Giri Menang, 9 Maret 2019 – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Lombok Barat masuk dalam kategori kuning atau sedang dalam penilaian Pelayanan Publik oleh Ombudsman Republik Indonesia yang dirilisnya akhir tahun lalu.

Penilaian tersebut menyasar lebih dari 190 Kabupaten/ Kota se-Indonesia di mana Kabupaten Lombok Barat dinilai buruk se Nusa Tenggara Barat dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Hal itu tergambar dalam point yang hanya mencapai 44,68 atau masuk dalam zona merah dan berada di ranking 162 dari seluruh daerah yang disurvey. Namun walau secara keseluruhan berada di zona merah, Dinas Dukcapil Lombok Barat sendiri sesungguhnya berada di zona sedang atau kuning.

Dari 5 point yang dinilai, yaitu pelayanan untuk akta kelahiran, kematian, perkawinan, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga, dinas ini rata-rata memperoleh point nilai 57 dan 61. Artinya berada di Zona Kuning.

“Tapi karena dalam tabulasi kita harus gabungkan dengan seluruh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah, red), maka nilai komulatifnya yang kelihatan,” terang Rasyid Ridho dari Ombudsman Perwakilan Nusa Tenggara Barat saat mengisi materi pada Pelatihan dan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Dinas Dukcapil Lombok Barat di Ballroom Hotel Jayakarta, Sabtu (9/3).

Untuk Dinas Dukcapil Lombok Barat, aku Ridho, setidaknya ada beberapa point yang harus diperhatikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

“Harus memiliki maklumat yang memuat dua hal, yaitu komitmen untuk memberikan pelayanan dan kesiapan untuk mendapat sangsi bila tidak memberikan pelayanan optimal,” terang Ridho.

Biarpun sederhana, dalam penilaian Ombudsman, maklumat tersebut memiliki point cukup besar, yaitu 12 point.

Selain itu, tambah Ridho, Dinas Dukcapil Lombok Barat juga harus menyediakan ruangan untuk layanan khusus bagi warga yang berkebutuhan khusus, bisa berbentuk ruangan laktasi (menyusui, red, satu meja atau bangku yang diperuntukkan khusus buat lansia (lanjut usia, red) dan penyandang disabilitas .

“Dinas juga harus menyiapkan pelayanan khusus, tidak mesti pegawai yang hanya melayani khusus ke mereka, tapi bisa berperan ganda,” terang Ridho.

Ombudsman juga memberi perhatian khusus kepada pengelolaan pengaduan.

“Untuk hal itu, yang dinilai adalah sarana dan petugas, prosedur dan mekanisme pengaduan, jangka waktu responsnya, dan penilaian kinerja dengan indeks kepuasan masyarakat,” pungkas Ridho.

Ridho pun mengingatkan agar Dinas Dukcapil tetap memperhatikan seluruh informasi yang layak disebarkan sambil tetap mengedepankan partisipasi masyarakat. Penyebaran informasi itu, menurut Anggota Ombudsman NTB itu bisa berbentuk brosur atau website.

“Yang penting masyarakat tahu informasi, baik itu mengenai syarat dan alur, dari desk mana ke desk mana, waktu, dan tarif. Kalau gratis, diumumkan gratis,” pinta Ridho.

Menyambut penilaian itu, Kepala Sub Bagian Program Dinas Dukcapil, H. Taufikurrahman mengaku pelayanan pengaduan tersebut sesungguhnya sudah tersedia.

“Tapi belum di-SK-kan sesuai permintaan Ombudsman,” terang Taufik sambil memastikan bahwa maklumat pelayanan yang berpoint besar pun sudah tersedia dan sudah dipampang saat pemeriksaan ombudsman yang pertama tahun lalu.

Di tempat yang sama, Bupati Lombok Barat mengingat jajaran Dinas Dukcapil agar lebih peduli terhadap pelayanan.

“Kerja Dukcapil adalah pelayanan di mana potret penilaian juga ada di pelayanan. Baik buruknya penilaian ada di situ,” pinta Fauzan.

Fauzan pun menjanjikan untuk mendekatkan pelayanan, pihaknya akan membentuk 3 UPT (Unit Pelayanan Teknis) yang meliputi satu UPT untuk Kecamatan Gunungsari – Batulayar, satu UPT untuk Kecamatan Narmada – Lingsar, dan satu UPT untuk Kecamatan Sekotong – Lembar.

“Sedangkan Kecamatan Kediri, Labuapi, Labuapi, dan Gerung bisa dilayani di Kantor Dinas yang lebih dekat,” terang Fauzan.

