Giri Menang, Senin 13 Juli 2020. Bupati Lombok Barat, H.Fauzan Khalid meminta, pembinaan bagi Industri Kecil Menengah (IKM) dan Usaha Kecil Mikro (UKM) di wilayahnya terus ditingkatkan. Karena dia beralasan, sejak sebelum gempa dan covid-19, pihaknya sudah konsen untuk memperhatikan IKM dan UKM.

Bahkan bupati dengan tegas berkomitmen, karena sudah menempatkan pariwisata sebagai core industri yang ada, maka diharapkan, 60-70 persen kebutuhan dari industri pariwisata, bisa diatasi oleh UKM dan produk lokal lainnya.

“Alhamdulillah ini kami sudah memulai dan memang sejak gempa. Menyusul sekarang Covid-19, cita-cita ini sedikit terhambat,” papar bupati melalui pertemuan yang digelar secara virtual di Ruang Rapat Jayengrana, Senin (13/7), dengan tema Government Rountable Series: Covid-19, New, Next, Post “NTB, Akselerasi Pemulihan Ekonomi”.

Pertemuan yang difasilitasi Gubernur NTB, Dr Zulkieflimansyah ini, membahas seputar Akselerasi Pemulihan Ekonomi di NTB. Selain menghadirkan peserta vidcon dari pusat, peserta lainnya adalah, Wali Kota Mataram (H.Akhyar Abduh), Bupati Lombok Utara (H.Najmul Akhyar), Bupati Sumbawa Barat (H.W.Musyafrin), dan Kepala BI Perwakilan NTB. Mereka mewakili daerah masing masing dalam rangka akselerasi pemulihan ekonomi pasca Covid-19.

Bupati Fauzan saat diberikan kesempatan memaparkan di antaranya kebutuhan telur, daging, sayur mayur, dan kebutuhan lain yang ada di hotel, merupakan hasil dari produk lokal, termasuk sandal dan kebutuhan lain di Hotel.

Tahun ini lanjutnya, sebenarnya sudah bergerak ke komuditas sayur. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan industri pariwisata. Namun bupati lebih berharap, IKM dan UKM ini bisa maju, harus diawali dari pemerintah daerah.

“Ini sudah kita jalankan. Kalau ada tamu, jangan harap ada sajian dan menu di luar hasil produk Kabupaten Lombok Barat, karena kita seperti mewajibkan itu,” kata bupati didampingi Sekda, Dr H.Baehaqi, Asisten I H. Agus Gunawan, Asisten III H. Mahyudin, Kepala BAPPEDA Rusditah dan Kepala BPKAD H.Fauzan Husniadi.

Hal lain yang disinggung bupati adalah produksi garam. Petani garam di Sekotong misalnya. Mereka tidak lagi teriak karena penjualan hasil produksi garam jalan di tempat. Hasil produksi garam sudah bisa dibeli oleh PDAM. Selain itu seluruh ASN di Lombok Barat menggunakan hasil produk garam khusus Lombok Barat.

“PDAM mengambil rata-rata lima belas ton garam dari petani garam Lombok Barat. Ini yang terus kita bina, namun kondisi fiskal kita pasca gempa, dan covid, cita-cita ini agak sedikit terhambat,” sesal bupati seraya ingin, hasil pertanian, perkebunan, peternakan agar ada nilai tambah yang didapat oleh petani.

Giri Menang, 14 Juli 2020-Refocusing dan realokasi anggaran pada APBD Lombok Barat harus dilakukan bagi upaya Pemda Lombok Barat dalam penanganan dan pencegahan pandemi Covid-19 yang saat ini masih berlangsung. Pemda Lombok Barat mengambil kebijakan ini tidak sembarangan. Namun atas perintah yang ada pada Peraturan Mendagri 20 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 17 tahun 2020 terkait pandemic Covid-19 yakni dengan mengurangi belanja barang dan jasa sebesar 50 persen melalui realokasi dan refocusing senilai Rp 27 Miliar dari realokasi anggaran senilai Rp 46 miliar lebih.

