Giri Menang, 13 Juli 2020– Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (FLLAJ) Kabupaten Lombok Barat menggelar Pelatihan Peningkatan Kapasitas CoST (Construction Sector Transparancy) tahun 2020 bertempat di Hotel Jayakarta, Senin (13/7).

Tujuan utama dari kegiatan pelatihan ini adalah memperkenalkan transparansi pembangunan infrastruktur kepada semua anggota FLLAJ Kabupaten Lombok Barat, meningkatkan kapasitas atau kemampuan anggota FLLAJ Kabupaten Lombok Barat dan mendukung keterbukaan dan transparansi informasi data.

“Penyelenggaran pelatihan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Lombok Barat, kita laksanakan selama dua hari dari hari Senin-Selasa, 13-14 Juli 2020,” kata Ketua Panitia Fathurrahman.

Dia menambahkan, peserta pelatihan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Lombok Barat berjumlah 20 orang yang terdiri dari Anggota FLLAJ Kabupaten Lombok Barat dan dari unsur Masyarakat.

“Pembiayaan kita dari pelaksanaan pelatihan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Lombok Barat tahun 2020 bersumber dari dana Lembaga CoST dunia,” terangnya.

Sementara itu, Sekda Lobar H. Baehaqi mengatakan, CoST (Construction Sector Transparancy) adalah inisiatif global terkemuka yang berusaha meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam infrastruktur publik.

“CoST bekerja dengan pemerintah, industri, dan masyarakat sipil untuk mempromosikan keterbukaan, validasi, dan interpretasi data dari proyek infrastruktur,” katanya.

Dia menyebut, CoST ini bekerja secara global dengan anggota yang mencakup empat benua. Selain bekerja dengan anggota CoST di tingkat nasional, CoST bekerja secara internasional dengan organisasi anti-korupsi utama untuk memfasilitasi pertukaran pengalaman dan pengetahuan global tentang transparansi dan akuntabilitas dalam infrastruktur publik.

“CoST bagi pemerintah dapat membantu kita menunjukkan bagaimana anggaran dihabiskan, meningkatkan kepercayaan antara warga negara dan pemerintah serta membantu mengidentifikasi potensi penghematan efisiensi dan mempromosikan reformasi dalam pengelolaan keuangan publik dan pengadaan infrastruktur,” akunya.

Selain itu CoST mendukung pemerintah untuk memberlakukan sistem yang memungkinkan publik mengakses informasi proyek infrastruktur yang andal, terperinci, dan mudah dipahami. Standar Data Infrastruktur CoST (CoST IDS), yang merupakan inti dari proses transparansi telah menerima pengakuan internasional yang luas.

“Kita di Lombok Barat telah menerapkan CoST melalui Program PRIM bekerja sama dengan KIAT mulai dari tahun 2017 yang sebelumnya telah diterapkan di Provinsi Nusa Tenggara Barat sejak 2013,” terangnya.

Dalam program PRIM tersebut FLLAJ Kabupaten Lombok Barat telah membuka 40 mata data proyek untuk 26 Proyek Infrastruktur Jalan yang terdiri dari 9 Paket PRIM, 5 Paket DAK, dan 6 Paket DAU.

“Untuk kita di Lombok Barat tercatat sebagai anggota resmi CoST semenjak diterimanya surat penerimaan dari Pimpinan CoST Internasional per tanggal 26 Oktober 2019,” jelasnya.

Di tempat yang sama, Manager CoST Asia Clara Feng melalui Vicon menyampaikan, CoST ini hanya membantu meningkatkan standar transparansi di Kabupaten Lombok Barat secara internasional.

“Memang CoST ini sudah diterapkan di Lombok Barat di project PRIM yang dilaksanakan dari Pemerintah Australia. Sedangkan CoST ini standar keterbukaan data secara internasional yang pusatnya itu di Inggris,” ujarnya.

Dia menerangkan, dari CoST ini supaya meningkatkan indeks keterbukaan data di Lombok Barat secara keseluruhan. CoST sendiri terkait infrastruktur secara umum, jadi semua project yang bersifat tender bisa dipresentasikan dengan menemukan standar CoST sendiri yaitu IDS (Infrastructure Data Standard) dan IC for IDS (Infrastructure Data Standard).

“Khusus di Lombok Barat rencananya akan menerapkan IC for IDS (Infrastructure Data Standard) dan platformnya sedang kita buat dengan pendanaan dari CoST Internasional,” tutupnya.

Giri Menang, 10 Juli 2020. Atas nama Dinas Kesehatan Pemkab Lombok Barat, dr Sapto Sutardi masuk 99 besar Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2020. Untuk itu, ia berhak mengikuti presentasi dan wawancara menuju 45 besar yg diselenggarakan secara virtual dengan tim penilai dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Jumat (10/7). Acara ini berlangsung di Ruang Jayengrane Kantor Bupati Lombok Barat.

dr Sapto memaparkan tentang aplikasi ‘dr Sapto Anthro’ hasil buatannya. Dalam paparannya, dr. Sapto menyebut aplikasi yang dibuatnya mampu mendeteksi angka stunting dan gizi buruk dengan cepat dan akurat. Latar belakang ia membuat aplikasi tersebut yaitu karena tingginya angka stunting di Lombok Barat, Provinsi NTB dan nasional.