Selain UPT, Fauzan juga merencanakan di tahun 2020 akan membangunkan kantor untuk Dinas Dukcapil.

“Mestinya tahun ini bisa, tapi karena ada dinas yang lebih membutuhkan dan kemampuan fiskal yang terbatas, insya Allah tahun depan,” pungkas Fauzan.

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, menurut Fauzan, saat ini juga sedang mengkaji untuk memberikan “uang duka” yang akan diambilkan melalui pos anggaran bantuan sosial, asalkan keluarga yang meninggal menguruskan Akta Kematian keluarganya di Dinas Dukcapil. (Humas Lobar)

Sumber : http://humas.lombokbaratkab.go.id/disdukcapil-lombok-barat-masuk-kategori-kuning/

Giri Menang, 9 Maret 2019 – Sebanyak 90 orang pegawai lingkup Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Lombok Barat mengikuti Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur di Ballroom Hotel Jayakarta, Sabtu (9/3).

Kegiatan yang diselenggarakan selama satu hari ini melibatkan seluruh pegawai, 52 jajaran Aparatur Sipil Negara dan 38 orang tenaga kontrak lingkup Dinas Dukcapil Lombok Barat.

Menurut Sekretaris Dinas Dukcapil, Fathurrahman, kegiatan ini sengaja diselenggarakan di luar jam kerja dan tidak di kantor untuk menjadi penyegaran buat para staff.

“Biar mereka tidak jenuh dan untuk menjadi penyegaran setelah full memberikan layanan ke masyarakat,” tutur Fathurrahman.

Fathurrahman menambahkan, dengan pelatihan ini pihaknya menghargai kinerja staff yang bekerja sampai harus memberikan layanan malam hari dua kali dalam seminggu.

Kegiatan ini, imbuh Fathurrahman, ditujukan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan dalam memberikan pelayanan. Selain itu untuk meningkatkan pemahaman akan regulasi, penyusunan dan implementasi Standar Operasional Prosedur, bagaimana berkomunikasi yang efektif, dan bisa bersinergi serta meningkatkan kekompakan antar aparatur di Dinas Dukcapil.

Fathurrahman memastikan, dampak dari bimbingan teknis ini agar Gerakan Sadar Administrasi Kependudukan (Gerasak) yang digulirkan pihaknya sejak tahun lalu bisa memberikan pelayanan yang efektif dan memuaskan masyarakat.

“Kita akan membedah berbagai persoalan selama pelayanan dan menghadirkan narasumber yang kompeten,” pungkas Fathurrahman.

Dalam pelatihan dan bimtek ini, Dinas Dukcapil juga mengundang narasumber dari luar, di antaranya adalah Bupati Lombok Barat, Perwakilan Ombudsman Nusa Tenggara Barat, dan Widyaiswara dari BPSDM NTB.

Di kesempatan terpisah, Kepala Dinas Dukcapil Lombok Barat H. Muridun menuturkan pihaknya menggelar kegiatan setelah secara mandiri juga melakukan survey permasalahan ke tengah masyarakat.

“Kami silaturrahmi ke banyak tokoh, ke masyarakat, kadang sampai malam hari untuk mencari pokok-pokok persoalan yang harus kita jawab, sekaligus mendapatkan masukan dari mereka,” tutur Muridun.

Menurut Muridun, masyarakat rata-rata mengeluhkan kurang responsnya aparatur, minimnya penyampaian informasi, jauhnya akses pelayanan, kurangnya koordinasi lintas sektor, rendahnya kualitas birokrasi, dan kurangnya kepekaan aparatur dalam menindaklanjuti aspirasi warga.

Menurut salah seorang staff Bidang Pendaftaran Kependudukan, Sahrial Hadiarianta, pelatihan ini dianggapnya sangat positif buat dirinya.

“Ini tumben ada pelatihan buat staff. Sangat positif untuk kami tahu permasalahan, bagaimana bekerja, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tuturnya.

Di kesempatan lain, Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid menyambut baik kegiatan tersebut.

“Acara ini sangat bagus, dan saya minta buat acara seperti ini lagi,” ujar Fauzan sambil meminta Dinas Dukcapil membuat kegiatan berkemah atau outbound.

“Biayanya jauh lebih murah, tenda tinggal minjam, makan tinggal masak. Yang penting kebersamaan,” ujar Fauzan.

