Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2023
INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (IPKD)
IPKD atau Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah adalah suatu aturan yang udah ditetapin dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 yang akan membuat tata kelola keuangan daerah menjadi lebih baik. Pengelolaan keuangan daerah yang benar akan mendorong peningkatan ekonomi daerah kamu. Terdapat 6 (Enam) Dimensi yang digunakan yaitu :
- Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran (Dimensi 1),
- Kualitas anggaran belanja dalam APBD (Dimensi 2),
- Transparansi pengelolaan keuangan daerah (Dimensi 3),
- Penyerapan anggaran (Dimensi 4),
- Kondisi keuangan daerah (Dimensi 5),
- Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) (Dimensi 6).
Adapun Dokumen Pendukung adalah sebagai berikut:
No | Dokumen (Tahun 2023) | Aksi |
1 | Informasi Ringkasan Dokumen RKPD | Download |
2 | Informasi Kebijakan Umum Anggaran | Download |
3 | Informasi Prioritas dan Plafon Anggaran | Download |
4 | Informasi RKA SKPD | Download |
5 | Informasi RKA PPKD | Download |
6 | Informasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD | Download |
7 | Informasi Peraturan Daerah tentang APBD | Download |
8 | Informasi Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | Download |
9 | Informasi DPA SKPD | Download |
10 | Informasi DPA PPKD | Download |
11 | Informasi Realisasi Pendapatan Daerah | Download |
12 | Informasi Realisasi Belanja Daerah | Download |
13 | Informasi Realisasi Pembiayaan Daerah | Download |
14 | Informasi Rancangan Perubahan APBD | Download |
15 | Informasi Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD | Download |
16 | Informasi Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | Download |
17 | Informasi RKA Perubahan APBD | Download |
18 | Informasi Rencana Umum Pengadaan | Download |
19 | Informasi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah | Download |
20 | Informasi Kebijakan Akuntansi | Download |
21 | Informasi Laporan Arus Kas | Download |
22 | Informasi Realisasi Anggaran Seluruh SKPD | Download |
23 | Informasi Realisasi Anggaran PPKD | Download |
24 | Informasi Neraca | Download |
25 | Informasi CaLK Pemerintah Daerah | Download |
26 | Informasi Keuangan BUMD/Perusahaan Daerah | Download |
27 | Informasi Akuntabilitas dan Kinerja Tahunan | Download |
28 | Informasi Penetapan Perda Pertanggunjawaban APBD | Download |
29 | Informasi Opini BPK RI | Download |
PENGUMUMAN PEPANJANGAN PENDAFTARAN CALON ANGGOTA KOMISARIS PT. BPR. PESISIR LAYAR BERKEMBANG
LAPORAN BUMD TAHUN 2023
HASIL EVALUASI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) TAHUN 2023
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2023
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2023
PENGUMUMAN SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2024
Pengumuman Seleksi Calon Anggota Komisaris PT. BPR Pesisir Layar Berkembang
Pemerintah Kabupaten Lombok Barat membuka kesempatan bagi setiap Warga Negara Indonesia yang berminat dan memenuhi syarat menjadi Anggota Komisaris PT. BPR Pesisir Layar Berkembang
Presiden Resmikan Jalan Inpres, Pj. Bupati Lobar: Kado Istimewa HUT ke 66 Lombok Barat
Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo meresmikan lima ruas jalan di Nusa Tenggara Barat, Kamis, 2 Mei 2024. Peresmian ini dilakukan di Dusun Segenter, Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Lombok Barat. Hadir dalam peresmian ini Presiden Jokowi, Menteri PUPR Basuki Hadimulyo, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Penjabat Gubernur NTB H. Lalu Gita Aryadi, Penjabat Bupati Lombok Barat H. Ilham, M.Pd, pejabat pusat dan daerah serta masyarakat Lombok Barat.
Presiden dalam sambutannya menyampaikan bahwa proses pembangunan dan perbaikan jalan di Provinsi NTB sudah dimulai dari 2023 lalu. Pemerintah Telah membangun lima ruas jalan di empat kabupaten dengan total panjang 40,63 kilometer (Km). Diantaranya Kabupaten Lombok Barat, yaitu ruas Lembar-Sekotong (Pelangan-Segmen-Lembar – Gili Mas), Kabupaten Sumbawa Barat Polamata Jelanga, Kabupaten Sumbawa Sabedo Dalam-Bukit Planing – Lenangguar – Teladan dan terakhir di Kabupaten Bima Wilamaci – Karumbu – Sape. Menghabiskan biaya sebesar 211 miliar. Diharapkan pembangunan jalan ini dapat mempercepat akses logistik dan dapat mensejahterakan masyarakat.
Sementara itu Penjabat Bupati Lombok Barat H. Ilham, M.Pd mengatakan bahwa perbaikan dan pembangunan ruas jalan Lembar-Sekotong (Pelangan-Segmen-Lembar – Gili Mas) merupakan kado istimewa dari Pemerintah Pusat pada HUT Ke 66 Lombok Barat. Ia mengatakan hal ini sangat spesial dan bermanfaat bagi masyarakat Lombok Barat. “Ini adalah kado istimewa pemerintah pusat pada HUT ke 66 Lombok Barat. Terima kasih pak presiden” ujarnya.
Ia mengatakan perbaikan dan pembangunan ruas jalan Lembar-Sekotong ini sangat bermanfaat dalam mempercepat akses truk truk pengangkut Logistik menuju pelabuhan Gili Mas. Ia juga mengatakan bahwa ruas jalan ini juga sangat mendukung untuk pengembangan pariwisata Lombok Barat khususnya di bagian Selatan. Ia berharap agar Pemerintah Pusat terus mendukung pengembangan infrastruktur di semua wilayah Lombok Barat untuk meningkatkan akses menuju tempat atau destinasi wisata di Lombok Barat. “Ini sangat bermanfaat bagi pengembangan ekonomi masyarakat dan pengembangan Pariwisata Lobar. Kami harapkan pemerintah terus mendukung kami dalam peningkatan akses menuju lokasi atau destinasi wisata di Lobar” ujarnya.
Kegiatan Peresmian lima ruas jalan ini ditandai dengan penekan tombol sirene oleh Presiden Jokowi bersama sejumlah pejabat. Presiden juga sempat melihat meninjau jalan ruas Lembar-Sekotong di wilayah Segenter tempat kegiatan peresmian jalan dipusatkan. Selanjutnya Presiden dan Rombongan menuju Kabupaten Sumbawa Barat dan sumbawa dengan menggunakan Helikopter. (Diskominfotik/Rif/angga)