“Angka nasional sepertiga anak anak kita menderita stunting dan lebih 17 persen dari anak anak kita kekurangan gizi. Itu yang menyebabkan posisi Lombok Barat berada pada posisi kedua peyumbang gizi kurang dan gizi buruk se-Indonesia. Terlebih ribetnya menentukan gizi buruk menggunakan tabel,” katanya.

Oleh karena itu, dr Sapto membuat sebuah aplikasi yang mempermudah masyarakat dalam menentukan dan mendeteksi stunting, gizi buruk dan gizi kurang. Hadirnya aplikasinya yang dibuatnya bermanfaat untuk masyarakat.

Ia mencontohkan di lapangan untuk melihat status gizi saja begitu lama satu pasien bisa menghabiskan 3 menit 14 detik, bahkan untuk parameter lengkap bisa menghabiskan 10 menit. Permsalahan selanjutnya saat melakukan supervisi oleh kalangan profesional ternyata menurut dr Sapto ditemukan kesalahan perhitungan Z skor. Begitu juga dari petugas gizi, ketiga ketika WHO merilis melakukan penilaian kasus gizi secara tepat dan akurat itu dengan mengguankan tabel dan kalau dicetak panduannya lebih dari seribu halaman.

Dengan aplikasi yang dibuatnya akan mempermudah dengan hasil yang akurat dalam hitungan beberapa detik bisa melihat hasilnya, hanya dengan memasukan nama dan tanggal lahir, memilih jenis kelamin, kemudian memasukan tinggi badan maka akan muncul hasilnya apakah stunting, gizi buruk, gizi kurang atau gizi lainnya.

Aplikasinya juga, kata dr Sapto, dapat merekam ribuan bahkan jutaan data dalam aplikasi offline dan bisa mendapatkan spot di mana anak-anak terdapat gizi buruk secara geografis.

Apikasinya juga mudah digunakan. Setelah ia melakukan pengujian terhadap aplikasi yang dibuatnya ada 4 persen pengguna aplikasi tidak tamat SD yang bisa menggunakan handphone dan baca tulis bisa menggunakan aplikasinya.

Secara obyektif, papar dr Sapto, pengguna aplikasi tujuh kali lebih cepat dibandingkan dengan metode manual dengan waktu sekian detik sudah bisa mendapatkan dan menentukan anak tersebut stunting atau ataukah gizi buruk. Dokter yang tahun 2019 menjadi juara satu tenaga kesehatan nasional tersebut terus mencoba membuat aplikasi kesehatan sesuai kemampuannya.

Terlebih dalam situasi pandemi Covid-19 ini. Menurutnya, dengan adanya aplikasi itu juga sangat menguntungkan masyarakat karena secara tidak langsung dapat menentukan deteksi dini pada anak apakah anak kurang gizi atau tidak.

“Dengan cara tersebut cara mempermudah melihat angka stunting pada tingkat anak dan remaja. Aplikasi ini untuk Lombok Barat dan saya persembahan untuk Indonesia,”pungkasnya.

Kepala Dinas Kesehatan Lombok Barat drg.Hj. Ni Made Ambaryati juga mengakui software atau aplikasi yang dibuat dr Sapto cukup sederhana dapat mempermudah cara melihat hasil gizi buruk dan stunting dan dapat digunakan oleh siapapun.

“Dengan adanya aplikasi itu angka gizi buruk dan stunting di Lombok Barat menurun dari tahun ke tahun. Tahun lalu sebesar 23 persen sekarang bulan Februari 2020 sudah 21,7 persen. Jadi manfaat aplikasi tersebut sangat signifikan, dari penentuan status gizi di lapangan secara manual dengan menggunakan tabel dan memerlukan waktu yang lama dan serta sulit, menjadi mudah dan cepat dengan aplikasi yg dibuat dr Sapto, ”akunya.

Tidak hanya Kepala Dinas Kesehatan yang mengakui kehebatan Aplikasi buatan dr Sapto, Asisten III Setda Lombok Barat, Drs. H.Mahyudin juga mengatakan demikian. Stunting, sebutnya, menjadi fokus perhatian pemerintah karena disadari bahwa masa depan bangsa daerah ini untuk 20 tahun ke depan sangat tergantung pada kondisi pada kesehatan terlahir dan tumbuh pada saat ini.

Pada kesempatan itu ada dua hal yang disampaikan asisten. Pertama, ada kebijakan hulu bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan ada program gerakan anti merarik kodek (Gamak)atau gerakan anti menikah pada di usia dini. Selanjutya pemerataan kesempatan kerja bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan sehingga dengan pendapatan yang cukup mantan kepala BPKAD Lombok Barat tersebut berharap gizi anak yang di kandungan atau dalam pertumbuhan bisa teratasi. “Tentu untuk mendeteksi itu ada aplikasi,” ujarnya meninggung aplikasi dr Sapto Anthro.