“Dari realokasi anggaran itu kita gunakan untuk dana Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan oparasional penanganan Covid. Sementara refocusing anggaran senilai Rp 27 miliar itu diarahkan untuk biaya operasional penanganan kesehatan seperti penyediaan ifrastruktur kesehatan untuk menampung pasien di Rumah Sakit (RS). Bahkan kita siapkan juga Sanggar Mutu sebagai Rumah Sakit Darurat untuk menampung pasien reaktif Covid-19 di Lombok Barat. Soal tenaga kesehatan (Nakes) nantinya disiapkan Dinas Kesehatan (Dikes) dan manajemennya berada di RSUD Tripat,” kata Sekda Lombok Barat Dr. H. Baehaqi, MM, M.Pd seusai mengikuti Rapat Paripurna DPRD Lombok Barat, Selasa (14/7).

Sekda Lombok Barat juga menyingung target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lombok Barat cukup terdampak akibat Covid-19 ini. Disadari, sejak merebaknya Covid-19 ini sumber PAD Lombok Barat menjadi berkurang. Harapan besar dari sektor pariwisata sebagai lokomotif dan basis pergerakan ekonomi Lombok Barat menjadi melambat. Hal ini lebih disebabkan karena simpul-simpul ekonomi masyarakat yang tergerak dari sektor pariwisata menjadi terhambat karena tingkat okupansi hotel dan restauran di Lombok Barat menjadi rendah bahkan tidak ada sama sekali karena wisatawan sepi.

“Karena itu PAD kita menjadi melorot. Dampak Covid-19 ini sangat terasa. Sektor pariwisata yang tidak bergerak berdampak pada pertumbuhan basis-basis ekonomi masyarakat lainnya seperti tidak terakomodirnya hasil-hasil dari sektor manufacture lainnya seperti hasil produk UMKM masyarakat yang selama ini sebagian besar terserap di sektor pariwisata. Namun demikian kita harus tetap optimis dengan bekerja keras sambil mencari peluang-peluang PAD yang lain sembari harus mematuhi protokol kesehatan Covid-19,” ujar Baehaqi.

Alternatif lainnya dalam pemikiran Baehaqi guna mencari alternatif lainnya sebagai sumber PAD Lombok Barat yakni pihaknya sudah mulai memikirkan bagaimana memaksimalkan pelaksanaan sensus PBB melaui penyesuaian Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP). “Kita harus bekerja lebih keras lagi dengan menggali sumber-sumber PAD alternatif agar kita bisa terus membangun Lombok Barat tercinta ini,” harap Baehaqi.

Giri Menang, 13 Juli 2020– Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (FLLAJ) Kabupaten Lombok Barat menggelar Pelatihan Peningkatan Kapasitas CoST (Construction Sector Transparancy) tahun 2020 bertempat di Hotel Jayakarta, Senin (13/7).

Tujuan utama dari kegiatan pelatihan ini adalah memperkenalkan transparansi pembangunan infrastruktur kepada semua anggota FLLAJ Kabupaten Lombok Barat, meningkatkan kapasitas atau kemampuan anggota FLLAJ Kabupaten Lombok Barat dan mendukung keterbukaan dan transparansi informasi data.

“Penyelenggaran pelatihan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Lombok Barat, kita laksanakan selama dua hari dari hari Senin-Selasa, 13-14 Juli 2020,” kata Ketua Panitia Fathurrahman.

Dia menambahkan, peserta pelatihan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Lombok Barat berjumlah 20 orang yang terdiri dari Anggota FLLAJ Kabupaten Lombok Barat dan dari unsur Masyarakat.

“Pembiayaan kita dari pelaksanaan pelatihan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Lombok Barat tahun 2020 bersumber dari dana Lembaga CoST dunia,” terangnya.

Sementara itu, Sekda Lobar H. Baehaqi mengatakan, CoST (Construction Sector Transparancy) adalah inisiatif global terkemuka yang berusaha meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam infrastruktur publik.

“CoST bekerja dengan pemerintah, industri, dan masyarakat sipil untuk mempromosikan keterbukaan, validasi, dan interpretasi data dari proyek infrastruktur,” katanya.

Dia menyebut, CoST ini bekerja secara global dengan anggota yang mencakup empat benua. Selain bekerja dengan anggota CoST di tingkat nasional, CoST bekerja secara internasional dengan organisasi anti-korupsi utama untuk memfasilitasi pertukaran pengalaman dan pengetahuan global tentang transparansi dan akuntabilitas dalam infrastruktur publik.

“CoST bagi pemerintah dapat membantu kita menunjukkan bagaimana anggaran dihabiskan, meningkatkan kepercayaan antara warga negara dan pemerintah serta membantu mengidentifikasi potensi penghematan efisiensi dan mempromosikan reformasi dalam pengelolaan keuangan publik dan pengadaan infrastruktur,” akunya.