Dalam kesempatan itu, Bupati yang akan dilantik lagi untuk periode ke-2 ini meminta seluruh jajaran Dinas Dukcapil untuk mengedepankan sikap ikhlas dalam bekerja.

Hal tersebut diuraikannya mengingat Dinas Dukcapil termasuk dinas pelayanan publik yang sering mendapat sorotan dan kritik dari masyarakat.

“Tidak mungkin kerja kita tidak berbanding lurus dengan efeknya, kalau kita percaya keadilan Tuhan,” pungkas Fauzan memotivasi jajarannya. (Humas Lobar)

Sumber : http://humas.lombokbaratkab.go.id/tingkatkan-kualitas-layanan-disdukcapil-lombok-barat-gelar-bimtek-staff/

Giri Menang, Rabu 6 Maret 2019 – Ratusan orang yang terdiri dari institusi kesehatan dan masyarakat mengikuti Sosialisasi Gerakan Masyarakat Hidup bersih (Germas) di Gedung Budaya Narmada, Lombok Barat. Kegiatan yang pertama kalo digelar Politeknik Kesehatan Mataram di Lombok Barat ini dibuka secara langsung oleh Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid, Rabu (6/3). Turut hadir sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut yakni Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Hj. Ermalena serta perwakilan dari Kementerian Kesehatan RI.

“Kegiatan ini merupakan pertama yang digelar oleh Politeknik Kesehatan Mataram di Lombok Barat tahun 2019. Dengan tujuan agar masyarakat menggugah kesadaran dalam berprilaku hidup bersih,” jelas H. Zubair selaku panitia penyelenggara.

Kegiatan ini sendiri disambut baik Bupati H. Fauzan Khalid. Bupati menganggap kegiatan ini sebagai tugas kemanusiaan di bidang kesehatan sehingga diharapakan dapat membuat perilaku hidup masyarakat lebih bersih dan sehat.

Setiap orang diwajibkan tidak hanya berperilaku hidup sehat, akan tetapi juga diharapkan ikut secara aktif menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi masyarakat disekitarnya.

“Terlebih Lombok Barat ditetapkan bersama beberapa daerah lain di Indonesia sebagai pilot project percontohan kabupaten bebas stunting oleh pemerintah pusat,” jelasnya.

Di Kabupaten Lombok Barat, tren prevalensi stunting terus mengalami penurunan yang sangat signifikan, dari angka 49,8% di tahun 2007 menjadi 33,6% di tahun 2017 dan 28.9% di tahun 2018.

Jumlah kematian ibu dan bayi juga mengalami penurunan yang cukup tajam. Kasus kematian ibu di tahun 2009 sebanyak 18 kasus, maka di tahun 2018 menurun menjadi 5 kasus, kematian bayi dari 201 kasus di tahun 2009 menjadi 28 kasus di tahun 2018. Jumlah desa ODF (terbebas dari buang air besar sembarangan) juga telah mencapai 77.05% desa.

Capaian tersebut tidak lepas dari peran para kader kesehatan yang ada di masing-masing desa maupun perangkat desa dan segenap masyarakat.

Dalam kesempatan itu Bupati Fauzan Khalid kembali mengajak masyarakat melalui Dinas Kesehatan untuk menyelesaikan persoalan mulai dari hulunya.

“Di Dinas Kesehatan punya progran kesehatan ke SMP dan SMK untuk mengedukasi dan mensosialisasikan sadar gizi. Untuk tahap pertama ada sepuluh sekolah, dan tahun 2019 ada tambahan target sebanyak 39 sekolah. Mudah mudahan ke depan semakin banyak kita intervesi sekolah-sekolah,” harapnya.

Tidak lupa Fauzan mengajak masyarakat untuk menjaga kesehatan dengan berolahraga, makan makanan yang bergizi, dan memeriksakan kesehatan ke puskesmas.

“Hal yang perlu kita waspadai bersama, yaitu semakin meningkatnya kasus-kasus penyakit non menular degeneratif seperti jantung, hipertensi dan stroke, diabetes, gagal ginjal dan sebagainya. Germas kiranya dapat menjadi jawaban terhadap masalah ini,” pungkasnya.

Kegiatan juga dirangkai dengan penandatanganan penggalangan komitmen pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 yang dilakukan oleh Bupati H. Fauzan Khalid, bersama direktur Poltekes Mataram H. Zubair, Kepala Dinas Kesehatan Lombok Barat H. Rachman Sahnan Putra, dan Anggota DPR RI Hj. Ermalena.