Tim Panelis dari Kementerian PAN-RB di antaranya Professor Siti Zuhro dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Ada juga Tulus Abadi dan Nurjaman Mochtar. Panelis pada intinya menanyakan tentang keberlangsungan dari aplikasi ini untuk diterapkan khususnya oleh Pemerintah Kab. Lombok Barat khususnya dalam bentuk gerakan penggunaan. Ada juga pertanyaan dari Tulus Abadi yang menanyakan apakah aplikasi ini bisa untuk menilai obesitas pada anak. Dengan mantap dr Sapto menjawab aplikasi ini diciptakan untuk mengetahui baik gizi kurang maupun gizi lebih termasuk obesitas.

Penilaian lomba ini didukung penuh oleh Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Dinas Kesehatan, Dinas Kominfotik, dan Bagian Humas dan Protokol.

Giri Menang, 8 Juli 2020. Desa Golong salah satu desa yang ditunjuk mewakili Kecamatan Narmada untuk mengikuti Lomba Kampung Sehat tingkat Kabupaten Lombok Barat. Lomba tersebut merupakan inisiasi Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan tujuan membuat gerakan melawan Covid-19 menuju nurut tatanan baru (NTB)

Kepala Desa Golong HM. Zainuddin mengatakan sebelum ditunjuk untuk mengikuti Lomba Kampung Sehat tingkat kabupaten pihaknya sudah melakukan pembinaan lebih awal terkait apa yang menjadi parameter penilaian yang dikirim pihak kabupaten.

Pemdes juga lebih awal melakukan hal-hal dalam pencegahan penyebaran Covid-19 seperti penyemprotan disinfektan, pemberian vitamin dan masker. “Kami pihak desa sudah melakukan itu semua penyemprotan disinfektan sampai empat kali di semua dusun termasuk tempat ibadah, “ujarnya

Sehingga pada Rapat Koordinasi (Rakor) yang dipimpin Camat dan Kapolsek Narmada tersebut kades ingatkan sinergitas Babinsa dan Babinkamtibmas kembali ditingkatkan, termasuk meminta dukungan semua pihak dinas terkait serta masyarakat membantu Pemerintah Desa menuju tatanan baru dengan protokol Kesehatan.

“Mari bantu kami, jangan kita menyerahkan semua bantuan dari semua program untuk masyarakat. Kemudian masyarakat tidak membantu kami,” ucap Zaenuddin.

Pada kesempatan itu kades dua priode itu juga meminta kadus yang masih menyimpan masker segera untuk dibagi ke semua masyarakat, supaya masyarakat dapat menggunakannya terlebih ketika akan berpergian.

Ketua Forum Kepala Desa Kecamatan Narmada itu juga berharap agar semua kadus memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat supaya transisi new normal benar benar diterapkan sehingga tidak ada terkena Covid-19.

“Lomba kampung sehat ini diwakili oleh Dusun Peninjauan. Bukan berarti dusun yang lainnya terabaikan dan tidak dibina. Semua dibina, untuk kita dari kita dan kebaikan masyarakat itu yang paling penting,”pungkasnya.

Sementara Camat Narmada Muhammad Busyairi menyebut Desa Golong salah satu wakil dari Kecamatan Narmada yang ikut Lomba Kampung Sehat tingkat kabupaten selain Desa Nyurlembang dan Sesaot

“Kami dan kapolsek narmada memberikan pembinaan untuk semua desa untuk menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah dan penularan Covid-19,”cetusnya.

Dari 21 desa yang dibina untuk tiga difokuskan di Pasar Keru. Minggu depan pihaknya akan turun melakukan pembinaan bersama tim Kecamatan yang terdiri Kepala UPT, Kapolsek, Danposramil, KUA dan lainnya di tingkat Kecamatan.

“Mudah- mudahan Desa Golong ini memang betul-betuk layak menjadi juara mewakili Necamatan Narmada dan tentu menjadi juara di tingkat kabupaten,” harapnya.

Namun bagi Busyairi, juara itu tidak lebih dari sekedar bonus yang terpenting adalah bagaimana menyadarkan masyarakat dan bagaiamana memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait penerapan protokol kesehatan.

Sedangkan Kapolsek Narmada Suparta melihat Lomba Kampung Sehat merupakan kebijakan pusat yang dikemas menekan angka Covid-19 di NTB. “Jangan sampai ada, kalaupun ada jangan sampai banyak. Itu sebenarnya tujuan dari kampung sehat ini,”katanya.

Kampung Sehat ini memang sudah dilakukan namun digaungkan kembali terutama untuk kesehatan karena bagaimanapun juga menurut Suparta kampung sehat mengajarkan hidup bersih dan sehat.