementara itu Ketua IMI NTB, Nurhaedin menjelaskan, Kejurnas ini merupakan program dari PB IMI Pusat. Dimana ada 3 provinsi yang mendapatkan kepercayaan untuk menggelar kegiatan, yaitu Bali, NTB dan Riau. Ada lima seri Kejurnas, dan NTB merupakan seri ketiga. Kecuali itu ia menambahkan, seri pertama dilaksanakan di Sulawesi Selatan, kemudian seri kedua di Bali, dan NTB mendapatkan seri ketiga. Berikutnya seri keempat di Batam, dan terakhir seri kelima akan berlangsung di Jawa Timur.

Diutarakannya, Kejurnas Time Rally di NTB ini telah dipersiapkan sejak 4 bulan lalu, dengan mengundang 25 Provinsi. Sebelumnya telah mendaftar sebenarnya ada 450 atlet, dimana 1 regu terdiri dari 3 atlet. Namun karena keadaan cuaca yang tidak bersahabat (erupsi Gunung Baru Jari), kemungkinan hanya setengah (sekitar 10 provinsi) dari jumlah peserta yang hadir. Padahal, ke 25 provinsi itu sudah mendaftar.

Adapun 10 provinsi yang dipastikan hadir diantaranya Provinsi Jatim, Jogjakarta, Jateng, Kaltim, Sumsel, Sulsel,  Riau, Bali, DKI dan NTB. Namun ia gembira mengingat separuh dari peserta bias hadir. “Akibat erupsi Gunung Baru Jari, banyak peserta yang batal hadir. Mereka mengaku tak berani datang ke NTB, meskipun BIL sudah dibuka. Kejurnas diikuti 52 tim,” ujarnya. (her-humas)

Tak sedikit persoalan yang dihadapi para calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI), baik prosedur , persyaratan maupun persoalan krusial dalam hubungannnya dengan industrial ketenaga kerjaan hingga selesainya masa kontrak khususnya para TKI yang hendak bekerja ke luar negeri. Karena itu Bagian Administrasi Kesra Setdakab. Lombok Barat menginisiasi persoalan tersebut dengan melakukan pembinaan bagi para calon TKI asal Lombok Barat mulai 10-11/11-2015 lalu di aula Baznasda Lombok Barat. Selaku nara sumber pada kesempatan tersebut diantaranya H. Muktasimbillah, S.Sos, SE, MM Kabag. Adm. Kesra Lobar dengan materi “Kebijakan dan Perlindungan Pemda Bagi Calon TKI Di Kabupaten Lombok Barat , “Strategi Pembinaan Tenaga Kerja Berbasis Kompetensi Di Kabupaten Lombok Barat” oleh Kabid. Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Drs. Mujtahidin dan Agus Martimbang S.Sos dengan materi pentingnya identitas kependudukan bagi masyarakat. Moderator kegiatan ini disampaikan Hj. Dewi Dahliana Kasubag Nakertrans Bag. Adm. Kesra Setda. Lobar.

Dalam pemaparannya Kabag. Adm. Kesra Lobar, H. Muktasimbillah menjelaskan, data yang diakses dari Disnakertrans. Lobar menunjukkan, jika hingga saat ini jumlah tenaga kerja yang ada di Kabupaten Lombok Barat sebanyak 394.837 orang, sedangkan tenaga kerja asing berjumlah 32 orang yang bekerja pada 24 perusahaan yang tersebar pada daerah di Kabupaten Lombok Barat.

Menurut pejabat humoris ini, dalam Undang-Undang 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri pada Pasal 5 ,6 dan Pasal 7 menyebutkan, Pemerintah memiliki tugas untuk mengatur, membina, melaksanakan, mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, di mana dalam melaksanakan tugas tersebut pemerintah dapat melimpahkan sebagian wewenangnya dan atau tugas pembantuan kepada pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dikatakan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Pemerintah berkewajiban untuk Menjamin terpenuhinya hak-hak calon TKI/TKI baik yang bersangkutan berangkat melalui pelaksana penempatan TKI maupun yang berangkat secara mandiri. Mengawasi pelaksanaan penempatan calon TKI. Membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan calon TKI di luar negeri dan memberikan perlindungan kepada TKI selama masa sebelumnya pemberangkatan, masa penempatan, dan masa purna penempatan.

Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu menetapkan kebijakan yang dapat memberikan kesempatan kerja kepada setiap orang baik di dalam hubungan kerja maupun di luar hubungan kerja. “Pemerintah menjadi salah satu kunci penting di dalam banyak hal yang berhubungan dengan ketenagakerjaan,”kata Muktasimbillah.

Sedangkan informasi pekerja yang ada di Kabupaten Lombok Barat, sebagaimana tertuang pada UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang     Perluasan Kesempatan Kerja mengatur mengenai kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemda yang diarahkan kepada penciptaan dan perluasan kesempatan kerja. Perencanaan Tenaga Kerja dan Informasi Ketenagakerjaan, dalam rangka pembangunan ketenagakerjaan, pemerintah menetapkan kebijakan dan menyusun perencanaan tenaga kerja secara berkesinambungan yang meliputi, Penduduk dan tenaga kerja, Kesempatan kerja, Pelatihan kerja termasuk kompetensi kerja, Hubungan industrial, Kondisi lingkungan kerja, Pengupahan dan Kesejahteraan tenaga kerja dan Jaminan sosial tenaga kerja.

Dalam hubungan itu, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan pelatihan kerja dan produktivitas yang dilakukan melalui pengembangan budaya produktif, kerja teknologi, dan efisiensi kegiatan ekonomi menuju terwujudnya produktivitas nasional.

Sedangkan penempatan tenaga kerja ini menurut Muktasimbillah diarahkan tepat sesuai dengan keahlian dan kemampuannya, pelaksana penempatan tenaga kerja ini wajib memberikan perlindungan sejak rekrutan sampai penempatan tenaga kerja yang mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja.

Kabid. Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Dinsosnakertrans Lobar, Drs. Mujtahidin menjelaskan, identifikasi permasalahan Dinsosnakertrans Kab. Lobar berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yakni, kurangnya ketersediaan sumber daya aparatur yang berkualitas, disiplin dan berintegritas, permasalahan tingginya angka pencari kerja dan masih banyaknya perselisihan antar serikat pekerja.

Adapun program peningkatan kesempatan kerja meliputi, kegiatan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Tenaga Kerja, kegiatan Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja dan kegiatan Kesempatan Kerja. Sedangkan Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga ketenagakerjaan meliputi, kegiatan Fasilitasi Prosedur pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, kegiatan Peningkatan Pengawasan dan Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Kecuali itu Mujtahidin menyebutkan, permasalahan penempatan tenaga kerja meliputi, Jumlah pencari kerja aktif (dalam negeri) terdaftar               sebesar      2.029 orang (Laki-laki : 1.057 dan         Perempuan : 972). Penempatan TKI ke luar negeri dihadapkan pada tingkat pendidikan rendah, Ketidaklengkapan dokumen keberangkatan, lemahnya perlindungan hukum, koordinasi lintas sektoral/lembaga masih lemah.

Sementara itu Agus Martimbang dari Disdukcapil Lobar mengharapkan agar masyarakat yang belum membuat KTP untuk segera melakukan perekaman di Kantor Disdukcapil Lombok Barat. KTP penting dibuat karena menyangkut dokumen persayaratan yang harus tersedia dalam setiap kebutuhan baik untuk melamar kerja, menjadi TKI ataupun untuk pembuatan KK, akte nikah dan lain sebagainya. “Diusahakan agar data yang ada di KTP harus sama dengan data-data lainnya baik yang ada di KK maupun dokumen penting lainnya seperti SIM, paspor dan sebagainya. “Kaitannya dengan para calon TKI, KTP penting dimiliki sebagai dokumen yang wajib diperlukan dapam pembuatan paspor bagi calon TKI ke luar negeri,” kata Agus. (her-humas)