Selain itu CoST mendukung pemerintah untuk memberlakukan sistem yang memungkinkan publik mengakses informasi proyek infrastruktur yang andal, terperinci, dan mudah dipahami. Standar Data Infrastruktur CoST (CoST IDS), yang merupakan inti dari proses transparansi telah menerima pengakuan internasional yang luas.

“Kita di Lombok Barat telah menerapkan CoST melalui Program PRIM bekerja sama dengan KIAT mulai dari tahun 2017 yang sebelumnya telah diterapkan di Provinsi Nusa Tenggara Barat sejak 2013,” terangnya.

Dalam program PRIM tersebut FLLAJ Kabupaten Lombok Barat telah membuka 40 mata data proyek untuk 26 Proyek Infrastruktur Jalan yang terdiri dari 9 Paket PRIM, 5 Paket DAK, dan 6 Paket DAU.

“Untuk kita di Lombok Barat tercatat sebagai anggota resmi CoST semenjak diterimanya surat penerimaan dari Pimpinan CoST Internasional per tanggal 26 Oktober 2019,” jelasnya.

Di tempat yang sama, Manager CoST Asia Clara Feng melalui Vicon menyampaikan, CoST ini hanya membantu meningkatkan standar transparansi di Kabupaten Lombok Barat secara internasional.

“Memang CoST ini sudah diterapkan di Lombok Barat di project PRIM yang dilaksanakan dari Pemerintah Australia. Sedangkan CoST ini standar keterbukaan data secara internasional yang pusatnya itu di Inggris,” ujarnya.

Dia menerangkan, dari CoST ini supaya meningkatkan indeks keterbukaan data di Lombok Barat secara keseluruhan. CoST sendiri terkait infrastruktur secara umum, jadi semua project yang bersifat tender bisa dipresentasikan dengan menemukan standar CoST sendiri yaitu IDS (Infrastructure Data Standard) dan IC for IDS (Infrastructure Data Standard).

“Khusus di Lombok Barat rencananya akan menerapkan IC for IDS (Infrastructure Data Standard) dan platformnya sedang kita buat dengan pendanaan dari CoST Internasional,” tutupnya.

Giri Menang, 10 Juli 2020. Atas nama Dinas Kesehatan Pemkab Lombok Barat, dr Sapto Sutardi masuk 99 besar Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2020. Untuk itu, ia berhak mengikuti presentasi dan wawancara menuju 45 besar yg diselenggarakan secara virtual dengan tim penilai dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Jumat (10/7). Acara ini berlangsung di Ruang Jayengrane Kantor Bupati Lombok Barat.

dr Sapto memaparkan tentang aplikasi ‘dr Sapto Anthro’ hasil buatannya. Dalam paparannya, dr. Sapto menyebut aplikasi yang dibuatnya mampu mendeteksi angka stunting dan gizi buruk dengan cepat dan akurat. Latar belakang ia membuat aplikasi tersebut yaitu karena tingginya angka stunting di Lombok Barat, Provinsi NTB dan nasional.

“Angka nasional sepertiga anak anak kita menderita stunting dan lebih 17 persen dari anak anak kita kekurangan gizi. Itu yang menyebabkan posisi Lombok Barat berada pada posisi kedua peyumbang gizi kurang dan gizi buruk se-Indonesia. Terlebih ribetnya menentukan gizi buruk menggunakan tabel,” katanya.

Oleh karena itu, dr Sapto membuat sebuah aplikasi yang mempermudah masyarakat dalam menentukan dan mendeteksi stunting, gizi buruk dan gizi kurang. Hadirnya aplikasinya yang dibuatnya bermanfaat untuk masyarakat.

Ia mencontohkan di lapangan untuk melihat status gizi saja begitu lama satu pasien bisa menghabiskan 3 menit 14 detik, bahkan untuk parameter lengkap bisa menghabiskan 10 menit. Permsalahan selanjutnya saat melakukan supervisi oleh kalangan profesional ternyata menurut dr Sapto ditemukan kesalahan perhitungan Z skor. Begitu juga dari petugas gizi, ketiga ketika WHO merilis melakukan penilaian kasus gizi secara tepat dan akurat itu dengan mengguankan tabel dan kalau dicetak panduannya lebih dari seribu halaman.