Gerakan Masyarakat untuk Hidup Sehat (Germas) sendiri telah dicanangkan sejak tahun 2017 bersamaan dengan Kegiatan jambore kader kesehatan dan Saka Bhakti Husada di Gunung Jahe. Selanjutnya, bupati juga telah menerbitkan Instruksi Bupati nomor 1/Dikes/312.1/2018 tentang pelaksanaan Germas di Kabupaten Lombok Barat.

Inti dari gerakan ini adalah bahwa masyarakat diharapkan melakukan 3 hal penting, yaitu membiasakan diri untuk mengkonsumsi buah dan sayur, melakukan olah raga setiap hari serta memeriksakan kesehatan secara rutin ke fasilitas pelayanan kesehatan. Dengan gerakan ini diharapkan masyarakat dapat hidup lebih sehat dan lebih bugar. (Humas Lobar)

Giri Menang, Minggu 3 Maret 2019 – Kepatuhan masyarakat terhadap berlalulintas masih rendah. Hal itu terlihat dari seringnya masyarakat melanggar rambu-rambu lalu lintas dan penggunaan jalan yang tidak tepat. Di jalan Baypass contohnya. Banyak pengendara motor sering menggunakan jalur cepat yang mestinya menggunakan jalur lambat. Tidak jarang hal tersebut mengakibatkan kecelakaan.

Hal itu disampaikan Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid saat menghadiri Millennial Road Safety Festival di Depan Kantor Polsek Gerung, Minggu (3/3).

Bupati menilai, faktor ketidakpatuhan berkendara disebabkan banyak masyarakat belum tahu cara berlalulintas yang baik dan benar serta kurangnya kesadaran berlalulintas.

Berdasarkan data Intergated Road Safety Management System (IRSMS) sepanjang tahun 2018, sebanyak hampir 30.000 kecelakaan terjadi di Indonesia.
Sekitar 50-60 persen melibatkan kaum milenial, yang termasuk dalam usia produktif rentan yakni usia 17-35 tahun.

Melalui kegiatan ini bupati berharap dapat menggugah kesadaran masyarakat akan pentingnya tertib dalam berlalu lintas khususnya kaum milenial.

“Kaum millennial bisa sadar dan dapat menjadi contoh dalam berlalulintas yang baik dan benar sesuai harapan pemerintah dan kepolisian,” harapnya

Millenial Road Safety Festival secara serentak digelar di seluruh kabupaten/kota di NTB hari ini. Namun ada yang unik dalam gelaran Millennial Road Safety Festival yang diselenggarakan Polres Lobar ini, yakni puluhan pasang pengantin melaksanakan tradisi Nyongkolan.

Peserta Nyongkolan ini merupakan para pengantin yang sebelumnya mengikuti Isbat Nikah yang diselenggarakan Polres Lobar beberapa waktu lalu. Ada 53 pasang pengantin resmi ditambah beberapa pasang pelajar yang juga ikut meramaikan Nyongkolan.

Para peserta dilepas dari Monumen Koperasi yang berlokasi di simpang lima Gerung menuju Polsek Gerung. Para peserta disambut Bupati H. Fauzan Khalid, Kapolres AKBP. Heri Wahyudi dan Wakil Bupati Lombok Barat terpilih Hj. Sumiatun di depan masjid Baital Atiq Gerung.

“Khusus di Lombok Barat, acara Milennial Safety Festival dikemas dengan tradisi nyongkolan yang dianggap tidak memiliki kaitan. Tetapi kita ingin mengenalkan cara nyongkolan kepada masyarakt dengan benar, karena sering tradisi Nyongkolan disalahgunakan dan menimbulkan kerawanan terhadap ketertiban masyarakat berlalulintas,” jelas Kapolres Lobar AKBP Heri Wahyudi.

Sebelumnya Polres Lobar juga telah menggelar berbagai rangkaian kegiatan Milennial Safety Road Festival sejak 9 Februari lalu. Di antaranya penelenggaraan Isbat Nikah yang diikuti 53 pasangan pengantin, jalan santai yang di ikuti oleh pelajar se-Lobar, senam kolosal, touring dengan melibatkan klub motor, dan pembagian door prize kepada kaum millennial.

Kegiatan ini ternyata mendapat tanggapan positif Museum Rekor Indonesia (MURI). Perwakilan MURI, Ridho Alamin dalam kesempatan itu menilai Polres Lobar sukses menggelar kegiatan dengan Nyongkolan atau arak-arakan pengantin baru pertama di dunia sebanyak 53 pasang pengantin baru. (Humas Lobar)