Dengan aplikasi yang dibuatnya akan mempermudah dengan hasil yang akurat dalam hitungan beberapa detik bisa melihat hasilnya, hanya dengan memasukan nama dan tanggal lahir, memilih jenis kelamin, kemudian memasukan tinggi badan maka akan muncul hasilnya apakah stunting, gizi buruk, gizi kurang atau gizi lainnya.

Aplikasinya juga, kata dr Sapto, dapat merekam ribuan bahkan jutaan data dalam aplikasi offline dan bisa mendapatkan spot di mana anak-anak terdapat gizi buruk secara geografis.

Apikasinya juga mudah digunakan. Setelah ia melakukan pengujian terhadap aplikasi yang dibuatnya ada 4 persen pengguna aplikasi tidak tamat SD yang bisa menggunakan handphone dan baca tulis bisa menggunakan aplikasinya.

Secara obyektif, papar dr Sapto, pengguna aplikasi tujuh kali lebih cepat dibandingkan dengan metode manual dengan waktu sekian detik sudah bisa mendapatkan dan menentukan anak tersebut stunting atau ataukah gizi buruk. Dokter yang tahun 2019 menjadi juara satu tenaga kesehatan nasional tersebut terus mencoba membuat aplikasi kesehatan sesuai kemampuannya.

Terlebih dalam situasi pandemi Covid-19 ini. Menurutnya, dengan adanya aplikasi itu juga sangat menguntungkan masyarakat karena secara tidak langsung dapat menentukan deteksi dini pada anak apakah anak kurang gizi atau tidak.

“Dengan cara tersebut cara mempermudah melihat angka stunting pada tingkat anak dan remaja. Aplikasi ini untuk Lombok Barat dan saya persembahan untuk Indonesia,”pungkasnya.

Kepala Dinas Kesehatan Lombok Barat drg.Hj. Ni Made Ambaryati juga mengakui software atau aplikasi yang dibuat dr Sapto cukup sederhana dapat mempermudah cara melihat hasil gizi buruk dan stunting dan dapat digunakan oleh siapapun.

“Dengan adanya aplikasi itu angka gizi buruk dan stunting di Lombok Barat menurun dari tahun ke tahun. Tahun lalu sebesar 23 persen sekarang bulan Februari 2020 sudah 21,7 persen. Jadi manfaat aplikasi tersebut sangat signifikan, dari penentuan status gizi di lapangan secara manual dengan menggunakan tabel dan memerlukan waktu yang lama dan serta sulit, menjadi mudah dan cepat dengan aplikasi yg dibuat dr Sapto, ”akunya.

Tidak hanya Kepala Dinas Kesehatan yang mengakui kehebatan Aplikasi buatan dr Sapto, Asisten III Setda Lombok Barat, Drs. H.Mahyudin juga mengatakan demikian. Stunting, sebutnya, menjadi fokus perhatian pemerintah karena disadari bahwa masa depan bangsa daerah ini untuk 20 tahun ke depan sangat tergantung pada kondisi pada kesehatan terlahir dan tumbuh pada saat ini.

Pada kesempatan itu ada dua hal yang disampaikan asisten. Pertama, ada kebijakan hulu bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan ada program gerakan anti merarik kodek (Gamak)atau gerakan anti menikah pada di usia dini. Selanjutya pemerataan kesempatan kerja bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan sehingga dengan pendapatan yang cukup mantan kepala BPKAD Lombok Barat tersebut berharap gizi anak yang di kandungan atau dalam pertumbuhan bisa teratasi. “Tentu untuk mendeteksi itu ada aplikasi,” ujarnya meninggung aplikasi dr Sapto Anthro.

Tim Panelis dari Kementerian PAN-RB di antaranya Professor Siti Zuhro dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Ada juga Tulus Abadi dan Nurjaman Mochtar. Panelis pada intinya menanyakan tentang keberlangsungan dari aplikasi ini untuk diterapkan khususnya oleh Pemerintah Kab. Lombok Barat khususnya dalam bentuk gerakan penggunaan. Ada juga pertanyaan dari Tulus Abadi yang menanyakan apakah aplikasi ini bisa untuk menilai obesitas pada anak. Dengan mantap dr Sapto menjawab aplikasi ini diciptakan untuk mengetahui baik gizi kurang maupun gizi lebih termasuk obesitas.

Penilaian lomba ini didukung penuh oleh Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Dinas Kesehatan, Dinas Kominfotik, dan Bagian Humas dan Protokol.